Tag Archives: daerah

[Arsip] Redaksional: Kunjungan Kerja dan Penggusuran

Kedatangan petinggi negara, bukan hal biasa lagi di bumi Indonesia ini. Kunjungan kalangan atas ini kadang harus dilakukan untuk melihat sejauh mana masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana masyarakat merasakan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara.

Tapi yang tak biasa, jika kedatangan para pimpinan tinggi negara, dibarengi dengan kesibukan luar biasa. Semua orang dibuat sibuk. Tidak aparat pemerintah sipil dan militer saja, masyarakat biasa pun ikut ambil bagian.

Lebih tidak biasa lagi, jika kedatangan itu, membuat kehidupan sebagian besar masyarakat terusik. Seolah-olah melegalkan bentuk penggusuran, masyarakat yang memang hidup miskin di jalan-jalan diangkut agar tak terlihat. Kondisi jadi-jadian ini memang dipaksakan. Mata penguasa tak boleh melihat itu. Sengaja memperlihatkan itu, sama artinya menerbitkan malu di hati pemerintah setempat.

Pemukiman masyarakat yang dianggap kumuh di sepanjang jalan di mana sang pejabat bakal lewat diimbau agar dicat bagus, jika tidak, maka para pejabat kota akan bertindak. Perlakuan ini ditempuh tanpa mau tahu bagaimana kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ironis sekali.

Suasana kota disulap seketika. Jalan berlubang ditambal agar bagus. Dinding kusam dicat baru biar terlihat semarak. Fasilitas kota buru-buru di perbaiki agar normal kembali.

Padahal di hari-hari lalu, jangan pernah mimpi melihat fasilitas yang rusak segera diperbaiki. Jalan dibiarkan berlubang. Dinding dibiarkan kusam dan berdebu. Gerbang kota dibuka selebar-lebarnya, dan akses masyarakat ke tempat-tempat tertentu dibatasi. Aparat dengan berbagai seragam berseliweran dengan muka kaku. Tak ada senyum
ramah di wajah mereka.

Kekentalan politik tergambar jelas disetiap kunjungan para pejabat ini. Bagde parpol yang sedang berkuasa diusung tinggi-tinggi. Tanpa disadari, sikap ini makin memperkeras primordialisme di ranah perpolitikan kita. Padahal, pejabat pemerintah adalah juga pejabat
publik, milik semua orang, tanpa dibatasi kepentingan tertentu, golongan atau partai politik.

Setelah kunjungan itu semua kembali kepada keadaan semula. Keburukan mulai menyembul satu demi satu. Aparat pemerintah kembali tak mengurusi masalah yang remeh. Fasilitas rusak akan terus ditelantarkan hingga kunjungan pejabat berikutnya. Mekanisme kritik kembali ketitiknadirnya. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Keindahan, keteraturan, dan kesigapan pemerintah daerah hanya untuk dinikmati sejam-dua jam. Persiapan berhari-hari hanya untuk disaksikan seketika.

Kebebasan mengatur daerah dalam beleid otonomi daerah belum terasa. Kenapa kita masih sering menyembunyikan realitas, dan cenderung mengeluas-elus mimpi. Dengan cara-cara seperti ini, pertanyaan bagaimana membangun sebuah pemerintahan yang mandiri
tak akan pernah terjawab. Teruslah kritis dan berpikir merdeka. Sekian. ***

Iklan

[Arsip] Uang untuk Kepala Daerah Harus Jelas

Jakarta, KP.

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan penyempurnaan PP No.109 Tahun 2000 yang mengatur tentang hak-hak keuangan kepala daerah. Alasannya, ketentuan yang ada di PP 109 itu sudah kadaluarsa, tidak bisa mengakomodir dinamika yang berkembang. Aturan yang baru juga akan lebih menjamin kepastian anggaran bagi kegiatan-kegiatan kepala daerah-wakil kepala daerah.

“Dana untuk kepala daerah harus jelas, supaya fair. Saya sudah bicara dengan menteri keuangan, dana block grand yang layak bagi kepala daerah-wakil kepala daerah itu berapa. PP 109 tahun 2009 secara teknis sudah tidak memadai lagi, tidak sejalan dengan dinamika perkembangan yang terjadi saat ini dalam aspek penyelenggaraan pemerintah,” ulas Mendagri Gamawan Fauzi saat membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Tahun 2009 di Jakarta (15/12). Acara ini dihadiri para sekada dan kepala buro keuangan dari sejumlah pemda di Indonesia.

Disebutkan Gamawan, struktur dan besaran penghasilan serta tunjangan kepala daerah-wakil kepala daerah belum sesuai dengan anatomi kegiatan, beban tugas, dan nilai politis (previlage) kepala daerah selaku simbol dan kepala pemerintah daerah. Dikatakan menteri yang meniti karir sebagai PNS dari bawah itu, dalam aturan yang baru nanti akan dipertegas dana dukungan operasional kepala daerah, menyangkut kriteria besarannya serta format pertanggungjawabannya.

“Memperjelas cakupan dan pola pengelolaan belanja rumah tangga kepala daerah, serta lebih memperjelas ketentuan terkait dengan rumah dan mobil jabatan,” urai Gamawan. ***

 

Harian Kendari Pos. Rabu, 16 Desember 2009. Halaman 07. Reporters: Sam/JPNN

Kendari Pos Daily Copy Right Reserved

Ilham Q. Moehiddin Digital Clipping

 


%d blogger menyukai ini: