Tag Archives: tvone

Sketsa: Behind The Scene Skype Nazaruddin (2)

Oleh Iwan Piliang

 

Nazaruddin terindikasi berbohong untuk kebohongan dan kini kekeh ingin membongkar kebohongan.

SETELAH penayangan wawancara via Skype dengan Nazaruddin, aplikasi online berbicara tatap muka, ditayangkan oleh Metro TV pada 22 Juli 2011malam, telepon genggam saya seakan tiada henti bergetar. Miss call banyak. Ada telepon masuk dari sahabat lama, hingga pesan misterius tak beridentitas.

Maka tidak berlebihan bila Sabtu 23 Juli itu hari terasa panjang. Perasaan was-was menghadang. Ada ancaman baik-baik. Masuk pula telepon berkata-kata kasar. Di rembang petang menjelang, di saat saya masih berada di atas taksi di bilangan Cik Ditiro, Jakarta Pusat, seorang menelepon dari hand phone yang tiga nomor akhirnya 626.

“Halo apa kabar?”

Suara terkesan muda bernada gaul.

Maaf nih, HP gue hilang, data banyak lenyap, siapa ni? Saya menjawab.

Ahh masa lupa…saya Djoko, itu lho yang kontak waktu masalah David?”

Mendadak sontak saya berujar, nuwun sewu, waah orang besar menelepon, terima kasih, maaf banget ya Pak.

“He he tak apa …”

Saya mempersingkat obrolan dengan menyampaikan bahwa saya meminta waktu akan menghadap ke kantor Menko Polhukam.

Benar. Sosok itu adalah: Djoko Suyanto, Menteri Kordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), yang mengkordinasi 10 kementrian, termasuk Polri, dan lima badan seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada saat kasus David Haryanto, mahasiswa Indonesia yang “dibunuh” di Singapura di saat persidangan coroner terakhirnya, Wapres Boediono, bersamaan waktunya meresmikan kerjasama program S2 Rajaratnam-Nanyang Technological University (NTU) dengan Indonesia, di Singapura.

NTU adalah kampus di mana David “dibunuh”. Sehingga peresmian kerjasama dengan sekolah itu di akhir persidangan coroner kasus David, saya rasakan sebagai “penghinaan” kepada keluarga David, kepada anak dan bangsa Indonesia umumnya.

Maka sehari sebelum hal itu terjadi, saya berbicara keras di TVONE. Saya sampaikan ke pemirsa, bahwa saya bertemu dan berbicara dengan seorang warga Singapura. Saya Tanya opininya menyimak kasus seperti David. Dia bilang kalau warga Singapura satu saja kalimatnya, “Are you patriot or not?” Apalagi di tingkat penyidik, sebagai polisi. Pastilah yang diutamakannya kepatriotannya sebagai bangsa Singapura.

Pertanyaan yang sama seakan saya tujkukan di TVONE kepada Boediono, “Are you patriot or not?”

Jawabannya?

Di saat saya hendak menutup pintu rumah menuju bandara, sosok Djoko Suyanto menelepon. Ia bertanya apa sebaiknya dilakukan terhadap David? Saya katakan kerjasama antar negara karena memang sudah direncanakan lama silakan saja. Namun paling tidak negara harus menunjukkan empati.

Saya lempar ide, bagaimana bila keluarga David diterima oleh Bapak Boediono di Singapura. Djoko Suyanto lalu meminta waktu. Sekitar 10 menit ia balik menelepon saya kembali. Djoko mengatakan silakan pukul 14 hari itu juga Boediono berkenan menerima keluarga David di Hotel Shangrilla, Singapura. Pertemuan itu pun terjadilah. Adalah Menko Polhukam di belakang layar mengatur pertemuan itu.

Begitulah seorang Djoko Suyanto, yang saya kenal. Sosok rendah hati. Di luar kasus David itu, saya tak pernah lagi menjalin kontak. Pernah sekali waktu sebelum nomor HP-nya raib dari file saya, pernah mengirim SMS sekadar mengirim salam, tapi tak berbalas. Anda paham, sebagai Menko, pastilah ia sangat sibuk sekali.

Barulah setelah Metro TV menayangkan wawancara Skype saya dengan Nazaruddin, untuk kedua kalinya, Djoko Suyanto menjalin kontak kembali..

Senin, 25 Juli 2011, karena kesibukan sehari-hari, saya belum berkunjung ke kantor Menko Polhukam. Barulah Selasa esoknya setelah tampil di acara Apa Kabar Indonesia Pagi, dengan meminta diantar oleh mobil TVOne, saya langsung menuju ke kantor di kawasan Merdeka Barat itu.

Tentulah saya tak membuat janji. Saya langung menuju area belakang di mana ada warung kecil di pinggir parkir yang bersebelahan dengan kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan.

Sambil minum teh panas, saya mencoba menghubungi staf Djoko. Hari itu dapat kabar jadwal padat sang Menko. Saya melamun di warung yang masih sepi. Membayangkan apa gerangan yang hendak disampaikan. Saya berusaha berpikir positif.

Setelah lebih tiga puluh menit berlalu, kaki seakan menggerakkan saya untuk melangkah pulang. Namun di luar dugaan, sebelum melewati bangunan rumah bak pendopo di mana Menko berkantor, tampak keluar beberapa ajudan. Tak lama kemudian tampak Djoko Suyanto berjalan, menuju ke arah saya. Ia berpantalon hitam, berbaju batik bercorak coklat tua. Rambutnya diberi jeli, ditegakkan, bagaikan gaya anak muda. Segar.

Tentu dengan mudah saya dapat menyalaminya. Saya menjabat tangannya. Saya tanyakan kapan bisa mengahadap. Kepada stafnya Djoko bertanya apakah nanti sore setelah dengan Presiden ada jeda waktu untuk saya bisa jumpa. Stafnya mengatakan akan dicoba. Saya pun menyampaikan kesiapan kembali. Lalu kami berpisah.

Belum tiga langkah berjalan, Djoko memanggil, ia mengajak saya turut ke lantai 6. “Ada kegiatan media, sekalian saja ikut,” ujarnya.

Maka saya pun berjalan bersamanya menuju lantai 6 di Gedung Dewan Ketahanan Nasional. Rupanya di lantai 6 itu sudah banyak hadirin. Dominan yang hadir para tokoh media, pimpinan PWI, KPI dan lainnya. Di podium saya lihat bertuliskan: Peran Media Massa dalam Pengelolaan Masalah-Masalah Nasional. Rupanya ada seminar terbatas.

Begitu Menko Polhukam datang, acara langsung dibuka. Ia mengutarakan seluruh konten media setidaknya harus menganut tiga hal, yakni informasi, pendidikan, dan hiburan. Walaupun tidak lepas bahwa media ada unsur komoditas, tapi seyogianya roh jurnalisme harus menjadi topangan utama dibandingkan dengan roh bisnis.

Djoko juga mensitir bahwa media sosial yang berkembang saat ini, sebagai sesuatu yang positif. Agak tak “nyaman” saya, ketika di pengantar seminar ia menyebut saya sebagai tokoh media sosial yang hadir di ruangan itu. Kikuk rasanya , sebagai sosok tak diundang, mendadak datang. Apalagi di ruangan itu ada senior di jurnalisme Indonesia seperti Sabam Siagian.

Djoko Suyanto mengingatkan bahwa salah satu tanggung jawab media agar memiliki jiwa nasionalisme. Pola pikir besar media juga harus berpihak kepada negara. ”Pers harus ada keberpihakan terhadap negara,” tuturnya.

Sebelumnya F.H.B. Soelistyo, Deputi VII Menko Polhukam, di pengantarnya mengatakan desain silaturahmi iti ditujukan bukan untuk mempengaruhi peran dan fungsi masing-masing kelembagaan maupun institusi khususnya media massa, namun lebih pada upaya mencari titik temu simbol profesionalitas diantara fungsi dan peran masing-masing kelembagaan.

Pertemuan itu juga dihadiri J. Kristiadi Peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), Margiono Ketua PWI Pusat. Mereka berdua Pembicara. Moderator Tarman Azam Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Margiono mengutip hasil riset Kompas, bagaimana saat ini lembaga yang dipercaya publik adalah TNI dan Pers. “Itu artinya kalau pers dan TNI bersatu, bikin apapun saat ini dukung rakyat,” ujar Margiono tertawa. Lembaga terendah mendapat kepercayaan rakyat kini adalah DPR, hanya 16%. Dalam hati saya bertanya berapa persen pula kalau dirinci kepercayaan publik terhadap pers mainstream dibanding media alternatif, media sosial?Saya mengikuti hingga acara tuntas di jam makan siang.

Hingga hari ini pertemuan khusus saya dengan Menko Polhukam belum terjadi. Agendanya padat sekali. Saya belum bisa menduga apa gerangan yang akan ia sampaikan berkait dengan kasus Skyping saya dengan Nazaruddin.

Bagi saya jika ditanyakan apa premis berwawancara dengan Nazaruddin?

Jawabnya sederhana, verifikasi. Tidak ada niat menjadi corongnya Nazar. Tanpa saya berwawancara pun jagad jurnalis sudah pasti mencari sosoknya untuk konfirmasi. Bukan media di Indonesia saja. Saya tahu pasti lembaga kantor berita asingpun mencari akses untuk bisa mewawancarainya.

Logikanya, bagaimana kita menilai sesuatu itu benar atau salah jika informasi saja tak ada. Dalam kerangka inilah menjadi penting mewawacarai Nazaruddin, tersangka kongkalingkong di kasus Wisma Atlit. Dari paparan Nazar pula, kita semua paham, bahwa ada indikasi tajam pemakaian uang, anggaran APBN, yang dominan dihimpun dari pajak rakyat, digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana melibat beberapa nama mulai Anas Urbaningrum, Machfud Suroso, Andi Muchayat, dan kalangan anggota DPR, sebagaimana sudah banyak diberitakan media massa.

Dari wawancara melalui Skype dengan Nazar pula kita dapat informasi bahwa ada indikasi pertemuan anggota KPK di kediaman Nazar. Ia menyebut nama-nama anggota KPK Ade Raharja dan Chandra Hamzah. Sesesorang menuding saya, karena wawancara Skype saya telah membuat tokoh seperti mereka plus Johan Budi tidak lulus seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitukah?

Menanggapi tudingan itu, saya hanya menjawab, bahwa saya sudah lama juga memverifikasi KPK, karenanya saya tidak mendukung salah satu pihak di era gencar-gencarnya dualisme Cicak-Buaya. Namun jika saya diminta beropini, saya tentu juga tak akan mengamini kalimat Marzuki Alie yang bikin kontroversi mengusulkan KPK dibubarkan saja.

Bagi saya institusi KPK penting. Ia menjadi tidak bergigi dan kredibel, karena orang-orang di dalamnya terindikasi melanggar komitmen pemeberantasan korupsi. Jika insannya bermasalah, mengapa institusinya kita lebur? Di lain sisi tak dipungkiri dengan banyak lembaga add-hoc kini, telah membenahi anggaran negara, namun hasil dicapai tak sesuai dengan harapan.

Selasa malam 27 Juli itu sebagaimana telah disimak publik, saya hadir di acara Jakarta Lawyer Club, TVOne, yang dipandu Karni Ilyas, dengan topik “Salahkah Media Menyiarkan Kasus Nazaruddin”, tentu termasuk di dalam topik utama ihwal ber-skype-ria saya dan Nazaruddin. Kuat dugaan saya Anda tentu telah menyimaknya apalagi Minggu, 31 Juli malam program itu telah disiarkan ulang.

Satu catatan saya, bahwa pada Kamis, 28 Juli, 2011, usai bertemu berberapa kawan dari TVOne di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, saya menemui seorang kenalan di Mood Café. Saat itu pengunjung café sedang berkonsentrasi ke televisi, menyimak pertandingan bola Indonesia-Turkmenistan. Pada kesempatan bola masih 2-0 untuk Indonesia seuntaian kalimat itu disampaikan ke saya, “Bisa tidak seluruh data Nazar Anda minta dan ia tak usah pulang ke Indonesia?” Kalimat itu diikuti dengan tawaran ini dan itu.

Saya menjadi teringat akan serial film The Godfather. Bagaimana sebuah deal mafia dilangusngkan. Saya sangat kagum denagn orang-orang yang memainkan peran demikian, di banding dengan sosok yang mengaku “jagoan” mengancam-ancam lewat telepon.

Dulu ketika saya menulis soal sebuah restrukturisasi yang dilakukan BPPN, kini PRT Pengelola Asset, oknum pejabat di sana mengancam saya. Karena beraninya hanya melalui telepon saya berikan alamat lengkap saya dan saya tunggu ia kala itu juga.

Sehingga berbeda sekali langgam dulu dengan yang saya hadapi kini. Rada ngeri-ngeri sedap.

Saya akan menceritakan lagi ihwal ini di Sketsa berikutnya, sembari saat ini berfokus menjalin komunikasi dengan Nazaruddin menuntut janjinya untuk ber-skype lagi. Komunikasi dengannya, bagi akan juga terus berjalan dengan wartawan lain, terus terjalin melalui BackBerry Messenger.

Di balik hari-hari sejak wawancara ditayangkan Skype dengan Nazaruddin di Metro TV, hingga tulisan ini saya buat, keseharian saya tentulah tidak lagi sebagaimana biasanya.

Sekarang setiap saya keluar rumah, saya harus membuat janji dengan tek-tok; maksudnya dengan mengubah tempat pertemuan mendadak. Handphone disadap sudah biasa. Tetapi ancaman aneh-aneh tampaknya memang harus diantisipasi.

Akan halnya “serangan” terhadap tulisan dan momen mendapatkan Skype eksklusif itu, saya cukupkan ke haribaan publik yang menilainya.

Saya hanya sangat percaya satu: kerja jurnalisme itu kerja hati nurani. Muaranya kebenaran. Verifikasi tiada henti dengan kejernihan hati, saya yakini mengantarkan ke kebenaran sejati. (bersambung)

 

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blogger, blog-presstalk.com

Baca artikel sebelumnya, Sketsa: Behind The Scene Skype Nazaruddin #1

Nazaruddin memegang flashdisk berisi bukti yang diklaimnya, dalam rekaman percakapan Skype dengan jurnalis Iwan Piliang (sumber foto: iwan piliang/istimewa)

Iklan

Batalkan Perjanjian Free Trade: Indonesia Tak Perlu Malu

(Ketika Ekonomi Indonesia Mencoba Menari Di Lantai Pasar Bebas Yang Licin)

Oleh Ilham Q Moehiddin

Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya. Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…

***

Pasar bebas atau populer dengan Free Trade Area, adalah bentuk terbatas dari liberalisasi ekonomi yang sesungguhnya. Bentuk ekonomi semacam ini, sejatinya, adalah sekadar penerapan konsep ekonomi yang sifatnya alternatif saja. Jadi bukan bentuk satu-satunya, atau versus dari konsep ekonomi lainnya. Selain ekonomi liberal (ekonomi demokratis, atau rupa lain dari ekonomi kapitalis), dunia mengenal bentuk sistem ekonomi sosialis (dahulu, umumnya berlaku di negara-negara Eropa Timur), ekonomi Islam (syariah), ekonomi pasar terbatas (model ekonomi sosialis terapan yang berlaku di China), dan bahkan, Indonesia mengenal dan pernah menerapkan bentuk ekonominya sendiri, ekonomi Pancasila.

Tetapi, mari kita tengok dulu popularitas sistem ekonomi liberal, yang digadang-gadang pelaku ekonomi dunia saat ini dalam bentuk—yang menurut saya terlalu ekstrim—dengan nama kawasan pasar bebas.

Dalam tiga seri tulisan saya terdahulu perihal pasar bebas dan penolakan saya terhadap pemberlakuan sistem ini di Indonesia, khususnya, saya berusaha menekankan pentingnya sistem ini dihapus sama sekali dari naskah-naskah perjanjian ekonomi Indonesia dengan komponen ekonomi dunia lainnya. Jadi…bukan ditunda. Mengapa harus ditunda…jika kita bisa menolaknya sama sekali.

Saya tidak menampik pola penundaan, jika pemerintah Indonesia memang tak bisa mundur lagi. Tetapi, tekanan saya tetap berada pada titik yang sama, yakni menolak sistem liberalisasi ekonomi dalam sebuah kawasan. Sebab, saya menyebutnya dengan tegas, sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yang saya diskreditkan dalam istilah The New Road Map of Imperialism.

Maksud saya…dengan benar-benar…mendiskreditkan sistem ini, sekaligus menolak meletakkan kepercayaan saya pada pendapat bahwa sistem ini akan membantu negara-negara dalam kawasan keluar dari tekanan krisis ekonomi. Sebab saya tetap berprinsip bahwa kawasan pasar bebas hanya akan menjadikan manusia bukan hanya semata-mata konsumen, tetapi manusia adalah wilayah jajahan produk. Lalu krisis ekonomi yang mana yang dimaksudkan itu? Bukankah krisis ekonomi yang selama ini dialami dunia, justru disebabkan kerakusan para industrialis-kapitalis Eropa dan Amerika dalam meraup gain keuntungan sebesar-besarnya. Dan, krisis itu makin diperparah dengan pemberlakuan berbagai sistem baru dalam kerangka uji-coba. Akibatnya, 118 bank di Amerika Serikat baru saja berhenti beroperasi. Syukurlah…masyarakat dan otoritas moneter Indonesia segera bereaksi…hingga Indonesia selamat, dapat lolos, dan sejarah penutupan sejumlah bank tidak tidak terulang seperti di tahun 2007.

Wajah Dunia yang Berangsur Berganti

Mereka—negara-negara pelaku ekonomi kapitalis—menolak percaya dan mengikuti trend ekonomi yang berlaku di setiap negara. Sistem kapitalis (pasar bebas) ini begitu semena-mena didesakkan, sebagai kendaraan untuk menancapkan hegemoni mereka terhadap dominasi kekuatan dunia yang mulai bergeser perlahan-lahan dalam formatnya, dan wilayahnya, menuju Asia.

Mereka menolak dan setengah tidak percaya bahwa wajah dunia sekarang ini telah berubah, dari bentuknya yang kerap mengerikan—berwajah perang dan pembunuhan—berangsur ke bentuk yang sedikit lebih ramah; dominasi kekuatan dunia kini bergeser pada kekuatan ekonomi.

Penolakan Eropa dan Amerika Serikat ini, terhadap visi kehancuran popularitas dominasi mereka di dunia yang sekian lama itu, memaksa mereka untuk mensejajarkan langkah mengikuti keinginan mayoritas masyarakat dunia. Perang tak populer lagi; bahwa pergerakan dunia bukan semata-mata penguasaan sumber-sumber daya alam seperti minyak di Semenanjung Arabia, Afrika dan Amerika Selatan.

Demikian pula dengan ideologi; bahwa siklusitas dunia tidak lagi melihat apakah Anda memiliki pemahaman dan ideologi yang berbeda selain demokratis. Jika dahulu, dunia pernah terpecah menjadi tiga blok besar—yang dasar perpecahan itu adalah perbedaan ideologis—maka kondisi dan pola pergaulan sosial dunia memaksa mereka menyingkirkan perbedaan ideologis itu, kembali bersatu untuk meraih superioritas yang nyaris hilang; Amerika Serikat makin tak dilihat sebagai kekuatan ekonomi dunia lagi, Rusia melemah dengan kondisi terpecah-belah, kalimat “Made in Jerman” bahkan bukan lagi menjadi perujuk sebuah produk akan laku dijual. Maka buru-buru, Barack Obama sang presiden Amerika Serikat itu, membuka dialog dengan Rusia, yang dianggap mampu wakili negara-negara skandinavia. Padahal, Amerika Serikat-lah yang dahulu memporak-poranda Rusia hingga memperoleh bentuknya yang sekarang, konfederasi

Tidak lagi. Perangkat ekonomi negara-negara yang disebutkan itu seperti tidak berdaya melawan kartel pembajakan produk yang dilakukan usahawan China (dan China sendiri lebih cenderung terlihat tak peduli dan protektif), atau sama tidak berdayanya memaksa India melupakan semangat swadesi-nya.

Maka tak perlu heran jika kini, negara berhaluan demokrasi berusaha menghilangkan sekat ideologis yang menghambat mereka dengan negara berhaluan sosialis-demokratis, untuk bersama-sama membentuk kekuatan dunia baru dalam bidang ekonomi. Mereka merasa harus kembali bersatu dalam bendera persamaan kepentingan, menggerakkan penjajahan gaya baru yang mereka format melalui WTO.

Jangan dikira, baik Amerika Serikat, Rusia, Negara-Negara Eropa Barat, saat ini tidak ketar-ketir menghadapi isu lajunya ekonomi Asia yang dipimpin China dan India; berkembangnya ekonomi Amerika Selatan yang dipimpin Brasil; licinnya gerak maju ekonomi Asia Timur yang dipimpin Dubai; dan naiknya potensi ekonomi Afrika yang dimotori Afrika Selatan.

Eropa dan Amerika Serikat pun sama takutnya, sama khawatirnya, jika tidak segera merealisasikan kawasan-kawasan bebas ekonomi itu, maka keinginan terus menancapkan kuku hegemoni kekuasaan mereka akan terhambat dan segera pupus. Soalnya sekarang; negara-negara yang sedang berkembang ekonominya itu tidak segera percaya—bahkan kini menolak sama sekali—dengan “bualan” mereka soal kemajuan yang akan diperoleh bersama dalam kawasan pasar bebas.

Bualan Eropa dan Amerika Serikat itu segera makin menjadi omong kosong, jika China tidak berhenti memberikan contoh kemajuan ekonominya dengan tetap menggunakan sistem ekonomi pasar terbatas-nya. Artinya, bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sistem pasar kawasan, hanyalah sekadar jalan belaka, dan bukan solusi tunggal untuk mencegah dunia dari krisis, seperti yang mereka heboh-hebohkan selama ini. China ternyata lebih berdaya, lebih hebat, dengan sistem ekonomi ekslusifnya itu.

Sejumlah negara di kawasan Amerika Selatan, yang dimotori Venezuela, Chile, dan Cuba bersama-sama menentang kawasan pasar bebas Amerika Selatan dan Latin (SAFTA). Lalu, Senegal dan Republik Afrika Tengah juga segera menolak kawasan pasar bebas Afrika. Iran terus menggembosi kampanye pasar bebas kawasan yang masif dilakukan Israel dan Mesir—penolakan serupa juga diikuti Jordania dan Lebanon. Bagaimana kabar Indonesia dan Malaysia? Apakah penentangan yang kita lakukan akan segera membuhul keras menjadi penolakan permanen yang akan didukung negara? Kita belum tahu.

Sebab, pemerintah Indonesia sedang bersiap-siap melakukan re-negosiasi dengan sejumlah komponen pendukung kesiapan pasar bebas kawasan CAFTA. Negosiasi itu mulai berjalan April tahun 2010 ini, melalui kementrian perdagangan. Padahal, kementerian yang digawangi Marie Elka Pengestu itu, sedikit memberi harapan, ketika memberikan suara positif untuk tidak segera membahas FTA dengan pihak Australia.

Apa yang terjadi dengan pemerintah Indonesia sesungguhnya. Pada Kamis, 1 April 2010, Badan Pusat Statistik, mengeluarkan laporan yang tidak berdasar sama sekali, yang menyebut bahwa panel CAFTA sama sekali tidak mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan Indonesia. Laporan ini juga persis dirilis bersamaan dengan kebijakan baru perihal tarif baru bea keluar barang eskpor yang mulai diberlakukan pada tanggal yang sama.

Apa yang membuat dua lembaga ini begitu yakin dengan data-data mereka, ketimbang melihat dengan jelas duduk masalah dari protes yang deras menentang pemberlakuan panel pasar bebas kawasan Asean-China oleh berbagai stakeholder? Pernahkan pemerintah duduk bersama dengan para pelaku bisnis kecil dan menengah yang akan terkena dampak paling keras dari pemberlakuan panel pasar bebas itu? Pernahkah kita mendengar apa tanggapan pemerintah setelah mendengar penolakan 19 asosiasi usaha kecil dan menengah? Tidakkah terlihat jelas, bahwa 15 usaha kreatif, yang didaulat pemerintah sebagai “benteng pertahanan” Indonesia dalam tarung pasar bebas itu, ternyata tidak ada apa-apanya. (Baca kembali seri tulisan penolakan pasar bebas dalam FREE TRADE AREA: KETIKA INDONESIA BERPERANG TANPA TAMENG).

Belt Protections versus Side Effect

Padahal, ke 19 asosiasi itu, sesungguhnya tidak sedang berusaha berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Mereka hanya meminta pemerintah menunda panel itu sementara waktu, hingga pemerintah selesai menyiapkan proteksi permanen bagi dunia usaha Indonesia. Bahkan, sampai batas waktu pemberlakuan CAFTA, Juli tahun 2010 ini, pemerintah dan DPR belum terlihat menciptakan “belt protections” terhadap sedemikian banyaknya sulur ancaman yang mengintai dari panel pasar bebas tersebut.

Seperti yang sudah saya gambarkan dalam artikel-artikel sebelumnya, bahwa pasar bebas membawa side effect yang sangat meresahkan. Perdagangan bebas akan mendorong pasar gelap. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara; perdagangan obat terlarang trans-nasional; perdagangan perempuan dan anak; perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya. Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat.

Pasar bebas akan membubarkan pasar gelap, yang selama ini berjalan bersisian dengan sistem pasar secara umum. Para pelaku pasar di kawasan Asia harus bersiap-siap dengan strategi baru yang akan dilancarkan para pelaku pasar gelap yang bisnisnya terganggu itu. Seruan untuk menghilangkan pasar gelap tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya

akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa

mereka mencari lahan operasi baru (perdagangan manusia, obat terlarang, prostitusi, dan terorisme), atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah—lebih murah, atau semakin murah dari barang yang ada di pasaran resmi—sehingga menambah kerasnya persaingan.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua

efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat

terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap

menerima semua efek samping itu.

Soal bebasnya perdagangan senjata ini, yang akan makin terbuka dengan berlaku kawasan pasar bebas nanti, apa iya tidak membuat risau Indonesia? Tentu saja merisaukan. Bersama Indonesia, 43 tenaga ahli dari 10 negara di Asia bertemu di Bali, untuk membahas perdagangan gelap senjata. Dengan pembatasan yang ketat selama ini pun, sindikat penjualan senjata antar negara, sukses mendistribusikan senjata ke berbagai area konflik di seluruh dunia, bahkan sampai ke Aceh dan Papua.

United Nations baru saja melansir laporannya berkaitan dengan kepemilikan senjata ini; bahwa ada 1 miliran penduduk dunia saat ini, memiliki senjata api ringan. Apa lembaga ini berani melansir laporan terkait perihal organisasi mana saja di seluruh dunia yang memiliki persediaan senjata berkaliber besar dan pemusnah massal?

Pemerintah Indonesia sendiri, sebenarnya, sudah masif melakukan pembicaraan soal CAFTA ini sejak tahun 2000. Karena menyadari diri belum siap, maka pemerintah Indonesia baru akan bersedia menandatangani perjanjian yang sifatnya mengikat pada tahun 2004. Nah, perjanjian 2004 itu sesungguhnya sengaja dilakukan untuk memberi ruang gerak yang demikian terbuka bagi pemerintah Indonesia untuk membangun sistem dan semua perangkat pendukung ekonomi dalam negeri, termasuk ekonomi mikro dan makro, sektor riil, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Jenjang waktu itu diberikan ke Indonesia sampai Juli 2010. Tetapi seperti apa yang kita lihat dan dengar, pemerintah dan DPR bahkan belum menyediakan perlindungan terhadap segenap pelaku ekonominya, semacam menyediakan tameng perlindungan dari gempuran.

Apa ini murni kesalahan pemerintah dan DPR? Menyalahkan ke pemerintah dan parlemen yang ada sekarang ini, untuk semua alat pelindung ekonomi Indonesia itu, pun rasanya kurang pas. Kita harus memaklumi, bahwa untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan ekonomi lokal, bagi pemerintah waktunya sangat sempit. Tetapi, pemerintah dan parlemen juga salah besar, ketika tidak “terburu-buru” menyiapkan kebijakan perlindungan terhadap konsumen tradisional menyangkut harga dan kesempatan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar.

Sumatera Utara saja barusan mengimpor 8.700 ton garam dari India. Lihatlah, persoalan kebutuhan garam masyarakat yang selama ini mampu dipasok oleh produsen garam dalam negeri—bahkan diekspor ke beberapa negara tetangga—ternyata tak bisa lagi terpenuhi. Garam India ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, perlahan kemudian ke seluruh masyarakat Sumatera, lalu ke seluruh provinsi di Indonesia. Itu baru persoalan garam, komoditas yang rasanya asin dan berbahan dasar air laut itu. Lantas bagaimana dengan persoalan lainnya? Semacam, tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pun baru saja merilis fakta soal sektor UKM tekstil dan produk tekstil, sebagai sektor yang akan terpukul cukup berat oleh dampak CAFTA. Sektor ini memang kasat mata terlihat tidak mampu membendung lajunya impor tekstil asal China.

Wushhhh…inikan urusan pemerintah. Soal bendung-membendung lajunya produk asing masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah domain pemerintah saja. Lantas, kenapa pernyataan Kementerian Koperasi-UKM seperti membangun kesan pemerintah lepas tangan?

Asosiasi penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Inaca, juga membangun desakan terhadap pemerintah perihal kerisauan mereka akan derasnya kepemilikan modal asing di maskapai penerbangan nasional. Inaca pantas risau. Derasnya kepemilikan modal asing di maskapai nasional akan membangun ketergantungan tenaga kerja nasional di bidang ini terhadap para pemain asing itu. Tanpa beleid baku yang bertujuan menghambat itu, tidak kunjung ada.

Maskapai nasional akan dikuasai oleh modal asing, dan sebagaimana biasanya pemodal asing akan lepas tanggungjawab jika terjadi hal-hal yang menyangkut konsumen. Sesungguhnya penguasaan modal oleh asing itu mulai tampak ketika sejumlah negara di Eropa memberlakukan larangan terbang terhadap sejumlah maskapai nasional, dengan alasan bahwa maskapai Indonesia tidak professional dan tidak aman. Lantas, apakah keamanan penerbangan kemudian diukur dengan kepemilikan modal asing Eropa di maskapai nasional yang dilarang tadi? Bukankah ini terlihat hanya akal-akalan semata? Agar modal asing Eropa bisa bebas melakukan penawaran kepemilikan itu, lebih dulu, mereka membangun opini tentang ketidak-amanan penerbangan dengan menggunakan maskapai Indonesia. Agar aman harus dikelola profesional, dan pengelolaan profesional itu hanya bisa dilakukan jika pengusaha asing memiliki modalnya dan ikut mengelola.

Akal-akalan model usahawan asing begini..adalah bentuk penghinaan kepada Indonesia. Sudah sepantasnya jika Indonesia membalas perlakuan itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menyerukan memboikotan serupa terhadap maskapai asing di wilayah terbang Indonesia. Makanya saya pun setuju-setuju saja dengan desakan Inaca itu, agar pemerintah membentuk aturan baku soal kepemilikan modal asing di maskapai nasional.

Apakah imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar jangan terlena dengan masuknya arus modal tidak memiliki alasan kuat? Tentunya, menteri keuangan yang pandai ini, punya alasan kritis mengapa Indonesia harus mengerem masuknya modal asing. Saya tak akan mengulas soal ini…biar ini urusan menteri itu saja.

Tetapi, kelihatannya pemerintah bersikap ambigu dalam persoalan ini. Menanggapi penolakan kalangan usahawan, pemerintah justru menolak—untuk sementara—proses negosiasi FTA dengan Australia. Kemudian Menteri Keuangan memperingati kalangan bisnis Indonesia dan pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan sejumlah inisiatif masuknya arus modal asing. Bahkan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Ini pernyataan sebulan lalu. Tetapi, sebulan kemudian, pemerintah sudah kembali berencana membahas FTA ini dengan pemerintah Australia.

Sikap ambigu pemerintah ini seharusnya jangan tampak…mengingat derasnya resistensisme masyarakat ekonomi Indonesia yang kian kritis itu. Kalangan usaha Indonesia yang kian paham bahaya pasar bebas segera menyadari bahwa panel itu sebaiknya tidak diteruskan, jika memang Indonesia belum siap sama sekali.

Sikap macam itu terekam jelas di programa “Flatform Ekonomi” yang ditayangkan di TVOne pada Rabu dini hari, 31 Maret 2010. Pada programa yang bertopik “Ketika Pasar Bebas Mengancam” itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan tampil sebagai pembela pasar bebas. Dalam panel itu, kata beliau, Indonesia akan sangat diuntungkan dengan peluang perdagangan yang besar. Dan jika mundur dari panel ini, Indonesia akan dipermalukan di mata internasional karena dianggap tidak bisa tegas dalam perjanjian yang telah disepakati.

Saya kira, pandangan menteri itu, tidak akan datar begitu, dan—seharusnya—memilih kecenderungan melihat gejala yang berlaku kolosal; bahwa peluang perdagangan yang besar masih bisa diperoleh kendati tidak melalui panel pasar bebas. Apakah selama ini peluang perdagangan negara lain terhadap Indonesia—atau sebaliknya—dianggap kecil? Lalu, bapak menteri itu, pun tidak berusaha menjelaskan seperti besarnya peluang perdagangan yang dia maksud. Mungkin pak menteri itu lupa, bahwa jika pemerintah tak membangun hambatan khusus dan membuat aturan yang jelas, maka bisa dipastikan sektor UKM dan sejumlah perangkat ekonomi lokal akan mangrak di negeri sendiri, mati karena hempasan investor.

Mengapa pula harus malu? Perjanjian itu kan, kendati sifatnya mengikat pun, tidak akan mengubah pendirian WTO jika suatu saat ada negara yang menarik diri hanya karena terlambat melihat berbagai kelemahan dari panel yang ditawarkan. Bagaimana mungkin Anda menghindari mendapat malu dari organisasi dunia yang kekuatannya tidak solid itu, dan malu dengan negara-negara lain? Sedangkan Anda tak berusaha menghindari malu saat Anda gagal melindungi nasib masyarakat pasar tradisional, nasib industri rumahan yang tak padat modal, nasib industri menengah—yang bahkan kini sedang bertarung dengan sejumlah industri asal Tiongkok yang beroperasi di Jawa Tengah sana—dan khususnya nasib ribuan petani dan pekebun yang akan kesulitan menghindari gempuran komoditas serupa yang mereka hasilkan dengan harga yang lebih murah?

Bahkan isu penting yang dibangun kalangan serikat buruh dalam dialog singkat itu tidak berusaha dijawab tuntas oleh pemerintah dan anggota parlemen yang hadir ketika itu. Wakil serikat buruh itu mempersoalkan pemerintah yang tidak bisa tegas soal energy dan sumbernya. Terlalu banyak sumber daya energy dan mineral Indonesia yang kini dikelola asing atau yang sementara ditawarkan ke pemodal asing.

Pemahaman itu persis sekali dengan kekhawatiran saya mengenai masalah keterbatasan energi yang masih terus membelit Indonesia. Kemudian diperparah dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik industri dan harga beli gas untuk industri. Langkah pemerintah itu sungguh…sungguh membingungkan…

Anggota parlemen yang hadir pada acara itu pun, ternyata pemahamannya soal hambatan pasar bebas, tidak lebih baik dari si menteri. Dia dengan tegas menyatakan bahwa pasar bebas itu hanya bisa ditunda, tapi tidak bisa dibatalkan.

Ini jelas keliru. Pasar bebas itu panel yang dapat diikuti oleh negara mana saja dalam kawasan pasar yang dimaksud, dan keikutsertaannya dapat dianulir. Artinya, Indonesia bisa kapan saja menyuarakan kehendaknya untuk keluar—baik sementara atau permanen—dari panel pasar bebas kawasan. Memangnya ada apa dengan pasar bebas ini? Mengapa pemerintah dan parlemen sebegitu menggebu-gebunya untuk ikut serta tanpa peduli dengan kondisi riil ekonomi di dalam negeri? Apa sebenarnya yang dijanjikan negara deklarator pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jika Indonesia menyerahkan sepenuhnya sistem pasarnya kepada liberalisasi pasar bebas? Menyerahkan sepenuhnya pasar Indonesia pada kehancuran…

Sebaiknya, siapapun yang sedang berurusan dengan panel ini jangan terburu-buru menanggapi agitasi WTO terhadap perkiraan mereka atas pertumbuhan perdagangan dunia, yang dikatakan organisasi itu akan tumbuh 9,5% pada tahun 2010. Yeah…namanya juga agitasi…tak perlu heran jika lembaga perdagangan dunia itu memiliki maksud dari setiap data yang dilemparkannya ke publik.

Hanya saja cukup mengherankan, jika WTO menyebut perkiraan pertumbuhan perdagangan dunia pada 2010 akan tumbuh sedemikian tinggi seperti itu, sementara beberapa data perdagangan yang berlaku antar negara di beberapa kawasan berbeda justru berlawanan dengan data WTO. Lihat saja, China sudah sukses menggeser Jerman sebagai eksportir terbesar dunia; dengan nilai ekspor barangnya pada 2009 yang mencapai angka fantastis; US$ 1,20 Triliun. Data ini menunjukkan, bahwa China sudah berhasil mengambil posisi pemimpin ekonomi dunia pada kwartal pertama tahun 2010. Sedangkan data WTO menyebut China hanya…”hanya” akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia saja.

Bukankah menteri dan anggota parlemen Indonesia yang berpandapat tadi itu jelas-jelas keliru. Jika China, bahkan India—kemudian data menyebut Indonesia pada urutan ketiga pada papan pertumbuhan ekonomi—mampu bergerak tanpa dukungan pasar bebas, maka apa bedanya jika ekonomi Indonesia tidak diserahkan pada liberalisasi pasar bernama pasar bebas itu? Ekonomi Indonesia akan tetap bisa tumbuh jika pemerintah Indonesia memiliki capacity to building for economic…dan perangkat ekonomi Indonesia memiliki capasity to willingness to economic progressive.

Tak perlu-lah terburu-buru dengan “menyeret-nyeret” langkah kaki sendiri ke pasar bebas itu. Tidak ada faedahnya…

Coba perhatikan paralelitas kenyataan perdagangan Indonesia jika “terburu-buru” dibenturkan dengan kekuatan ekonomi yang jelas-jelas besar itu. Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai yang licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya.

Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…bukan begitu?

Maka, sikap saya masih tetap: TOLAK PASAR BEBAS!!! []


%d blogger menyukai ini: