Tag Archives: petani

Ojek Gabah, Inovasi Pemecah Masalah

Keterbatasan sungguh bisa membuat seseorang atau sekelompok warga menjadi inovatif. Jika Satu Indonesia dengan Inspirasi 60 Tahun Astra mendorong tema Perjalanan Penuh Inspirasi, tentang perjalanan panjang Astra meraih kesuksesan dengan mendedikasikan karyanya untuk menginspirasi negeri dan memajukan Indonesia, maka kunjungan saya ke kawasan persawahan Amohalo, mungkin boleh juga disebut sebuah perjalanan yang sangat menginspirasi.

 

SAYA mendengar cerita tentang ojek gabah dari sahabat saya, Fransiskus Senoaji Patadungan, seorang lelaki Toraja yang sedang gemar-gemarnya fotografi. Bersama dua sahabat lainnya, Intan Rinjaru Hiandra dan Jay Irgie, kami berempat berencana berburu foto, sembari saya menuntaskan penasaran dengan ingin melihat sendiri para Pengojek Gabah.

Dari pusat kota, kami berdua berkendara kurang lebih sejam menuju pinggiran kota Kendari, ke arah Selatan. Amohalo adalah kawasan persawahan yang diplot menjadi lumbung padi kota Kendari. Itu kisahnya kini, setelah kurang lebih 30 tahun menjadi kawasan “berbahaya” bagi siapapun. Amohalo berada persis di pusat area Nangananga yang selama 30 tahun menjadi kawasan konsentrasi militer bagi mantan anggota Partai Komunis Indonesia yang ditangkap di Sulawesi. Awalnya, ada 220 orang tahanan politik (tapol) yang dipindahkan ke tempat ini setelah Rumah Tahanan Militer (RTM) Moncongleo di Makassar, dikosongkan. Area Nangananga yang sepenuhnya berupa hutan dan rawa ini kemudian disulap menjadi kawasan tahanan militer dan sangat terlarang untuk umum. Selain kendaraan militer dan anggota polisi militer, maka tidak ada seorang pun yang boleh memasukinya, terlebih mendekat. Tetapi itu dulu. Luka lama yang tidak pantas dikorek kembali. Kita seharusnya sudah selesai berdamai dengan masa lalu.

Kini, dari sekitar 220 orang mantan tapol yang dulu dipindahkan tahun 1970 itu, hanya tersisa enam orang saja dan semuanya pun telah sangat uzur. Selama 30 tahun, kawasan Nangananga —termasuk area konsentrasi tapol-nya— itu berubah menjadi kawasan mukim dengan hampir 2.000-an warga yang umumnya bekerja sebagai petani dan pekebun. Mereka menanam Jambu Mete (ceshew nut), Kelapa, Lada dan beternak unggas (dominan bebek). Sebagian besar warga yang ada kini adalah generasi ketiga. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mencabut status tapol pada kakek-nenek mereka, mengembalikan mereka ke masyarakat, dan kawasan Nangananga diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kota Kendari pada tahun 2001.

Sebenarnya sebelum terjadi pengambil-alihan kawasan, di Nangananga sudah bermukim hampir 400 kepala keluarga lain yang menggantungkan hidup mereka dari persawahan. Sehingga perubahan statuta kawasan itu pada tahun 1970, otomatis ikut menyulitkan para petani sawah yang telah bermukim lebih awal.

Walau telah terbuka untuk aktifitas pertanian, karena diisolir begitu lama, infrastruktur di sana belum bisa memadai. Berada di pinggiran kota Kendari dan diisolasi begitu lama, praktis masyarakat Nangananga baru menikmati listrik pada 2009 dengan dibangunnya jaringan listrik induk yang melintasi kawasan. Menyadari kenyataan itu, kami sesungguhnya tidak terlalu heran dengan kondisinya. Pembangunan memang lamban di sini, tetapi nadi ekonomi ternyata berdenyut cukup kencang.

 

Revo Ojek Gabah

Tetapi perjalanan kami kali ini bukan untuk mengorek-ngorek “kekelaman” itu. Saya sangat tertarik mengunjungi petani di Amohalo setelah mendengar tentang Ojek Gabah yang diceritakan Frans, dan bagaimana inovasi yang mereka lakukan untuk membuka hambatan geografis dan minimnya fasilitas.

Setelah lepas dari 22 kilometer jalan beraspal, kendaraan kami mulai berguncang di jalanan yang sepenuhnya berlubang. Jalanan rintisan yang selalu menyisakan genangan setelah hujan itu, membentang sejauh 10 kilometer. Tak masalah, saya menggunakan Honda Beat Matic yang berbodi ramping, memudahkan saya bermanuver menghindari lubang demi lubang—terkadang jembatan dengan sepotong-dua kayu belaka. Ruang yang cukup lebar di bawah stang kemudi juga cukup leluasa untuk menempatkan tripod kamera.

Saat kami tiba, orang-orang desa sudah berkumpul di bawah salah satu rumah panggung besar, menikmati suguhan makan siang dan penganan ringan. Mereka tersenyum melihat kami. Pak Pongganti mendatangi kami dan saya langsung berbicara banyak dengannya. Proses panen baru saja selesai 20 menit lalu dan saat ini gabah sedang dimasukkan ke dalam karung-karung besar, disusun rapi di pinggiran pematang untuk memudahkan pengangkutan ke lokasi transit sebelum diangkut ke atas mobil-mobil pick-up. Itu artinya kami belum terlambat. Motor-motor bebek—yang entah bagaimana bentuknya—tampak berderet rapi dengan para joki yang asik ngopi sembari menunggu sesuatu. Sesekali asap kawung mengepul dari dalam kerumunan mereka. Ya, tak syak lagi, mereka itulah joki ojek gabah yang diceritakan Frans.

Tadi kami memarkir kendaraan tak terlalu jauh dari rumah besar ini. Sembari berbicara dengan Pak Pongganti, saya menyiapkan kamera. Dua pick-up terlihat di seberang jalan bersama seseorang dengan buku catatan kecil di tangannya. Dari Pongganti saya tahu bahwa dua mobil bak terbuka itu adalah kendaraan pengepul. Merekalah yang akan memuat gabah petani. Walau tampak seperti sistem perkulakan, namun sesungguhnya harga beli mereka mengikuti mekanisme pasar. Mereka hanya boleh menebus gabah petani di bawah dua persen dari harga beli Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Tenggara, jika masih mau mendapatkan “barang”. Petani pun menerima resiko terkikis dua persen itu karena juga memperhitungkan biaya sewa truk jika mereka harus membawa sendiri gabah ke sentra pengeringan dan pergudangan.

Matahari terik sekali di pukul 12 siang itu. Cahaya yang keras seperti itu jelas akan menyulitkan kami mengatur aperture, ISO dan shutter speed pada kamera. Saya menggunakan lensa sudut lebar dengan hoodlens untuk menangkis cahaya keras dari sisi lensa. Kamera saya posisikan pada ISO kecil, dengan aperture besar dan kecepatan di atas 750.

Anggukan kepala dari Pak Pongganti seperti sebuah komando bagi delapan joki yang tiba-tiba bergegas ke motor masing-masing, menyalakan mesinnya dengan cara yang aneh, lalu susul-menyusul meluncur ke tengah persawahan yang baru selesai dipanen itu. Cara mereka menunggangi motor-motor itu tak ubahnya seperti crosser berpengalaman.

Delapan joki itu memecah kelompok menjadi dua —masing-masing empat motor— untuk dua pemilik gabah. Jarak antara dua gundukan karung gabah sekitar 300 meter, dan jarak antara gundukan terdekat menuju jalan hampir 250 meter. Kecekatan mereka mengangkut dan bolak-balik dari gundukan karung gabah menuju tempat menumpukan sementara di pinggiran jalan, sungguh menarik untuk disaksikan.

Setiap motor yang meninggalkan gundukan karung gabah, datang dengan dua karung besar gabah yang ditumpuk di tengah sasis motor dan dengan beban berat dan sebesar itu, tampaknya mereka tetap bisa mengendalikan stang kemudi motor tanpa kesulitan. Para joki mampu bermanuver di sela pematang dengan lincah.

Saya tentu kagum. Hal seperti ini belum tentu saya temukan di tempat lain. Ojek gabah ini memang inovasi yang efektif dan ekonomis. Buruknya kondisi jalanan di kawasan persawahan desa Amohalo sepertinya nyaris mustahil menemukan cara mengangkut karung gabah yang besar dan berat itu dari tengah sawah ke area penumpukan, membuat mereka berpikir keras. Untuk semua kesulitan itu, ojek gabah ini benar-benar jawaban yang cerdas.

Semua pihak dalam proses panen hingga pengangkutan boleh dibilang untung. Dalam sehari, seorang pengojek gabah bisa mendapatkan bayaran minimal 400 ribu hingga 800 ribu rupiah. Sangat tergantung dari jumlah sawah yang ia layani. Nah, bayangkan uang yang mereka dapatkan jika panen padi di kawasan subur ini bisa sampai tiga kali setahun, dengan luasan kurang lebih 3.000 hektar dan semua proses panen itu dapat berlangsung selama 14 hari. Luarbiasa!

Standar bayaran yang mereka terima paling rendah 5.000 rupiah per karung. Jika medan sukar (berlumpur) atau jaraknya jauh, ongkos yang mereka terima naik menjadi 7.000 –10.000 rupiah/karung. Sekali angkut motor mereka mampu dimuati dua karung. Jika setiap pengojek mampu bolak-balik sebanyak 10 kali, itu artinya di satu lokasi sawah saja mereka bisa mengantongi maksimal 200 ribu rupiah. Bayangkan ketika kawasan persawahan Amohalo berada di puncak musim panen. Setiap pengojek gabah bisa melayani pengangkutan di tiga-empat sawah dalam sehari.

Setelah proses pengangkutan selesai, motor-motor pun kembali diparkirkan. Saya mendekat untuk sekadar mengetahui bagaimana modifikasi yang mereka lakukan pada motor-motor itu. Hal pertama yang membuat saya kagum adalah delapan motor yang dimodifikasi menjadi alat angkut gabah itu berjenis Honda Revo dan rata-rata dari generasi pertama dan kedua. Mereka melepas semua penutup bodi bagian atas motor sehingga hanya menyisakan tangki bahan bakar yang memang terletak di bagian belakang. Bahkan jok pun tidak terlihat lagi, termasuk memindahkan tuas rem belakang yang terletak di dekat stand kaki depan, ke stang kemudi —persis mekanisme pengereman pada motor skuter matik.

Knalpot juga dimodifikasi, dibuat lebih panjang agar tidak menghalangi kaki pengojek dan memiliki kemampuan melaju lebih cepat di atas lumpur atau medan berair. Di atas batang sasis, mereka membuat flatform baru dengan papan atau plat besi, dibuat landai agar memudahkan menyusun karung-karung gabah. Semua panel di bagian kepala dilepas sama sekali, menaikkan posisi stang kemudi dan memanjangkan shockbreaker depan. Kaki-kaki depan dan belakang juga tak lepas dari pengubahan. Mereka menggunakan ban bergerigi yang biasa digunakan pada motor jenis trail. Dengan semua modifikasi itu, joki ojek gabah tidak merasa kesulitan bahkan jika posisi mereka nyaris rebah di atas karung-karung yang mereka muat.

Pongganti menuturkan, dahulu sebelum ada pengojek gabah, petani biasa menyewa buruh angkut dengan cara memikul gabah dari sawah ke area penumpukan. Cara ini tentu tidak efisien dan ekonomis. Walau setiap sawah dilayani buruh pikul hingga 10 orang, pekerjaan tetap terasa lamban sebab memerlukan waktu hingga seharian penuh. “Untuk sawah-sawah yang berada jauh di tengah seperti itu,” Pongganti menunjuk deretan sawah yang berada di tengah atau di ujung kawasan persawahan, “butuh waktu sampai dua-tiga hari baru selesai.”

Tentu pula jauh dari nilai ekonomis. Tidak ada buruh pikul yang murah untuk pekerjaan seberat itu. Mereka biasa dibayar hingga Rp30.000/karung, atau Rp.40.000/karung jika jaraknya jauh dari lokasi penumpukan. Itu memangkas hampir separuh dari nilai jual beras setelah melalui semua proses pengolahannya. “Tiga kilogram gabah kering sebanding dengan satu kilogram beras, dan petani sudah mengeluarkan biaya yang nilainya hampir seperempat harga jual beras per karung ukuran 50 kilogram. Sekarang harga jual beras mencapai 400 ribu rupiah per karung. Keluaran biaya itu belum termasuk ongkos angkut ke lokasi penjemuran atau penggilingan,” ujar Pongganti sembari tersenyum kecut.

Namun sejak warga berinovasi menggunakan ojek gabah, pengeluaran petani bisa ditekan sangat besar. “Kami bisa menyelesaikan semua proses panen hingga ke lokasi penumpukan tidak lebih dari satu jam saja,” ujar sembari bertepuk tangan. Saya senang melihatnya gembira seperti itu.

 

Gagasan Ojek Gabah dan Innov Astra

Tetapi mengapa mereka memilih Revo dengan mesin Honda Techno AT dari generasi pertama dan kedua itu? “Bodinya mudah dioprek dan mesinnya agresif tapi irit bahan bakar,” jawaban spontan Sukri, seorang joki ojek gabah, itu membuat kami semua tertawa. Tetapi Sukri benar. Untuk berinovasi dengan melakukan modifikasi seperti itu, awalnya mereka memang memilih-milih merek motor, sekaligus jenis mesin yang diusung. Dari beberapa jenis motor, pilihan mereka berakhir pada Honda Revo. Tetapi bagaimana mereka mendorong ide, itu adalah cerita berbeda. Bahwa Astra hadir sebagai katalis yang secara tidak langsung mendorong keberanian berinovasi oleh masyarakat, adalah cerita utamanya.

Sekarang, Astra mungkin saja belum bergerak untuk secara langsung hadir di tengah petani Indonesia dengan inovasi terbaru yang bisa memberi kemudahan masyarakat menikmati teknologi pertanian, termasuk —yang paling utama, misalnya— menciptakan mesin pemanen dan perontok serbaguna sekaligus memecahkan masalah transportasi gabah.

Fakta tentang petani yang memodifiksi motor menjadi ojek gabah karena terinspirasi pada ketangguhan mesin Honda Revo dalam tulisan ini boleh jadi memang belum pernah sampai ke meja para inovator dan pengambil kebijakan di Astra International Tbk., tetapi saya percaya, satu-dua tahun ke depan tehnologi Astra bisa dengan cepat menjangkau petani di seluruh Nusantara dan menyelesaikan masalah mereka. Boleh jadi pula gagasan inovatif para petani di Amohalo dengan ojek gabahnya itu bakal menjadi salah satu isu utama di ajang tahunan InnovAstra berikutnya.

Maka benarlah, program Satu Indonesia dalam visi-misi Astra, akan sungguh-sungguh menjadi kenyataan besar yang linier dengan Indonesia.

 

Terus Berjuang untuk Keunggulan

Sekadar bercanda, saya bertaruh dengan Frans Patadungan. Karena semua pengojek gabah menggunakan motor yang sama, dengan mengukur standar kelincahan motor di medan seperti itu, kami bertaruh, siapa yang kira-kira menjadi pengangkut terbanyak. Kami lalu memilih calon pemenang masing-masing.

Mari melipir sedikit dari aksi taruhan kami, sebab hasilnya pun tak akan jauh berbeda; yang menang nantinya sudah pasti menggunakan si tangguh Honda Revo.

Enampuluh tahun lalu, Astra hadir dengan satu tujuan utama; senantiasa mendedikasikan karya-karya inovatifnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tentu saja di usia yang sangat mapan seperti itu Astra tidak saja menjadi raksasa industri dan teknologi yang disegani di luar Indonesia, tetapi menjadi pioner sekaligus inspirasi bagi teknologi di tanah air, khususnya di bidang otomotif.

Enam dekade bukan waktu yang singkat untuk menghitung besarnya pencapaian dan kontribusi Astra bagi Indonesia. Dilandasi falsafah Catur Dharma, Astra sesungguhnya sangat berhasil menginspirasi dan mendorong Indonesia melangkah lebih jauh masuk ke era teknologi tinggi. Produk-produk dan layanan Astra telah mengubah wajah Indonesia melalui karya-karya putra bangsa Indonesia sendiri. Astra terus menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, dan menjadi terdepan dalam upayanya memberi kontribusi sosial bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Astra-lah yang mula-mula menginspirasi para pengambil kebijakan Indonesia untuk mendorong mobil nasional (mobnas). Kijang adalah produk menumental Astra yang ikut membuat banyak negara melihat bahwa Indonesia telah bergerak lebih maju di kawasan regional.

Saya teringat pada “kendaraan tugas” pertama ayah saya. Ayah saya adalah mantan wartawan Harian Umum Pelita, sebelum akhirnya pensiun di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Kendari. Kijang kotak itulah yang kemana-mana mengantar ayah saya liputan di berbagai wilayah terjauh di Sulawesi Tenggara. Asik sekali mendengar beliau berkisah bagaimana mereka menembus beratnya medan di lokasi terisolir untuk mendatangi warga yang lahan pertaniannya diambil paksa oleh oknum pamong praja kabupaten. “Si kuning itu seperti berenang membelah sungai Lasolo,” kenang Ayah, di akhir Juni, setahun lalu. Saat itu kami berdua duduk di teras belakang rumahnya yang diteduhi tiga pohon jambu klutuk.

Itulah kenangan terakhir duduk bercerita bersama ayah, sebab November 2016, ayah harus dilarikan ke rumahsakit karena unfaal jantung dan wafat di sana setelah sepekan perawatan. Ayah saya, Moehiddin Damara, seingat saya adalah jurnalis paling tangguh yang pernah saya kenal. Bersama tiga rekannya (yang juga telah wafat mendahuluinya), Beliau memelopori jurnalisme di Sulawesi Tenggara. Beliaulah yang menginspirasi banyak wartawan muda lainnya, termasuk saya ketika itu, untuk juga menekuni dan lebih serius tentang jurnalisme. Saya juga teringat pada wajah Beliau saat saya datang mengabarinya soal keberangkatan saya ke Australia untuk bekerja di Inside Indonesia Magazine.

Sebagaimana para pelopor —seperti ayah saya, misalnya— Astra sungguh menginspirasi banyak orang, bangsa ini, Indonesia. Kini banyak sekali usaha kecil dan menengah di Indonesia yang bergerak karena terinspirasi kepeloporan Astra, termasuk inspirasi bagi lahirnya mobil nasional. Sebagai pelopor, Astra tentu saja tahu bagaimana memposisikan diri. Sumber daya manusianya yang handal juga diambil dari anak-anak bangsa ini. Astra bergerak di semua lini, bahkan asuransi dan kelembagaan sosial.

Melalui empat pilar tanggungjawab sosialnya, Astra melakukan pendekatan yang sukar ditiru. Astra terjun langsung ke basis-basis usaha perkebunan, ikut mendorong petani dan usaha pertanian, pengrajin usaha kecil dan menengah, dan gerakan-gerakan kreatif pemuda, melalui unit-unit usaha dan jaringan bisnisnya.

Astra hadir untuk mendorong kesehatan masyarakat melalui Astra Untuk Indonesia Sehat dengan program GenerAKSI Sehat Indonesia (GSI) Astra di berbagai tempat di tanah air. Jangan lupa, GSI dalam Astra Untuk Indonesia Sehat, barulah satu bagian dalam banyak hal yang telah dilakukan Astra dengan empat pilar tanggungjawab sosialnya; tiga lainnya adalah, Astra Untuk Indonesia Cerdas, Astra Untuk Indonesia Hijau, Astra Untuk Indonesia Kreatif.

Kendati Astra bergerak di banyak bidang yang menuntut teknologi sebagai core-nya, Astra tentu saja memiliki visi pelestarian lingkungan yang sangat besar. Melalui pilar Astra Untuk Indonesia Cerdas, Astra memberikan beasiswa pendidikan, mengapresiasi para guru berprestasi, termasuk mendorong berkelanjutannya sejumlah sekolah alam, termasuk sekolah alam di Situbondo, Jawa Timur.

Di bidang lingkungan, bersama Perum Perhutani, Astra Forest mengonservasi keanekaragaman hayati kawasan hutan seluas 200 Ha, sebagai Eco Edu Tourism Area (Kawasan Wisata Pendidikan dan Ekosistim) berbasis pemberdayaan masyarakat. Kawasan itu diberi nama Haroto Pusako —dari bahasa Ocu, Kampar, Kepulauan Riau yang bermakna Harta Pusaka Ibu Pertiwi— yang memiliki bentang alam perbukitan hutan sekunder di kawasan Resort Pemangkuan Hutan Babakan Madang, Sentul, di wilayah administrasi kabupaten Bogor, berketinggian sekitar 300-500 mdpl., bertopografi landai hingga bergelombang terjal dengan kemiringan sekitar 15-40 persen. Kawasan-kawasan seperti ini harus dilestarikan keberadaannya.

Realitas apa yang hendak kita lihat dari semua pencapaian Astra sejauh ini. Bahwa Astra berusaha menghapus garis imajiner, yang menciptakan marjinalitas di tengah masyarakat —yang terlanjur tercipta karena kondisi sosial dan politik— dan rupanya Astra berhasil melakukannya.

Selama 60 tahun, dengan slogan To Continually Strive for Excellence (Terus Berjuang untuk Keunggulan) Astra telah berhasil membangun tujuh divisi usaha dan 33 anak perusahaan, belum termasuk jaringan usaha hasil merger dan jaringan distribusi (untuk semua produk Astra) yang meluas ke seluruh Indonesia. Astra International mempekerjakan 214.835 orang karyawan (data tahun 2016) dengan pendapatan Rp.181,1 triliun (data tahun 2016). Hasil ini sungguh luarbiasa untuk sumbangsih dan kerjakeras Astra selama enam dekade.

 

Kesederhanaan yang Berdampak Besar

Apa hubungan sejarah dan pencapaian Astra dengan kehadiran ojek gabah di kawasan persawahan Amohalo, di pinggiran kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang jauh dari pusat kegiatan Astra? Sekilas tampak tidak ada —namun sesungguhnya terasa ada dan dekat.

Tiga pendekatan dalam strategi usaha Astra setelah 50 tahun pra kemunculan Honda Revo di tahun 2007, memperlihatkan dengan jelas preposisi Astra di tengah masyarakat Indonesia di semua tingkatan dan di tengah iklim usaha yang keras. Bahwa Revo memang dirancang sebagai sepada motor untuk low segmented, namun tetap tangguh sebagai kendaraan harian. Dengan desain yang atraktif, Honda Revo dimunculkan sebagai antisipasi ramainya persaingan di segmen sepeda motor berjenis skutik dan sebagai kendaraan komuter dengan harga yang relatif terjangkau, membidik kalangan menengah ke bawah. Bagi mereka yang membutuhkan motor untuk dijadikan kendaraan harian, Revo menyajikan beragam keunggulan dibandingkan para kompetitornya. Tidak hanya kaum pekerja, tapi kalangan remaja dan mahasiswa juga menjadi target pasar penjualan Revo di Indonsia.

Inilah yang menjawab pertanyaan besar itu tadi; mengapa setelah lima dekade hadir dan melayani masyarakat, Astra kemudian meluncurkan produk yang mampu menjawab kebutuhan menengah ke bawah? Riset Astra selama bertahun-tahun dengan pendekatan (langsung dan tidak langsung) ke semua kalangan masyarakat berhasil menemukan celah dan mereduksi keinginan mereka ke dalam sebuah produk. Cara yang tampaknya sederhana namun ternyata berdampak sangat besar.

Para petani sawah di Amohalo bisa saja menggunakan produk lain, alih-alih memilih Honda Revo. Tetapi di persawahan dan medan geografis Amohalo, oleh para petani, Revo menjadi pilihan satu-satunya.

Senja menjelang saat kami meninggalkan Amohalo dengan kesan yang mendalam. Lumen merah senja seperti menjalar di langit, di atas kepala kami. Kami tidak perlu memacu kendaraan sebagaimana ketika kami datang siang tadi. Kami mau melihat aktifitas sore orang-orang di sini, saat kami berada di atas motor dengan kecepatan minimum.

Hari itu saya senang sekali di ajak oleh Frans. Saya senang menemukan orang-orang yang kreatif mengatasi masalah, atau paling tidak, saya menemukan gambaran detail bagaimana Astra menjadi perusahaan multinasional yang bisa menapaki pencapaian dan kesuksesan sebesar itu. Ya, sebab Astra memiliki sumber daya manusia Indonesia —yang menurut saya, rata-rata mampu berpikir inovatif seraya mendorong gagasan-gagasan cemerlang— yang mampu mengubah kualitas hidup di setiap era yang dilaluinya.

Tentu 60 tahun bukan waktu yang pendek untuk sebuah kerja keras, bukan pula upaya yang mudah untuk terus memelihara komitmen pada masyarakat. Selamat berulang-tahun ke-60, Astra. Salam SATU Indonesia! [*]

 

*Feature ini diikutkan dalam Anugerah Pewarta Astra 2017 [Kategori Umum & Wartawan]


Batalkan Perjanjian Free Trade: Indonesia Tak Perlu Malu

(Ketika Ekonomi Indonesia Mencoba Menari Di Lantai Pasar Bebas Yang Licin)

Oleh Ilham Q Moehiddin

Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya. Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…

***

Pasar bebas atau populer dengan Free Trade Area, adalah bentuk terbatas dari liberalisasi ekonomi yang sesungguhnya. Bentuk ekonomi semacam ini, sejatinya, adalah sekadar penerapan konsep ekonomi yang sifatnya alternatif saja. Jadi bukan bentuk satu-satunya, atau versus dari konsep ekonomi lainnya. Selain ekonomi liberal (ekonomi demokratis, atau rupa lain dari ekonomi kapitalis), dunia mengenal bentuk sistem ekonomi sosialis (dahulu, umumnya berlaku di negara-negara Eropa Timur), ekonomi Islam (syariah), ekonomi pasar terbatas (model ekonomi sosialis terapan yang berlaku di China), dan bahkan, Indonesia mengenal dan pernah menerapkan bentuk ekonominya sendiri, ekonomi Pancasila.

Tetapi, mari kita tengok dulu popularitas sistem ekonomi liberal, yang digadang-gadang pelaku ekonomi dunia saat ini dalam bentuk—yang menurut saya terlalu ekstrim—dengan nama kawasan pasar bebas.

Dalam tiga seri tulisan saya terdahulu perihal pasar bebas dan penolakan saya terhadap pemberlakuan sistem ini di Indonesia, khususnya, saya berusaha menekankan pentingnya sistem ini dihapus sama sekali dari naskah-naskah perjanjian ekonomi Indonesia dengan komponen ekonomi dunia lainnya. Jadi…bukan ditunda. Mengapa harus ditunda…jika kita bisa menolaknya sama sekali.

Saya tidak menampik pola penundaan, jika pemerintah Indonesia memang tak bisa mundur lagi. Tetapi, tekanan saya tetap berada pada titik yang sama, yakni menolak sistem liberalisasi ekonomi dalam sebuah kawasan. Sebab, saya menyebutnya dengan tegas, sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yang saya diskreditkan dalam istilah The New Road Map of Imperialism.

Maksud saya…dengan benar-benar…mendiskreditkan sistem ini, sekaligus menolak meletakkan kepercayaan saya pada pendapat bahwa sistem ini akan membantu negara-negara dalam kawasan keluar dari tekanan krisis ekonomi. Sebab saya tetap berprinsip bahwa kawasan pasar bebas hanya akan menjadikan manusia bukan hanya semata-mata konsumen, tetapi manusia adalah wilayah jajahan produk. Lalu krisis ekonomi yang mana yang dimaksudkan itu? Bukankah krisis ekonomi yang selama ini dialami dunia, justru disebabkan kerakusan para industrialis-kapitalis Eropa dan Amerika dalam meraup gain keuntungan sebesar-besarnya. Dan, krisis itu makin diperparah dengan pemberlakuan berbagai sistem baru dalam kerangka uji-coba. Akibatnya, 118 bank di Amerika Serikat baru saja berhenti beroperasi. Syukurlah…masyarakat dan otoritas moneter Indonesia segera bereaksi…hingga Indonesia selamat, dapat lolos, dan sejarah penutupan sejumlah bank tidak tidak terulang seperti di tahun 2007.

Wajah Dunia yang Berangsur Berganti

Mereka—negara-negara pelaku ekonomi kapitalis—menolak percaya dan mengikuti trend ekonomi yang berlaku di setiap negara. Sistem kapitalis (pasar bebas) ini begitu semena-mena didesakkan, sebagai kendaraan untuk menancapkan hegemoni mereka terhadap dominasi kekuatan dunia yang mulai bergeser perlahan-lahan dalam formatnya, dan wilayahnya, menuju Asia.

Mereka menolak dan setengah tidak percaya bahwa wajah dunia sekarang ini telah berubah, dari bentuknya yang kerap mengerikan—berwajah perang dan pembunuhan—berangsur ke bentuk yang sedikit lebih ramah; dominasi kekuatan dunia kini bergeser pada kekuatan ekonomi.

Penolakan Eropa dan Amerika Serikat ini, terhadap visi kehancuran popularitas dominasi mereka di dunia yang sekian lama itu, memaksa mereka untuk mensejajarkan langkah mengikuti keinginan mayoritas masyarakat dunia. Perang tak populer lagi; bahwa pergerakan dunia bukan semata-mata penguasaan sumber-sumber daya alam seperti minyak di Semenanjung Arabia, Afrika dan Amerika Selatan.

Demikian pula dengan ideologi; bahwa siklusitas dunia tidak lagi melihat apakah Anda memiliki pemahaman dan ideologi yang berbeda selain demokratis. Jika dahulu, dunia pernah terpecah menjadi tiga blok besar—yang dasar perpecahan itu adalah perbedaan ideologis—maka kondisi dan pola pergaulan sosial dunia memaksa mereka menyingkirkan perbedaan ideologis itu, kembali bersatu untuk meraih superioritas yang nyaris hilang; Amerika Serikat makin tak dilihat sebagai kekuatan ekonomi dunia lagi, Rusia melemah dengan kondisi terpecah-belah, kalimat “Made in Jerman” bahkan bukan lagi menjadi perujuk sebuah produk akan laku dijual. Maka buru-buru, Barack Obama sang presiden Amerika Serikat itu, membuka dialog dengan Rusia, yang dianggap mampu wakili negara-negara skandinavia. Padahal, Amerika Serikat-lah yang dahulu memporak-poranda Rusia hingga memperoleh bentuknya yang sekarang, konfederasi

Tidak lagi. Perangkat ekonomi negara-negara yang disebutkan itu seperti tidak berdaya melawan kartel pembajakan produk yang dilakukan usahawan China (dan China sendiri lebih cenderung terlihat tak peduli dan protektif), atau sama tidak berdayanya memaksa India melupakan semangat swadesi-nya.

Maka tak perlu heran jika kini, negara berhaluan demokrasi berusaha menghilangkan sekat ideologis yang menghambat mereka dengan negara berhaluan sosialis-demokratis, untuk bersama-sama membentuk kekuatan dunia baru dalam bidang ekonomi. Mereka merasa harus kembali bersatu dalam bendera persamaan kepentingan, menggerakkan penjajahan gaya baru yang mereka format melalui WTO.

Jangan dikira, baik Amerika Serikat, Rusia, Negara-Negara Eropa Barat, saat ini tidak ketar-ketir menghadapi isu lajunya ekonomi Asia yang dipimpin China dan India; berkembangnya ekonomi Amerika Selatan yang dipimpin Brasil; licinnya gerak maju ekonomi Asia Timur yang dipimpin Dubai; dan naiknya potensi ekonomi Afrika yang dimotori Afrika Selatan.

Eropa dan Amerika Serikat pun sama takutnya, sama khawatirnya, jika tidak segera merealisasikan kawasan-kawasan bebas ekonomi itu, maka keinginan terus menancapkan kuku hegemoni kekuasaan mereka akan terhambat dan segera pupus. Soalnya sekarang; negara-negara yang sedang berkembang ekonominya itu tidak segera percaya—bahkan kini menolak sama sekali—dengan “bualan” mereka soal kemajuan yang akan diperoleh bersama dalam kawasan pasar bebas.

Bualan Eropa dan Amerika Serikat itu segera makin menjadi omong kosong, jika China tidak berhenti memberikan contoh kemajuan ekonominya dengan tetap menggunakan sistem ekonomi pasar terbatas-nya. Artinya, bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sistem pasar kawasan, hanyalah sekadar jalan belaka, dan bukan solusi tunggal untuk mencegah dunia dari krisis, seperti yang mereka heboh-hebohkan selama ini. China ternyata lebih berdaya, lebih hebat, dengan sistem ekonomi ekslusifnya itu.

Sejumlah negara di kawasan Amerika Selatan, yang dimotori Venezuela, Chile, dan Cuba bersama-sama menentang kawasan pasar bebas Amerika Selatan dan Latin (SAFTA). Lalu, Senegal dan Republik Afrika Tengah juga segera menolak kawasan pasar bebas Afrika. Iran terus menggembosi kampanye pasar bebas kawasan yang masif dilakukan Israel dan Mesir—penolakan serupa juga diikuti Jordania dan Lebanon. Bagaimana kabar Indonesia dan Malaysia? Apakah penentangan yang kita lakukan akan segera membuhul keras menjadi penolakan permanen yang akan didukung negara? Kita belum tahu.

Sebab, pemerintah Indonesia sedang bersiap-siap melakukan re-negosiasi dengan sejumlah komponen pendukung kesiapan pasar bebas kawasan CAFTA. Negosiasi itu mulai berjalan April tahun 2010 ini, melalui kementrian perdagangan. Padahal, kementerian yang digawangi Marie Elka Pengestu itu, sedikit memberi harapan, ketika memberikan suara positif untuk tidak segera membahas FTA dengan pihak Australia.

Apa yang terjadi dengan pemerintah Indonesia sesungguhnya. Pada Kamis, 1 April 2010, Badan Pusat Statistik, mengeluarkan laporan yang tidak berdasar sama sekali, yang menyebut bahwa panel CAFTA sama sekali tidak mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan Indonesia. Laporan ini juga persis dirilis bersamaan dengan kebijakan baru perihal tarif baru bea keluar barang eskpor yang mulai diberlakukan pada tanggal yang sama.

Apa yang membuat dua lembaga ini begitu yakin dengan data-data mereka, ketimbang melihat dengan jelas duduk masalah dari protes yang deras menentang pemberlakuan panel pasar bebas kawasan Asean-China oleh berbagai stakeholder? Pernahkan pemerintah duduk bersama dengan para pelaku bisnis kecil dan menengah yang akan terkena dampak paling keras dari pemberlakuan panel pasar bebas itu? Pernahkah kita mendengar apa tanggapan pemerintah setelah mendengar penolakan 19 asosiasi usaha kecil dan menengah? Tidakkah terlihat jelas, bahwa 15 usaha kreatif, yang didaulat pemerintah sebagai “benteng pertahanan” Indonesia dalam tarung pasar bebas itu, ternyata tidak ada apa-apanya. (Baca kembali seri tulisan penolakan pasar bebas dalam FREE TRADE AREA: KETIKA INDONESIA BERPERANG TANPA TAMENG).

Belt Protections versus Side Effect

Padahal, ke 19 asosiasi itu, sesungguhnya tidak sedang berusaha berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Mereka hanya meminta pemerintah menunda panel itu sementara waktu, hingga pemerintah selesai menyiapkan proteksi permanen bagi dunia usaha Indonesia. Bahkan, sampai batas waktu pemberlakuan CAFTA, Juli tahun 2010 ini, pemerintah dan DPR belum terlihat menciptakan “belt protections” terhadap sedemikian banyaknya sulur ancaman yang mengintai dari panel pasar bebas tersebut.

Seperti yang sudah saya gambarkan dalam artikel-artikel sebelumnya, bahwa pasar bebas membawa side effect yang sangat meresahkan. Perdagangan bebas akan mendorong pasar gelap. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara; perdagangan obat terlarang trans-nasional; perdagangan perempuan dan anak; perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya. Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat.

Pasar bebas akan membubarkan pasar gelap, yang selama ini berjalan bersisian dengan sistem pasar secara umum. Para pelaku pasar di kawasan Asia harus bersiap-siap dengan strategi baru yang akan dilancarkan para pelaku pasar gelap yang bisnisnya terganggu itu. Seruan untuk menghilangkan pasar gelap tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya

akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa

mereka mencari lahan operasi baru (perdagangan manusia, obat terlarang, prostitusi, dan terorisme), atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah—lebih murah, atau semakin murah dari barang yang ada di pasaran resmi—sehingga menambah kerasnya persaingan.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua

efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat

terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap

menerima semua efek samping itu.

Soal bebasnya perdagangan senjata ini, yang akan makin terbuka dengan berlaku kawasan pasar bebas nanti, apa iya tidak membuat risau Indonesia? Tentu saja merisaukan. Bersama Indonesia, 43 tenaga ahli dari 10 negara di Asia bertemu di Bali, untuk membahas perdagangan gelap senjata. Dengan pembatasan yang ketat selama ini pun, sindikat penjualan senjata antar negara, sukses mendistribusikan senjata ke berbagai area konflik di seluruh dunia, bahkan sampai ke Aceh dan Papua.

United Nations baru saja melansir laporannya berkaitan dengan kepemilikan senjata ini; bahwa ada 1 miliran penduduk dunia saat ini, memiliki senjata api ringan. Apa lembaga ini berani melansir laporan terkait perihal organisasi mana saja di seluruh dunia yang memiliki persediaan senjata berkaliber besar dan pemusnah massal?

Pemerintah Indonesia sendiri, sebenarnya, sudah masif melakukan pembicaraan soal CAFTA ini sejak tahun 2000. Karena menyadari diri belum siap, maka pemerintah Indonesia baru akan bersedia menandatangani perjanjian yang sifatnya mengikat pada tahun 2004. Nah, perjanjian 2004 itu sesungguhnya sengaja dilakukan untuk memberi ruang gerak yang demikian terbuka bagi pemerintah Indonesia untuk membangun sistem dan semua perangkat pendukung ekonomi dalam negeri, termasuk ekonomi mikro dan makro, sektor riil, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Jenjang waktu itu diberikan ke Indonesia sampai Juli 2010. Tetapi seperti apa yang kita lihat dan dengar, pemerintah dan DPR bahkan belum menyediakan perlindungan terhadap segenap pelaku ekonominya, semacam menyediakan tameng perlindungan dari gempuran.

Apa ini murni kesalahan pemerintah dan DPR? Menyalahkan ke pemerintah dan parlemen yang ada sekarang ini, untuk semua alat pelindung ekonomi Indonesia itu, pun rasanya kurang pas. Kita harus memaklumi, bahwa untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan ekonomi lokal, bagi pemerintah waktunya sangat sempit. Tetapi, pemerintah dan parlemen juga salah besar, ketika tidak “terburu-buru” menyiapkan kebijakan perlindungan terhadap konsumen tradisional menyangkut harga dan kesempatan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar.

Sumatera Utara saja barusan mengimpor 8.700 ton garam dari India. Lihatlah, persoalan kebutuhan garam masyarakat yang selama ini mampu dipasok oleh produsen garam dalam negeri—bahkan diekspor ke beberapa negara tetangga—ternyata tak bisa lagi terpenuhi. Garam India ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, perlahan kemudian ke seluruh masyarakat Sumatera, lalu ke seluruh provinsi di Indonesia. Itu baru persoalan garam, komoditas yang rasanya asin dan berbahan dasar air laut itu. Lantas bagaimana dengan persoalan lainnya? Semacam, tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pun baru saja merilis fakta soal sektor UKM tekstil dan produk tekstil, sebagai sektor yang akan terpukul cukup berat oleh dampak CAFTA. Sektor ini memang kasat mata terlihat tidak mampu membendung lajunya impor tekstil asal China.

Wushhhh…inikan urusan pemerintah. Soal bendung-membendung lajunya produk asing masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah domain pemerintah saja. Lantas, kenapa pernyataan Kementerian Koperasi-UKM seperti membangun kesan pemerintah lepas tangan?

Asosiasi penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Inaca, juga membangun desakan terhadap pemerintah perihal kerisauan mereka akan derasnya kepemilikan modal asing di maskapai penerbangan nasional. Inaca pantas risau. Derasnya kepemilikan modal asing di maskapai nasional akan membangun ketergantungan tenaga kerja nasional di bidang ini terhadap para pemain asing itu. Tanpa beleid baku yang bertujuan menghambat itu, tidak kunjung ada.

Maskapai nasional akan dikuasai oleh modal asing, dan sebagaimana biasanya pemodal asing akan lepas tanggungjawab jika terjadi hal-hal yang menyangkut konsumen. Sesungguhnya penguasaan modal oleh asing itu mulai tampak ketika sejumlah negara di Eropa memberlakukan larangan terbang terhadap sejumlah maskapai nasional, dengan alasan bahwa maskapai Indonesia tidak professional dan tidak aman. Lantas, apakah keamanan penerbangan kemudian diukur dengan kepemilikan modal asing Eropa di maskapai nasional yang dilarang tadi? Bukankah ini terlihat hanya akal-akalan semata? Agar modal asing Eropa bisa bebas melakukan penawaran kepemilikan itu, lebih dulu, mereka membangun opini tentang ketidak-amanan penerbangan dengan menggunakan maskapai Indonesia. Agar aman harus dikelola profesional, dan pengelolaan profesional itu hanya bisa dilakukan jika pengusaha asing memiliki modalnya dan ikut mengelola.

Akal-akalan model usahawan asing begini..adalah bentuk penghinaan kepada Indonesia. Sudah sepantasnya jika Indonesia membalas perlakuan itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menyerukan memboikotan serupa terhadap maskapai asing di wilayah terbang Indonesia. Makanya saya pun setuju-setuju saja dengan desakan Inaca itu, agar pemerintah membentuk aturan baku soal kepemilikan modal asing di maskapai nasional.

Apakah imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar jangan terlena dengan masuknya arus modal tidak memiliki alasan kuat? Tentunya, menteri keuangan yang pandai ini, punya alasan kritis mengapa Indonesia harus mengerem masuknya modal asing. Saya tak akan mengulas soal ini…biar ini urusan menteri itu saja.

Tetapi, kelihatannya pemerintah bersikap ambigu dalam persoalan ini. Menanggapi penolakan kalangan usahawan, pemerintah justru menolak—untuk sementara—proses negosiasi FTA dengan Australia. Kemudian Menteri Keuangan memperingati kalangan bisnis Indonesia dan pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan sejumlah inisiatif masuknya arus modal asing. Bahkan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Ini pernyataan sebulan lalu. Tetapi, sebulan kemudian, pemerintah sudah kembali berencana membahas FTA ini dengan pemerintah Australia.

Sikap ambigu pemerintah ini seharusnya jangan tampak…mengingat derasnya resistensisme masyarakat ekonomi Indonesia yang kian kritis itu. Kalangan usaha Indonesia yang kian paham bahaya pasar bebas segera menyadari bahwa panel itu sebaiknya tidak diteruskan, jika memang Indonesia belum siap sama sekali.

Sikap macam itu terekam jelas di programa “Flatform Ekonomi” yang ditayangkan di TVOne pada Rabu dini hari, 31 Maret 2010. Pada programa yang bertopik “Ketika Pasar Bebas Mengancam” itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan tampil sebagai pembela pasar bebas. Dalam panel itu, kata beliau, Indonesia akan sangat diuntungkan dengan peluang perdagangan yang besar. Dan jika mundur dari panel ini, Indonesia akan dipermalukan di mata internasional karena dianggap tidak bisa tegas dalam perjanjian yang telah disepakati.

Saya kira, pandangan menteri itu, tidak akan datar begitu, dan—seharusnya—memilih kecenderungan melihat gejala yang berlaku kolosal; bahwa peluang perdagangan yang besar masih bisa diperoleh kendati tidak melalui panel pasar bebas. Apakah selama ini peluang perdagangan negara lain terhadap Indonesia—atau sebaliknya—dianggap kecil? Lalu, bapak menteri itu, pun tidak berusaha menjelaskan seperti besarnya peluang perdagangan yang dia maksud. Mungkin pak menteri itu lupa, bahwa jika pemerintah tak membangun hambatan khusus dan membuat aturan yang jelas, maka bisa dipastikan sektor UKM dan sejumlah perangkat ekonomi lokal akan mangrak di negeri sendiri, mati karena hempasan investor.

Mengapa pula harus malu? Perjanjian itu kan, kendati sifatnya mengikat pun, tidak akan mengubah pendirian WTO jika suatu saat ada negara yang menarik diri hanya karena terlambat melihat berbagai kelemahan dari panel yang ditawarkan. Bagaimana mungkin Anda menghindari mendapat malu dari organisasi dunia yang kekuatannya tidak solid itu, dan malu dengan negara-negara lain? Sedangkan Anda tak berusaha menghindari malu saat Anda gagal melindungi nasib masyarakat pasar tradisional, nasib industri rumahan yang tak padat modal, nasib industri menengah—yang bahkan kini sedang bertarung dengan sejumlah industri asal Tiongkok yang beroperasi di Jawa Tengah sana—dan khususnya nasib ribuan petani dan pekebun yang akan kesulitan menghindari gempuran komoditas serupa yang mereka hasilkan dengan harga yang lebih murah?

Bahkan isu penting yang dibangun kalangan serikat buruh dalam dialog singkat itu tidak berusaha dijawab tuntas oleh pemerintah dan anggota parlemen yang hadir ketika itu. Wakil serikat buruh itu mempersoalkan pemerintah yang tidak bisa tegas soal energy dan sumbernya. Terlalu banyak sumber daya energy dan mineral Indonesia yang kini dikelola asing atau yang sementara ditawarkan ke pemodal asing.

Pemahaman itu persis sekali dengan kekhawatiran saya mengenai masalah keterbatasan energi yang masih terus membelit Indonesia. Kemudian diperparah dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik industri dan harga beli gas untuk industri. Langkah pemerintah itu sungguh…sungguh membingungkan…

Anggota parlemen yang hadir pada acara itu pun, ternyata pemahamannya soal hambatan pasar bebas, tidak lebih baik dari si menteri. Dia dengan tegas menyatakan bahwa pasar bebas itu hanya bisa ditunda, tapi tidak bisa dibatalkan.

Ini jelas keliru. Pasar bebas itu panel yang dapat diikuti oleh negara mana saja dalam kawasan pasar yang dimaksud, dan keikutsertaannya dapat dianulir. Artinya, Indonesia bisa kapan saja menyuarakan kehendaknya untuk keluar—baik sementara atau permanen—dari panel pasar bebas kawasan. Memangnya ada apa dengan pasar bebas ini? Mengapa pemerintah dan parlemen sebegitu menggebu-gebunya untuk ikut serta tanpa peduli dengan kondisi riil ekonomi di dalam negeri? Apa sebenarnya yang dijanjikan negara deklarator pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jika Indonesia menyerahkan sepenuhnya sistem pasarnya kepada liberalisasi pasar bebas? Menyerahkan sepenuhnya pasar Indonesia pada kehancuran…

Sebaiknya, siapapun yang sedang berurusan dengan panel ini jangan terburu-buru menanggapi agitasi WTO terhadap perkiraan mereka atas pertumbuhan perdagangan dunia, yang dikatakan organisasi itu akan tumbuh 9,5% pada tahun 2010. Yeah…namanya juga agitasi…tak perlu heran jika lembaga perdagangan dunia itu memiliki maksud dari setiap data yang dilemparkannya ke publik.

Hanya saja cukup mengherankan, jika WTO menyebut perkiraan pertumbuhan perdagangan dunia pada 2010 akan tumbuh sedemikian tinggi seperti itu, sementara beberapa data perdagangan yang berlaku antar negara di beberapa kawasan berbeda justru berlawanan dengan data WTO. Lihat saja, China sudah sukses menggeser Jerman sebagai eksportir terbesar dunia; dengan nilai ekspor barangnya pada 2009 yang mencapai angka fantastis; US$ 1,20 Triliun. Data ini menunjukkan, bahwa China sudah berhasil mengambil posisi pemimpin ekonomi dunia pada kwartal pertama tahun 2010. Sedangkan data WTO menyebut China hanya…”hanya” akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia saja.

Bukankah menteri dan anggota parlemen Indonesia yang berpandapat tadi itu jelas-jelas keliru. Jika China, bahkan India—kemudian data menyebut Indonesia pada urutan ketiga pada papan pertumbuhan ekonomi—mampu bergerak tanpa dukungan pasar bebas, maka apa bedanya jika ekonomi Indonesia tidak diserahkan pada liberalisasi pasar bernama pasar bebas itu? Ekonomi Indonesia akan tetap bisa tumbuh jika pemerintah Indonesia memiliki capacity to building for economic…dan perangkat ekonomi Indonesia memiliki capasity to willingness to economic progressive.

Tak perlu-lah terburu-buru dengan “menyeret-nyeret” langkah kaki sendiri ke pasar bebas itu. Tidak ada faedahnya…

Coba perhatikan paralelitas kenyataan perdagangan Indonesia jika “terburu-buru” dibenturkan dengan kekuatan ekonomi yang jelas-jelas besar itu. Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai yang licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya.

Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…bukan begitu?

Maka, sikap saya masih tetap: TOLAK PASAR BEBAS!!! []


%d blogger menyukai ini: