Category Archives: Ekonomi

Tiga Puluh Enam Siasat Perang Sun Zi

  1. Gunakan penyamaran. Lemahkah kedudukan musuh dengan merahasiakan tipu muslihat Anda.
  2. Bersabarlah. Biarkanlah musuh Anda berbuat kesalahan dan menjadi terpecah belah, lalu seranglah dengan agresif sewaktu mereka mundur.
  3. Perintahkan orang lain mengerjakan pekerjaan yang “kotor” untuk Anda. Percayakan pada orang lain tugas menabur kecurigaan dan perselisihan dan perkemahan musuh. Ketahuilah rencana musuh dan gunakan untuk keuntungan Anda.
  4. Bersabarlah. Pancinglah musuh Anda agar menghabiskan sumber daya mereka. Provokasi mereka tetapi jangan menyerang sampai Anda benar-benar dalam posisi yang menguntungkan.
  5. Tunggulah sampai musuh tanpa pertahanan, lalu serang.
  6. Kacaukan musuh dengan menjalankan berbagai tipu muslihat, kemudian serang.
  7. Buat garis depan palsu. Sesatkan atau gertaklah musuh. Serang sewaktu mereka kebingungan.
  8. Perlihatkan satu strategi saja pada musuh pada suatu waktu, tetapi milikilah rencana rahasia yang menguntungkan Anda dan menyesatkan mereka sewaktu tidak siaga.
  9. Bila terjadi perselisihan dalam barisan musuh, bersabarlah. Berilah mereka waktu untuk menjadi makin lemah, lalu seranglah.
  10. Buatlah lawan menganggap Anda kawan, lalu pukulah sewaktu mereka lengah.
  11. Biarkan musuh menang di tempat mereka lebih kuat, tetapi gunakanlah pasukan Anda yang terkuat untuk mengalahkan mereka tepat pada titik lemahnya.
  12. Amatilah musuh lekat-lekat untuk melihat secara jelas kelemahan mereka, lalu manfaatkan kelemahan itu sepenuhnya.
  13. Ketahuilah segala sesuatu yang bisa Anda ketahui tentang musuh sebelum bertindak. Kemudian bertindaklah dengan cepat dan pasti.
  14. Taklukan atau gunakanlah musuh yang lemah untuk mencapai tujuan Anda.
  15. Pakailah berbagai tipu daya untuk membuat musuh masuk ke daerah Anda atas kehendak Anda.
  16. Kacaukan musuh dengan kombinasi gerakan menyerang dan mundur secara berulang-ulang. Taktik ini akan menggerogoti kekuatan dan menurunkan semangat mereka. Ketika mereka telah lemah, seranglah dengan sepenuh hati.
  17. Buailah musuh Anda agar mengira keadaan mereka baik, lalu lancarkan serangan mendadak.
  18. Hancurkan atau hilangkan kepercayaan terhadap pemimpin musuh Anda, maka para pengikutnya akan menghentikan pertempuran.
  19. Temukanlah titik terlemah musuh dan terus seranglah titik itu sampai kekuatan musuh terkuras.
  20. Manfaatkan perselisihan dalam tubuh musuh agar mereka semakin lemah dan kacau, lalu seranglah dengan cepat dan tepat.
  21. Jagalah agar tidak membuat musuh Anda curiga dengan mengadakan gerakan mundur secara rahasia.
  22. Jangan menunjukkan belas kasihan jika musuh lemah.
  23. Taklukkan lebih dulu tetangga Anda, lalu sasar musuh yang jauh.
  24. Jadikan diri Anda pelindung negara-negara kecil agar mereka setia dan bersedia bekerja sama.
  25. Bergerilyalah untuk merusak kekuatan musuh, lalu serang.
  26. Ancam negara-negara kecil bahwa mereka akan dihancurkan jika tidak mau bergabung dengan Anda untuk menundukkan negara-negara besar.
  27. Kelabuhi musuh Anda sehingga mereka mengira Anda lemah dan tolol. Bilamana kewaspadaan mereka turun, hancurkan mereka.
  28. Pancing musuh agar masuk ke dalam perangkap dengan berpura-pura lemah, lalu kepung dan hancurkan mereka.
  29. Buatlah musuh mengira Anda lebih kuat daripada sebenarnya, lalu cepat-cepat gunakan kesempatan sebelum mereka mengetahui kondisi yang sebenarnya.
  30. Perlakukan musuh Anda sebagai tamu, lalu manfaatkan kelemahan mereka dan hancurkan mereka.
  31. Sediakan wanita-wanita cantik untuk pemimpin musuh Anda. Wanita-wanita itu akan membuat mereka asyik masyuk. Buatlah semangat pasukan mereka turun karena iri sehingga mudah Anda serang.
  32. Berlakulah seperti burung terluka. Bilamana musuh santai, seranglah.
  33. Mata-matai musuh dan beri umpan mata-mata mereka dengan informasi palsu.
  34. Carilah akal untuk melukai diri sendiri atau suruhlah orang lain melukai Anda untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Manfaatkan kepercayaan itu dan hancurkan mereka.
  35. Ciptakan komplotan agar musuh saling menghancurkan.
  36. Jangan menantang musuh yang jauh lebih kuat dari Anda. Selamatkan diri Anda dan tetaplah hidup untuk berjuang kembali.

***

Iklan

Batalkan Perjanjian Free Trade: Indonesia Tak Perlu Malu

(Ketika Ekonomi Indonesia Mencoba Menari Di Lantai Pasar Bebas Yang Licin)

Oleh Ilham Q Moehiddin

Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya. Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…

***

Pasar bebas atau populer dengan Free Trade Area, adalah bentuk terbatas dari liberalisasi ekonomi yang sesungguhnya. Bentuk ekonomi semacam ini, sejatinya, adalah sekadar penerapan konsep ekonomi yang sifatnya alternatif saja. Jadi bukan bentuk satu-satunya, atau versus dari konsep ekonomi lainnya. Selain ekonomi liberal (ekonomi demokratis, atau rupa lain dari ekonomi kapitalis), dunia mengenal bentuk sistem ekonomi sosialis (dahulu, umumnya berlaku di negara-negara Eropa Timur), ekonomi Islam (syariah), ekonomi pasar terbatas (model ekonomi sosialis terapan yang berlaku di China), dan bahkan, Indonesia mengenal dan pernah menerapkan bentuk ekonominya sendiri, ekonomi Pancasila.

Tetapi, mari kita tengok dulu popularitas sistem ekonomi liberal, yang digadang-gadang pelaku ekonomi dunia saat ini dalam bentuk—yang menurut saya terlalu ekstrim—dengan nama kawasan pasar bebas.

Dalam tiga seri tulisan saya terdahulu perihal pasar bebas dan penolakan saya terhadap pemberlakuan sistem ini di Indonesia, khususnya, saya berusaha menekankan pentingnya sistem ini dihapus sama sekali dari naskah-naskah perjanjian ekonomi Indonesia dengan komponen ekonomi dunia lainnya. Jadi…bukan ditunda. Mengapa harus ditunda…jika kita bisa menolaknya sama sekali.

Saya tidak menampik pola penundaan, jika pemerintah Indonesia memang tak bisa mundur lagi. Tetapi, tekanan saya tetap berada pada titik yang sama, yakni menolak sistem liberalisasi ekonomi dalam sebuah kawasan. Sebab, saya menyebutnya dengan tegas, sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yang saya diskreditkan dalam istilah The New Road Map of Imperialism.

Maksud saya…dengan benar-benar…mendiskreditkan sistem ini, sekaligus menolak meletakkan kepercayaan saya pada pendapat bahwa sistem ini akan membantu negara-negara dalam kawasan keluar dari tekanan krisis ekonomi. Sebab saya tetap berprinsip bahwa kawasan pasar bebas hanya akan menjadikan manusia bukan hanya semata-mata konsumen, tetapi manusia adalah wilayah jajahan produk. Lalu krisis ekonomi yang mana yang dimaksudkan itu? Bukankah krisis ekonomi yang selama ini dialami dunia, justru disebabkan kerakusan para industrialis-kapitalis Eropa dan Amerika dalam meraup gain keuntungan sebesar-besarnya. Dan, krisis itu makin diperparah dengan pemberlakuan berbagai sistem baru dalam kerangka uji-coba. Akibatnya, 118 bank di Amerika Serikat baru saja berhenti beroperasi. Syukurlah…masyarakat dan otoritas moneter Indonesia segera bereaksi…hingga Indonesia selamat, dapat lolos, dan sejarah penutupan sejumlah bank tidak tidak terulang seperti di tahun 2007.

Wajah Dunia yang Berangsur Berganti

Mereka—negara-negara pelaku ekonomi kapitalis—menolak percaya dan mengikuti trend ekonomi yang berlaku di setiap negara. Sistem kapitalis (pasar bebas) ini begitu semena-mena didesakkan, sebagai kendaraan untuk menancapkan hegemoni mereka terhadap dominasi kekuatan dunia yang mulai bergeser perlahan-lahan dalam formatnya, dan wilayahnya, menuju Asia.

Mereka menolak dan setengah tidak percaya bahwa wajah dunia sekarang ini telah berubah, dari bentuknya yang kerap mengerikan—berwajah perang dan pembunuhan—berangsur ke bentuk yang sedikit lebih ramah; dominasi kekuatan dunia kini bergeser pada kekuatan ekonomi.

Penolakan Eropa dan Amerika Serikat ini, terhadap visi kehancuran popularitas dominasi mereka di dunia yang sekian lama itu, memaksa mereka untuk mensejajarkan langkah mengikuti keinginan mayoritas masyarakat dunia. Perang tak populer lagi; bahwa pergerakan dunia bukan semata-mata penguasaan sumber-sumber daya alam seperti minyak di Semenanjung Arabia, Afrika dan Amerika Selatan.

Demikian pula dengan ideologi; bahwa siklusitas dunia tidak lagi melihat apakah Anda memiliki pemahaman dan ideologi yang berbeda selain demokratis. Jika dahulu, dunia pernah terpecah menjadi tiga blok besar—yang dasar perpecahan itu adalah perbedaan ideologis—maka kondisi dan pola pergaulan sosial dunia memaksa mereka menyingkirkan perbedaan ideologis itu, kembali bersatu untuk meraih superioritas yang nyaris hilang; Amerika Serikat makin tak dilihat sebagai kekuatan ekonomi dunia lagi, Rusia melemah dengan kondisi terpecah-belah, kalimat “Made in Jerman” bahkan bukan lagi menjadi perujuk sebuah produk akan laku dijual. Maka buru-buru, Barack Obama sang presiden Amerika Serikat itu, membuka dialog dengan Rusia, yang dianggap mampu wakili negara-negara skandinavia. Padahal, Amerika Serikat-lah yang dahulu memporak-poranda Rusia hingga memperoleh bentuknya yang sekarang, konfederasi

Tidak lagi. Perangkat ekonomi negara-negara yang disebutkan itu seperti tidak berdaya melawan kartel pembajakan produk yang dilakukan usahawan China (dan China sendiri lebih cenderung terlihat tak peduli dan protektif), atau sama tidak berdayanya memaksa India melupakan semangat swadesi-nya.

Maka tak perlu heran jika kini, negara berhaluan demokrasi berusaha menghilangkan sekat ideologis yang menghambat mereka dengan negara berhaluan sosialis-demokratis, untuk bersama-sama membentuk kekuatan dunia baru dalam bidang ekonomi. Mereka merasa harus kembali bersatu dalam bendera persamaan kepentingan, menggerakkan penjajahan gaya baru yang mereka format melalui WTO.

Jangan dikira, baik Amerika Serikat, Rusia, Negara-Negara Eropa Barat, saat ini tidak ketar-ketir menghadapi isu lajunya ekonomi Asia yang dipimpin China dan India; berkembangnya ekonomi Amerika Selatan yang dipimpin Brasil; licinnya gerak maju ekonomi Asia Timur yang dipimpin Dubai; dan naiknya potensi ekonomi Afrika yang dimotori Afrika Selatan.

Eropa dan Amerika Serikat pun sama takutnya, sama khawatirnya, jika tidak segera merealisasikan kawasan-kawasan bebas ekonomi itu, maka keinginan terus menancapkan kuku hegemoni kekuasaan mereka akan terhambat dan segera pupus. Soalnya sekarang; negara-negara yang sedang berkembang ekonominya itu tidak segera percaya—bahkan kini menolak sama sekali—dengan “bualan” mereka soal kemajuan yang akan diperoleh bersama dalam kawasan pasar bebas.

Bualan Eropa dan Amerika Serikat itu segera makin menjadi omong kosong, jika China tidak berhenti memberikan contoh kemajuan ekonominya dengan tetap menggunakan sistem ekonomi pasar terbatas-nya. Artinya, bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sistem pasar kawasan, hanyalah sekadar jalan belaka, dan bukan solusi tunggal untuk mencegah dunia dari krisis, seperti yang mereka heboh-hebohkan selama ini. China ternyata lebih berdaya, lebih hebat, dengan sistem ekonomi ekslusifnya itu.

Sejumlah negara di kawasan Amerika Selatan, yang dimotori Venezuela, Chile, dan Cuba bersama-sama menentang kawasan pasar bebas Amerika Selatan dan Latin (SAFTA). Lalu, Senegal dan Republik Afrika Tengah juga segera menolak kawasan pasar bebas Afrika. Iran terus menggembosi kampanye pasar bebas kawasan yang masif dilakukan Israel dan Mesir—penolakan serupa juga diikuti Jordania dan Lebanon. Bagaimana kabar Indonesia dan Malaysia? Apakah penentangan yang kita lakukan akan segera membuhul keras menjadi penolakan permanen yang akan didukung negara? Kita belum tahu.

Sebab, pemerintah Indonesia sedang bersiap-siap melakukan re-negosiasi dengan sejumlah komponen pendukung kesiapan pasar bebas kawasan CAFTA. Negosiasi itu mulai berjalan April tahun 2010 ini, melalui kementrian perdagangan. Padahal, kementerian yang digawangi Marie Elka Pengestu itu, sedikit memberi harapan, ketika memberikan suara positif untuk tidak segera membahas FTA dengan pihak Australia.

Apa yang terjadi dengan pemerintah Indonesia sesungguhnya. Pada Kamis, 1 April 2010, Badan Pusat Statistik, mengeluarkan laporan yang tidak berdasar sama sekali, yang menyebut bahwa panel CAFTA sama sekali tidak mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan Indonesia. Laporan ini juga persis dirilis bersamaan dengan kebijakan baru perihal tarif baru bea keluar barang eskpor yang mulai diberlakukan pada tanggal yang sama.

Apa yang membuat dua lembaga ini begitu yakin dengan data-data mereka, ketimbang melihat dengan jelas duduk masalah dari protes yang deras menentang pemberlakuan panel pasar bebas kawasan Asean-China oleh berbagai stakeholder? Pernahkan pemerintah duduk bersama dengan para pelaku bisnis kecil dan menengah yang akan terkena dampak paling keras dari pemberlakuan panel pasar bebas itu? Pernahkah kita mendengar apa tanggapan pemerintah setelah mendengar penolakan 19 asosiasi usaha kecil dan menengah? Tidakkah terlihat jelas, bahwa 15 usaha kreatif, yang didaulat pemerintah sebagai “benteng pertahanan” Indonesia dalam tarung pasar bebas itu, ternyata tidak ada apa-apanya. (Baca kembali seri tulisan penolakan pasar bebas dalam FREE TRADE AREA: KETIKA INDONESIA BERPERANG TANPA TAMENG).

Belt Protections versus Side Effect

Padahal, ke 19 asosiasi itu, sesungguhnya tidak sedang berusaha berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Mereka hanya meminta pemerintah menunda panel itu sementara waktu, hingga pemerintah selesai menyiapkan proteksi permanen bagi dunia usaha Indonesia. Bahkan, sampai batas waktu pemberlakuan CAFTA, Juli tahun 2010 ini, pemerintah dan DPR belum terlihat menciptakan “belt protections” terhadap sedemikian banyaknya sulur ancaman yang mengintai dari panel pasar bebas tersebut.

Seperti yang sudah saya gambarkan dalam artikel-artikel sebelumnya, bahwa pasar bebas membawa side effect yang sangat meresahkan. Perdagangan bebas akan mendorong pasar gelap. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara; perdagangan obat terlarang trans-nasional; perdagangan perempuan dan anak; perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya. Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat.

Pasar bebas akan membubarkan pasar gelap, yang selama ini berjalan bersisian dengan sistem pasar secara umum. Para pelaku pasar di kawasan Asia harus bersiap-siap dengan strategi baru yang akan dilancarkan para pelaku pasar gelap yang bisnisnya terganggu itu. Seruan untuk menghilangkan pasar gelap tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya

akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa

mereka mencari lahan operasi baru (perdagangan manusia, obat terlarang, prostitusi, dan terorisme), atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah—lebih murah, atau semakin murah dari barang yang ada di pasaran resmi—sehingga menambah kerasnya persaingan.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua

efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat

terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap

menerima semua efek samping itu.

Soal bebasnya perdagangan senjata ini, yang akan makin terbuka dengan berlaku kawasan pasar bebas nanti, apa iya tidak membuat risau Indonesia? Tentu saja merisaukan. Bersama Indonesia, 43 tenaga ahli dari 10 negara di Asia bertemu di Bali, untuk membahas perdagangan gelap senjata. Dengan pembatasan yang ketat selama ini pun, sindikat penjualan senjata antar negara, sukses mendistribusikan senjata ke berbagai area konflik di seluruh dunia, bahkan sampai ke Aceh dan Papua.

United Nations baru saja melansir laporannya berkaitan dengan kepemilikan senjata ini; bahwa ada 1 miliran penduduk dunia saat ini, memiliki senjata api ringan. Apa lembaga ini berani melansir laporan terkait perihal organisasi mana saja di seluruh dunia yang memiliki persediaan senjata berkaliber besar dan pemusnah massal?

Pemerintah Indonesia sendiri, sebenarnya, sudah masif melakukan pembicaraan soal CAFTA ini sejak tahun 2000. Karena menyadari diri belum siap, maka pemerintah Indonesia baru akan bersedia menandatangani perjanjian yang sifatnya mengikat pada tahun 2004. Nah, perjanjian 2004 itu sesungguhnya sengaja dilakukan untuk memberi ruang gerak yang demikian terbuka bagi pemerintah Indonesia untuk membangun sistem dan semua perangkat pendukung ekonomi dalam negeri, termasuk ekonomi mikro dan makro, sektor riil, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Jenjang waktu itu diberikan ke Indonesia sampai Juli 2010. Tetapi seperti apa yang kita lihat dan dengar, pemerintah dan DPR bahkan belum menyediakan perlindungan terhadap segenap pelaku ekonominya, semacam menyediakan tameng perlindungan dari gempuran.

Apa ini murni kesalahan pemerintah dan DPR? Menyalahkan ke pemerintah dan parlemen yang ada sekarang ini, untuk semua alat pelindung ekonomi Indonesia itu, pun rasanya kurang pas. Kita harus memaklumi, bahwa untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan ekonomi lokal, bagi pemerintah waktunya sangat sempit. Tetapi, pemerintah dan parlemen juga salah besar, ketika tidak “terburu-buru” menyiapkan kebijakan perlindungan terhadap konsumen tradisional menyangkut harga dan kesempatan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar.

Sumatera Utara saja barusan mengimpor 8.700 ton garam dari India. Lihatlah, persoalan kebutuhan garam masyarakat yang selama ini mampu dipasok oleh produsen garam dalam negeri—bahkan diekspor ke beberapa negara tetangga—ternyata tak bisa lagi terpenuhi. Garam India ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, perlahan kemudian ke seluruh masyarakat Sumatera, lalu ke seluruh provinsi di Indonesia. Itu baru persoalan garam, komoditas yang rasanya asin dan berbahan dasar air laut itu. Lantas bagaimana dengan persoalan lainnya? Semacam, tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pun baru saja merilis fakta soal sektor UKM tekstil dan produk tekstil, sebagai sektor yang akan terpukul cukup berat oleh dampak CAFTA. Sektor ini memang kasat mata terlihat tidak mampu membendung lajunya impor tekstil asal China.

Wushhhh…inikan urusan pemerintah. Soal bendung-membendung lajunya produk asing masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah domain pemerintah saja. Lantas, kenapa pernyataan Kementerian Koperasi-UKM seperti membangun kesan pemerintah lepas tangan?

Asosiasi penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Inaca, juga membangun desakan terhadap pemerintah perihal kerisauan mereka akan derasnya kepemilikan modal asing di maskapai penerbangan nasional. Inaca pantas risau. Derasnya kepemilikan modal asing di maskapai nasional akan membangun ketergantungan tenaga kerja nasional di bidang ini terhadap para pemain asing itu. Tanpa beleid baku yang bertujuan menghambat itu, tidak kunjung ada.

Maskapai nasional akan dikuasai oleh modal asing, dan sebagaimana biasanya pemodal asing akan lepas tanggungjawab jika terjadi hal-hal yang menyangkut konsumen. Sesungguhnya penguasaan modal oleh asing itu mulai tampak ketika sejumlah negara di Eropa memberlakukan larangan terbang terhadap sejumlah maskapai nasional, dengan alasan bahwa maskapai Indonesia tidak professional dan tidak aman. Lantas, apakah keamanan penerbangan kemudian diukur dengan kepemilikan modal asing Eropa di maskapai nasional yang dilarang tadi? Bukankah ini terlihat hanya akal-akalan semata? Agar modal asing Eropa bisa bebas melakukan penawaran kepemilikan itu, lebih dulu, mereka membangun opini tentang ketidak-amanan penerbangan dengan menggunakan maskapai Indonesia. Agar aman harus dikelola profesional, dan pengelolaan profesional itu hanya bisa dilakukan jika pengusaha asing memiliki modalnya dan ikut mengelola.

Akal-akalan model usahawan asing begini..adalah bentuk penghinaan kepada Indonesia. Sudah sepantasnya jika Indonesia membalas perlakuan itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menyerukan memboikotan serupa terhadap maskapai asing di wilayah terbang Indonesia. Makanya saya pun setuju-setuju saja dengan desakan Inaca itu, agar pemerintah membentuk aturan baku soal kepemilikan modal asing di maskapai nasional.

Apakah imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar jangan terlena dengan masuknya arus modal tidak memiliki alasan kuat? Tentunya, menteri keuangan yang pandai ini, punya alasan kritis mengapa Indonesia harus mengerem masuknya modal asing. Saya tak akan mengulas soal ini…biar ini urusan menteri itu saja.

Tetapi, kelihatannya pemerintah bersikap ambigu dalam persoalan ini. Menanggapi penolakan kalangan usahawan, pemerintah justru menolak—untuk sementara—proses negosiasi FTA dengan Australia. Kemudian Menteri Keuangan memperingati kalangan bisnis Indonesia dan pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan sejumlah inisiatif masuknya arus modal asing. Bahkan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Ini pernyataan sebulan lalu. Tetapi, sebulan kemudian, pemerintah sudah kembali berencana membahas FTA ini dengan pemerintah Australia.

Sikap ambigu pemerintah ini seharusnya jangan tampak…mengingat derasnya resistensisme masyarakat ekonomi Indonesia yang kian kritis itu. Kalangan usaha Indonesia yang kian paham bahaya pasar bebas segera menyadari bahwa panel itu sebaiknya tidak diteruskan, jika memang Indonesia belum siap sama sekali.

Sikap macam itu terekam jelas di programa “Flatform Ekonomi” yang ditayangkan di TVOne pada Rabu dini hari, 31 Maret 2010. Pada programa yang bertopik “Ketika Pasar Bebas Mengancam” itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan tampil sebagai pembela pasar bebas. Dalam panel itu, kata beliau, Indonesia akan sangat diuntungkan dengan peluang perdagangan yang besar. Dan jika mundur dari panel ini, Indonesia akan dipermalukan di mata internasional karena dianggap tidak bisa tegas dalam perjanjian yang telah disepakati.

Saya kira, pandangan menteri itu, tidak akan datar begitu, dan—seharusnya—memilih kecenderungan melihat gejala yang berlaku kolosal; bahwa peluang perdagangan yang besar masih bisa diperoleh kendati tidak melalui panel pasar bebas. Apakah selama ini peluang perdagangan negara lain terhadap Indonesia—atau sebaliknya—dianggap kecil? Lalu, bapak menteri itu, pun tidak berusaha menjelaskan seperti besarnya peluang perdagangan yang dia maksud. Mungkin pak menteri itu lupa, bahwa jika pemerintah tak membangun hambatan khusus dan membuat aturan yang jelas, maka bisa dipastikan sektor UKM dan sejumlah perangkat ekonomi lokal akan mangrak di negeri sendiri, mati karena hempasan investor.

Mengapa pula harus malu? Perjanjian itu kan, kendati sifatnya mengikat pun, tidak akan mengubah pendirian WTO jika suatu saat ada negara yang menarik diri hanya karena terlambat melihat berbagai kelemahan dari panel yang ditawarkan. Bagaimana mungkin Anda menghindari mendapat malu dari organisasi dunia yang kekuatannya tidak solid itu, dan malu dengan negara-negara lain? Sedangkan Anda tak berusaha menghindari malu saat Anda gagal melindungi nasib masyarakat pasar tradisional, nasib industri rumahan yang tak padat modal, nasib industri menengah—yang bahkan kini sedang bertarung dengan sejumlah industri asal Tiongkok yang beroperasi di Jawa Tengah sana—dan khususnya nasib ribuan petani dan pekebun yang akan kesulitan menghindari gempuran komoditas serupa yang mereka hasilkan dengan harga yang lebih murah?

Bahkan isu penting yang dibangun kalangan serikat buruh dalam dialog singkat itu tidak berusaha dijawab tuntas oleh pemerintah dan anggota parlemen yang hadir ketika itu. Wakil serikat buruh itu mempersoalkan pemerintah yang tidak bisa tegas soal energy dan sumbernya. Terlalu banyak sumber daya energy dan mineral Indonesia yang kini dikelola asing atau yang sementara ditawarkan ke pemodal asing.

Pemahaman itu persis sekali dengan kekhawatiran saya mengenai masalah keterbatasan energi yang masih terus membelit Indonesia. Kemudian diperparah dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik industri dan harga beli gas untuk industri. Langkah pemerintah itu sungguh…sungguh membingungkan…

Anggota parlemen yang hadir pada acara itu pun, ternyata pemahamannya soal hambatan pasar bebas, tidak lebih baik dari si menteri. Dia dengan tegas menyatakan bahwa pasar bebas itu hanya bisa ditunda, tapi tidak bisa dibatalkan.

Ini jelas keliru. Pasar bebas itu panel yang dapat diikuti oleh negara mana saja dalam kawasan pasar yang dimaksud, dan keikutsertaannya dapat dianulir. Artinya, Indonesia bisa kapan saja menyuarakan kehendaknya untuk keluar—baik sementara atau permanen—dari panel pasar bebas kawasan. Memangnya ada apa dengan pasar bebas ini? Mengapa pemerintah dan parlemen sebegitu menggebu-gebunya untuk ikut serta tanpa peduli dengan kondisi riil ekonomi di dalam negeri? Apa sebenarnya yang dijanjikan negara deklarator pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jika Indonesia menyerahkan sepenuhnya sistem pasarnya kepada liberalisasi pasar bebas? Menyerahkan sepenuhnya pasar Indonesia pada kehancuran…

Sebaiknya, siapapun yang sedang berurusan dengan panel ini jangan terburu-buru menanggapi agitasi WTO terhadap perkiraan mereka atas pertumbuhan perdagangan dunia, yang dikatakan organisasi itu akan tumbuh 9,5% pada tahun 2010. Yeah…namanya juga agitasi…tak perlu heran jika lembaga perdagangan dunia itu memiliki maksud dari setiap data yang dilemparkannya ke publik.

Hanya saja cukup mengherankan, jika WTO menyebut perkiraan pertumbuhan perdagangan dunia pada 2010 akan tumbuh sedemikian tinggi seperti itu, sementara beberapa data perdagangan yang berlaku antar negara di beberapa kawasan berbeda justru berlawanan dengan data WTO. Lihat saja, China sudah sukses menggeser Jerman sebagai eksportir terbesar dunia; dengan nilai ekspor barangnya pada 2009 yang mencapai angka fantastis; US$ 1,20 Triliun. Data ini menunjukkan, bahwa China sudah berhasil mengambil posisi pemimpin ekonomi dunia pada kwartal pertama tahun 2010. Sedangkan data WTO menyebut China hanya…”hanya” akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia saja.

Bukankah menteri dan anggota parlemen Indonesia yang berpandapat tadi itu jelas-jelas keliru. Jika China, bahkan India—kemudian data menyebut Indonesia pada urutan ketiga pada papan pertumbuhan ekonomi—mampu bergerak tanpa dukungan pasar bebas, maka apa bedanya jika ekonomi Indonesia tidak diserahkan pada liberalisasi pasar bernama pasar bebas itu? Ekonomi Indonesia akan tetap bisa tumbuh jika pemerintah Indonesia memiliki capacity to building for economic…dan perangkat ekonomi Indonesia memiliki capasity to willingness to economic progressive.

Tak perlu-lah terburu-buru dengan “menyeret-nyeret” langkah kaki sendiri ke pasar bebas itu. Tidak ada faedahnya…

Coba perhatikan paralelitas kenyataan perdagangan Indonesia jika “terburu-buru” dibenturkan dengan kekuatan ekonomi yang jelas-jelas besar itu. Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai yang licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya.

Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…bukan begitu?

Maka, sikap saya masih tetap: TOLAK PASAR BEBAS!!! []


The King of The Thief

Oleh Ilham Q. Moehiddin

 

Wuihhh…selesai juga tuh Pansus Century. Tiga bulan parlemen mengolah kasus hukum perbankan itu di atas ranah yang lebih politis. Tiga bulan para penggagas hak angket berjibaku dengan berbagai asumsi dan teknis perbankan—yang bahkan beberapa di antara mereka tak paham sama sekali. Tetapi, begitulah…namanya juga urusan politik, tentunya nuasanya sangat politis, bukan?

***

SAYA tidak akan mengulas masalah Bank Century itu dengan segala macam teknis perbankan. Tak elok, takut keliru. Saya belum paham benar soal silang-sengkarut teknis perbankan itu. Masalah pada bank itu, kian menambah miring penilaian dunia usaha asing terhadap kondisi perbankan di Indonesia. Selepas kasus ini, penilaian mereka terhadap perbankan Indonesia makin sumir.

Lha…saya pernah mengalaminya kok. Ketika itu, saya ada buy offer untuk memenuhi pesanan Cashew Nut 40 ton per bulan. Buyer-nya Cafe Geurme di Jerman sana. Cafe ini memutuskan mengganti kacang tanah yang kerap mereka gunakan sebagai snack kala minum beer, dengan mete yang memang lebih gurih. Pemesanan itu melalui broker yang berkantor di London, Blade Marketing Company. Broker person-nya seorang Pakistan Muslim bernama Riaz Ali.

Nah, karena saya menyanggupi dapat memenuhi quota-nya, dan karena baru kali ini saya berlagak-lagak sebagai eksportir, saya pun merasa harus men-cap diri masih amatiran dong… Karenanya pula, saya harus tahu—mau tidak mau—dengan segala teknis impor; macam porto folio ekspor-impor, regulasinya, urusan grade, spesifikasi, sucofindo, kemasan, dan lainnya.

Saya juga harus mempelajari peta untuk sekadar tahu mete saya nanti akan lewat mana—walau sebenarnya urusan itu sudah di-handling oleh perusahaan forwarding. Tetapi, karenanya saya jadi tahu; bahwa dari Laut Utara, pelabuhan terdekat—sekaligus paling ramai—di eropa itu adanya di Amsterdam, wilayah Belanda. Kontainer saya selanjutnya akan melalui jalur darat, melalui Rheine, Hannover, dan akhirnya harus tiba di Berlin, wilayah Jerman, sesuai yang tertera di catatan destination pada dokumen ekspor.

Sebenarnya, ada juga pelabuhan di Jerman yang berhadapan langsung dengan Laut Utara, seperti Hamburg. Tetapi, untuk mencapainya, Anda akan melalui teluk Laut Utara yang berhadapan juga dengan pulau Helgoland. Kapal mesti harus sedikit ke Utara lagi, dan menemui barrier gugusan Helgoland. Terlalu beresiko, mungkin itu pertimbangannya. Belanda sendiri, memang sudah menjadi pelabuhan ramai sejak 15 abad lampau, bahkan ketika Belanda masih dibawah satu ratu yang juga memerintah di Belgia dan Luxemburg (Benelux). Kedua negara itu kemudian memisah dari Belanda dan membentuk protektorat di bawah perlindungan ratu Belanda.

Tak lupa, saya pun harus membaca beberapa literatur tentang istilah dan teknis umum financial dan perbankan untuk bisnis seperti ini; nilai tukar, LC, dan lainnya. Soal yang terakhir ini-lah (termasuk Century) yang akan saya kisahkan nanti. Tapi, kita lanjut yang ini dulu ya…

Lantaran Regulasi Lingkungan Hidup Belanda

Meski banyak berburu literatur, dan bertanya sana-sini, masih saja ada yang luput. Seperti, misalnya, soal regulasi lingkungan di beberapa wilayah yang harus dilalui kontainer itu. Tentu saja saya luput soal ini, dan parahnya, tak ada yang sengaja menyentil itu, sekadar memancing keingintahuan saya lebih lanjut. Saya tidak diberitahu soal regulasi anti plastik di Belanda. Jadi, ketika kontainer itu harus melalui pemeriksaan bea cukai di negeri kincir angin itu, cashew nut yang rentan pada perlakuan tertentu itu, harus patah dan meninggalkan banyak rendemen. Bea Cukai Belanda membongkar semua kemasannya untuk kemudian dipindah ke kontainer stainless berbentuk tabung besar.

Karena ketidaktahuan itulah, hingga saya merasa yakin dengan kemasan plastik bening ukuran 20 kilo-an. Pada saat dipacking di Jakarta pun, saya sama sekali tidak diberitahu, perihal kerugian dengan kemasan begitu. Hingga kemudian saya mendapat telepon dari pihak forwarding perihal pembongkaran itu. Telepon saat pertama kali, saya tidak khawatir. Barulah ketika seorang staf dari Atase Perdagangan KBRI Den Hag menelepon kali kedua, saya bukan khawatir lagi, tetapi terkejut dan sangat cemas soal kelangsungan supply yang saya sanggupi. Saya tidak suka, jika ada yang kecewa karena perbuatan saya.

Tidak ada jalan lain, saya harus mengecek kofirmasi itu, langsung ke tempat dimana masalah itu muncul. Saya sudah lama punya passport. Dengan bantuan seorang kawan lama di kedutaan Belanda di Jakarta, saya sudah mengantongi visa. Setelah membayar setoran fiskal, saya terbang ke Belanda.

Singkat kisah, dari hotel, saya menemui petugas yang mengurusi kiriman yang “tersandera” karena berbagai alasan. Saya diantar langsung ke tempat dimana tong-tong stainless berisi pesanan itu diletakkan. Apa yang kemudian saya liat, membuat saya semakin cemas. Memang, kuantitas barang saya tidak berkurang, tetapi kondisi yang pecah, seperti meyakinkan saya bahwa barang itu pasti di-reject pemesannya. Terbayang kan, kerugiannya?

Untunglah, staf yang menemani melihat kondisi kiriman saya, memberi saran bagus. Mungkin dia jatuh iba melihat kecemasan di wajah saya. Dia menyarankan agar saya mau menerima bantuannya untuk menghubungi serikat buruh setempat agar segera memulai proses pemilahan (sortir), memisahkan mete utuh dari rendemen-nya. Syukur pula, mereka mau dibayar murah, sekitar 4 gulden belanda, per jam. Murah, paling tidak itu menurut sangkaan saya. Jika ada yang menilai itu kemahalan, biar sajalah, sudah terlanjur.

Mereka ada 80 pekerja, yang siap bekerja selama tujuh jam per hari. Pekerjaan pemilahan itu rampung dua hari saja, lebih cepat sehari dari waktu yang saya perkirakan. Hasilnya; hampir satu ton mete hancur, dan sisanya masih baik, walau tidak sedikit yang ujungnya complang. Ketika para buruh melakukan pekerjaannya, saya disibukkan me-renegosiasi pihak Blade Marketing dan pihak Cafe Geurme, tentang kondisi yang saya alami. Walau sedikit alot—orang Pakistan cukup sulit ditaklukkan dalam negosiasi macam ini, kendati mereka tidak sesulit orang India—akhirnya mereka meluluskan permintaan saya untuk tetap menerima barang pesanan itu tanpa ada pemotongan biaya, yang bisa dianggap sebagai konpensasi dari wanprestasi yang saya buat. Di pihak saya, pada pesanan berikutnya saya akan melebihkan pesanan satu ton, jadinya 41 ton pada bulan berikutnya. Saya menghitung posisi saya; dengan skema seperti itu saya masih untung karena selisih kurs dan harga mete di tingkat petani.

Sekedar informasi, dengan spesifikasi mete sebesar telunjuk (240 biji per kilogram), bersertifikat Sucofindo, berstandar US-Food & Drug Administration (minimal berstandar mutu baku makanan sehat Eropa), harganya tidak kurang dari 10 dolar US per kilogramnya. Saya memilih mata uang dollar dalam transaksi, bukan euro, apalagi rupiah, karena beberapa alasan. Hal itu mempengaruhi keuntungan.

Okelah. Riaz Ali masih berbaik hati menawarkan rendemen mete itu, untuk dijualnya pada beberapa perusahaan coklat lokal. Dia berhasil, dan untungnya lumayan. Fee untuk dia pun…lumayan-lah.

Akhirnya, mete-mete itu ditransportasikan melalui jalan darat. Kemasan plastik yang tadinya membungkus mete pesanan itu, oleh petugas pelabuhan, dimasukkan kembali ke dalam peti kemas, dan diharuskan dibawa pulang ke negara asal, ke Indonesia. Saya kagum dengan aturan anti plastik negara itu yang diterapkan dengan ketat, dan tanpa kompromi. Mete pesanan itu tetap dalam drum kontainer stainless yang rupanya milik kantor perwakilan forwarding yang saya sewa. Untuk mencapai Jerman, butuh waktu kurang lebih tiga sampai empat hari. Saya jadi punya waktu dua hari untuk mempelajari regulasi lainnya di negara ini berkaitan dengan sektor ekspor-impor komoditas yang baru saya tekuni itu.

Kejadian itu, membawa berkah tersendiri. Di bursa komoditas tertua dunia di Belanda ini—dibangun di Amsterdam pada 1897 sampai 1909, sebuah ruang perdagangan komersial, (stock exchange)—saya akhirnya tahu, bahwa mete dari Indonesia, dilabel dengan nama “Indian Cashew”. Menyedihkan. Saya juga akhirnya tahu, komoditas yang memiliki nilai perdagangan tinggi di Eropa; kelapa dan produk turunannya (coconut fibre); madu alami (yang dipanen dari alam, dan harganya ditentukan dari tekstur dan tingkat kekentalan). Komoditi yang umumnya ditransaksikan adalah kopi, kakao, gula, kedelai, jagung, emas, tembaga, kapas, lada, gandum, dan CPO (crude palm oil, minyak sawit mentah), katun, susu, logam (emas, perak, nikel) dan juga kontrak berjangka yang menggunakan komoditi sebagai aset acuannya (Kontrak berjangka ini mencakup harga spot, kontrak serah, kontrak berjangka dan opsi berjangka ataupun suku bunga, instrumen lingkungan hidup, swap, ataupun kontrak derivatif pengangkutan).

Menyedihkan memikirkan, bahwa jutaan petani dan pekebun di Indonesia masih jauh dari hidup sejahtera. Saya mengira, selain terganggu sistem, keuntungan petani tidak pernah besar disebabkan terlalu banyaknya broker. Kadang komoditas para petani itu masuk dalam panel pasar setelah melalui rantai perantara yang berlapis-lapis. Harga yang tadinya sangat tinggi, begitu tiba di tingkat petani setelah melalui jasa perantara, sudah sangat-sangat tipis. Rantai kapitalis macam ini, tidak akan pernah membawa keuntungan pada petani. Solusinya, cuma memintas rantai distribusinya dengan bantuan pemerintah, agar harga yang tiba di tingkat petani “masih cukup tebal”.

Jika perantara “pemburu komoditas” itu bisa sampai di desa-desa menemui petani, bernegosiasi dalam pembelian langsung, maka sangat mungkin petani pun bisa mengantarkan komoditasnya langsung ke pasar yang dia kehendaki, dengan ukuran pasar yang dia inginkan. Jika komoditasnya dia inginkan hanya untuk mengisi kebutuhan domestik, dia bisa langsung ke pasar komoditas nasional. Pemerintah tinggal memfasilitasi masyarakat dengan informasi yang terkait, dan membangun sistem sekaligus menjaganya.

Cara ini terang saja akan mengganggu sistem distribusi dan pasar kapitalis yang sudah ada dan sedang eksis itu. Jika model direct macam ini, akan menyebabkan banyak broker yang harus gulung tikar. Pemangkasan sistem distribusi komoditas hingga sampai ke pasar, secara langsung akan menghempaskan sektor jasa, yang kerap beriring bersisian itu.

Tapi, menurut saya, ini hanya masalah pilihan saja; pemerintah mau memihak rakyat petaninya yang puluhan juta itu? Atau, memihak pekerja sektor jasa perantara komoditas yang jumlahnya sedikit (selain itu, mereka yang berdasi ini, justru yang paling besar mereguk untung dari bisnis broker komoditas—padahal mereka tidak menanam setangkai pun tanaman yang mereka jajakan itu).

Yang mencurigakan sekaligus mengherankan bagi saya, bahwa pemerintah Indonesia ternyata “dikalahkan” oleh Malaysia dalam hal perlindungan petani. Negara jiran itu bahkan sudah lebih dulu memiliki bursa komoditas yang disebut Bursa Malaysia (MDEX). Walaupun produk yang diperdagangkannya baru sebatas produk biofuel dan derivatifnya, namun negara itu bisa menjamin dan melindungi keuntungan petani untuk pasokan mereka dalam industri bahan bakar nabati.

Apa keuntungan Indonesia dibanding Malaysia pada soal ini? Indonesia yang sering membanggakan diri sebagai negara agraris, ternyata tidak seberdaya yang kita kira. Padahal, jika mau, Indonesia bisa menjadi pemain tunggal kawasan untuk sektor perdagangan produk agraria. Petani produsen Indonesia, seharunya, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk sebuah bursa komoditas dan bursa berjangka, yang untuk saat ini, dapat melindungi petani produsen Indonesia.

Indonesia memang memiliki Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Tetapi, jika bursa ini hanya menyediakan ruang yang kecil—baru memperdagangkan CPO—untuk produk komoditas Indonesia yang demikian banyak itu, wah…percuma saja rasanya. Pun, lembaga-lembaga perdagangan komoditas ini seharusnya bisa menguasai dan menjadi penentu harga CPO dunia—ini jika mengingat CPO adalah produk unggulan negeri ini dan telah memberikan sumbangan pada pendapatan negara dari sektor non migas sebesar USS 7,87 miliar atau 8,54% dari pangsa pendapatan nasional.

Saya mencurigai, timbulnya kesan pemerintah yang “menahan diri” itu, sekadar untuk melindungi para pengusaha raksasa yang bergerak dalam bisnis ini. Keengganan ini akan memicu kartelisasi di sektor pertanian; penguasaan jenis komoditas tertentu, beserta jaringan distribusi dan pasarnya sekaligus oleh satu kepentingan demi kapitalisasi keuntungan.

Bukankah, jika berharap kencangnya aliran dari kantong air yang membesar, cukup hanya dengan membuat pendek pipanya, maka buat apa menggunakan pipa panjang yang memperlambat arus dan menghabiskan energi? Sistem yang efesien selalu berbiaya rendah, dan menyisakan keuntungan yang besar. Sistem yang tak efisien selalu, pastinya, mahal.

Lihatlah, akibat nyata dari model distribusi panjang dan berlapis-lapis itu; identitas asli komoditas jadi hilang. Mengapa harus “Indian Cashew”, bukannya “Indonesian Cashew”? Kemana larinya kebanggaan Anda ketika Indonesia didaulat menjadi penghasil mete terbesar di dunia, ketika tahu mete-mete itu dilabel dengan nama negara lain ketika hendak diperdagangkan. Dan ini, tertera dengan terang di panel elektronik yang berhuruf kuning dan merah, yang terpasang besar di dinding gedung bursa komoditas dunia di Amsterdam itu.

***

Kembali ke soal pesanan komoditas tadi, saya menyusul ke Jerman sehari kemudian. Di Cafe Geurme, saya bertemu Riaz Ali. Rupanya, Riaz merasa perlu melihat sendiri kondisi yang saya kisahkan padanya lewat telepon dan email. Kami bertemu, dan berbicara di kantor pemilik cafe, yang keturunan Yunani berwarga negara Jerman itu, Pavellikas Alkos, namanya. Pada saya, dia minta dipanggil Pavell saja.

Orangnya ramah sekali. Wajahnya tirus, namun bibirnya sering senyum. Bicaranya cepat, tak terkecuali ketika kami berbicara bertiga dalam bahasa Inggris. Beberapa film dokumenter dan film pendek produksi sineas Jerman yang pernah saya tonton, sedikit membuat saya paham apa yang dikatakannya dalam bahasa Jerman, tetapi itu tidak membantu sama sekali. Pavell menjamu saya dengan minuman beer tong andalan cafe-nya. Beer itu rasanya sedang, tak terlalu ringan. Sedikit pahit, tetapi segera hilang, begitu mete oven mampir di lidah. Oh, ini rupanya… Saya segera paham mengenai penggantian dari kacang tanah ke kacang mete yang dia terapkan.

Saya tanya Pavell, dari mana diperolehnya mete sebelum dia memesan melalui Blade Marketing. Katanya, sebelum bertemu Riaz Ali, dia mendatangkan mete dari pasar komoditas Swiss. Mete ukuran standar dan kecil, dan harganya mahal, keluhnya. Riaz Ali yang menyarankan padanya untuk “berburu” mete secara langsung ke Indonesia. Riaz Ali pula yang memasang buy offer di situs NAFED milik Departemen Perdagangan RI. Kebetulan saya membacanya, dan mengirim email soal spesifikasinya, sehingga kemudian Riaz Ali menelepon saya pada pukul tiga dini hari, waktu Indonesia.

Kita singkat lagi kisahnya. Sebelumnya saya berniat langsung pulang ke Indonesia. Tapi tak jadi, ketika Riaz mengundang saya ke London selama dua hari. Karena undangan itu dilakukan secara pribadi, bukan atas nama kantornya, maka Riaz menyanggupi menanggung akomodasi selama saya di sana. Terserahlah, pikir saya. Mumpung “ditraktir” neh…

Kami banyak cerita. Riaz memberi gambaran tentang Blade Marketing, dan memberi tahu saya komoditas apa saja yang lalu lalang dalam porto folio usaha mereka. Banyak jenisnya, sayang sedikit sekali yang bisa dipesannya dari Indonesia; selain memang tidak dapat diperoleh dari Indonesia, jika ada pun, komoditasnya masih kalah sama negara-negara lain dalam urusan kuantitas dan kualitas.

Pembayaran atas pembelian pertama itu, sisanya sudah ditransfer Riaz. Down Payment-nya sudah ditransfer lebih dulu 30 persen, seketika, bagitu dia menerima facsimile saya perihal kapal berisi kontainer pesanannya meninggalkan Port of Priok. Dalam dokumen tertera FOB alias free on board.

Nah, soal rekening dimana nantinya Riaz akan mentrasfer pembayaran itulah yang sempat saya “senggol” di awal-awal tulisan ini. Ketika saya hendak mengurus dokumen ekspor, salah satu syaratnya adalah calon eksportir harus membuka LC, atau letter of credit, semacam surat jaminan-lah. Jika Anda “pemain baru” sebaiknya buat pula satu rekening baru. Syarat lainnya pun ada, tetapi saya akan menyentil hal yang membuat saya terkaget-kaget itu saja.

Untuk membuka LC ini, saya segera menuju Mandiri, bank terbesar milik pemerintah itu. Saya memilih bank itu, sebab; selain bank pemerintah, yang saya yakin lebih terjamin dan aman, bank ini juga sudah mendirikan cabang di kota-kota besar dunia. LC-nya berhasil saya peroleh. Kebetulan dalam varian valas, jadi walau sedikit lama, urusannya masih tergolong lancar-lancar saja. Saya kirimkan notice mengenai nomor account dan LC yang saya gunakan. Betapa terkejutnya saya ketika Riaz menolak nomor rekening dan LC itu. Katanya, sudah sejak lama perusahaan pialang komoditas dan umumnya dunia usaha di sektor yang mereka geluti, tidak mempercayai likuiditas bank-bank di Indonesia.

Karena saya sudah mengurus segala sesuatunya sampai sejauh ini, tentu saja saya bertanya dengan nada sedikit protes, tentang apa alasan mereka menolak nomor rekening dan LC dari bank-bank Indonesia. Sebelum menjawab, Riaz merasa perlu meminta pemakluman dari saya, kemudian dia katakan, bahwa jasa yang diusahakannya sangat beresiko. Tidak sedikit dia dan kawan-kawannya tertipu oleh rekening dan LC “bodong” yang disodorkan relasi mereka, dari bank di Indonesia. Kadang relasi mereka mengeluhkan soal lambannya pencairan dana pembayaran yang mereka transfer melalui nomor rekening bank di Indonesia.

Tentu saja saya tidak bisa maklum dengan kondisi yang diceritakan Riaz itu. Sebegitu parahkah sistem bank di Indonesia ketika itu, sampai-sampai usahawan asing sulit meletakkan kepercayaan mereka pada perbankan Indonesia. Saya pun tak bisa maklum dengan kondite yang diberikan Riaz, terlebih karena saya langsung mengambil sikap, bahwa Riaz ini sedang berusaha mendiskreditkan bank negara saya. Betapa tidak rasionalnya saya, bukan? Tapi saya sudah mengambil sikap, itu yang penting, bagi saya.

Dia sarankan pada saya untuk membuka rekening dan LC baru pada bank asing yang beroperasi di Jakarta. Sarannya saya ikuti (biar gak terlalu lama ini urusan…). Dan, saya memilih Commonwealth Bank.

***

Tetapi, jangan panik dulu dengan cerita Riaz itu. Kisah ini terjadi sekitar 2004, saat yang belum lama, ketika bank-bank di Indonesia sedang memperbaiki sistem akibat kelumpuhan ekonomi global 1997-1998. Bank-bank kecil baru saja usai berfusi, dan masih harus terbiasa dengan segala sistem, termasuk sistem komputasi. Bahkan, sejumlah bank pemerintah pun terpaksa bersenyawa, hingga melahirkan bank besar sekelas Mandiri, yang memiliki likuiditas tinggi, dan CAR yang sangat stabil.

The Thief : Robert Tantular

Jadi, soal Bank Century tadi, saya merasa aneh dengan aksi politisasi itu. Apa perlunya mempolitisir kasus yang murni banking crime itu? Menurut saya…(ini menurut saya lho…) tindakan itu tidak populis. Sangat bermuatan kepentingan besar yang tautannya jelas; pengembosan koalisi akibat sentimen politis paska pemilu.

Bukannya Jusuf Kalla dengan terang dan keras, menyebut Robert Tantular sebagai “orang yang merampok banknya sendiri”. Buat apa seorang Jusuf Kalla di hadirkan di sidang pansus, jika kemudian keterangannya diabaikan?

Saya tidak sedang memposisikan diri sebagai juru tafsir dari pernyataan Jusuf Kalla itu, namun dari pernyataan itu, secara pribadi saya, melihat orang-orang yang bertanggungjawab terhadap panel moneter dan perbankan Indonesia ketika itu, sesungguhnya sedang pasang badan. Setelah tahu dan mengerti resiko yang akan mereka tanggung dengan tindakan penyelamatan itu; bahwa aksi “perampokan” yang dilakukan Robert Tantular terhadap banknya sendiri, efeknya akan merembet dan menciptakan domino effect yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sekaligus akan membenarkan pendapat sebagian orang bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasi krisis seperti yang digembar-gemborkan.

Jadi, walau nilai bailout-nya yang tadinya di-plot kecil saja, pada angka 340 miliar-an rupiah, akhirnya harus membengkak menjadi 6,7 triliun rupiah, karena digunakan sekaligus untuk menutup dan menyehatkan kembali likuiditas bank tersebut. Maka, benarlah jika selama ini, baik Menkeu Sri Muliani dan sejumlah petinggi otoritas moneter Indonesia (termasuk mantan Gubernur BI, Boediono) selalu mengatakan bahwa uang 6,7 triliun itu tidak hilang, masih ada di Bank Mutiara dalam bentuk modal.

Kalau demikian, mengapa tidak segera dicairkan, dan dananya dikembalikan ke para pemiliknya, termasuk para deposan di Antaboga Securitas? Wah…soal cair mencairkan dana 6,7 triliun itu urusan gampang. Artinya pula, Anda harus menerima fakta ini; bahwa setelah ditarik atau dicairkan, dan akibat tindakan itu menyebabkan likuiditas Bank Mutiara minus sama sekali, maka tidak ada tindakan yang lebih tepat atasnya, yakni menutup bank itu, alias likuidasi penuh.

“Iya, tutup saja. Wong ini bank-nya kecil kok.” Wah…repot mas. Kecil memang, tapi mereka juga punya nasabah, dan tentunya tanggungjawab. Apa iya, Anda harus mengorbankan semua pekerja di bank itu, semua nasabah yang ada disana, hanya karena tindakan kriminal pemiliknya yang merampok bank-nya sendiri? Nasabah bisa pindah setelah ada jaminan dari LPS, tapi juga harus ada opsi untuk menyelamatkan para pekerjanya yang jumlah tidak sedikit itu. Melebur bank ini pada lembaga perbankan lain, misalnya. Mereka juga rakyat Indonesia, yang seharusnya dijamin oleh negara. Mereka punya keluarga yang juga butuh makan. Jika Anda diposisi dilematik mereka, tentu penilaian Anda tak akan sesumir itu.

Semoga saja, model penangananan kasus ini, tidak sekaligus membangun atau makin memperkuat preseden buruk bagi warga asing (terlebih bagi warga Indonesia) terhadap kondisi perbankan Indonesia.

Maka, pertanyaannya kembali pada; apa perlunya kasus Century dipolitisasi? Padahal, rekomendasi dewan atas paripurna jelas menyebut agar kasus itu harus diselesaikan di jalur hukum. Nah…lho? Kok kesimpulan itu identik dengan pandangan masyarakat yang sejak awal miris melihat “drama Century dengan segala karakternya” itu, bahwa kasus itu adalah kriminal murni.

Lalu buat apa para penggiat pansus itu duduk berlama-lama, berbicara berlarut-larut, panggil si ini atau panggil si itu, telaah sana telaah sini, kunjung sana kunjung sini, campur bertengkar pula, saling sindir, beberapa sadar kamera lalu over acting, dan macam-macam lagak lainnya…kalau akhirnya pendapatnya tetap sama dan “tak baru”.

Mungkin niatnya cuma berkisar… hendak membuktikan bahwa koalisi lebih dari 65% itu tidak permanen seperti yang dikira. Atau, hendak membuktikan bahwa para partai yang kalah pemilu masih berdaya, walau di tingkat parlemen. Atau, hendak membuktikan bahwa rapuhnya koalisi itu serapuh kulit telur. Atau, hendak membuktikan bahwa kalah pemilu bukan berarti lemah sama sekali. Atau, hendak membuktikan bahwa semua hal dapat dipolitisasi—maksud saya…benar-benar semuanya—hukum dipolitisasi, ekonomi dipolitisasi, sosial dipolitisasi, hankam dipolitisasi, bahkan agama pun boleh dipolitisir.

Hanya saja…untuk membuktikan itu semua…selama tiga bulan, berapa banyak pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk operasional dan akomodasi. Ada gak yang sudah menghitungnya? Beritahu rakyat jika angkanya sudah ada, ya. []


Free Trade Area: Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng

(Seperti apa negara adikuasa menciptakan kemelut sebagai jalan bagi kebijakan mereka)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Jika konsep ekonomi kapitalis, yakni pasar bebas, “menampar” rakyat bawah lebih awal sebelum semuanya dipersiapkan, percaya deh pasti tatanan ekonomi lokal akan goyah sekali.

***

Pemerintah Indonesia rupanya terus melaju dengan rencana peleburan ekonomi Indonesia ke dalam panel pasar bebas. Upayanya tampak jelas dengan kemunculan banyak faktor pembanding dan masif dilakukan Departemen Perdagangan RI. Sejumlah indikator (versi DepDag RI) menggiring ke kerangka pemahaman bahwa Perdagangan Bebas (atau yang saya sebut sebagai Peta Jalan Baru Imperialisme dan Kolonialisme) masih baik-baik saja. Padahal sangat sulit menyerap kalimat “baik-baik saja” itu dalam spons geo-ekonomi dan geo-kultural orang Indonesia. Benarkah sangkaan pemerintah itu?

Pemerintah RI, lewat Departemen Perdagangan, sebelumnya telah merilis angka prosentase industri kreatif Indonesia yang akan menjadi tameng dalam “perang segmentatif” di pasar bebas. Lembaga pemerintah itu memetakan sejumlah usaha kecil-menengah yang mereka sebut industri kreatif, bahwa jika itu dikembangkan (dan berkembang baik) maka keraguan ketidakbisaan pelaku pasar Indonesia dalam tarung pasar bebas, akan pupus.

“Jika”. Bahkan sebelum kata itu pungkas diucapkan, tetapi kita, masyarakat Indonesia pun, belum dapat melihat sejauh mana pemerintah menyiapkan alat pendukungnya. Perbankan belum dapat membangun komitment sepenuhnya terhadap jalannya roda usaha kecil-menengah. Beleid pemerintah yang belum berfungsi sebagai “cemeti” yang dapat dilecut-lecutkan di atas kepala “kuda” perbankan dan investasi, agar sigap dan tangkas menarik gerobak ekonomi Indonesia berjalan lebih laju.

“Anda kok getol sekali menentang pasar bebas?” tanya seorang kawan se-daerah saya yang kini mukim di Singapura sana. “Pasar bebas kan bisa dilihat sebagai motor yang akan membuat ekonomi ngebut,” kata dia lagi.

Mendengar ini, saya tiba-tiba makin yakin bahwa pasar Indonesia tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada sistem kapitalis pasar bebas.

Saya membangun faham perihal penolakan itu dari asumsi-asumsi kolosal saja; sudahkah pemerintah menyiapkan tameng kebijakan yang akan melindungi rakyatnya? Sudahkah pemerintah menguatkan lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pangan rakyat? Telahkah pemerintah melindungi konsumen Indonesia dengan aturan yang akan menyimpul keras pada tatanan perlindungan? Yakinkah pemerintah atas data-data industri kreatif itu? Seberapa besar dan solid resistensi produsen di tingkat rakyat menanggapi rencana itu? Bukankah yang akan menerima dampak perdana dan paling keras adalah para petani, nelayan, petambak, dan pedagang-konsumen pasar tradisional?

Lalu saya katakan pada karib saya itu.

“Kalo alat ukurmu hanya kapital pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas empat persen itu, dan gerak maju ekonomi kawasan (khususnya tempat ente tinggal sekarang, Singapura), maka itu sulit diparalelkan dengan kondisi riil mikro ekonomi rakyat. Rakyat kelas bawah di Indonesia tidak tergambar jelas di kepala pelaku kapitalis seperti kamu. Harus ada jaminan; semisal harga pasar untuk komoditas yang mereka butuhkan sehari-hari, dan jaminan terhadap kebutuhan mereka lainnya. Jika konsep ekonomi kapitalis, yakni pasar bebas, “menampar” rakyat bawah lebih awal sebelum semuanya dipersiapkan, percaya deh pasti tatanan ekonomi lokal akan goyah sekali.” Timpal saya.

—Pemerintah harus mengendalikan harga pasar. Maksud saya, “benar-benar mengendalikan harga”. Bukan model operasi pasar yang kerap dilakukan pemerintah saat ini. Model kerja pemerintah seperti itu, tidak menjamin kepentingan masyarakat terhadap harga. Malah terlihat jelas, bahwa operasi pasar pemerintah hanya sekadar hendak memastikan kondisi aman saat ada manuver kenaikan harga; agar tidak kacau, tidak grasa-grusu.—(Baca tulisan selengkapnya soal ini dalam, Biro Harga: Pengendalian Harga Pasar Ala China)

“Lho, bukankah arus barang dan jasa akan lebih laju? Bukankah harga akan tergencet, hingga daya beli terdongkrak?” Lanjut dia bertanya, tidak sabar.

“Mungkin betul begitu. Tapi kan, soalnya bukan disitu. Soalnya berputar di sekitar; siapa yang akan membeli produk yang juga dihasilkan mereka? Tujuan pasar bebas, kan, sesungguhnya hendak membangun komunitas-komunitas konsumen, bukan untuk menyeimbangkan ekonomi. Jika itu tujuannya, bukankah yang paling diuntungkan dengan terbentuknya kawasan-kawasan pasar (koloni-koloni konsumen) adalah korporasi besar yang sedang bersaing-sangian itu?”

Pemikiran dan pertanyaan sederhana itu, membuat dia diam dan tertegun.

Wah, dia tertegun. Kalau sudah begitu, ini pasti tidak remeh. Tapi, dia masih penasaran, “saya lihat orang asing memuji-muji industri kreatif Indonesia itu.. Bukankah ini bagus?

Ha..ha..ha..ha, saya tertawa. “Kawanku yang baik. Industri kreatif Indonesia, oleh kalangan perbankan, belum mereka masukkan sebagai kreditor yang potensial. Lagi pula, produk industri kreatif itu pun pasti terkena penyakit pasar, yakni kejenuhan produksi. Ini kan ambigu. Kalau produksi massal, pasar bisa jenuh, dan membuat harga melorot. Apalagi sulit menjual produk seperti itu dengan harga yang tinggi. Jika pun di produksi terbatas, keuntungannya kecil.”

Kalimat saya itulah yang mengakhiri perbincangan kecil tapi ber-isi itu. Selebihnya, saya lebih senang memberi sedikit wriggled—saya lebih suka dengan istilah meronta-ronta—terhadap rencana pemerintah untuk membuat sistem ekonomi Indonesia terjun bebas ke jurang pasar bebas.

Industri Kreatif Indonesia.

Berbicara dalam konteks negara-negara kawasan, peluang produk industri kreatif, bukan satu-satunya domain Indonesia. Negara-negara dalam kawasan ASEAN saja, juga lagi sibuk meningkatkan potensi industri semacam itu. Nah, lho…!

Data departemen Perdagangan RI, menyebut 15 jenis industri kreatif, yang menurut lembaga itu, akan menjadi “penolong” Indonesia dalam panel pasar bebas. Dianggap sebagai andalan, sebab menurut pemerintah, industri jenis ini berbasis padat karya; mampu menampung banyak tenaga kerja, dan bergaya sustainable. Seandainya memang seperti itu.

Dari 15 jenis industri ini, yang paling besar menyumbang ke pendapatan domestik bruto (PDB), adalah industri fashion (43,71%), lalu kerajinan (25,51%), serta riset dan pengembangan (-1%), sedang 12 jenis lainnya menyumbang (10%).

Sayang, ekspos data ini tidak menyebut angka dalam rupiahnya, selain hanya berharap semoga saja prosentase itu dapat mewakili kesan yang timbul, bahwa memang terjadi “ledakan” pendapatan masyarakat melalui 15 macam industri kreatif itu.

Untuk menemukan dasar pemerintah menentukan ke-15 macam industri kreatif tersebut layak dijadikan alasan pemerintah untuk meneruskan langkah masuk ke panel pasar bebas. Menggunakan adagium besi tameng; yah…hitung-hitung, semacam meneliti jenis besi apa yang layak dan baik, untuk ditempa membuat tameng dalam “perang” ini. Mari kita reset kembali.

Mode (fashion). Kendati menurut DepDag RI industri ini menempati posisi sebagai penyumbang PDB terbesar (43,71%) saat ini, namun saya skeptis industri ini masih akan mendominasi ke 15 sektor lainnya dalam PDB. Industri mode China, Thailand, dan Philipan pun, sebenarnya, tidak bisa diremehkan.

Selain dua negara itu, China malah telah lama bermain di tataran internasional dalam hal mode. Jika Anda ke beberapa pasar modern besar di Jakarta (atau bahkan di kota tinggal Anda sekarang), sejumlah rumah mode yang “nongkrong” disitu justru memajang sejumlah desain mode yang dibuat oleh industri kreatif China. Bajakan pun tak apa-apa. Sebab kita memang tidak menelaah masalah di sisi ini. Produk bajakan, mungkin, salah satu keuntungan komparatif China dalam menetrasi pasar.

Tapi, sikap skeptik saya tidak sepenuhnya. Sebab saya masih membaui aroma persaingan dalam bidang ini. Desain mode Philipina, Thailand, dan Indonesia pun tidak bisa dipandang remeh. Namanya juga industri kreatif, maka tidak ada yang sepenuhnya “pakem” di sini. Dengan keunggulan motif batik yang sudah disyahkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia, desain-desain indah akan kerap bermunculan dari tanah air. Namun, China pun punya batik. Tapi apa mungkin motif batik yang kaya dapat menyembunyikan model-model sampiran, potongan-potongan ekstrem, dan melawan kecenderungan mode yang masih berkiblat di eropa? Namun, sekadar meramaikan pasar dalam negeri (alias jadi tuan rumah di negeri sendiri), bolehlah.

Kerajinan. Industri yang satu ini seharusnya tidak dapat diremehkan. Kenyatannya, kerajinan Indonesia belum jadi tuan rumah yang dominan. Entah kenapa pemerintah justru menempatkan industri ini pada rangking kedua (25,51%) setelah fashion. Selama ini—tampaknya—industri ini yang jadi buah bincang dihampir semua bibir orang asing yang pernah ke Indonesia. Industri kreatif jenis ini di sentra-sentra Yogya, Bandung, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, masih harus memperbaiki dan meningkatkan produk, untuk dapat melihat sejauh mana industri kreatif yang satu ini melawan derasnya produk industri serupa dari luar.

Akan tetapi, kecenderungan konsumen global kini berpijak pada produk-produk yang memiliki ketahanan lebih lama. Ini terbukti dengan makin diminatinya produk-produk bergaransi tahunan. Produk berbahan dasar plastik dan baja akan lebih diminati ketimbang produk serupa, yang berbahan kayu, bambu atau rotan. Kecuali, jika pemerintah memberi kelonggaran para perajin mendapatkan bahan baku, dan memajukan kampanye pelarangan beberapa bahan kimia berbahaya—yang selama ini dijadikan campuran tambahan dalam pabrikasi produk plastik dan baja China—rasanya akan menjadi peluang makin berkembangnya sektor ini. Sayangnya, gerak pemerintah belum terlihat ke arah sana.

12 Industri Kreatif di Posisi Ketiga.

Seperti yang tertulis di atas, ada 12 jenis industri kreatif yang memberi pemasukan dalam PDB sebesar 10 persen. Kita lihat saja satu-satu.

Jasa Periklanan. Jasa ini belum berkembang pesat, yang hampir sulit mengejar perkembangan media-media audio-visual, yang juga sama-sama belum signifikan. Aturan periklanan yang belum sepenuhnya memberi ruang pada pengiklan dan jasa periklanan, ikut memperlebar perkembangan sektor ini. Seharusnya, pemerintah sudah memparipurnakan aturan main periklanan Indonesia, yang kini mediumnya merembet kemana-mana, mulai dalam ruang hingga ke luar ruang; dari desain visual hingga audio dan audio-visual; mulai dari kelas “nyantel di pohon” hingga kelas billboard kecil dan besar di titik-titik potensial kota ; iklan statis dan bergerak; hingga ke iklan yang memanfaatkan citra diri kalangan pesohor. Jika tergarap baik (investor dan kebijakan) maka serapan tenaga kerjanya pun lumayan banyak. Sayangnya, bagi siapa saja yang hendak masuk ke dalam industri ini, harus memiliki standar spesifikasi keterampilan tertentu.

Belanja iklan korporasi besar dan kecil akan ikut mendongkrak pendapatan dari sektor periklanan. Beleid pemerintah, di setiap daerah, setali tiga uang. Belum mendorong gerak maju jasa ini. Pun, industri media yang berkembang pesat sulit ditandingi para pemilik jasa periklanan, hingga masih jauh dari harapan menjadikan sektor ini berkembang di masa depan. Tapi apakah para pelaku sektor ini akan mampu bersaing dengan sejumlah pemain asing di sektor serupa, saat ACFTA berlaku nanti? Jasa periklanan asing juga terbukti sangat maju ketimbang jasa iklan dalam negeri. Lihatlah, masih ada beberapa iklan dari giant coorporation yang tidak bisa digarap biro iklan dalam negeri, sehingga iklannya harus “diimpor”.

Dari segi kreatifitas, mungkin saja para pekerja iklan dalam negeri masih mampu bersaing. Tetapi dari banyak segi lain, semisal; kemampuan menggaet klien kakap—yang rata-rata datangnya dari luar Indonesia—mereka harus bersaing ketat; kemampuan olah visual; mampu menterjemahkan citra produk pada konsumen yang tepat; adalah sedikit faktor yang kerap menghancurkan sebuah produk jika tidak digarap dengan baik.

Arsitektur. Seni arsitektur dalam negeri sudah demikian berkembang. Namun, perkembangan itu juga searah dengan perkembangan seni serupa di luar negeri. Banyak hal yang menjadi penentu dalam proses kreatif sebuah rancangan arsitektur; antara lain kondisi iklim dan cuaca setempat, gaya arsitektur, penggunaan bahan, aturan teknis (ukuran), dan lainnya. Selain itu, tentu saja selera.

Kekayaan arsitektur yang berlatar tradisional, dapat dikembangkan pemerintah lebih lanjut. Arsitektur Indonesia yang sangat dipengaruhi kondisi iklim tropis dan kontur wilayah, masih harus diuji kembali sebelum disodorkan pada konsumen yang lebih besar. Cocoknya memang, arsitektur ber-gaya Indonesia ini hanya pas dengan suasana Indonesia. Jangan-jangan pemerintah menterjemahkan sektor arsitektur ini sebagai trading building development—yang kerap disebut rumah-toko alias ruko untuk dagang. Perkembangan ruko memang sedang marak, seiring kemajuan investasi di sektor riil. Tapi apa ini cukup dijadikan indikator? Pikir lagi.

Seni Rupa. Seni rupa justru sangat maju. Bidang ini mampu menempatkan Indonesia dalam jajaran negara-negara perupa maju. Seni lukis, misalnya, yang sudah berkembang sejak jaman Raden Saleh Bustaman, berlanjut ke generasi Basuki Abdullah, Affandy, dan lainnya. Sejumlah maestro perupa justru juga lahir dari Indonesia. Selain nama-nama di atas yang aktif sebagai pelukis, masih ada pematung Nyoman Nuarta yang juga maestro dibidangnya. Karya-karya Nyoman bahkan menembus peminat dan penggemar yang lebih luas, mendunia. Sesungguhnya, bidang seperti ini tidak bisa disebut industri, sebab tidak menyerap tenaga kerja banyak dan peminatnya terbatas.

Seni Pertunjukan. Seni pertunjukan Indonesia memang belum semaju Brodway di Amerika dan Australia sana. Di Asia, seni pertunjukan Indonesia sudah punya gigi. Teater modern, Drama modern, atau bahkan grup-grup band. Seni pementasan tradisional, macam wayang orang, teater (La Galigo yang menembus Eropa dan Amerika), bermacam tarian (Kecak, Topeng, dan lainnya). Pertumbuhan seni pertunjukan, ternyata ikut memajukan sektor lain, seperti bisnis event organizer (penyelenggara acara). Usaha EO bermunculan. Serapan tenaga kerjanya pun banyak. Namun, ada catatan penting di bidang ini tidak boleh diacuhkan; yakni pendapatan pekerja di sektor ini yang tidak menentu, tidak menjamin kesejahteraan.

Indikator perkembangan seni pertunjukan lainnya, mungkin, jika pemerintah bisa memasukkannya, adalah bisnis hiburan modern. Jakarta yang lebih awal memoderasi bisnis hiburan ini menjadi lebih metropolis. Ini pula yang sedikit-banyak mendatangkan banyak wisatawan ke Indonesia. Thailand adalah salah satu negara yang menopangkan pendapatan pariwisatanya pada sektor ini. Hingga negara itu terkenal sekali dengan bisnis dunia malam dan pelacuran. Hingga kini negara itu masih berposisi paling atas dalam sindikat pelacuran anak-anak dan penjualan wanita untuk kepentingan yang sama. Maukah Indonesia terjebak dalam arus hitam budaya kontemporer dan maksiatik seperti ini, yang secara pasti akan ikut membonceng pada penerapan panel pasar bebas? Tinggal pilih.

Desain. Mutu desain Indonesia boleh-lah bersaing. Tetapi, desain-desain dalam negeri masih sebatas memenuhi tuntutan pasar domestik. Mungkin, yang dimaksud pemerintah dengan sektor desain adalah desain secara keseluruhan. Jika demikian, artinya data pemerintah tentang industri kreatif itu tumpang tindih, yang akhirnya menjadi pembenaran keraguan saya, bahwa ekspos DepDag RI terkait industri kreatif itu hanyalah upaya sempalan semata. Berbau agitatif.

Piranti Lunak. Di bidang ini tidak usah ditanya. Masih belum bergigi. Memang, sejumlah programer piranti lunak Indonesia sudah “hidup nyaman” di luar negeri di bajak perusahaan software raksasa. Mereka justru tak mukim di Indonesia. Nama-nama perusahaan piranti lunak lokal, semisal Bamboomedia di bali, dan SahirAccounting di Jakarta, dan beberapa lainnya, baru sebatas memproduksi software untuk program pemasaran lokal. Mutu program yang mereka hasilkan masih sangat kompetitif dengan produk sejenis, dan harga yang mahal. Ini jelas sekali sulit menentukan komparasinya. Bisa sangat mempengaruhi jika banyak software sejenis memasuki pasar Indonesia dari luar negeri.

Film. Masih belum dapat disebut industri, sebab film Indonesia baru diproduksi dalam kuantitas puluhan setiap tahunnya. Dari segi mutu sinematografi, bolehlah. Namun dari segi kuantitas, Indonesia masih kalah dari China (Hongkong), di Asean masih ada Thailand dan Philipina, sedang di kawasan Asia, ada India, Korea dan Jepang. Film pun masih tergantung pada selera penonton. Kendari belakangan, penonton Indonesia mulai menyukai film-film Indonesia, yang sudah diproduksi dengan teknik bagus dan jalan cerita yang menarik. Namun masih sulit membelokkan kenyataan bahwa kebanyakan penonton film Indonesia masih menyukai sejumlah genre film klenik, horor murahan, film impor India, dan China. Jadi jika bicara soal selera, ini belum menggairahkan bisnis film nasional.

Soal budgeting film yang rata-rata menelan biaya Rp2 miliar per judul, masih agak mahal. Posisi sineas dipertaruhkan disini. Artinya, bukan sineasnya yang gak cakap, tetapi umumnya film Indonesia high cost, hingga sineas sulit mendapatkan investor. Padahal masih banyak produksi film asing yang mampu menekan biaya dibawahnya. Sebut saja rumah-rumah produksi Iran dan China yang mampu menekan biaya produksi di bawah 2 miliar rupiah, namun hasilnya lumayan, dan memenuhi selera tonton (inilah yang penting).

Dilematis, memang. Di satu sisi, sineas dituntut membuat film yang bagus, namun biaya penggarapannya…alamak! Di sisi lainnya, film yang berbiaya murah, jelas akan tidak maksimal sebagai sebuah tontonan. Di tambah selera penonton Indonesia yang sulit dipetakan, hingga bisnis satu ini masih berhaluan “spekulatif”; bikin dulu, sedikit-banyaknya penonton urusan nomor dua.

Musik. Musik Indonesia dalam persaingan kawasan masih dapat diandalkan. Musik Indonesia, menurut Bens Leo, masih lebih maju dari musik Malaysia, Jepang, Philipina bahkan China. Namun kenyataan masih sedikit sekali grup musik, atau individu yang berhasil menembus panggung internasional, sedikit memberi gambaran nasib indusri musik Indonesia nantinya. Tapi lagi-lagi ini soal selera, dan nunut trend. Lihatlah, selera musik yang diminati saat ini, musik ber-genre melayu. Ini soalnya; masyarakat Indonesia masih berupa pendengar musik, belum sebagai penikmat musik.

Televisi dan Radio. Setelah era orde baru, kran media terbuka lebar, dan ikut memacu lahirnya sejumlah lembaga penerbitan dan penyiaran swasta, baik televisi dan radio, yang popularitasnya langsung meroket, meninggalkan TVRI dan RRI. Kedua corong pemerintah itu bahkan nyaris bangkrut akibat sejumlah persoalan yang membelit, semisal korupsi dan buruknya manajemen. Di Jakarta saja, sekarang ini, tidak kurang dari 10 stasiun televisi lokal berskala nasional yang berdiri, dan ratusan radio baru. Pun, bermunculan pula televisi daerah, walau bertumbuhannya belum merata di semua provinsi.

Dengan bantuan pasar bebas, pemain asing dengan kapital luar biasa di bisnis televisi dan radio akan dengan leluasa memanfaatkan klaim pemirsa untuk kepentingan periklanan. Televisi dan radio asing pun, bisa saja membawa pengaruh buruk bagi penonton Indonesia. Pergeseran moral dan sikap akibat tayangan televisi asing yang mereka tonton akan sangat merusak. Anak-anak dan remaja adalah sasaran empuk tayangan asing yang tidak bertanggungjawab itu. Di sisi lain, determinasi televisi nasional yang sudah ada, akan melemah, baik dikarenakan kapital modal yang sulit disaingi, maupun varian program yang lebih menarik (program televisi dan radio di Indonesia saat ini, kadang kala tidak kreatif dan variatif, alias masih terjangkit virus latah. Banyak program yang mirip-mirip, digarap berbeda, tetapi pada dasarnya sama).

Di sisi lain, pemerintah harus lebih tegas soal program yang bermutu dan tidak bermutu. Sudah waktunya ada regulasi yang menghapus sama sekali tayangan gosip dari ruang-ruang televisi Indonesia. Tayangan gibah seperti ini sangat tidak bermutu sama sekali. Terlebih jika nantinya media seperti televisi dan radio (serta media umumnya) ikut dijadikan pemerintah sebagai sektor yang diandalkan dalam panel pasar bebas. Tayangan gosip selain memang tidak bermutu, juga tidak membawa manfaat bagi pemirsa.

Apalagi memang, aturan pemerintah yang ada, belum tuntas membentengi investasi televisi dan radio lokal, bahkan, dari pergerakan usaha televisi dan radio nasional. Dari sini bisa dilihat, usaha televisi dan radio di Indonesia—antara nasional dan lokal—saling berperang, berebut kue iklan dan saling mematikan. Melihat kondisinya, sulit membayangkan jika kemudian investasi sejenis dengan kapital investasi masuk ke Indonesia. Televisi dan radio asing sibuk mengeruk untung, sementara itu televisi dan radio Indonesia masih saling menjatuhkan.

Lagi pula, pemerintah belum serius menggarap peraturan yang terkait dengan regulasi periklanan dan domain iklan secara nasional dan local. (Lihat tulisan yang memuat ulasan lebih lanjut tentang sektor ini terkait hambatan pemerintah, selengkapnya di : Nasib Televisi Dan Radio Lokal Dalam Panel Pasar Bebas)

Penerbitan. Usaha sektor ini tidak akan berkembang tanpa bantuan dan dukungan pemerintah. Usaha penerbitan sangat bergantung dari harga dan suplay kertas. Beberapa tahun silam, usaha penerbitan pernah terkena resesi dikarenakan dua sebab itu. Kendati, usaha penerbitan terlihat maju—dengan bermunculannya usaha ini di daerah-daerah—akan tetap sulit jika usaha sejenis asing sudah mulai masuk, sementara pemerintah Indonesia sendiri tidak membuat perlindungan yang memadai terhadap faktor-faktor kunci kelangsungan hidup usaha ini.

Mainan. Wah, untuk bidang yang satu ini, kayaknya DepDag RI terlalu “pede”. Padahal, tidak perlu ditanya seberapa tinggi serapan produk mainan China di pasar-pasar Indonesia. Jelas sangat tinggi. Survey-lah mainan anak Anda di rumah, saya yakin, enam dari 10 mainannya, pasti bertuliskan “made in china” di bagian bawahnya. Jalan-jalan lah pula di beberapa pasar tradisional di kota Anda masing-masing, Anda pasti akan geleng-geleng kepala menyaksikan bedeng-bedeng jualan dipenuhi mainan buatan negara tirai bambu itu. Ini soal selera anak-anak; yang sangat ditentukan dengan model, dan warna.

Satu dekade lampau, Indonesia “diserang” dengan sejumlah karakter animasi asal negeri sakura, Jepang. Lalu yang terjadi kemudian, pasar mainan Indonesia dibanjiri dengan mainan bertema tokoh-tokoh super dari Jepang itu. Asal tahu saja, mainan-mainan yang berharga murah itu ternyata di bajak dan diimpor dari China, hingga “membanting” sejumlah mainan serupa yang berharga mahal, dan seketika membuahkan keluhan dari pemilik hak atas merek.

Namun kita tidak bisa mengukur tingkat persaingan dalam kasus itu, hanya dengan melihat satu jenis mainan saja. Mainan anak-anak dibagi dalam dua kategori besar, yakni mainan modern dan mainan tradisional. Mainan modern masih memiliki sejumlah varian lagi, semacam mainan yang hanya mengutamakan tampilan karakter saja, dan mainan yang digerakkan dengan sistem mekanik.

Mainan tradisional rata-rata sukar diproduksi massal karena beberapa faktor, seperti bahan dasarnya yang masih menggunakan kayu, bambu dan sejenisnya. Sifatnya yang tidak tahan lama, membuat mainan tradisional begitu mudahnya ditinggalkan anak-anak. Lalu, dunia anak-anak yang penuh imajinasi, membuka pintu yang demikian lebar bagi masuknya ribuan karakter dan bentuk mainan asing yang ternyata lebih sesuai dengan arah imajinasi mereka.

Soal harga produksi mainan China yang sangat rendah, membuatnya sangat mudah diserap pasar. Daya beli dan keputusan orangtua, akhirnya menjadi penentu utama. Makanya, sangat bisa dimengerti jika industri mainan Jerman pun pernah mengajukan nota keberatan pada pemerintahnya sebagai bentuk protes, karena pemerintahnya tidak dapat menahan laju serbuan mainan murah dari China.

Kenyataannya memang, industri mainan Jerman nyaris kolaps (bahkan beberapa perusahaan besar sudah memohon pailit pada pengadilan usaha setempat), sekadar tidak mengatakan tidak bergerak sama sekali. Serbuan itu benar-benar mematikan mereka. Ironisnya, hanya berselang enam bulan, sejak kalangan pelaku industri mainan Jerman melayangkan nota protesnya, berturut-turut Prancis, Spanyol, Inggris, kemudian puluhan negara di Eropa lainnya hampir bersamaan mengeluarkan pernyataan serupa, dan langsung membuat industri mainan Amerika Serikat bersiaga.

Gambaran ini cukup memberikan bukti, bahwa kemenangan China dalam indsutri yang satu ini, karena pelaku industri mainan negara itu mampu memproduksi mainan dengan modal rendah, dan pemerintah mereka cenderung longgar dalam hal proteksi anti pembajakan. Bagaimana pun industri berbasis rakyat yang dijalani China harus tetap jalan, bukan? Akankan China akan melonggarkan sikapnya terhadap Indonesia saat ACFTA nanti? Mungkin tidak.

Video Game. Siapa yang akan menyangkal bahwa industri video game asing masih dikuasai sejumlah pemain tangguh dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, bahkan belakangan China mulai memasuki industri ini. Sega (Jepang), Nintendo (Jepang), PlayStation (Amerika), Xbox (Amerika), adalah sekian korporasi permainan elektronik yang merajai pasar saat ini. Ingat, pengguna hasil kreatif dari sektor ini tidak memiliki batas usia. Jadi peluangnya mengekspansi pasar Indonesia masih sangat terbuka, dan masif. Belakangan China pun turut “nyemplung” di sektor ini. Selain membajak, China sangat terbukti mampu memproduksi video game yang cukup baik. China tidak saja mampu memproduksi game ber-basis consol PS, Xbox, dan Nintendo. Mereka pun mampu memproduksi game berbasis personal komputer (PC); game untuk gadget komunikasi (handphone); dan game untuk GamesToy (macam gameboy dan game station). Beberapa korporasi game asal China ini, misalnya; Vikya Industrial (China) Co. Ltd., Timeharvest Company Ltd., Shenzhen Hongzhi Electronics Co Ltd., Wintoo Amusement Co., Ltd., Zhongtong Huanyu Technic Beijing Co., Ltd., Swei Electronics Co., Ltd., Shenzhen Sunqt Technology Co., Ltd., Westing Technology Co. Ltd., Kingday Group Ltd., United Supply International Ltd.

Bagaimana dengan sektor ini di Indonesia? Sulit memasukkan sektor ini sebagai industri di Indonesia. Sebab, belum ada yang signifikan dihasilkan para perancang game di Indonesia.

Riset dan Pengembangan (-1%). Inilah inti dari semuanya. Riset dan pengembangan sebagai alat ukurnya. Jika pertumbuhan sektor ini saja masih minim, bagaimana mengharapkan pertumbuhan dari 14 sektor lainnya. Bukankah, sebuah produk akan berjaya jika didahului dengan riset dan pengembangan yang matang. Sebagai lahan tryout (ujicoba) sebuah produk dan jasa, sektor ini hanya menyumbang kurang dari 1 persen, jadi tak perlu berharap banyak akan terjadinya perkembangan di sektor lainnya.

Pemerintah yang ada sekarang tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Ini “dosa” turunan pemerintah terdahulu. Kurangnya perhatian dari pemerintah yang silih-berganti berkuasa itu, membuat sektor-sektor ini tidak berdaya jika diperhadapkan dengan panel ACFTA. Banyaknya aturan ikut menghambat perkembangan sektor-sektor di atas. Selain pungli dan tingginya pajak yang dikenakan terhadap bahan baku ikut membuat industrinya sendiri kurang berkembang baik.

***

Melihat data-datanya, kemudian membeber faktor-faktor kunci yang akan membentuk persaingan, agaknya tidak ada artinya sama sekali. Ke-15 sektor ini bukan sektor yang “merakyat” secara harfiah. Sektor-sektor ini memiliki barrier yang lumayan ketat untuk dapat diekspansi masyarakat secara umum.

Seseorang harus memiliki pendidikan yang tepat, pengetahuan yang cocok, dan keterampilan yang memadai untuk dapat menjadi bagian dari ke-15 jenis sektor ini. Sesungguhnya soal pendidikan ini tidak akan menjadi hambatan berarti, jika saja 40 tahun silam, pemerintah memenuhi amanah undang-undang soal 20% anggaran pendidikan. Ah, untuk soal yang satu ini, pemerintah memang tidak pernah serius kok.

Jika kini, angka keterbelakangan pendidikan yang belum usai diurusi itu belum berkurang secara signifikan, pemerintah menyodorkan dalih yang macam-macam, seolah-olah dengan dalih-dalih itu mereka hendak mendilur (membasuh) tangan, dan bilang “lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali”.

Kontra Produktif

Di tengah banyak penolakan terhadap agenda masuknya Indonesia dalam panel pasar bebas ACFTA, pemerintah—pada lembaga terkait—masih mencoba “merayu” dengan berbagai bantahan.

Jika pasar bebas masuk, investasi akan marak, lapangan kerja akan terbuka, pengangguran akan berkurang, dan angka kesejahteraan akan naik. Ini kata-kata pemerintah.

Sayangnya, realitas yang muncul saat ini dan kepastian yang akan hadir belakangan, semuanya kontra produktif dengan apa yang berusaha dihadirkan pemerintah. Simaklah.

Investasi yang masuk ke sebuah kawasan pasar (Indonesia), memang akan potensial terjadi jika pemerintah serta-merta menghapuskan semua hambatan pasar dan perdagangan, semisal, pembatasan maksimal investasi, pajak bea masuk, tax holiday, pajak atas barang mewah, dan penyederhanaan birokrasi dalam pengurusan dokumen. Benarkah pemerintah Indonesia akan melakukan ini?

Kalau pemerintah memang mengamini pasar bebas, pastilah ini semua akan dihapuskan dan dilakukan. Tetapi, langkah itu tidak akan membawa keuntungan apa-apa buat pemilik investasi dalam negeri (pengusaha Indonesia). Aliran modal yang tidak terkendali, aliran barang yang sulit dibendung, keuntungan pajak dari program bebas pajak, hadirnya barang mewah yang makin membuat masyarakat makin konsumtif, dan membanjirnya permohonan ijin dalam bentuk yang beragam dari luar negeri.

Saya menyebutnya “capital cracking out”; akan terjadinya “pembunuhan” investasi dalam negeri karena masuknya modal asing yang besar; matinya dominasi barang dalam negeri karena membanjirnya barang luar; hilangnya kepercayaan dunia usaha dari sektor pajak karena pembebasan pajak hanya diberlakukan pada jenis investasi asing; mangkatnya pola hidup sederhana, serta tumbuhnya degradasi moral dan kecemburuan sosial yang tajam.

Lapangan kerja yang terbuka sekadar menjadi kenyataan semu. Jika pemerintah tidak membatasi pekerja asing yang masuk akibat pola rekruiment perusahaan asing, maka sulit melihat pekerja lokal berdaya. Kekurangan itu diperparah dengan belum pungkasnya program pemerintah yang mengarah pada peningkatan teknis dan keterampilan tenaga kerja. Perusahaan mana yang hendak memberdayakan tenaga lokal yang tidak terdidik secara teknis dan tidak memiliki keterampilan yang memadai.

Tenaga kerja lokal Indonesia akhirnya hanya menjadi kuli atau buruh kasar belaka. Kenyataan ini bukan omong kosong. Lihatlah bagaimana posisi pekerja lokal daerah jika ada investasi usaha berskala nasional masuk ke daerah; marjinal, dan hanya menjadi buruh kasar. Sedang di tingkat manajemen dan pekerja menengah diisi oleh orang-orang dari luar daerah (lahirnya istilah “recruitment pusat”).

Imbas dari kenyataan di atas adalah angka pengangguran yang tidak berkurang. Pengangguran masih tetap banyak, kendati kebutuhan dunia usaha sangat tinggi. Konsep usaha menyebut ketidak-efisienan manajemen yang mempekerjakan tenaga yang tidak siap guna. Jadi walau kebutuhan tenaga kerja pada sebuah perusahaan sangat tinggi, perusahaan tidak mau ambil resiko membuang investasinya dengan merekrut tenaga kerja yang tidak siap.

Bukankah dua kenyataan di atas akan ikut menjatuhkan angka kesejahteraan? Masyarakat seolah terpaksa mengikuti pola-pola baku yang sudah disepakati pemerintah dan dunia usaha global tentang mainstream kependudukan dan kesejahteraan. Ukuran yang digunakan untuk menimbang sebuah kesejahteraan adalah ukuran kapitalis, bukan ukuran sosial yang lazim berlaku. Inilah sebenarnya bibit pergolakan itu.

Konsensus negara-negara besar dalam konsep ke-adikuasa-an adalah bagaimana menciptakan ketidakstabilan jalannya pemerintahan sebuah negara-bangsa (nation state), hingga memaksa mereka meminta dukungan asing atas kemelut yang tercipta dalam negerinya. Padahal, kemelut yang lahir itu awalnya bukan berasal dari kesalahan pemerintah, tetapi upaya yang di-setting negara-negara besar. Jika kemudian, negara asing sudah turut campur dalam persoalan internal negara yang tertimpa kemelut, maka kebijakan-kebijakan yang berakar pada tekanan politis trans-internasional akan lahir.

Kini pertanyaannya; bagaimana nasib BUMN dan perusahaan swasta nasional Indonesia? Bagaimana nasib tenaga kerja Indonesia? Bagaimana nasib rakyat di pedesaan Indonesia? Bagaimana moral dan hidup sosial orang Indonesia?

Perdagangan bebas juga akan mendorong pasar gelap, sebagai efek samping. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara, perdagangan obat terlarang trans-internasional, perdagangan perempuan dan anak, perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya.

Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat. Kemelut yang tercipta adalah akibat imbas dari “capital cracking out” tadi.

Itulah yang sebenarnya akan terjadi.

Tolak panel FREE TRADE AREA dan variannya; AFTA, dan ACFTA. Tolak kapitalisme dan kolonialisme gaya baru. Tolak menjadikan manusia sebagai sasaran produk perdagangan. TOLAK PASAR BEBAS. []

Serial tulisan yang terkait:
Free Trade Area: Peta Jalan Baru Imperialisme (Seri Pertama)
Peta Jalan Baru Imperialisme Telah Dimulai (Seri Kedua)


Nasib Televisi dan Radio Lokal dalam Panel Pasar Bebas

Oleh Ilham Q. Moehiddin

SETELAH era orde baru, kran media terbuka lebar. Media tumbuh dan berkembang dengan cara masing-masing, pun bangkrut dengan cara masing-masing pula. Pertumbuhan media itu dinetralisir dengan seleksi pasar yang luar biasa. Hanya media-media tertentu, yang memiliki konsep yang jelas, modal yang kuat, dan pasar pembaca (pendengar dan pemirsa) yang solid, mampu bertahan.

Di tingkat nasional begitu, demikian pula di daerah-daerah. Pertumbuhannya tak kalah buncah. Media dengan maenstream, konsep, pasar pembaca masing-masing—lahir dan mencoba meramaikan persaingan. Jurnalis tiba-tiba bertambah banyak, sebagian serius, sebagian lagi “main-main”. Tumbuhnya media dan jumlah jurnalis yang serba dadakan itu ternyata membawa efek yang cukup serius pada perkembangan media-media itu sendiri; tidak sedikit masyarakat yang tadinya menyambut, berubah resisten. Para resistensir itu membawa pandangan baru dari sisi masyarakat pembaca, bahwa media-media itu kebanyakan ternyata tidak membuat mereka cerdas, penuh kebohongan dan manipulatif. Sedikit sekali media yang masih setia dengan kebenaran, dan mencerdaskan, kendati harus mati karena kekurangan modal.

Semua cerita 10 tahun silam itu, ternyata cuma disebabkan satu kebijakan yang lahir setelah orde baru; pers bebas. Media tak perlu SIUPP, terbit saja, dan tunggulah reaksi pasar. Siapa bertahan, itulah yang terus hidup. Era tanpa sensor itu, ternyata pula membuat pemerintah gagap. Seiring bertumbuhnya media, sulit sekali bagi pemerintah menahan laju media yang diklaim “porno”. Akhirnya, pemerintah harus mengeluarkan gunting cekalnya lagi. Beberapa media terancam, bahkan akhirnya ditutup karena diduga “porno”.

Tetapi kisah ini, kini, menjadi bagian dari sejarah media. Saya tidak akan berpanjang lebar soal ini, sebab selebihnya masyarakat sudah tahu. Pelaku media pun sudah mahfum dengan kondisinya ketika itu. Jadi kisah ini kita simpan kembali. Kita kembali pada cerita televisi dan radio di Indonesia saja.

Nah, pertumbuhan televisi dan radio juga tidak bisa dihindari. Di Jakarta, beberapa televisi yang sudah ada, semisal TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar mendapat kompetitor baru. ANTV pindah dari markasnya di Sumatera ke Jakarta. Lalu, Lativi, MetroTV, dan Global TV. Menyusul TV7 dan TransTV.

Di daerah pun geliatnya sama; lahir BaliTV di Bali, BorobudurTV di Jateng, KendariTV di Kendari, ManadoTV dan GloryTV di Manado, MakassarTV di Makassar, JTV di Surabaya, LampungTV dan masih banyak lagi (kini jumlahnya 300-an televisi lokal).

Investasi bergerak. Televisi yang sebelumnya lahir, bertumbangan pula. Lativi tumbang, investasinya diselamatkan dengan jalan akuisisi penuh oleh sebuah konsorsium berisi investor media. Lativi kemudian berubah menjadi TVOne. Kelompok Kompas Gramedia, yang tadinya memiliki TV7 harus rela melepas sebagian sahamnya, menyisakan beberapa persen saham Yacob Oetama, untuk dilego pada pemilik Grup Para, Chairul Tanjung. TV7 yang sudah dibeli itu kemudian dilebur ke manajemen TransTV, yang kemudian perusahaan itu berubah menjadi Trans Corp.; TV7 diganti menjadi Trans7.

Ditengah persaingan itu, pengusaha Tommy Winata bersenyawa dengan Erick Tohir mendirikan JakTV alias Jakarta TV. Tadinya, televisi baru ini hendak mengisi kekosongan channel dan segmen menengah ke bawah di Jakarta dan sekitarnya. Belakangan televisi ini mengubah sasaran pemirsanya lebih sempit, dan mengklaim diri sebagai televisi orang Jakarta, alias televisi lokal di Jakarta. Investor Erick Tohir dalam komisariat JakTV itulah yang juga ikut membiayai berdirinya TVOne, bersama Fofo (SCTV) dan Nindya (ANTV), dalam sebuah konsorsium. Kendati investornya sama, tetapi pakem “bisnis adalah bisnis” tetap berjalan. TVOne, dimotori dedengkot dunia pertelevisian, Karni Ilyas, tetap jalan dengan konsepnya sebagai televisi berita dan sport. Kompetitor MetroTV pun hadir.

Saya menghitung, paling tidak ada tiga faktor besar yang membuat sektor pertelevisian dan radio mengalami kepayahan, yakni kebijakan pemerintah, lembaga payung media, dan hubungan antar media itu sendiri. Ketiga faktor ini saling berikat dan bersilang sengkarut, hingga membangun sebuah hambatan yang besar. Biar terarah dan jelas duduk perkaranya, mari kita kupas secara bersamaan saja.

***

DI DAERAH-DAERAH, geliatnya hampir sama, dan kini nyaris semua daerah punya televisi lokal, berkompetisi dengan televisi BUMN, TVRI daerah. Sayangnya, pertumbuhan televisi di tingkat nasional—karena saya enggan menyebutnya televisi nasional—dan pertumbuhan televisi lokal di daerah, memperlihatkan gaya kanibalisme, saling memakan dan hendak mematikan.

Lho, kok. Dari mana asumsi itu? Tidakkah Anda lihat pertumbuhan televisi lokal baik-baik saja? Belum ada gaya kanibal seperti yang Anda sebutkan,” kata seseorang.

Wah, begitu ya? “Belum ada gaya” bukan berarti gejalanya tidak nampak, bukan? Gejalanya sudah sangat nampak sejak regulasi pertevisian muncul. Salah satunya adalah tidak adanya kebijakan pasti soal iklan dan area penyebaran iklan oleh lembaga penyiaran berkapital tinggi.

Persoalan bertambah berat ketika pemerintah seperti “menyepelekan” hal ini. Tidak adanya kebijakan pemerintah yang mengatur secara seksama porsi iklan dan area penyebaran iklan. Jika soal terakhir ini tidak dikelola dengan baik, percaya saja, akan ada televisi lokal yang sakit, lalu mati. Inilah gejala paling parah dari gaya kanibalisme media yang diterapkan pemerintah.

MakassarTV contohnya. Televisi lokal itu pernah nyaris mati. Untungnya saja, gerilya pendirinya untuuk me-refresh modalnya segera berbuah dengan datangnya investor baru. Televisi itu selamat, dan dapat mengudara hingga kini.

Lalu ada soal lain yang juga menurut saya penting, yakni diberikannya ijin bagi usaha “televisi kabel” dan ijin pendirian Tower Relay. Hal-hal ini juga berpotensi mematikan televisi lokal, yang memang kebanyakan tidak padat modal.

Soal iklan tadi, pemerintah tidak pernah fair terhadap pelaku usaha “televisions relay station” atau jamak orang menyebutnya televisi kabel—istilah ini juga bergeser makna di Indonesia.

Di negara luar, televisi kabel adalah stasiun televisi mandiri yang siarannya disebarluaskan melalui kabel, selain yang sudah konvensional, melalui antena pancar. Tetapi di Indonesia, televisi kabel bergeser menjadi jenis usaha yang menyebarluaskan siaran televisi lain melalui kabel—yang menjamur di daerah-daerah. Kehadiran jenis usaha ini, sedikit banyak menguatkan dugaan bahwa bisnis ini memang sengaja disuburkan untuk melindungi kepentingan pemilik modal besar dalam bisnis pertelevisian.

Dalam konteks berbeda, hukum misalnya, jika melakukan relay (penyebarluasan) tanpa ijin dan pemanfaatan sesuatu tanpa ijin, maka usaha jenis ini seharusnya ditutup. Dalam konteks hak cipta, televisi kabel telah penyebarluaskan sebuah karya tanpa seijin pemilik karya. Padahal untuk tindakan ini, pengusaha televisi kabel seharusnya membayar penggunaan konten televisi yang digunakannya untuk kepentingan bisnisnya. Lalu, pengusaha televisi kabel juga telah memanfaatkan program milik orang lain untuk kepentingan bisnisnya. Bukankah seharusnya pelanggaran ini dikenai hukum sesuai peraturan hak cipta di Indonesia? Lalu kenapa tidak ditindak, atau malah dibiarkan?

Saya keras menduga, ini upaya persilangan kepentingan yang dibiarkan. Lihatlah sisi ketergantungan kedua pihak ini, yakni televisi yang direlay sangat membutuhkan usaha televisi kabel untuk kepentingan jangkauan siaran mereka. Sebaliknya, para pelaku usaha televisi kabel sangat membutuhkan programa televisi untuk kelanjutan bisnis mereka. Jadilah. Bukankah ini pembiaran namanya? Pelanggaran seperti ini seharusnya tidak boleh dibiarkan.

Saya kembali teringat, ketika aturan baru pertelevisian berlaku. Ketika itu, ada aturan yang mengkodefikasi penyebutan semua stasiun televisi sebagai stasiun televisi lokal. Lalu ada juga aturan yang mengarahkan bahwa televisi yang hendak menyebarluaskan siarannya ke daerah lain, sebaiknya menjalin kemitraan strategis dengan televisi lokal setempat, berupa kerjasama durasi siaran, tentunya setelah melalui pembicaraan yang setara.

Belakangan kebijakan itu disalahartikan. Beberapa pemilik televisi bermodal besar melakukan roadshow ke televisi-televisi lokal, dengan tujuan akuisisi terbatas. Harapannya, mereka nantinya akan afiliatif dengan televisi lokal, berupa penyertaan modal. Ini model klaim sepihak. Sebab penyertaan modal terbatas akan dianggap sebagai kepemilikan saham. Padahal modal dan saham dalam konteks korporasi berbeda pengertiannya. Jika Anda hanya menanamkan modal, bisa saja Anda menolak sebagai bagian dari penentu kebijakan internal. Dan maksud mereka sengaja hendak didorong ke arah penguasaan sepihak. Padahal alasannya sepele, sekadar untuk menyebarluaskan siaran, tanpa harus membangun infrastruktur mahal seperti tower relay. Niatan ini terbaca, dan banyak pemilik televisi lokal yang mengetahuinya, kemudian menolak skema itu.

Artinya, stasiun-stasiun televisi besar tidak perlu mengeluarkan modal untuk membangun tower relay, cukup meminta pemerintah menyederhanakan aturan dan membuang batasan pada bisnis televisi kabel tadi, maka klaim-klaim mereka atas coverage area dapat dijual pada pengiklan.

Ilustrasinya seperti ini; jika sebuah produk hendak beriklan melalui media televisi dengan target sasaran masyarakat di seluruh Indonesia, maka pemilik produk tak perlu repot mendatangi satu per satu televisi lokal yang ada di daerah. Cukup pasang iklannya di salah satu televisi besar di Jakarta, dan dengan segera iklannya akan disimak orang se-Indonesia, dengan bantuan televisi kabel, tentunya.

Model tower relay ini juga sangat mencemaskan, dan secara langsung menggerus pangsa penonton televisi lokal. Seolah-olah, pemerintah membiarkan sebuah pertarungan yang tidak seimbang, antara televisi berskala nasional bermodal padat, dengan televisi daerah bermodal lunak.

Sebuah televisi di Jakarta dapat memperoleh pangsa pemirsa di daerah, cukup hanya bermodalkan membangun sebuah tower relay di daerah luar Jakarta, maka televisi itu dapat menarik pengiklan dengan menjual klaim area tonton yang luas. Namun, tower relay masih lebih mahal ketimbang “memelihara pelanggaran“ dengan memanfaatkan usaha televisi kabel.

Tidakkah ini merebut perolehan pendapatan iklan televisi-televisi lokal di daerah? Bagaimana dengan bisnis televisi berbayar? Bukankah ini sebuah rencana “pembunuhan” namanya? Belanja modal dan pengeluaran operasional-perawatan lebih tinggi dari pemasukan dari iklan—maka pelan tapi pasti—sebuah bisnis televisi lokal akan mati. Lalu, apa maksud pemerintah memasukkan sektor ini sebagai industri kreatif yang akan “membela” Indonesia di pasar bebas?

Seharusnya, pemerintah membangun aturan yang jelas perihal coverage area. Jika aturan ini sudah ada, maka tinggal diimplementasikan lebih serius lagi. Bukankah lebih adil jika pemerintah menertibkan bisnis televisi kabel dan tower relay, dan memberikan coverage area di daerah kepada televisi dan radio lokal. Agar “kue iklan” bisa terbagi secara merata.

Atau pemerintah juga dapat membuat aturan soal—yang saya sebut—Relay Terbatas. Aturan Relay Terbatas ini mengharuskan televisi berskala nasional menghapus kebijakan tower relay dan televisi kabel, dengan kebijakan kerjasama siaran dengan televisi lokal. Televisi lokal akan memberikan jam siaran tertentu untuk me-relay siaran televisi nasional, tanpa sensor pada iklannya.

Nah, pendapatan televisi nasional dari iklan-iklan yang tayang pada jam-jam relay tersebut harus dibagi secara adil pada televisi lokal (sebagai ganti penggunaan jam tayang mereka untuk relay dan kompensasi dari klaim coverage area). Jika televisi nasional menolak skema itu, maka televisi lokal dapat menutup kanal mereka untuk kepentingan relay tadi.

Metode seperti ini bukankah sudah dilakukan di lingkungan radio, kendati saya tetap saja tidak jelas soal sharing profit dari iklannya. Bukankah, nilai tawar televisi lokal dan radio lokal akan lebih kuat jika aturannya seperti di atas? Cobalah.

***

PEMERINTAH masih tetap menganggap, bahwa dunia pertelevisian dan radio tidak akan ikut goyah pada saat penerapan pasar bebas. Televisi yang ada, dan televisi yang akan berdiri (dengan investasi asing) akan menyerap tenaga kerja. Soalnya kini; tenaga kerja yang mana? Sudah siapkah tenaga kerja yang dimaksud? Bagaimana peran pemerintah dalam menyiapkannya?

Ini sangat kontras dengan kenyataan yang tampak. Dikebanyakan televisi dan radio lokal, saat ini, sesungguhnya kekurangan tenaga kerja terampil yang sangat dibutuhkan di bidang pertelevisian dan radio. Sebuah televisi—dan tentunya juga radio—memerlukan banyak sekali tehnisi; mulai dari teknisi editing, tehnisi mixing, sound technician, electricity operators, floor director, computers technician, cable maintenance, light tehnician, jurnalis, anchor, mobile operators, satellite operators, transmision, dan masih banyak lagi. Karena melibatkan kerja-kerja pembuatan program dan pemancarluasan (baik berupa siaran langsung maupun siaran tunda).

Melihat kebutuhannya, membuat kita tahu mengapa modal pendirian sebuah stasiun televisi sangat besar. Bagi yang memiliki kapital modal besar, memenuhi faktor teknis tentulah tidak sulit. Dengan mudah mereka merekrut siapa saja dengan bayaran yang pas. Tetapi, bagi televisi yang modalnya “separuh dengkul”, pemenuhan tenaga teknis ini sulit sekali. Banyak diantara pemilik televisi lokal—nekat-nekatan—terus jalan dengan merekrut tenaga “mentah” dan kemudian dididik sambil jalan. Hanya ini satu-satunya jalan bagi televisi dan radio lokal untuk bisa tetap menekan biaya operasional, agar tetap hidup.

Rekruitmen tenaga yang “harus siap digaji murah” itu, sekilas tampak menolong para pemilik televisi lokal. Padahal jika dihitung-hitung, model rekrut seperti itu, justru lebih mahal ketimbang merekrut tehnisi siap pakai. Menjadi mahal, sebab tenaga “mentah” selain sudah digaji, mereka masih harus dilatih secara internal. Pelatihan internal itu melibatkan pelatih yang juga harus dibayar, waktu yang tidak sedikit (padahal seharusnya waktu untuk pelatihan itu dapat digunakan untuk bekerja), tempat, dan biaya akomodasi. Kecuali jika semua itu (dan orang yang terlibat) iklas tidak dibayar, alias gratis, bolehlah menekan biaya. Tetapi, apa akan selamanya seperti itu. Manajemen “tukang sate” seperti itu masuk manajemen biaya tinggi. Tidak efisien dan ekonomis, dan akan sampai pada titik dimana itu akan dibuang jauh-jauh.

Nah, disinilah titik, dimana kita dapat mempertemukan, antara keinginan pemerintah yang terus maju dalam panel pasar bebas (dengan memasukkan televisi dan radio sebagai indikator industri kreatif), dan realitas televisi dan radio lokal yang ada saat ini. Kesulitan-kesulitan dalam operasional dibanyak televisi dan radio lokal masih belum teratasi, dan disaat yang sama mereka akan berjibaku dengan para pemain baru dalam bisnis serupa yang datang dari luar Indonesia dengan modal besar, dan tentunya, kesiapan berusaha yang matang.

Sudah tentu, televisi baru yang dimodali asing itu tidak akan merekrut tenaga kerja yang tidak siap kerja. Artinya, jika operasionalitas mereka nantinya sulit mendapat tenaga siap pakai dan professional, maka mereka pasti akan melakukan tindakan penyelamatan investasi, berupa rekrutment tenaga dari luar Indonesia. Jika ini dilakukan, maka dibagian mana dari kebijakan pasar bebas yang akan mengurangi pengangguran?

Bisa saja, pasar bebas justru akan menciptakan pengangguran baru. Modal-modal asing dari sektor ini akan deras memasuki daerah-daerah untuk mendirikan televisi-televisi lokal dan radio-radio lokal baru. Jika tak ada tenaga siap, mereka tentu akan menempuh skema penyelamatan investasi seperti di atas. Dengan tenaga kerja yang lebih siap dan varian program yang lebih beragam, maka akan terbentuk atmosfer persaingan yang tidak berimbang. Marketing dan periklanan mereka akan lebih siap, sebab mereka mampu menggaet pengiklan dari luar Indonesia yang juga mendistribusikan produk mereka di seluruh kawasan.

Persaingan tidak imbang model begini akan dengan mudah mematikan media televisi dan radio lokal yang investasinya murni swasta dalam negeri. Pengangguran yang lahir akibat matinya perusahaan-perusahaan itu, juga akan kesulitan memasuki perusahaan yang dimiliki investor asing, karena ada barrier standar dalam pola rekrut mereka.

Tidak ada jalan satu-satunya bagi pemerintah dan dunia usaha di sektor ini, jika ingin terus maju ke panel pasar bebas; pemerintah harus membuka pendidikan dan pelatihan teknis di bidang-bidang ini; pemerintah harus membangun aturan yang lebih tegas soal investasi asing yang masuk ke daerah (misalnya dengan pemberlakuan pembatasan tenaga asing, atau pembatasan maksimum investasi); dan, tentunya para tenaga kerja yang sudah ada sekarang harus terus meningkatkan kemampuan personalnya.

***

DI SISI lain, lembaga-lembaga yang secara profesional menaungi media dan pekerja media, tumpang tindih dan saling berebut domain kebijakan. Semuanya mau ngatur. Selain ada Dewan Pers, juga ada KPI, lalu ada PRSSNI, dan lainnya. Tidak semua lembaga ini yang afiliatif dengan pemerintah, tetapi hubungan kerja mereka sangat dekat dengan pemerintah, yah..semacam pengawal kebijakan lah..

Tidakkah sebaiknya, lembaga-lembaga ini melebur ke dalam bagian yang besar saja, agar lebih efisien dalam mengkoordinasikan kebijakan dan lebih ekonomis dalam penggunaan dana. Misalnya, pemerintah (Depkominfo) membentuk Dewan Media Nasional, yang didalamnya ada Komisi Pers Nasional (yang mengawasi kerja-kerja jurnalistik), Komisi Penerbitan Indonesia (yang mengawasi media-media cetak—termasuk buku), ada pula Komisi Penyiaran Indonesia (yang mengawasi kerja-kerja lembaga penyiaran; televisi dan radio), lalu ada pula Cyber Media Commision (yang mengawasi domain media dan konten di dunia maya). Agar adil, semua komponen media (pers, cetak, siaran dan cyber) milik pemerintah dan swasta harus duduk bersama sebagai anggota untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan di domain kerja masing-masing.

Kebijakan-kebijakan yang kemudian lahir dari Dewan Media Nasional, itu harus meliputi semua aspek usaha dan kinerja, harus melindungi semua sektor yang terkait dengan kinerja media dan investasinya, merumuskan metode sanksi atas palanggaran kode etik dan mengawasi kinerja media atas program yang berimplikasi buruk buat masyarakat, serta memayungi semua kepentingan organisasi profesi; macam serikat kerja jurnalistik nasional (AJI dan PWI), organisasi internal pemilik radio swasta nasional (PRSSNI dan ORARI), organisasi televisi lokal nasional (ATVLI), organisasi pemilik dan penerbit koran (SPSI), organisasi penerbit buku (IKAPI), dan kelompok pemilik jasa layanan internet (APJII) kelompok jasa periklanan (PPPI), kelompok sineas film (APFII dan ASI), dan kelompok jasa rekayasa piranti lunak (ASPILUKI) dan video games (semacam AWALI).

Saya tidak suka menyebut skema ini sebagai “Peleburan”. Ini bukan peleburan, yang kadang dilihat sebagai upaya menderhanakan persoalan. Tetapi, mengumpulkan semua kepentingan lembaga ini dalam sebuah payung besar akan memudahkan tiap-tiap lembaga memberi masukan, sekaligus mengkritisi kebijakan, sebelum kebijakan itu diluncurkan ke masyarakat. Saya lebih senang menyebutnya sebagai, upaya berkumpul, menyatukan kekuatan (kendati masing-masing komponen organisasi itu akan berdiri independen). Tujuannya satu, untuk memerangi isu usaha yang tidak sehat, yang akan berdampak negatif, ketika pasar bebas diberlakukan nanti.

Kata kuncinya adalah “memayungi semua kepentingan”, bukan hendak mengatur atau mengarahkan. Sebab, lebih baik, semua kepentingan yang beragam itu di payungi secara hukum, dilindungi kepentingannya (termasuk investasi para anggotanya) dari upaya regresif, yang terkadang muncul dari luar lembaga-lembaga itu. Terlebih dari kemungkinan hantaman efek samping pasar bebas.

Bukankah pemerintah menginginkan pertumbuhan usaha dan keuntungan yang merata, yang dapat dinikmati dalam persaingan usaha pasar bebas? Maka, cobalah berlaku adil. Jika sulit berlaku adil, maka saya sarankan hal yang paling gampang dilakukan, yakni TOLAK PASAR BEBAS. ***


%d blogger menyukai ini: