Tag Archives: wartawan

[Prosa] Aku Penguasa Sejati

Oleh Ilham Q. Moehiddin

 

Aku tak perlu jadi pengusaha, sebab para pengusaha aku kuasai. Aku kendalikan bahan baku dan sirkulasi produksi. Aku rendahkan harga beli lokal dan menimbunnya sekaligus. Jika produk langka di pasaran dan harganya meroket, maka itu akan bagus buatku.

Aku tak perlu jadi pedagang, sebab para pedagang aku kuasai. Aku dirikan pasar modern biar enyah sudah pasar tradisional. Aku monopoli jalur distribusi mulai mobil hingga peniti. Sehingga pasar bergantung padaku dan arus perdagangan tak lagi rasional.

Aku tak perlu jadi presiden, sebab aku menguasai sang presiden. Aku menuliskan dan mendiktekan apa saja di surat keputusannya. Aku pilih dan tentukan siapa dan dari mana sekutunya di parlemen. Sehingga dia didukung dan tinggal kunikmati hasilnya.

Aku tak perlu jadi menteri, sebab cengkeramanku di pangkal leher para menteri. Setiap langkah para menteri itu aku ukur dengan materi. Sehingga langkah dan kebijakan mereka tak membuatku jeri. Jika kerja para menteri itu tak becus, biar tangan mereka yang digari.

Aku tak perlu jadi gubernur, sebab gubernur ada di bawah kakiku. Telunjukku membuat dia berfikir, dan fikiranku yang membuat dia bicara. Aku dikte rencana strategisnya saat dia diam laksana paku. Aku kuasai semua sektor pembangunannya, akulah investor bak menara.

Aku tak perlu jadi bupati, sebab bupati membungkuk saat aku datangi. Merapat di kakiku seperti kucing paling setia. Wilayah kekuasaannya adalah wilayahku dari puncak gunung hingga ke tepi pantai. Akulah penentu dia menjabat kembali atau terlantar tak berguna.

Aku tak perlu jadi jenderal polisi, sebab jenderal polisi di ujung telunjukku. Mereka bergerak sesuai perintahku dan keinginanku. Mereka penjaga setia semua hartaku dan mengawal kendaraanku. Bahkan mereka sekompi banyaknya menunduk patuh di telunjuk para jongosku.

Aku tak perlu jadi jenderal tentara, sebab di lipatan ketiakku para jenderal itu bernaung. Akulah penentu bagaimana hidupnya dan hidup keluarganya. Akulah pengatur semua bisnis mereka dan seberapa besar bagian mereka dari keuntunganku.

Aku tak perlu jadi jaksa, sebab aku menguasai para jaksa. Aku menentukan sesuatu perkara dilanjutkan atau dipeti-eskan. Hasil pemerasan mereka lebih besar adalah bagianku. Aku perintahkan mereka mempermainkan hukum, membengkokkannya hingga tak jelas bentuknya.

Aku tak perlu jadi pengacara, sebab ujung tali kesetiaan mereka berada di tanganku. Aku menyuruh mereka mengatakan yang salah adalah benar dan yang benar adalah salah. Aku suruh mereka tampil parlente dan necis, agar mata orang tertipu oleh bau parfum mereka.

Aku tak perlu jadi hakim, sebab aku menguasai para hakim. Akulah pengatur vonis hukuman dan kepada siapa vonis ditimpakan. Sebelum menggelar perkara mereka berbondong-bondong ke rumahku, minta petunjukku. Atas perintahku, penjahat besar bisa kuhukum ringan dan penjahat kecil bisa kuhukum berat.

Aku tak perlu jadi ketua partai, sebab ketua partai partai ada di genggamanku. Aku meregulasi kepentingan mereka di negeri ini. Akulah pengatur agar mereka bisa masuk ke semua tubuh pemerintah dan memimpin perusahaan pemerintah. Jika aku tak suka partai mereka bisa aku matikan kapan saja.

Aku tak perlu jadi legislator, sebab legislator selalu melaksanakan perintahku. Mereka merancang undang-undang atas arahan dan kehendakku. Kuberikan mereka kenikmatan harta dan wanita. Kuberikan mereka gedung baru, agar mereka malas dan makin dapat kukendalikan.

Aku tak perlu jadi wartawan, sebab para wartawan itu membuat berita sesuai keinginanku. Mana berita yang dapat mereka cetak, dan mana yang hendaknya mereka sembunyikan. Aku suap mereka dengan lembar uang sehingga mereka tumpul. Daya kritis dan upaya selidik mereka mati sebab kepala mereka aku duduki.

Aku tak perlu bayar pajak, sebab para penagih pajak berada di bawah aturanku. Akulah mengatur seberapa besar pajak yang mereka harus tagih. Aku tunjukkan pada mereka pengusaha dan rakyat mana yang bisa mereka peras. Dengan semua tagihan pajak itu aku bisa berfoya-foya menikmati hidup.

Aku bahkan tak perlu jadi rakyat, sebab aku sudah sangat sejahtera oleh kerja keras para cecunguk peliharaanku di atas itu. Aku tak perlu berteriak untuk segala hak. Aku bahkan tak perlu melelahkan diri untuk semua kewajiban.

Aku bahkan tak perlu jadi fakir, sebab apapun yang aku minta dari mereka selekasnya ada di depanku. Merekalah fakir sesungguhnya, merekalah yang mengemis padaku. Mereka ada di bawah kakiku, di lipatan ketiakku dan jadi alas duduk bagi pantatku. Mereka harus menghiba-hiba buat hidup dan kenikmatan mereka.

Akulah yang sebenarnya lebih berkuasa. Akulah penguasa sejati, kalian semua hendaknya tunduk padaku. Inilah aku, sang penguasa sejati.

Kini kalian pun tahu siapa aku ini. ***

Januari, 2011

Kingrat (sumber foto: Flickr)

Iklan

Reporter Media Penerbitan/Penyiaran Peliput Pengadilan dan Persidangan

Buatlah catatan yang lengkap mengenai jalannya persidangan khususnya yang menyangkut fakta-fakta kunci. Fakta-fakta itu bisa berupa identitas terdakwa, serta korbannya, dakwaan dan tuntutan jaksa, keterangan para saksi, otopsi dokter, keterangan polisi di BAP, pembelaan terdakwa, replik atau vonis dan jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Selama meliput persidangan usahakan konsentrasi tetap dijaga, sehingga Anda tidak lupa membuat catatan dan rincian penting.

Catatlah segala sesuatu yang bisa dijadikan kutipan yang bagus untuk berita yang akan dibuat. Kutipan itu bisa dijadikan teras berita, menghidupkan suasana, atau memperkuat bukti kejahatan.

Buatlah catatan jika dalam persidangan ada komentar-komentar jaksa, pengacara, terdakwa, saksi atau hakim yang menarik. Mungkin ini akan menjadi berita.

Cek kembali setiap fakta yang muncul di pengadilan kepada panitera, jaksa, pengacara, atau mungkin polisi jika fakta itu dirasakan kurang meyakinkan.

Hindari penggunaan jargon-jargon hukum yang berulang-ulang. Penggunaan istilah-istilah teknis seperti “terdakwa”, “jaksa penuntut umum”, “dakwaan”, “tuntutan”, “replik”, atau “ekspesi”, yang muncul berulang-ulang, akan membingungkan pembaca dan memperlambat pemahaman pembaca terhadap berita yang dibuat. Begitu juga penggunaan istilah medis dalam hasil otopsi dokter atau penggunaan istilah yang berasal dari bahasa asing semisal “in absentia”.

Susunlah kembali catatan Anda segera setelah meliput di pengadilan, atau buatlah segera transkrip rekaman (Audio / Video) sebelum Anda lupa. Seringkali catatan itu banyak “bolongnya”, atau banyak catatan yang salah dan tak jelas.

Buatlah berita secepat mungkin karena berita Anda mungkin sedang ditunggu-tunggu pembaca/pendengar/pemirsa. Namun akurasi fakta dan kesalahan penulisan tetap harus diperhatikan.

Tetaplah memonitor persidangan jika kasus yang beritanya Anda tulis belum berakhir. Ajukan pertanyaan, “apa yang akan terjadi kemudian?” di akhir setiap berita yang Anda tulis. Jangan lupa, setiap berita yang Anda buat memiliki masa depan. Seorang terdakwa yang terlanjur dicap “monster” oleh masyarakat dan media karena melakukan pemerkosan biadab mungkin saja kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Apa saja bisa terjadi, dan terus lanjutkan kisah-kisah itu dalam berita selanjutnya. Anda memang tak bisa membuka kasus itu untuk disidangkan ulang. Anda tidak boleh mencemarkan nama baik orang yang telah dibebaskan pengadilan. Tapi, Anda masih dapat menceritakan bagaimana penderitaan perempuan korban pemerkosaan ketika pemerkosanya berkeliaran bebas diluar penjara. Katakanlah pada diri Anda, dan pastikan bahwa “urusan” ini belum selesai.

Setiap reporter Media Penerbitan/Penyiaran harus menyimlan baik-baik rekaman atau catatan yang telah dibuat. Siapa tahu dibutuhkan kembali dikemudian hari. Utamanya catatan dan rekaman persidangan yang masih akan dilanjutkan dengan persidangan banding. Catatan dan rekaman ini juga diperlukan sebagai benteng Anda menghadapi tuntutan pencemaran nama baik objek pemberitaan. Sesuatu yang sering terjadi: setelah diberitakan, muncul berbagai keluhan pembaca/pendengar/pemirsa atau persoalan hukum lainnya.

Perhatikan keseimbangan berita yang dibuat. Persoalan keberimbangan ini kerap muncul jika meliput persidangan yang bertele-tele dan memakan waktu lama. Dengan demikian, kesan pembaca terhadap kejahatan terdakwa tidak kurang atau bertambah. Reporter Media Penerbitan/Penyiaran jangan terfokus pada pandangan yang selalu negatif terhadap terdakwa atau selalu berpandangan positif terhadap jaksa.

Susunan dan Kekuasan Pengadilan di Indonesia.

Susunan pengadilan :

 

–          Sipil

  1. a. Umum
    1. Pengadilan Negeri
    2. Pengadilan Tinggi
    3. Pengadilan Agung
  2. b. Khusus
    1. Pengadilan Agama
    2. Pengadilan Adat
    3. Pengadilan Tata Usaha Negara
    4. Pengadilan Niaga

–          Militer

  1. Pengadilan Militer
  2. Pengadilan Militer Tinggi
  3. Pengadilan Militer Agung

Daftar perundang-undangan yang berkaitan dengan liputan pengadilan:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHA-Pidana)
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA-Perdata)
  5. UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  6. UU RI No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum
  7. UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negera
  8. UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  9. UU RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
  10. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  11. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  12. UU RI No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
  13. UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  14. UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
  15. UU RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI
  16. UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  17. UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  18. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  19. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 

Catatan:

(Mohon periksa lagi, jika ada kemungkinan UU ini telah berubah atau direvisi atau diamandemen oleh MK)


Kode Etik Wartawan Indonesia

Di Indonesia dikenal luas tiga organisasi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi.

Ketiga organisasi profesi ini memiliki sejarah masing-masing. Pun dalam aplikasinya, masing-masing memiliki standar etik profesi/kode etik yang susunannya berbeda, namun tetap menekankan hal yang sama.

Pada sebuah pertemuan bersama, ketiga organisasi ini bermufakat untuk menyatukan secara umum kode etik masing-masing menjadi sebuah kode etik yang dikenali sebagai Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).

Kendati begitu, ketiga organisasi, secara internal, masih tetap menggunakan kode etik masing-masing sebagai standar etik organisasi.

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan-moral/etika profesi yang bisa menjamin pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik.

  1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
  2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
  3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
  4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
  5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.
  6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan of the record sesuai kesepakatan.
  7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), adalah organisasi wartawan yang pertama kali berdiri di Indoensia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, adalah organisasi wartawan kedua yang berdiri di Indonesia. Lahirnya AJI menandai sebuah entitas perlawan dari ranah yang lebih konkrit, yakni pers Indonesia yang merdeka dan independen. Setelah lama menjadi organisasi bawah tanah, AJI kemudian resmi dan bisa eksis hingga kini. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi, adalah oragnisasi yang persis berdiri sejak era reformasi. Dibidani wartawan senior dan penyair Boediman S. Hartoyo (Alm.) organisasi ini dibentuk wartawan yang bersebarangan dengan sikap PWI.


%d blogger menyukai ini: