Category Archives: Jurnalistik

[Feature] Sejarah Besar Perang Dunia ke-II di Balik Sepucuk Meriam

Sejarah Besar Perang Dunia ke-II di Balik Sepucuk Meriam

Oleh: Ilham Q. Moehiddin

SEJARAH BESAR DARI SEPUCUK MERIAM3

Foto meriam di atas adalah meriam anti-pesawat sisa Perang Dunia ke-II yang ditempatkan di pesisir timur kota Kendari, menghadap tepat ke laut Banda. Tepatnya, saat ini berada di kelurahan Mata. Selama ini, warga kota Kendari menyebutnya sebagai Meriam Jepang atau Bungker Jepang.

Disebut Bungker Jepang dikarenakan bentuk bangunan yang melingkupi meriam ini. Menurut saya, bentuk bangunan ini sendiri sangat aneh. Bangunan —yang juga tak tepat disebut bungker itu— seharusnya tidak bisa menutupi ruang meriam seperti itu.

Meriam ini adalah senjata anti-pesawat dengan sudut elevasi 75 derajat dan maksimum vertikal 26 ribu kaki. Sangat aneh jika ada bangunan yang menutup ruang tembaknya. Posisi atap bangunan yang rendah sangat mustahil bisa membuat laras senjata sepanjang 10 feet itu dibuat tegak vertikal.

meriam ini diambil dari pertahanan sekutu di pulau yap (philipina)

Artinya, pemerintah setempat telah keliru melakukan restorasi pada benda sejarah ini. Kendati kontruksi bangunan itu bertujuan melindungi benda bersejarah ini, namun ada baiknya mereka melakukan riset terkait jenis dan kegunaan benda dimaksud.

Faktanya, di pesisir timur kota Kendari, seharusnya ada sekitar delapan meriam seperti ini (dalam model yang berbeda). Untuk meriam sejenis ini seharusnya berjumlah tiga dan ditempatkan dalam jarak tertentu untuk menghalau pesawat pembom. Sejatinya itu bukan meriam Jepang, tetapi kanon anti pesawat udara milik KNIL-Belanda yang dipampas pasukan Jepang. Menurut warga, jumlahnya kini tersisa dua saja. Saya tak sempat melihat meriam yang satunya lagi, sebab informasi yang saya terima tidak jelas tentang letaknya. Satu meriam lagi, saya duga, telah dipreteli warga dan dijual sebagai besi tua.

Meriam ini adalah AA Guns Model 10 (1921) 3-Inch (Anti-Aircarft Guns Model 10 produksi tahun 1921), kaliber proyektil 76.2 mm (3 inci). Maksimum vertikal 26.000 kaki, maksimum elevasi +75°, maksimum depresi -5°, maksimum lintasan 360°, kecepatan 2240 kaki per detik, panjang laras 10 kaki 8 1/2 inci, kecepatan tembakan 10 – 12 putaran per menit, berat proyektil 12,7 pounds dengan daya ledak tinggi.

Daya ledak tinggi proyektil-nya sekaligus adalah kelemahan senjata ini. Operator harus mewaspadai saat laras senjata menjadi panas akibat tembakan berulang-ulang. Kadangkala, mulut laras pecah karena panas proyektil yang meluncur. Contohnya dapat dilihat pada Model 10 (1921) 3-Inch AA Guns yang ditemukan di Pulau Yap, 1350 kilometer sebelah timur pulau Mindanao, Filipina. Mulut meriam ini pecah dan mekar. Tentu saja, ledakan pada mulut meriam ini mengakibatkan operatornya tewas.

Tentara Jepang menyebut senjata ini sebagai 8-cm, kaliber 40, senjata sudut tinggi. Digunakan untuk anti-pesawat serta pertahanan pesisir. Untuk mengimbangi berat laras dominan, sebuah equiliberator dipasang pada dasarnya. Menggunakan sistem hydropneumatic dengan breechblock yang bisa bergeser. Ada fitur silinder panjang di bagian atas tabung.

Dari label yang saya lihat di bagian belakang meriam, tertera nama Bethlehem Steel Corporation, nama perusahaan yang memproduksi senjata ini. Jadi jelas, artileri ini telah dirampas pasukan Jepang dari tangan pasukan KNIL-Belanda.

Bethlehem Steel Corporation, didirikan pada 1857, perusahaan yang awalnya pabrik baja berbasis di Bethlehem, Pennsylvania, Amerika Serikat. Perusahaan ini pernah menjadi perusahaan baja terbesar kedua di AS setelah US-Steel. Pabrik ini pertama kali mendapat pesanan pembuatan senjata dari pemerintah Amerika Serikat pada Perang Dunia ke-I. Pada masa kejayaannya, Bethlehem Steel juga merupakan salah satu perusahaan pembuat kapal terbesar di dunia dan merupakan salah satu simbol industri Amerika. Pasukan Amerika Serikat yang membawa senjata-senjata produksi BSC melintasi Eropa selama perang berlangsung dan akhirnya digunakan banyak pasukan Eropa. Pada tahun 2001, perusahaan ini menyatakan diri bangkrut akibat lesunya industri baja di AS serta masalah pada pengelolaan perusahaan. Menyusul pengumuman itu, perusahaan dan seluruh asetnya diakuisisi oleh International Steel Group pada tahun 2003.

Sebenarnya ada sejarah besar di balik sosok Meriam Model 10 (1921) 3-Inch AA Guns di kelurahan Mata ini. Sebuah kisah sejarah yang sangat menentukan keberlanjutan kampanye Bala-tentara Kekaisaran Jepang dalam Operasi Selatan-Selatan (invasi dan pendudukan Autralia).

 

Pangkalan Angkatan Laut Utama Kendari (Kendari Naval Base)

Selama Perang Dunia ke-II, Kendari adalah titik yang penting digunakan sebagai pangkalan angkatan laut dan udara oleh kedua belah pihak: Jepang dan Sekutu. Terlebih dalam taktik perang Jepang. Posisi Kendari sangat penting bagi upaya Jepang untuk kampanye Invasi Selatan-Selatan dalam misi menguasai Australia.

appendix11

Dalam strategi perang laut dan udara Jepang, Kendari merupakan titik tumpu bagi kapal dan pesawat tempur Jepang mencegat rute kapal dan pesawat sekutu dari Hindia Belanda menuju Australia, dan sebaliknya. Dari Kendari, Jepang mengisolir Australia dari bantuan sekutu selama Perang Dunia II, sekaligus menjadikan Kendari sebagai basis pesawat pembom Jepang untuk menjangkau pusat-pusat pertahanan sekutu dan tentara pejuang Republik Indonesia di Jawa (seperti Surabaya, dll.) dan Kepulauan Timor (seperti Kupang).

Pada malam tanggal 23-24 Januari 1942, perwira dan tentara dari Unit Infantri Khusus Angkatan Laut Jepang (Sasebo) dari Komando Gabungan Pasukan Pendaratan Angkatan Laut (Naval Landing Force Commands) Jepang, menuju bagian selatan Kendari. Dalam beberapa jam saja, pasukan ini segera mencapai tujuan operasi mereka malam itu; Pangkalan Angkatan Laut Utama Kendari (Kendari Naval Base).

Staring Bay

Detasemen Penjaga Pantai KNIL tidak bisa mengontak sebagian pasukan mereka, karena jalur komunikasi telah disabotase. Kondisi ini membuat panik semua orang di tempat itu, termasuk anggota detasemen dan itu membuatnya pasukan Jepang dengan mudah menguasai lapangan udara. Sedikit perlawanan yang dilakukan sejumlah prajurit Detasemen Penjaga Pantai KNIL segera diredam, walau mampu membuat dua tentara Jepang terluka. Lapangan Udara Kendari tidak dihancurkan sepenuhnya. Pada malam tanggal 24 Januari 1942, adalah awal Bala-Tentara dari Timur (The Eastern Force) Jepang memasuki wilayah Kendari.

Kaigun Tokubetsu Rikusentai yg terdiri dari 1st & 2nd Sasebo SNLF

Tetapi, ada sebuah pesawat Childs (buatan tahun 1920 yang bersenjatakan empat main armament ukuran 2 x 10.2cm) yang segera mengudara saat menyadari datangnya serbuan pasukan Jepang. Pesawat itu mampu menghindari rentetan tembakan dari dua kapal perusak Jepang karena terhalang hujan dan badai ketika itu. Tak ingin pesawat itu lolos sehingga bisa mengabarkan pendaratan pasukannya di Kendari kepada pihak sekutu, Jepang segera menerbangkan 6 pesawat Zero untuk mengejar di ketinggian 800 kaki. Beruntung, kabut dan pekatnya langit malam ternyata menolong pesawat Childs itu melarikan diri ke arah selatan dengan sedikit kerusakan. Malam, menjelang 24 Januari 1942 itu, Kendari dikuasai Jepang.

Esoknya, perwira dan tentara Sasebo berparade di jalan-jalan Kendari.

Sebagian besar perwira pasukan KNIL-Belanda, seperti Kapten F.B. van Straalen ditangkap Jepang. Beberapa perwira yang berhasil meloloskan diri, sempat melakukan perlawanan gerilya dari pegunungan Nipa-Nipa untuk waktu yang singkat, sebelum akhirnya tertangkap. Sedikit sekali dari mereka yang berhasil melarikan diri ke beberapa pulau kecil yang mereka anggap aman. Kendari Naval Base adalah pangkalan udara terbaik di Hindia Belanda (Indonesia) dan langsung dimasukkan sebagai pangkalan udara paling penting dalam 21th Flotilla Air Operation oleh Jepang untuk Invasi Selatan-Selatan.

Pada 25 Januari, 25 pesawat Angkatan Udara Jepang mendarat di Kendari Naval Base, dan esoknya, 26 Januari, 27 pesawat pembom lainnya ikut bergabung.

 

Logistik Tempur Jepang Berikutnya Ikut Hadir.

Pada bulan Maret 1942, dua kapal induk (mother-ship); Hiryu dan Soryu, dari Skuadron ke-2 Angkatan Laut Jepang, berlabuh tak jauh dari Staring Bay, Kendari. Dua kapal induk itu diikuti dua Seaplane dari Divisi ke-11 dan dua kapal patroli jenis P-34 dan P-39.

japanese-aircraft-carrier-hiryu-staring-bay-kendari

Mother-Ship Hiryu mengangkut 64 pesawat tempur (19 pesawat jenis Mitsubishi A6M Zero, 18 pesawat jenis Aichi D3A, 18 pesawat jenis Nakajima B5N, termasuk sembilan Spares Plane). Sedangkan Mother-Ship Soryu juga mengakut 63 pesawat tempur dengan jenis-jenis pesawat yang sama, termasuk sembilan pesawat angkut.

japanese-aircraft-carrier-soryu-staring-bay-kendari

Sedangkan dua Seaplane Chitose dan Mizuho, mengangkut 48 Tenderplane, termasuk pesawat amfibi, 30 aircraft, empat Tenderplane dengan Catapults, dan dua Aircraft Carrier Elevators.

japanese-seaplane-carrier-chitose-kendarijapanese-seaplane-tender-mizuho-kendari

Ini jelas kekuatan yang tak main-main. Jepang sangat serius menjadikan Staring Bay sebagai Pangkalan Angkatan Laut Utama (Naval Base) mereka di Kendari sebagai titik mulai pendudukan atas Australia. Bahkan untuk mendukung serangan itu, dua kapal induk, Hiryu dan Soryu dihadirkan.

Dua kapal induk ini adalah dua kapal yang terlibat langsung dalam serangan Jepang atas Indochina-Prancis di pertengahan 1940. Keduanya beroperasi penuh selama Perang Pasifik, dan menjadi penentu keberhasilan serangan Jepang atas Pearl Harbor dan Wake Island War (Pertempuran Pulau Wake). Kedua kapal juga menjadi penentu penaklukan Jepang atas Hindia Belanda pada Januari 1942.

Para pakar sejarah-militer Indonesia selalu luput menuliskan posisi Kendari dalam peta sejarah okupasi Jepang 1942-1945. Mereka—dan banyak pakar sejarah lainnya—seolah tidak menyadari dan seperti berusaha menutupi kenyataan bahwa Armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pernah menjadikan wilayah ini sebagai Pangkalan Angkatan Laut Utama (Naval Base) dengan Staring Bay sebagai ploting area. Tak ada pakar sejarah-militer Indonesia yang menyadari kehadiran dua kapal induk penting dalam sejarah kemiliteran modern Jepang di tempat itu.

Bertolak dari Kendari Naval Base, dari atas geladak kapal induk masing-masing, pesawat-pesawat pembom Jepang membombardir Darwin, Australia pada 2 Mei 1943. Peristiwa itu sangat dikenal dengan call-sign Raid on Darwin. Serangan atas Australia itu untuk melebarkan jalan bagi misi lanjutan penaklukan Hindia Belanda (Indonesia) dan Pasifik.

Map of the Dutch East Indies 1941-1942

Sebulan sebelumnya, pada April, pesawat-pesawat Zero dari kapal induk Hiryu berhasil menenggelamkan dua kapal penjelajah berat Royal British Army (Pasukan Kerajaan Inggris) dan beberapa kapal dagang sekutu selama serangan di perairan Hindia-Belanda.

Catatan sekutu menyebut: The Kendari Naval Base and airfield was extremly important as the Japanese could now control the important life line from Australia to Java Island and they could also bomb Java Island (Soerabaja Naval Base among others) itself.

aircraft-kendari

Beberapa lapangan udara kecil di pesisir Kendari didirikan untuk mendukung Kendari Naval Base di Staring Bay—perairan bagian selatan kota Kendari saat ini.

Kekuatan pasukan Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) yang ada di Kendari, tentu tak sebanding dengan pasukan Jepang yang datang dengan kekuatan yang lumayan besar. Saat kekuatan Sasebo Jepang menyerang dan menduduki Kendari, pasukan KNIL-Belanda hanya berjumlah kurang dari 400 orang dengan peralatan tempur seadanya. Kekuatan KNIL di Kendari itu sudah termasuk perwakilan Militaire Luchtvaart (Nederlands-Indie Air Force) atau Angkatan Udara Hindia-Belanda, dan Royal Dutch Navy (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) yang diperbantukan pada Zeemacht Nederlands-Indie (Angkatan Laut Hindia-Belanda). Saat Jepang menyerang dan menduduki Kendari Naval Base, tidak ada satupun pesawat NIAF yang terparkir dan tak ada kapal perang RDN-ZNI sedang berlabuh.

Garnisun KNIL-Belanda di Kendari saat itu berada di bawah komando Kapten F.B. van Straalen. Garnisun ini terdiri dari unit KNIL-Infantry Company yang berisi 20 regu independen (sudah termasuk perwira dan tentara) dan dilengkapi empat mobil lapis baja di bawah komando Kapten E.G.T. Anthonio. Pasukan ini hanya memiliki dua Anti-Aircraft Battery (40mm guns), tiga Anti-Aircraft Machine-Gun Platoon (AAMG), dan tiga Anti-Aircraft Model 10 (1921) 3-Inch Guns.

SEJARAH BESAR DARI SEPUCUK MERIAM2

Kondisi kekuatan Garnisun KNIL-Belanda terhadap posisi para pejuang rakyat Kendari, ini tampaknya aneh. Dengan lekuatan personel dan persenjataan yang minim seperti itu, entah kenapa para pejuang rakyat Kendari tak mampu mengungguli KNIL. Jawaban yang paling logis adalah KNIL berhasil menerapkan psy-war sehingga kelemahan pasukan mereka tak terdeteksi oleh pejuang rakyat.

Selain Nippon Air Group Force yang berada di bawah komando Laksamana Ryutaro Fujita di atas, berikut tercatat pula sejumlah kekuatan yang mendukung Teikoku Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) yang ditempatkan di Pangkalan Angkatan Laut Utama Jepang di Staring Bay Kendari :Pasukan Khusus Sasebo (Unit Infantri Khusus Angkatan Laut) di bawah komando Kapten Angkatan Laut Kunizo Mori.

japanese-105mm-antiaircraft-gun-kendari

Bala-Tentara dari Timur (The Eastern Force) di bawah komando Laksamana Takahashi Ibo dengan tujuan pendaratan dan pendudukan di Menado, Kendari, Ambon, Makassar, Timor dan Bali. Konvoi The Eastern Force yang menuju Kendari berjumlah enam kapal transportasi mengangkut pasukan Sasebo. Konvoi pengawalan untuk kapal ini di bawah komando Laksamana Kyuji Kubo di atas kapal penjelajah ringan, Flagship.

Type 92 10cm Cannon

Armada besar The Eastern Force itu dikawal empat kapal perang Destroyer Divisi ke-15 (Natsushio, Kuroshio, Oyashio, Hayashio) dan empat kapal perang Destroyer Divisi ke-16 (Yukikaze, Tokitsukaze, Hatsukaze, Amatsukaze); lima Komando Pasukan Minsweeper ke-21 Divisi ke-1 (Weeper-7, Weeper-8, Weeper-9, Weeper-11, Weeper-12), ditambah dua kapal selam pengejar dari Divisi ke-1 (Chasers-1, Chasers-2).

japanese-type-5-large-escort-boat-kendari

Pasukan Cadangan dari Cruiser Skuadron ke-5 dengan tiga Heavy Cruisers Flagship (Nachi, Haguro, Myoko) dan dua kapal perusak (Ikazuchi dan Inazuma) dari Destroyers Divisi ke-6. Unit Cadangan ini di bawah komando Laksamana Takeo Takagi.

Sejumlah mobil lapis baja beratap terbuka (overvalwagens).

Para operator pesawat tempur jenis Mitsubishi Zero A6M2 Model 21 Type 0 Carrier Fighter dari Skuadron 3rd Air Corps, tidak beroperasi langsung di bawah komando Laksamana Fujita. Mereka mendapat penugasan khusus dengan membom Ambon untuk memberikan perlindungan dari sisi timur selama pendaratan Jepang di Kendari. Kapal-kapal pengangkut pesawat Jepang tiba di perairan timur Pulau Halmahera tepat pada 23 Januari 1942, saat bersamaan ketika Sasebo mendarat di Kendari.

Mitsubishi Zero A6M2 Model 21 Type 0 Carrier Fighter

Heavy Cruisers Flagship Myoko yang mengalami kerusakan selama misi pemboman di Davao City, Filipina pada tanggal 4 Januari 1942, harus kembali ke Kendari Naval Base untuk perbaikan. Myoko kemudian meninggalkan Kendari Naval Base pada tanggal 20 Februari dan tiba di Makassar enam hari kemudian. (IQM)

 

Foto-foto:

Replika Japanese Mother Ship Aircraft Carrier Soryu

Replika Japanese Mother Ship Aircraft Carrier Soryu

Replika Japanese Mother Ship Aircraft Carrier Soryu

Replika Japanese Mother Ship Aircraft Carrier Soryu

Japanese Mother Ship Aircraft Carrier Soryu on Staring Bay (Kendari Naval Base) Januari 1942

Japanese Mother Ship Aircraft Carrier Soryu on Staring Bay (Kendari Naval Base) Januari 1942

Seaplane Aircarft Carrier Mizuho (CVS 5-7) dari Divisi ke-11 Nippon Air Group Force / Teikoku Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang)

Seaplane Aircarft Carrier Chitose (CVS 3-4) dari Divisi ke-11 Nippon Air Group Force / Teikoku Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang)

Seaplane Aircarft Carrier Chitose (CVS 3-4) dari Divisi ke-11 Nippon Air Group Force / Teikoku Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang)

Anti-Aircraft Battery Gun Type-3 (140mm)

Anti-Aircraft Battery Gun Type-3 (140mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

Sketsa: Behind The Scene Skype Nazaruddin (2)

Oleh Iwan Piliang

 

Nazaruddin terindikasi berbohong untuk kebohongan dan kini kekeh ingin membongkar kebohongan.

SETELAH penayangan wawancara via Skype dengan Nazaruddin, aplikasi online berbicara tatap muka, ditayangkan oleh Metro TV pada 22 Juli 2011malam, telepon genggam saya seakan tiada henti bergetar. Miss call banyak. Ada telepon masuk dari sahabat lama, hingga pesan misterius tak beridentitas.

Maka tidak berlebihan bila Sabtu 23 Juli itu hari terasa panjang. Perasaan was-was menghadang. Ada ancaman baik-baik. Masuk pula telepon berkata-kata kasar. Di rembang petang menjelang, di saat saya masih berada di atas taksi di bilangan Cik Ditiro, Jakarta Pusat, seorang menelepon dari hand phone yang tiga nomor akhirnya 626.

“Halo apa kabar?”

Suara terkesan muda bernada gaul.

Maaf nih, HP gue hilang, data banyak lenyap, siapa ni? Saya menjawab.

Ahh masa lupa…saya Djoko, itu lho yang kontak waktu masalah David?”

Mendadak sontak saya berujar, nuwun sewu, waah orang besar menelepon, terima kasih, maaf banget ya Pak.

“He he tak apa …”

Saya mempersingkat obrolan dengan menyampaikan bahwa saya meminta waktu akan menghadap ke kantor Menko Polhukam.

Benar. Sosok itu adalah: Djoko Suyanto, Menteri Kordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), yang mengkordinasi 10 kementrian, termasuk Polri, dan lima badan seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada saat kasus David Haryanto, mahasiswa Indonesia yang “dibunuh” di Singapura di saat persidangan coroner terakhirnya, Wapres Boediono, bersamaan waktunya meresmikan kerjasama program S2 Rajaratnam-Nanyang Technological University (NTU) dengan Indonesia, di Singapura.

NTU adalah kampus di mana David “dibunuh”. Sehingga peresmian kerjasama dengan sekolah itu di akhir persidangan coroner kasus David, saya rasakan sebagai “penghinaan” kepada keluarga David, kepada anak dan bangsa Indonesia umumnya.

Maka sehari sebelum hal itu terjadi, saya berbicara keras di TVONE. Saya sampaikan ke pemirsa, bahwa saya bertemu dan berbicara dengan seorang warga Singapura. Saya Tanya opininya menyimak kasus seperti David. Dia bilang kalau warga Singapura satu saja kalimatnya, “Are you patriot or not?” Apalagi di tingkat penyidik, sebagai polisi. Pastilah yang diutamakannya kepatriotannya sebagai bangsa Singapura.

Pertanyaan yang sama seakan saya tujkukan di TVONE kepada Boediono, “Are you patriot or not?”

Jawabannya?

Di saat saya hendak menutup pintu rumah menuju bandara, sosok Djoko Suyanto menelepon. Ia bertanya apa sebaiknya dilakukan terhadap David? Saya katakan kerjasama antar negara karena memang sudah direncanakan lama silakan saja. Namun paling tidak negara harus menunjukkan empati.

Saya lempar ide, bagaimana bila keluarga David diterima oleh Bapak Boediono di Singapura. Djoko Suyanto lalu meminta waktu. Sekitar 10 menit ia balik menelepon saya kembali. Djoko mengatakan silakan pukul 14 hari itu juga Boediono berkenan menerima keluarga David di Hotel Shangrilla, Singapura. Pertemuan itu pun terjadilah. Adalah Menko Polhukam di belakang layar mengatur pertemuan itu.

Begitulah seorang Djoko Suyanto, yang saya kenal. Sosok rendah hati. Di luar kasus David itu, saya tak pernah lagi menjalin kontak. Pernah sekali waktu sebelum nomor HP-nya raib dari file saya, pernah mengirim SMS sekadar mengirim salam, tapi tak berbalas. Anda paham, sebagai Menko, pastilah ia sangat sibuk sekali.

Barulah setelah Metro TV menayangkan wawancara Skype saya dengan Nazaruddin, untuk kedua kalinya, Djoko Suyanto menjalin kontak kembali..

Senin, 25 Juli 2011, karena kesibukan sehari-hari, saya belum berkunjung ke kantor Menko Polhukam. Barulah Selasa esoknya setelah tampil di acara Apa Kabar Indonesia Pagi, dengan meminta diantar oleh mobil TVOne, saya langsung menuju ke kantor di kawasan Merdeka Barat itu.

Tentulah saya tak membuat janji. Saya langung menuju area belakang di mana ada warung kecil di pinggir parkir yang bersebelahan dengan kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan.

Sambil minum teh panas, saya mencoba menghubungi staf Djoko. Hari itu dapat kabar jadwal padat sang Menko. Saya melamun di warung yang masih sepi. Membayangkan apa gerangan yang hendak disampaikan. Saya berusaha berpikir positif.

Setelah lebih tiga puluh menit berlalu, kaki seakan menggerakkan saya untuk melangkah pulang. Namun di luar dugaan, sebelum melewati bangunan rumah bak pendopo di mana Menko berkantor, tampak keluar beberapa ajudan. Tak lama kemudian tampak Djoko Suyanto berjalan, menuju ke arah saya. Ia berpantalon hitam, berbaju batik bercorak coklat tua. Rambutnya diberi jeli, ditegakkan, bagaikan gaya anak muda. Segar.

Tentu dengan mudah saya dapat menyalaminya. Saya menjabat tangannya. Saya tanyakan kapan bisa mengahadap. Kepada stafnya Djoko bertanya apakah nanti sore setelah dengan Presiden ada jeda waktu untuk saya bisa jumpa. Stafnya mengatakan akan dicoba. Saya pun menyampaikan kesiapan kembali. Lalu kami berpisah.

Belum tiga langkah berjalan, Djoko memanggil, ia mengajak saya turut ke lantai 6. “Ada kegiatan media, sekalian saja ikut,” ujarnya.

Maka saya pun berjalan bersamanya menuju lantai 6 di Gedung Dewan Ketahanan Nasional. Rupanya di lantai 6 itu sudah banyak hadirin. Dominan yang hadir para tokoh media, pimpinan PWI, KPI dan lainnya. Di podium saya lihat bertuliskan: Peran Media Massa dalam Pengelolaan Masalah-Masalah Nasional. Rupanya ada seminar terbatas.

Begitu Menko Polhukam datang, acara langsung dibuka. Ia mengutarakan seluruh konten media setidaknya harus menganut tiga hal, yakni informasi, pendidikan, dan hiburan. Walaupun tidak lepas bahwa media ada unsur komoditas, tapi seyogianya roh jurnalisme harus menjadi topangan utama dibandingkan dengan roh bisnis.

Djoko juga mensitir bahwa media sosial yang berkembang saat ini, sebagai sesuatu yang positif. Agak tak “nyaman” saya, ketika di pengantar seminar ia menyebut saya sebagai tokoh media sosial yang hadir di ruangan itu. Kikuk rasanya , sebagai sosok tak diundang, mendadak datang. Apalagi di ruangan itu ada senior di jurnalisme Indonesia seperti Sabam Siagian.

Djoko Suyanto mengingatkan bahwa salah satu tanggung jawab media agar memiliki jiwa nasionalisme. Pola pikir besar media juga harus berpihak kepada negara. ”Pers harus ada keberpihakan terhadap negara,” tuturnya.

Sebelumnya F.H.B. Soelistyo, Deputi VII Menko Polhukam, di pengantarnya mengatakan desain silaturahmi iti ditujukan bukan untuk mempengaruhi peran dan fungsi masing-masing kelembagaan maupun institusi khususnya media massa, namun lebih pada upaya mencari titik temu simbol profesionalitas diantara fungsi dan peran masing-masing kelembagaan.

Pertemuan itu juga dihadiri J. Kristiadi Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), Margiono Ketua PWI Pusat. Mereka berdua Pembicara. Moderator Tarman Azam Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Margiono mengutip hasil riset Kompas, bagaimana saat ini lembaga yang dipercaya publik adalah TNI dan Pers. “Itu artinya kalau pers dan TNI bersatu, bikin apapun saat ini dukung rakyat,” ujar Margiono tertawa. Lembaga terendah mendapat kepercayaan rakyat kini adalah DPR, hanya 16%. Dalam hati saya bertanya berapa persen pula kalau dirinci kepercayaan publik terhadap pers mainstream dibanding media alternatif, media sosial?Saya mengikuti hingga acara tuntas di jam makan siang.

Hingga hari ini pertemuan khusus saya dengan Menko Polhukam belum terjadi. Agendanya padat sekali. Saya belum bisa menduga apa gerangan yang akan ia sampaikan berkait dengan kasus Skyping saya dengan Nazaruddin.

Bagi saya jika ditanyakan apa premis berwawancara dengan Nazaruddin?

Jawabnya sederhana, verifikasi. Tidak ada niat menjadi corongnya Nazar. Tanpa saya berwawancara pun jagad jurnalis sudah pasti mencari sosoknya untuk konfirmasi. Bukan media di Indonesia saja. Saya tahu pasti lembaga kantor berita asingpun mencari akses untuk bisa mewawancarainya.

Logikanya, bagaimana kita menilai sesuatu itu benar atau salah jika informasi saja tak ada. Dalam kerangka inilah menjadi penting mewawacarai Nazaruddin, tersangka kongkalingkong di kasus Wisma Atlit. Dari paparan Nazar pula, kita semua paham, bahwa ada indikasi tajam pemakaian uang, anggaran APBN, yang dominan dihimpun dari pajak rakyat, digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana melibat beberapa nama mulai Anas Urbaningrum, Machfud Suroso, Andi Muchayat, dan kalangan anggota DPR, sebagaimana sudah banyak diberitakan media massa.

Dari wawancara melalui Skype dengan Nazar pula kita dapat informasi bahwa ada indikasi pertemuan anggota KPK di kediaman Nazar. Ia menyebut nama-nama anggota KPK Ade Raharja dan Chandra Hamzah. Sesesorang menuding saya, karena wawancara Skype saya telah membuat tokoh seperti mereka plus Johan Budi tidak lulus seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitukah?

Menanggapi tudingan itu, saya hanya menjawab, bahwa saya sudah lama juga memverifikasi KPK, karenanya saya tidak mendukung salah satu pihak di era gencar-gencarnya dualisme Cicak-Buaya. Namun jika saya diminta beropini, saya tentu juga tak akan mengamini kalimat Marzuki Alie yang bikin kontroversi mengusulkan KPK dibubarkan saja.

Bagi saya institusi KPK penting. Ia menjadi tidak bergigi dan kredibel, karena orang-orang di dalamnya terindikasi melanggar komitmen pemeberantasan korupsi. Jika insannya bermasalah, mengapa institusinya kita lebur? Di lain sisi tak dipungkiri dengan banyak lembaga add-hoc kini, telah membenahi anggaran negara, namun hasil dicapai tak sesuai dengan harapan.

Selasa malam 27 Juli itu sebagaimana telah disimak publik, saya hadir di acara Jakarta Lawyer Club, TVOne, yang dipandu Karni Ilyas, dengan topik “Salahkah Media Menyiarkan Kasus Nazaruddin”, tentu termasuk di dalam topik utama ihwal ber-skype-ria saya dan Nazaruddin. Kuat dugaan saya Anda tentu telah menyimaknya apalagi Minggu, 31 Juli malam program itu telah disiarkan ulang.

Satu catatan saya, bahwa pada Kamis, 28 Juli, 2011, usai bertemu berberapa kawan dari TVOne di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, saya menemui seorang kenalan di Mood Café. Saat itu pengunjung café sedang berkonsentrasi ke televisi, menyimak pertandingan bola Indonesia-Turkmenistan. Pada kesempatan bola masih 2-0 untuk Indonesia seuntaian kalimat itu disampaikan ke saya, “Bisa tidak seluruh data Nazar Anda minta dan ia tak usah pulang ke Indonesia?” Kalimat itu diikuti dengan tawaran ini dan itu.

Saya menjadi teringat akan serial film The Godfather. Bagaimana sebuah deal mafia dilangusngkan. Saya sangat kagum denagn orang-orang yang memainkan peran demikian, di banding dengan sosok yang mengaku “jagoan” mengancam-ancam lewat telepon.

Dulu ketika saya menulis soal sebuah restrukturisasi yang dilakukan BPPN, kini PRT Pengelola Asset, oknum pejabat di sana mengancam saya. Karena beraninya hanya melalui telepon saya berikan alamat lengkap saya dan saya tunggu ia kala itu juga.

Sehingga berbeda sekali langgam dulu dengan yang saya hadapi kini. Rada ngeri-ngeri sedap.

Saya akan menceritakan lagi ihwal ini di Sketsa berikutnya, sembari saat ini berfokus menjalin komunikasi dengan Nazaruddin menuntut janjinya untuk ber-skype lagi. Komunikasi dengannya, bagi akan juga terus berjalan dengan wartawan lain, terus terjalin melalui BackBerry Messenger.

Di balik hari-hari sejak wawancara ditayangkan Skype dengan Nazaruddin di Metro TV, hingga tulisan ini saya buat, keseharian saya tentulah tidak lagi sebagaimana biasanya.

Sekarang setiap saya keluar rumah, saya harus membuat janji dengan tek-tok; maksudnya dengan mengubah tempat pertemuan mendadak. Handphone disadap sudah biasa. Tetapi ancaman aneh-aneh tampaknya memang harus diantisipasi.

Akan halnya “serangan” terhadap tulisan dan momen mendapatkan Skype eksklusif itu, saya cukupkan ke haribaan publik yang menilainya.

Saya hanya sangat percaya satu: kerja jurnalisme itu kerja hati nurani. Muaranya kebenaran. Verifikasi tiada henti dengan kejernihan hati, saya yakini mengantarkan ke kebenaran sejati. (bersambung)

 

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blogger, blog-presstalk.com

Baca artikel sebelumnya, Sketsa: Behind The Scene Skype Nazaruddin #1

Nazaruddin memegang flashdisk berisi bukti yang diklaimnya, dalam rekaman percakapan Skype dengan jurnalis Iwan Piliang (sumber foto: iwan piliang/istimewa)


Sketsa: Behind the Scene Skype Nazaruddin (1)

Oleh Iwan Piliang

Semangat menjalankan elemen jurnalisme. Lain tidak.

Minggu, 24 Juli siang di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Saya menyerahkan surat keterangan kematian ayah saya kepada petugas, yang belum sempat kami berikan di saat berpulangnya mendiang, 16 Juli lalu. Makam-makam lain, dijejali peziarah. Rasa Ramadan sudah.

Menatap pusara ayah, tanah masih merah. Saya terpana berdiri. Di makam sama sudah terlebih dahulu ibu mendiami. Seorang bapak menghentikan langkah lalu menyapa.

“Ketemu di mana ya?” katanya sambil menunjuk wajah saya.

“Saya dari Depok, kita pernah ketemu di mana ya?”

Saya perhatikan bapak itu berpikir lama. Kian serius menduga-duga, hingga keningnya mengkerut. Demi menghentikannya berpikir jua saya jawab: ketemu di televisi ya Pak? Bapak itu langsung menarik keras tangan, menjabat sangat erat, lalu berujar “Iya, Iwan Piliang.”

Ketika bangun di pukul  04.30 pagi, isteri saya menepuk badan, “Eh selebriti bangun, jemputan Metro bentar lagi datang.” Pagi itu saya memang akan tampil lagi di Metro pagi .

Di dalam buku The Element of Journalism, disebutkan esensi jurnalisme adalah verfikasi, bermuara ke kebenaran, keberpihakan kepada publik. Jadi kalau ada ledekan selebriti dari orang rumah sendiri, jauhlah yauw dari tujuan jurnalisme.

Dan bila ada tudingan di media online Iwan Piliang sebagai pahlawan atau bayaran? Jauh pula dari dada dan benak saya. Sebagai salah satu sosok yang menemani Biill Kovach, ketika berkunjungan ke Jakarta pada 2003, penulis buku yang sebutkan tadi –kini dianggap simbol hati nurani jurnalisme Amerika Serikat— ajaran professionalnya saya camkan tajam mendalam.

Saya memang menerima bayaran menulis untuk opini yang dimuat koran. Juga menerima bayaran menulis untuk advertorial. Termasuk ketika pemilihan Capres 2009 lalu, saya diminta Edelman PR sebagai blogger menuliskan ketika ikut dalam kampanye Jusuf Kalla, sebanyak dua kali.

Kala itu rate card menulis saya Rp 1.200 per kata. Dan Edelman membayar lebih untuk tulisan Semangkok Soto Dalam Kampanye, di tulisan lebih dari 1.200 kata. Malahan karena saya senang dengan pemikiran Prabowo, beberapa kali saya menulis sebagai Ghost Writer untuknya di blog, tanpa dibayar. Kalau pun ada imbalan, itu terjadi  karena saya mengenalnya setelah saya menjadi pemenang menulis di blog yang diadakan Prabowo, mendapatkan hadiah satu laptop dan modem internet. Itulah pengertian bayaran yang saya maksudkan.

Sedangkan dalam banyak tulisan jurnalistik, tentulah jauh dari bayar-bayar. Memverifikasi kasus David, kasus penggelapan pajak, dan banyak hal lain, secara faktual karena saya bergerak di media alternatif, malah selalu devisit membiayai liputan sendiri. Di dalam ranah kejurnalistikan dari dulu hingga kapan pun saya melarang wartawan menerima amplop.

Karena pemahaman itulah misi utama mewawancarai Nazaruddin jelas berpegang kepada elemen jurnalisme. Misi utama berikutnya adalah semua data yang dia perlihatkan di wawancara sebelumnya, dapat dibuka. Saya menyarankan kepadanya untuk data itu ditempatkan di Rapidshare, sehingga linknya dapat diberikan ke semua media dan publik.

Wawancara ekslusif saya melalui jaringan Skype di internet dengan bendera Presstalk, sebuah nama untuk talkshow sejam di Qtv dulu, juga jaringan indie untuk pembelajaran menulis literair  –pernah disponsori Bank BNI— serta sebuah account Presstalktv di youtube.com, Presstalk di yahoogroups, juga blog-presstalk.com, bukanlah produk instan di lingkup jurnalisme.

Bendera presstalk-lah yang saya ajukan ke Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang keberadaannya hingga kini belum diketahui, untuk memuat wawancara dengannya. Di prestalktv di youtube dalam rekaman jejak merk ini, pernah saya pakai mengisi ruang bagi tampilnya Anas Urbaningrum maju menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sebelum Kongres pada Mei 2010 lalu.

Saya sampaikan ke Nazaruddin: Ingat dulu Presstalk memuat wawancara untuk Anas di youtube. Kini jika ada yang tak benar, adalah layak Presstalk memverifikasi lagi?

Begitu selalu saya yakinkan Nazaruddin.

Dalam dunia jurnalisme, saya sampaikan juga kepada Nazar, kesemua pihak harus didengar keterangannya. Keterangan di internal Partai Demokrat, dan personal yang disebutkannya sudah banyak beredar, tetapi Nazar tak bisa ditemui?

Tak lama setelah Nazaruddin kabur ke Singapura, melalui BlackBerry Messenger (BBM), acap kali saya menyapanya.

Kapan bisa saya wawancarai?

Saya pernah tawarkan apakah berkenan kalau saya datang ke Singapura dan atau di mana Nazar ada, saya rekam wawancara, lalu saya “buang” ke Presstalk di Youtube?

Dalam satu kesempatan berbalas BBM, Nazar pernah menyetujui. Namun ada sepekan komunikasi terputus dengannya.

Fakta ini terus berulang. Saya tak bosan-bosan menanyakan, kapan bisa wawancara, sambil sesekali bertanya kesehatannya. Kemudian malah duluan dua teve nasional yang mendapatkan wawancara Nazar melalui telepon. Saya terus-terusan meyakinkannya, kalau BBM dan SMS-nya bisa dituding palsu. Bahkan faktanya ia dicap berhalusinasi oleh beberapa orang dari Partai Demokrat.

Sampai Minggu pertama Juli 2011, Nazar mengangetkan saya. Ia menawarkan mewawancarainya pakai Skype saja di internet?

Skype?

Saya agak terperanjat kala itu.

Mengingat setahu saya sebelumnya Nazar tidak terlalu biasa dan tahu dengan teknologi online.

Saya sampaikan pada Nazar untuk menunggu dulu. Sementara itu saya mempelajari landasan hukum, teknologi yang dapat dipertanggung-jawabkan secara digital forensik, jika dibutuhkan pembuktian bahwa wawancara itu bukanlah barang palsu. Termasuk untuk menghindari tudingan lainnya.

Maka demi menjaga keotentikan wawancara itu saya membeli aplikasi untuk merekam di komputer di youtube seharga US $ 39. Setelah itu saya mencari tempat yang memiliki akses internet broadband. Dan barulah saya pede menyampaikan kepada Nazar melalui BBM kepadanya untuk setuju ber-skype-ria.

Dari tanggal 12 Juli kepastian itu sudah saya dapat, lalu belum dipastikan waktunya. Tanggal 14 begitu lagi, pasti, tapi tak jadi lagi. Pada 16 Juli pas di hari ulangtahun saya ke-47, sesuai janji, akan kami lakukan Skype. Dan jika hari itu terjadi, wawancara menjadi kado ulang tahun buat saya, tanpa Nazar paham kalau saya hari itu ulang tahun. Namun Tuhan berkehendak lain, kado hari itu ternyata ayah saya berpulang di pukul 10 pagi. Dan saya otomatis tak jadi mengontak Nazar.

Singkatnya komunikasi terus saya jalin. Wawancara melalui Skype dapat saya lakukan dengan meminjam tempat di kediaman kawan yang akses internetnya broadband. Waktu diberi tahu mendadak oleh Nazar, di saat saya masih di atas taksi di jalan, di bilangan Jakarta Pusat. Saya meminta waktu lebih sejam agar  bisa online. Barulah pada tanggal 21 Juli pukul 23.12 kami bisa sama-sama melihat wajah di internet.

Saya melihat wajah Nazar segar. Ia tak turun berat badan hingga 18 kg seperti yang pernah disampaikan pengurus Partai Demokrat.

Saya mengajaknya berbicara rileks santai, lebih dari setengah jam. Barulah saya kemudian serius memulai wawancara yang sebagian besar sudah ditayangkan Metro TV.

Ketika Metro TV menayangkan rekaman itu, Jumat, 22 Juli malam, Indra Maulana, pembawa acara, membuka twitternya, mendapatkan kabar di beberapa kota jalanan sepi, dominan publik menyimak program itu. Di internal Metrotv sendiri, siaran breaking news itu telah menunda jam tayang Kick Andy. Tak lazim.

Saya benar-benar tak menduga perhatian demikian tinggi. Dan sekali lagi saya juga tak berpikir menjadi selebriti apalagi pahlawan, mengingat sejatinya verifikasi saya masih belum selesai, karena misi utama mendapatkan kebenaran dan siapa data di flash disk dan video yang ingin disampaikan Nazar, memang merujuk ke kebenaran sejati yang hingga hari ini masih saya tunggu.

Satu hal catatan pendek saya, yang akan saya urai di Sketsa berikutnya, terjadi keanehan menimpa kolega saya Oka, menetap di Bali, yang hari itu baru pulang menerima hadih sebagai pemenang animasi yang diadakan oleh MNC Group, di Bandung. Oka saya ajak ke Metro TV. Ketika saya dalam siaran live, HP dan BB saya mati. Anehnya ke HP Oka masuk telepon seseorang.

Suara menyapa Oka bilang begini, “Lagi bersama Iwan Piliang ya?”

Oka gemetar.

Ia lapor ke keamanan Metro TV.

Setelah handphone saya nyala, ancaman lisan dan sms mulai masuk.

Ada juga telepon baik-baik dari Denny Kailimang, Divisi Hukum Partai Demokrat yang memang saya kenal. Ia bilang, “Hai fren, yu bilang apa di Metro TV?”

Saya jawab apa Abang menonton semua?

“Tidak nonton semua, kawan-kawan bilang, you ngomong apa?”

Saya katakan saya menjalankan misi jurnalistik. Abang simak saja utuh.

“Iya hati-hatilah, ini kan ranah hukum,“ katanya ramah.

Masuknya telepon asing ke Oka, sudah membuat saya tak langsung pulang ke rumah malam itu. Kami pun ke luar dari Metro teve melalui jalan berliku, menuju parkir dan diantar oleh mobil tanpa merk Metro TV. Tentulah masih panjang kisah ini. (bersambung)

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blogger.

Baca artikel selanjutnya, Sketsa: Behind The Scene Skype Nazaruddin #2

 

Dapat dibaca juga di:

Kompasiana : Sketsa: Behind The Scene Skype Nazaruddin (1)

The Indonesian Freedom Writers : Sketsa: Behind The Scene Skype Nazaruddin (1)


Pers Bertanggung Jawab Itu Bukan Pers Bebas

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Pers bebas di Indonesia kini terlalu “bebas”. Sudah saatnya komponen media dan serikat kerja jurnalistik memproteksi lingkungannya dengan regulasi yang lebih jelas dan ketat soal media dan pers. Sungguh, jika harus memilih, saya lebih suka “pers bertanggungjawab”; kendati belum tentu mencerdaskan, minimal mampu bersikap adil, dan tak merugikan orang.

***

Kegagapan dunia media massa selepas era diktatorian, membuncah hingga membangun efek yang menggembirakan sekaligus mencemaskan. Media marak dimana-mana. Jurnalis tiba-tiba membludak. Masalah-masalah humanitarian dan kejahatan kemanusiaan yang kerap dijauhi media—karena ancaman ketika orde baru—bermunculan, dan menjadi referensi baru orang-orang di Indonesia.

Malafungsi pemerintahan juga tidak lepas dari geligi pers yang tiba-tiba “tajam”. Korupsi mendapat kolom-kolom yang lebih luas di halaman-lahaman koran. Proyek  fiktif, nepotisme pejabat, agraria; mendapat durasi yang lebih panjang di radio dan televisi.

Tidak cuma media cetak, media elektronik, semacam radio, televisi, dan situs berita internet (news website), menolak ketinggalan untuk segera meramaikan lapangan informasi. Tidak perlu disurvey resmi pun, Anda, ketika itu, akan segera tahu seperti apa pertumbuhan yang saya maksud. Tengok saja lapak koran, wajah penjualnya pun nyaris tak kelihatan, terhalau tabloid dan majalah yang bergelantungan. Belum yang terhampar dan yang teratur rapi di rak jualan.

Dahulu, saat pagi, saya kerap mengunjungi pedagang koran yang berlapak di ujung jalan kompleks dimana saya tinggal. Saya suka pedagangnya, orangnya suka bercanda dengan lugas. Maksud saya..benar-benar lugas. Segala kejadian dia tahu, kendati sangat mungkin kurang detil. Tetapi, enak sekali mendengar komentarnya tentang persoalan politik, ekonomi dan sosial yang dia baca, wah… seru dan heboh. Terkadang ada yang kurang kita cermati, namun diketahui olehnya. Mungkin karena banyaknya bahan bacaan yang dia “lahap” setiap hari. Sampai-sampai soal klenik pun dia tahu.

Ketika mengunjungi lapak korannya pertama kali, saya sempat bingung, mau membeli media yang mana. Koran; beraneka nama, kadang bombastis (kadang pula seperti kurang kreatif memilih nama media), benner-nya besar-besar, warnanya pun mencolok. Majalah; beraneka segmen, mulai dari majalah politik, ekonomi, infotainment..sampai yang hot pun ada, tidak ketinggalan majalah dan tabloid beraroma klenik alias hantu-hantuan (saya sampai mengira-ngira bagaimana lagak si wartawan ketika bikin janji dan mewawancarai sang hantu). Tabloid; model ini yang paling ramai… Sepertinya semua hal bisa dikemas dalam bentuk seperti ini. Akhirnya, saya pun memilih salah satu koran dan juga sebuah majalah. Yang “serius” tentunya.

Telusuri-lah channel di radio pada jalur FM dan AM, padat dan sesak—seperti padatnya jalur ke puncak saat akhir pekan. Semua jenis radio sepertinya ada. Segmented sekali. Berijin atau belum berijin, geser gelombang sedikit, suara announcer sudah menghantam anak telinga Anda.

Mungkin karena modal yang harus gede, televisi lokal tetap tumbuh, walau tak sekencang media lainnya. Asal mampu memformat program sendiri, walau sederhana, yang penting harus tayang. Jika durasinya masih kosong, tapi tak ada program, gampang…angkat telepon, lalu kontak stasiun televisi lokal lainnya…jadilah barter program. Yang penting eksis.

Situs berita internet (news website) agak murah. Cukup beli domain (kadang harus menyewa per tahun atau per lima tahun), rekrut tenaga teknis sebagai webmaster, gerilya-kan dua jurnalis untuk info terbaru (selebihnya comot aja dari koran harian), ngantornya di garasi dulu, jadilah.

Terlebih, saat ini, survey media terbaru dari sebuah lembaga independen di Amerika Serikat, menyebut news website lebih terdepan dari televisi dan media cetak. Saya tidak jelas alat ukurnya apa, tetapi saya menduga bahwa news website memiliki kecepatan mensajikan berita (update). Boleh pula, karena mainstream media sudah bergeser karena makin seringnya manusia membutuhkan informasi, serta kemunculan tehnologi layar blue-ray (sebuah inovasi layar tipis tercanggih yang dapat dilipat dan digulung—memungkinkan tampilan koran, buku, dan majalah dalam bentuk digital). Era kertas akan segera ditinggalkan. Solusi tepat yang lebih revolusioner untuk menekan penggunaan kayu sebagai bahan baku kertas.

Pertumbuhan media yang gegap-gempita itu seketika dinamai “pers bebas”. Julukan ini, ketika itu, dianggap cukup representatif terhadap kondisinya, di Indonesia. Nah…kita masih akan bicara panjang lagi soal ini di bagian lain tulisan ini.

Tetapi, tidak akan seru jika pemandangan itu tidak dilihat dalam bentuk kurva. Jika Anda suka melihat pertumbuhannya, sebaiknya lihat juga trend penurunannya. Sebab, ada waktu dimana pertumbuhan media dan pekerja media (staf dan jurnalis) menjadi sangat intens, namun dalam waktu yang tidak terlalu lama pula, media-media itu satu per satu bertumbangan. Soalnya beragam; mulai dari kekurangan modal, kurang teliti mengkalkulasi biaya-biaya, konflik internal, kompetisi yang tidak seimbang, tidak laku (kurang pendengar dan pemirsa), tidak tersebar (terdistribusi) dengan baik, bahkan ada yang memilih tutup karena disomasi akibat pencemaran nama baik.

Menggunakan analogi kecambang, media di Indonesia satu dekade lebih ini, memang seperti itu. Tumbuh dengan cepat, namun begitu cepat pula “dipetik”. Jujur, saya tidak memiliki catatan resmi dan terbaru soal jumlah media yang pernah hadir; jumlah yang kemudian mati, dan jumlah yang masih bertahan hingga kini. Tetapi secara eksplisit, kita dapat melihat dengan jelas, media-media mana saja yang masih berdiri, baik karena kemampuan pemiliknya mengelola, pun karena enggan untuk mati.

Kita tidak akan berpanjang lebar soal ini, sebab sari tulisan ini bukan hendak menggebas soal itu. Sudah ada yang mengurusi itu, biar mereka saja. Saya lebih suka menyoroti media-media itu (sekaligus pekerjanya) dari sisi bagaimana mereka mensajikan berita; di domain mana mereka berpijak; masyarakat sasaran pembaca dan pemirsanya; dan tentu saja, se-bertanggungjawab apa media-media itu. Mari kita lihat.

***

Dari semula, saya sudah menyatakan lebih senang dengan istilah “pers bertanggung jawab”. Sebab, istilah ini, seharusnya lebih pas ketimbang “pers bebas”. Jika bicara pers bebas, kita seolah telah menempatkan diri kita pada kotak liberalisme. Ini tidak bagus. Kebebasan pers yang berlebihan akan cenderung mensamarkan posisi media. Dia menggembirakan sekaligus merusak.

Pers sendiri sudah diakui secara kolosal adalah salah satu penemuan manusia yang paling mempengaruhi hidup. Informasi adalah nafas pers. Sulit sekali bagi orang untuk tidak mencintai bidang ini, karena sifat utama yang dimilikinya itu. Pers bisa sangat bersahabat, namun bisa demikian membahayakan. Pers bisa sangat aman, tetapi bisa penuh resiko. Pers bisa menyelamatkan, pun dapat membunuh. Ini dia… Keunggulan ini lahir dikarenakan sebuah kelemahan manusia; terlalu mudah diagitasi.

Terlalu mudah diagitasi. Aha…pers benar-benar menemukan habitatnya.

Simak-lah contoh empirik ini; media kerap dijadikan senjata, bahkan hingga kini. Bagaimana pers Amerika Serikat mempengaruhi pendapat masyarakat dunia tentang kebijakan perang mereka di semenanjung Arabia. Pers pemerintah Amerika Serikat (Fox Group) bahkan pernah digunakan pemerintah Nixon dan Truman untuk menipu masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap kebijakan perang mereka di Vietnam—sekaligus pers-lah yang membunuh karakter Nixon perihal skandal Watergate dan Iran Contra. Masih banyak contoh lain yang akan lebih subtantif untuk menggabarkan posisi pers. Tapi biarlah Anda cari sendiri saja.

Maka, pers sebagai sebuah senjata, akan sama mematikannya ketika digunakan, maupun ketika tak digunakan (dibungkam). Ketika digunakan, produknya bisa mempengaruhi banyak orang, atau memanipulasi banyak orang, atau mencerdaskan banyak orang. Namun, ketika dibungkam, maka dalam sekejap masyarakat akan terkotak-kotak; ada yang pandai, ada pula yang bodoh, ada yang terisolir karena informasi yang tersumbat, pun ada yang tetap terbuka, ada yang paham, sekaligus ada pula yang tak paham. Pemerintah mana pun tak akan bisa bertahan pada sebuah stabilitas dalam kondisi semacam ini. Betapa mematikan, bukan?

Jika kita menyadari kekuatannya, betapa tidak bijaksananya membiarkan pers itu sangat bebas. Pers yang terlalu bebas, sama sekali hanya menghadirkan keuntungan semu, dan benar-benar mengarahkan pada kerugian yang nyata. Kekuatan pers yang tidak dikelola dengan baik, akan mengancam siapa saja dan apa saja. Kekuatan ini terlalu mudah dapat disalahgunakan. Mari kita riset kecil-kecilan.

Pisahkan dua kelompok masyarakat. Lalu isolir kedua kelompok itu dengan menggunakan produk pers sebagai alat. Suguhi satu kelompok masyarakat dengan informasi yang benar, lalu sajikan pula ke satu kelompok masyarakat dengan informasi yang salah. Nah, biarkan pers bekerja dalam satu bulan saja. Pada bulan berikutnya, lihatlah, satu kelompok akan paham dan pandai, tetapi satu kelompok lainnya akan keliru dan pandir.

Riset kecil itu memperlihatkan pada Anda bentuk pers yang sebenarnya; sebuah belati bermata tunggal, satu sisi akan sangat melukai, sedang sisi yang lain tidak. Namun, penampakannya tetap tak berubah. Tetap sebuah belati.

Bayangkan saja jika belati ini terlalu bebas digunakan.

Nah, mengenai hal ini pada kondisi Indonesia, sangat berisiko. Media yang seenaknya tumbuh. SIUPP bisa diurus belakangan, asal bisa terbit/mengudara, langsung jalan saja. Kini, di jalan-jalan, begitu mudahnya kita temui media dengan muatan yang beragam dan tendensi yang macam-macam. Mulai dari media kelas percetakan hingga yang media yang kelas stensilan, ada. Informasi begitu mudahnya tiba di tangan orang-orang, tanpa saringan. Satu-satunya penghalang sebuah informasi media dapat tiba ke tangan masyarakat, adalah redaktur. Selebihnya, menggunakan saringan konvensional, yakni logika masyarakat. Pemerintah atau siapa saja yang berkepentingan dengan urusan ini, hanya bisa “membacot”; Ah…masyarakat kita kan udah pinter-pinter, udah bisa memilih sendiri mana informasi yang baik buat mereka, atau mana yang tidak.

Gaya berkilah macam itu, menurut saya, hanya upaya cuci tangan dari kesalahan yang disengaja demi semata-mata keuntungan. Sebab, soalnya adalah, bukan masyarakat yang melulu harus memilah informasinya, tetapi media atau pers-lah yang seharusnya lebih dulu melakukan itu. Karena, pada tataran masyarakat, kadang sebuah informasi tidak dipilah lagi, tetapi sudah langsung digunakan, dan dimanfaatkan.

Masyarakat tidak mau terlalu sibuk untuk memilah-milah informasi. Bagi yang sadar informasi, mekanisme ini kadang mereka terapkan, tetapi bagaimana dengan kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya. Secara umum, masyarakat selalu mengira, semua produk pers adalah benar. Kelak, masyarakat harus pula tahu, beberapa produk pers, tidak selalu benar. Cukup banyak yang menyesatkan, bahkan membodohi. Untung-untung tidak menghasut (seperti kebanyakan produk pers yang kerap beredar di wilayah konflik).

Ada pula pendapat Dedy N Hidayat soal pers bebas itu. Dalam bukunya; Fundamentalisme Pasar dan Konstruksi Sosial Industri Penyiaran: Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran, yang diterbitkan FISIP-UI tahun 2003, menyebut bahwa kemunculan

sistem pers yang lebih bebas di tanah air adalah akibat desakan para aktor sosial dalam proses liberalisasi pers di Indonesia. Hal ini dengan jelas didasarkan atas dogma neoliberalisme yang antara lain mengklaim bahwa “the greater the play of the market forces, the greater the freedom of the press; the greater the freedom of the press, the greater the freedom of the audience choice”. Intinya adalah; bahwa kekuatan pasar sangat ditentukan oleh pers bebas; dan pers bebas itu sangat ditentukan oleh kebebasan masyarakat untuk memilih.

Dalam konteks pers bebas, hujjah di atas benar sekali. Bahwa sebuah komunitas masyarakat yang bebas memilih kehendaknya akan segera menciptakan permintaan yang akan diamini oleh pers bebas, dan kebebasan pers itu akan senantiasa membangun kekuatan pasar. Ini equal dengan liberalisme.

Pendapat liberal ini, menurut saya, sangat pincang. Jika sirkular, maka kebebasan masyarakat untuk membuat pilihan itu akan memperlihatkan posisi masyarakat yang tersandera. Karena pasar yang kuat itu selanjutnya akan mendikte pilihan.

Ilustrasinya sederhanya sekali; masyarakat yang bebas mengkonsumsi informasi, pers yang bebas memberikan produk-produk informasinya, dan pasar media (pemilik media) yang bebas mendistribusikan asupan informasi.

Jika masyarakat menginginkan informasi seluas-luasnya, kemudian pers yang bekerja bebas itu memberikannya dengan produk-produk informasi, maka pasar akan segera meresponnya dengan menyodorkan semua pilihan. Nah, ketika semua pilihan itu sudah diberikan, maka tidak ada ruang lagi yang dapat digunakan masyarakat untuk menciptakan pilihan baru, sebab semuanya sudah diberikan. Pasar akan secara berkelanjutan mendistribusikan semua bentuk informasi untuk kepentingan kapital, sehingga pola seperti itu akan terformat secara baku. Pada putaran selanjutnya, pemilik media-lah yang secara kasat mata menempatkan diri sebagai penentu pilihan. Apa saja yang diberikan pemilik media—dan pers bebas sebagai kaki tangannya—maka itulah yang akan diasup masyarakat. Ini penyanderaan namanya.

Sebaliknya, pers yang terkontrol dengan bijaksana—saya suka menyebutnya sebagai pers bertanggungjawab—akan selektif dan imparsial; berada ditengah kepentingan masyarakat dan kepentingan pemilik media. Baik pers dan masyarakat tidak berada dalam posisi tersandera. Pers (dan pekerja pers) akhirnya tidak menjadi sekadar kaki tangan demi kapitalisasi keuntungan pemilik media, tetapi menjadi penentu dan penyeimbang antara kepentingan pemilik media dan kepentingan pers (beserta pekerja pers). Kepentingan masyarakat akan informasi berisi dan berbobot (berguna) terselamatkan, tidak bisa didikte oleh pemilik media.

Inilah pembalikan dari skema liberal itu; bekerjasamanya dan saling berikatnya kepentingan masyarakat dan pers di satu sisi, dari tekanan kepentingan kapital pemilik media di sisi lain. Masyarakat akan tercerdaskan, pers dan pekerjanya akan kuat (bahkan memiliki nilai tawar tinggi), dan pemilik media tidak lagi melihat keuntungan kapital sebagai komoditas utama.

Pers Bertanggungjawab = Pers yang Bersih

Di Indonesia, sekarang ini, sayangnya, masih menganut skema pers liberal di atas itu. Lihatlah, betapa masyarakat kita sangat didikte oleh pemilik media. Bahkan komponen pekerja pers masih berlaku sebagai kaki tangan pemilik media.

Ketika masyarakat menginginkan informasi hiburan, maka komponen pers meresponnya secara bebas. Semua jenis informasi yang ada, asal bisa dilabel sebagai “informasi hiburan” maka akan diproduksi, hingga batasannya menjadi raib sama sekali. Karena terbayang keuntungannya, para pemilik media pun mengakomodasi itu.

Maka jadilah…setiap hari masyarakat disodori informasi-informasi yang telah diberi label “hiburan”. Karena ruang bagi pilihan sudah tidak ada, maka apapun yang kemudian berikan oleh media, akan segera dikonsumsi masyakarat. Tak peduli apakah informasi itu berguna atau tidak, benar atau tidak, membahayakan atau tidak, masyarakat akan nunut saja karena sudah ada label “hiburan” yang disematkan pemilik media.

Jika antitesis skema liberal itu adalah masyarakat dan pers yang menjadi penyeimbang kepentingan kapital pemilik media, maka pada tesis liberal (yang terjadi di Indonesia kini) justru pers dan pemilik media berelaborasi untuk menggerogoti fungsi kelayakan dan kepatutan sosial masyarakat.

Nah, karena penggerogotan itu sudah dilakukan begitu lama, maka fungsi kelayakan dan kepatutan sosial masyarakat itu sudah menipis, bahkan sebentar lagi akan hilang sama sekali. Masyarakat kini sudah sulit membedakan mana hiburan dan mana ruang privasi orang lain; sulit membedakan mana ruang publik dan mana ruang pribadi. Urusan kamar tidur orang lain kini ditonton sebagai hiburan di ruang tengah keluarga orang lainnya.

Social humanitarian atau kepekaan sosial seharusnya hanya berkisar pada persoalan kemasyarakatan secara insubstansial, semacam saling tolong-menolong dalam berbagai urusan kemasyarakatan; pembangunan sarana prasarana umum, tragedi sosial, keduka-citaan, kesehatan, dan pendidikan. Tidak melebar ke hal-hal subtantif, semacam pertengkaran rumah tangga, perselisihan perkawinan, dan segala tetek-bengek pribadi lainnya.

Pergeseran nilai sosial ini sangat mungkin terjadi jika pers yang ada tidak bertanggungjawab, sangat bebas. Dan, media mengakomodasi itu semua hingga sampai ke ruang-ruang tonton masyarakat. Sekarang ini, ada orang yang sakit kepala, jika tidak mengetahui perkembangan hubungan Ariel dan Luna Maya; meriang tubuhnya jika tak tahu mengapa Krisdayanti bercerai dengan Anang Hermansyah; tak lelap tidurnya jika belum tahu apakah Bambang Soeharto masih tinggal serumah dengan Mayangsari.

Mengapa orang harus merasa terhibur dengan kesulitan orang lain? Senang sekali hatinya, nyaman tidurnya, atau enak makannya setelah menonton orang lain yang sedang kesusahan. Media yang kerap memberi “sampah” pada masyarakat seperti ini, akan segera menciptakan masyarakat bermental “sampah” pula.

Telah bertanggungjawab-kah sikap pers dan media yang seperti ini? Pikir lagi.

Menurut saya, pers dan media harus memberikan asupan informasi yang akan berdampak positif dalam kehidupan masyarakat. Pers dan media sesungguhnya adalah alat yang akan sangat konstributif secara positif, jika saja kedua elemen ini menyadari pentingnya kebangunan sikap sosial masyarakat terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri.

Sebagai alat pembelajaran sosial, pers dan media bisa lebih selektif memberikan pilihan pada masyarakat, dan tidak membiarkan masyarakat yang menentukan pilihannya sendiri atas informasi.

Jadi, tak perlu heran, jika di tas sekolah anak 15 tahun Anda, terselip kliping artikel tentang “15 Titik Kepuasan Seksual Pada Wanita” yang diperolehnya dari majalah khusus dewasa. Atau, di komputer jinjingnya ada file PDF berjudul “Nikmatnya Gadis-Gadis SMU” yang diperolehnya dari situs 17tahun.com, atau di antara deretan buku yang tersusun rapi di meja belajarnya ada majalah-buku ber-cover story “Mencari Tuah Di Pantai Selatan: Batu Pikat Sukmo Membuat Anda Mampu Berbicara Dengan Jin”.

Pers dan media yang sengaja mengarahkan diri pada semata-mata keuntungan kapital untuk kepentingannya, akan secara frontal mendorong masyarakat pada keruntuhan sosial.

“Ah…masyarakat kita kan udah pinter-pinter, udah bisa memilih sendiri mana informasi yang baik buat mereka, atau mana yang tidak.”

Baiklah, jika kalimat itu masih digunakan untuk membela diri. Tetapi, masyarakat itu ibarat spons, dan informasi produk pers adalah air, maka tidak akan ada bedanya ketika Anda meletakan air bersih  atau air comberan di atas spons itu; kedua-duanya akan diserap tanpa sisa.

Jika ini yang Anda maksud sebagai pers bebas, betapa tidak bertanggungjawabnya Anda sebagai bagian dalam lingkarannya.

Produk Pers Bebas Selalu Tak Sehat

Sebagai produk sebuah sistem liberal, pers bebas memang diformat sedemikia rupa hingga memenuhi harapan kapitalisasi modal. Di negara yang memiliki kecenderungan menjadikan pers bebas sebagai komoditas industri, macam Amerika Serikat dan Eropa Barat, masyarakat yang dijadikan sasaran komoditasnya benar-benar jadi bulan-bulanan.

Sesungguhnya, pers bebas memang dirancang untuk mendiskreditkan manusia secara komunal, dan dijadikan alat untuk melemahkan fundamen sosial negara-bangsa lainnya. Itulah sebabnya, sistem ini sengaja dipromosikan dan dikampanyekan secara intens di negara-negara yang berada di luar, dimana sistem ini dikembangkan.

Karena tujuannya untuk melemahkan, maka sasarannya tentu pada remaja dan masyarakat yang kurang berpendidikan, yang terbukti sangat rentan dalam hal menyaring informasi. Tidak mengkonsumsi produk pers bebas, atau tidak mengadopsi sistem pers bebas, akan dicap tidak modern, dicap tidak mau bergaul dengan komunitas pers dunia, dicap tidak toleran.

“Kita tidak sekadar memberikan pengaruh yang menentukan dalam sistem politik yang kita kehendaki serta kontrol terhadap pemerintah. Kita juga melakukan kontrol terhadap alam pikiran dan jiwa anak-anak mereka.” Henry Ford, dalam The International Jew: The World Foremost Problem. Kutipan ini mengungkap misi Yahudi dalam penguasaan masyarakat oleh media massa, dan pers bebas sebagai senjata.

Menurut saya, Henry Ford tidak saja melihat bahwa Yahudi Internasional adalah masalah besar dunia, tetapi juga memperuncing sudut pandang bahwa gagasan mengkampanyekan sistem pers bebas ke negara-negara berkembang, tidak sekadar untuk menciptakan pengaruh ekstrem terhadap sistem politik dan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi destruktifitas terhadap pola fikir dan mental generasi muda pada negara-negara bersangkutan.

Pemikiran dan mentalitas yang terkooptasi secara menahun, akan secara masif memberi ruang pada masuknya pandangan dan prinsip sosial yang menyimpang, sekaligus membuka pintu seluas-luasnya pada pengaruh ekstrem kapitalisme-liberalisme dan zionisme internasional.

Pers bebas yang tadinya semata-mata dilihat hanya memproduksi informasi, kini menghasilkan varian produk informasi yang makin ekstrem; media yang mensajikan material porno (subvarian: foto porno, cerita porno, video porno, etc.); media yang mensajikan ekstrimisme (subvarian: info tentang pemberontakan, info tentang konflik, info tentang tiranisme, etc.); media yang mensajikan kekerasan(subvarian: info tentang kekerasan remaja, info tentang rasialisme, info tentang kekerasan antar agama, etc.); media yang mensajikan kejahatan (subvarian: info tentang penculikan, info tentang pembunuhan, info tentang penyiksaan, info tentang pembajakan, etc.).

Dari varian info-info sekecil apapun itu, masyarakat belajar darinya, mengenali dan memahami caranya, hingga terdorong untuk melakukannya; disebabkan masyarakat telah disodori dan dicecoki pemahaman menyeluruh tentang itu. Ini, seperti mengimpor konflik dari satu tempat ke tempat lainnya; memindahkan kejahatan dari satu tempat ke tempat lainnya; dan menempatkan asusila dari satu tempat ke tempat lainnya.

Bukankah informasi bersifat paradoks? Berguna sekaligus membahayakan.

Masih tak percaya? Saya pernah berkunjung ke salah satu komunitas nelayan di sebuah pulau di Sulawesi Tenggara. Masyarakat nelayan ini, ternyata, mencari ikan dengan menggunakan bom yang mereka racik sendiri dari komponen pupuk Urea. Mau tahu bagaimana? Ternyata informasi perihal pupuk yang sedemikian lengkap dengan mudahnya mereka dapatkan. Bahkan, informasi itu memuat kandungan kimia pupuk secara lengkap dan terperinci. Jadi, mereka akhirnya tahu, bahwa salah satu bahan dasar dan bahan yang memiliki prosentase komposisi terbesar dalam pupuk Urea adalah Amonium nitrat dan belerang. Maka, tak perlu repot mencari dua jenis kimia itu, keduanya sudah tersedia secara instan dalam pupuk. Cukup di sagrai, kemudian dimampatkan dalam botol, dan seterusnya… (maaf, saya tidak akan terlalu jauh mengurai cara mereka membuat bom ikan. Khawatir, Anda menyalahgunakannya..hahaha), jadilah sebuah bom yang memiliki daya ledak tinggi. Bom racikan mereka dari bahan pupuk ini sangat efektif digunakan dalam kondisi basah sekalipun. Ikan dan karang bisa luluh-lantak dalam sekejap karenanya.

Terbukti, bukan? Sebuah informasi, seperti cerita saya di atas, sangat paradoks mempengaruhi orang. Informasi, jika digunakan secara tepat dan bijaksana, akan sangat berguna; sebaliknya, jika digunakan secara salah dan serampangan, akan sangat membahayakan.

Selebihnya, adalah kebijaksanaan pers dan media dengan lebih bertanggungjawab menghindari peyebarluasan infomasi yang potensial destruktif, dengan cara yang tentunya efektif, selektif dan kreatif.

Dalam konteks “pupuk jadi bom” tadi, misalnya, secara efektif, pers dan media dapat secara bertanggungjawab memberikan informasi perihal kegunaan, sifat, dan efek pupuk tersebut bagi tanaman—tak perlu sampai begitu terperinci dan detil mengungkap kandungan kimia pada pupuk itu. Memberikan pengetahuan tentang pupuk yang baik, dan bagaimana sifat pupuk terhadap tanaman lebih penting, ketimbang mengurai senyawa pupuk dan bagaimana memformulasikannya, bukan? Di satu sisi akan merugikan produsen pupuk, di sisi lain, petani, biasanya tak peduli dengan yang remeh seperti itu.

Secara selektif, pers dan media, memiliki hak istimewa untuk memilah informasi yang penting diketahui, dan mana yang tidak. Pers dan media, sangat tahu perihal ini. Berikan informasi pertanian lengkap pada petani; lalu berikan informasi lengkap tentang bahan kimia pada ahli kimia. Jangan dibalik, loh ya…

Secara kreatif, pers dan media, dapat mengemas informasi ini dalam kemasan yang lebih populer, atau didaktis, atau edukatif, pun serius dan kaku. Terserah saja. Kemasan itu menentukan segmentasinya, bukan?

“Loh..itu kan sama dengan membatasi masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat?”

Siapa bilang begitu? Bertanggungjawab tidak sama dengan membatasi. Bukankah Anda telah membuka batasan itu dengan memberikan semua informasi “yang diperlukan” dengan cara yang lebih efektif, selektif, dan kreatif. Memberikan informasi yang lengkap pada konsumen yang tepat, menghindarkan pers dan media dari tudingan tak bertanggungjawab.

Persoalan, bahwa seorang petani mampu mendapatkan informasi soal komposisi kimia dan cara memformulasikan pupuk, adalah hal yang berbeda. Itu tergantung usaha masing-masing orang.

Inilah intinya, kawan. Inilah penekanan saya dalam artikel ini. Pers dan media di Indonesia harus memenuhi kebutuhan informatika dengan cara yang bertanggungjawab. Negara harus berada pada posisi menjaga informasi tertentu tidak disalahgunakan, dalam akses terbatas, dan untuk keperluan, yang juga, terbatas.

***

Mari kita tarik konkrisitas ini dalam ranah informasi hiburan yang “dikaburkan” entitasnya oleh pemilik media; infotainment.

Dahulu, sejatinya, sebuah informasi hiburan adalah sesuatu yang menginformasikan perihal agenda-agenda hiburan; info pertunjukan, info pameran, info game komputer terbaru, info lokasi rekreasi, info griyatawang terbaik, dan lain sebagainya. Sejatinya, informasi-informasi semacam ini akan memberitahukan secara lengkap dan terperinci segala sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang menghibur pada masyarakat.

Walau sifatnya yang semi-advertaising (setengah iklan, atau bahkan iklan sama sekali), namun informasi seperti inilah yang lebih pantas disebut infotainment—informasi intertainment.

Informasi semacam itu (dalam format yang sesungguhnya, bukan yang telah dipelintir), tentu saja, akantetap mendatang keuntungan buat rumah produksi dan media. Karena sifatnya yang promoted, informasi seperti ini dapat dikemas sedemikian rupa hingga menarik untuk ditonton atau dilihat.

Entitas informasi hiburan ini, kemudian dikaburkan, dipelintir, bahkan formatnya diubah sama sekali oleh para pemodal dalam industri media. Informasi hiburan ini tiba-tiba berisi gibah, rumor rendahan, gosip murahan, material yang mengganggu, dan tidak mencerdaskan konsumennya.

Perubahan format informasi hiburan ini, sepertinya hendak mengakhiri era informasi kredibel dan pantas, sekaligus memulai era informasi sampah, tidak bermutu, dan agitatif negatif, bahkan kalangan keagamaan melabel tayangan itu sebagai tayangan amoral. Tidak mendidik. Inilah produk pers bebas.

Tayangan gunjing, secara esensial adalah produk pers bebas. Tayangan seperti ini telah menyimpang jauh dari domain pers yang sejati, pers yang bertanggungjawab. Makanya, orranisasi pekerja pers, semacam Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), sangat keras menentang masuknya produk pers bebas dalam domain pers Indonesia. Bahkan para pekerja desas-desus itu mereka tolak disebut sebagai jurnalis.

KPI mencatat, dalam tahun 2005 saja, acara gunjing muncul selama 13 jam dalam satu hari (lebih dari setengah hari). Sedangkan dalam kurun waktu 2002-2005 jumlah acara gunjing di televisi swasta meningkat dari 24 episode per pekan (3 episode per hari) naik hingga 180 episode per pekan (26 episode per hari).

Sedang catatan Agus Maladi Irianto dari Pascasarjana FISIP-UI, sepanjang Januari-Agustus 2007 saja, acara gunjing ini durasinya naik rata-rata 15 jam per hari (lebih dari 210 episode per pekan).

Di tanah air, jika saya tak keliru, dari sejumlah televisi swasta yang beroperasi secara nasional, hanya satu televisi yang telah mencoba mengurangi tayangan desas-desus. Sebagai televisi berita dan olahraga, TVOne kini masih memiliki program Expose. Televisi ini masih terkontaminasi dengan tayangan tak bermutu.

Stasiun MetroTV, bolehlah diberikan jempol untuk memulai, perlahan-lahan menjauhi praktek-praktek pers bebas. Tidak ada sama sekali tayangan rumor di televisi ini. Bahkan, televisi ini, sepertinya, mencoba memformat gaya lain dalam informasi hiburan. Mereka menyebutnya jurnalisme rasa, dalam program JustAlvin. Bahkan, host acara itu, Alvin, dengan tegas menyebut tayangannya bukan gosip, bukan rumor, informasi selebritas mereka peroleh dari tangan pertama, dari si pesohor sendiri.

Tayangan itu, bolehlah. Tidak ada unsur gibah dan desas-desus di situ. Kebanyakan para pesohor hanya berkisah tentang persoalan lain, dan tidak menyentuh hal-hal pribadi. Satu lagi talkshow yang mirip ini, adalah Kick Andy. Singkatnya, kedua tayangan ini sangat bermutu, dan mencerdaskan.

Kedua televisi tadi, kini sedang belajar bagaimana membebaskan diri dari implikasi pers bebas, dan dari bayang-bayang rumah produksi yang telah menyalahartikan pers bertanggungjawab. Kedua televisi ini sedang mencoba mempraktekkan pers yang bertanggungjawab; jurnalisme bertanggungjawab; dan media yang bertanggungjawab. Jika boleh saya memberi label, kedua televisi inilah yang layak disebut televisi Indonesia.

Kedua televisi ini, TVOne dan MetroTV, sedang menjauhkan konten siaran mereka dari hal-hal berbau gibah, desas-desus, dan gunjing murahan ala infotainment. Lalu, bagaimana kabar televisi lainnya, wah…rupanya mereka masih terperangkap dalam mainstream pers bebas, masih melihat penderitaan dan kesulitan orang sebagai komoditas tontonan.

Jika, media di Indonesia masih terkungkung dalam perangkap pers bebas, maka saya lebih suka mendorong-dorong kembalinya pers bertanggungjawab sebagai nyawa dan nafas pers di Indonesia. []


Undang-Undang RI No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :

  1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
  2. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  3. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun.
  4. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  5. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

Selengkapnya :

UUP-40 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (PDF)


%d blogger menyukai ini: