Category Archives: Kliping Berita

Jepang Siap Bantu Angkat Ranjau Sisa PD-II

Indonesian Media Digital Clipping | Sinar Harapan | Ilham Q. Moehiddin

Harian Sinar Harapan | Sinar Harapan Daily

14 | Fabruari | 2002

Reporters | Ilham Q. Moehiddin

Photos |

Kendari, Sinar Harapan—Pemerintah Jepang melalui Konsul Jenderalnya (Konjen) untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berkedudukan di Makassar, K.Yamashita menyatakan bersedia membantu Pemerintah Kota Kendari untuk mengangkat ratusan ranjau dan bom peninggalan Jepang di  masa perang dunia ke-II yang diperkirakan masih tertanam di sekitar teluk Kendari.

“Pada dasarnya pemerintah Jepang siap membantu, namun kami minta diteliti dulu untuk memastikan apakah di sana memang masih ada ranjau atau bom yang tersisa. Jika hasilnya positif, silahkan Pemkot Kendari mengajukan proposal kepada pemerintah Jepang, saya siap  untuk memperjuangkannya,” katanya kepada wartawan di Kendari, Kamis (14/2).

Pernyataan Yamashita itu dikatakannya menanggapi permintaan Pemerintah kota (Pemkot) Kendari yang menyatakan khawatir dengan keberadaan bom-bom serta ranjau peninggalan tentara Jepang semasa perang dunia ke-II yang berada di sekitar teluk Kendari. Padahal Pemkot Kendari berencana melakukan pengerukan kawasan teluk yang kini telah mengalami pendangkalan itu.

Asisten II Pemkot Kendari Muhammad Yamin Rahman mengatakan, Pemkot Kendari berencana akan mengeruk teluk Kendari serta memperluas areal pelabuhan yang ada di sekitar kawasan itu, namun di dalam perairan itu masih  terdapat  bom dan ranjau yang diperkirakan tetap aktif.

“Kami mengharapkan pemerintah Jepang membantu Pemkot Kendari baik dalam masalah teknis untuk mengangkat ranjau dan bom itu, maupun pendataan untuk mengeruk teluk Kendari,” ujarnya.

Yamin mengatakan, di kawasan teluk terdapat pelabuhan Kendari yang merupakan bandar penumpang umum dan bongkar muat, termasuk peti kemas, namun pergerakan kapal masuk keluar teluk itu kini mulai terhambat lantaran teluk mengalami pendangkalan akibat kerusakan hutan di pegunungan Nipa-nipa dan Nanga-nanga.

Akibat pendangkalan tersebut, sejumlah kapal niaga bertonase besar kini mulai ragu memasuki teluk Kendari, bahkan kapal pengangkut ikan tujuan ekspor tidak berani lagi berlabuh di dermaga Pusat Perikanan Samudra (PPS) untuk mengangkut ikan. Menurutnya, pihaknya kini sedang berupaya bersama Pemprov Sultra agar pemerintah pusat mau mengucurkan dana APBN atau ada bantuan dari luar negeri untuk mengeruk teluk, sebab dana daerah sangat terbatas sementara biaya untuk kegiatan itu cukup besar.

Yamin mengatakan, keberadaan ranjau dan bom di kawasan teluk Kendari selain dibuktikan dengan adanya sejumlah nelayan atau warga yang bermukim di sekitar teluk yang menemukan ranjau dan bom juga dari cerita sejarah  kawasan itu semasa perang dunia ke-II merupakan basis pertahanan tentang Jepang. []

c Sinar Harapan Daily Copy Right Reserved

Iklan

Amerika Tidak Tolak Udang Indonesia

Indonesian Media Digital Clipping | Sinar Harapan | Ilham Q. Moehiddin

Harian Sinar Harapan | Sinar Harapan Daily

14 | Fabruari | 2002

Reporters | Ilham Q. Moehiddin

Photos |

Kendari, Sinar Harapan—Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. H. Andi Asri Agung Pananrang mengatakan, penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap ekspor udang asal Indonesia, tidak terkait langsung dengan produksi udang asal Sultra seperti pernyataan pemerintah AS melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat, akhir tahun lalu. Lagi pula, menurut Pananrang, udang yang masalahkan pemerintah AS itu bukan udang tambak tetapi udang laut tangkapan.

Ketika itu pemerintah AS menolak udang laut impor asal Indonesia, yang dituding penangkapannya melanggar Undang-Undang Publik (UUP) No. 101-161 pada Bab 609 yang melarang impor udang laut yang dipanen dengan cara-cara yang membahayakan kehidupan penyu di laut. Namun UUP AS ini membuat pengecualian terhadap produk sejenis masuk ke negara tersebut jika pihak Deplu AS menetapkan negara pengimpor memiliki program perlindungan penyu yang sebanding dengan program serupa di AS atau negara pengimpor mempunyai lingkungan aman bagi kehidupan penyu.

Surat edaran pemerintah AS melalui kedutaan dan konsulat mereka disampaikan Public Affairs Section Kedutaan Besar Amerika Serikat. Terang saja, surat edaran itu segera menyulut sentimen pasar yang cukup luas, terutama bagi komoditi sejenis di dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait khawatir embargo AS itu dapat memicu penolakan serupa dari negara-negara pengimpor udang laut asal Indonesia.

Deplu Amerika Serikat, pada 9 Juli 2001, memutuskan bahwa Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab 609 Undang-Undang Publik No. 101-161 mengenai perlindungan penyu, yang berkaitan dengan penangkapan udang laut komersial. Namun demikian, menurut Deplu AS, masih dalam surat yang sama, menyatakan larangan itu tidak akan berlangsung lama.

Sejak UUP tersebut disahkan pada 1995, pemerintah kedua negera (RI-USA) sudah bekerjasama, untuk memastikan bahwa kapal-kapal tangkap milik Indonesia patuh terhadap aturan tersebut, baik terhadap UU Indonesia maupun terhadap UUP Amerika Serikat. Undang-undang kedua negera memang mewajibkan kapal-kapal penangkap udang laut memakai alat penyeleksi penyu atau turtle excluder device (TED) untuk mencegah terperangkapnya penyu dalam pukat udang secara tidak sengaja.

“Pemerintah AS hanya mempermasalahkan alat penangkap udang yang dipergunakan di laut lepas, yang kerap menjaring penyu-penyu yang dilindungi,” kata Pananrang, di Kendari, Rabu (13/2).

Untuk masalah ini, pemerintah Indonesia telah menjelaskannya pada pemerintah AS pada pertemuan importir udang dunia di Bangkok, Thailand. Klarifikasi itu ditanggapi positif pemerintah negeri adidaya itu.

Pemerintah AS memang pernah menolak enam peti kemas udang dengan alasan penangkapan udang asal Indonesia melanggar UUP Amerika dan lingkungan hidup.

Keraguan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra akan penolakan serupa oleh Amerika Serikat terus membayangi disebabkan panen udang Sultra Desember lalu gagal akibat virus white spot (penyakit kulit merah). Penyakit udang yang hingga kini belum ditemukan obatnya ini ternyata pula ikut mengancam produksi udang Januari 2002.

Upaya tangkal dini sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, melalui cara alami, dengan selalu memperhatikan kebersihan tambak dan mencampur benih udang dengan ikan jenis Gurame. “Dua sentra udang di Sultra, yakni di Wundulako dan Kolaka Utara sudah kami isolasi agar penyebaran penyakit ini tidak meluas,” papar Pananrang. []

c Sinar Harapan Daily Copy Right Reserved


PT Timah Tbk. Will Built Industries Area in Sultra

Reporting by Ilham Q. Moehiddin

Kendari,

PT. Timah Tbk an get the permision maining principal from Regency Government of Buton, Sulawesi Tenggara, to eksploration the natural aspal, will be planning to built industries area in that region.

“This region we will be change the industries area by Timah Co. in distric Lasalimu, 100 km north way from Buton City, in Regency of Buton,” said Chief of Mainning and Energy of Buton Regency, LM. Djafar SH., to journalist in Kendari, Wenesday 30th, August.

Djafar says, since August, Timah Tbk. will be have the proposal about industries area built planning for Government Regency of Buton, but they not yet get the answers because local government give the reason; the proposal is still in learning. The industries area built planning, otomaticly will be take some different sector in the community of local people. For example about invironment dan social problems.

By the way, Djafar says, the industries area in there will be give many positive aspect for community hightly economical standar or depossit pure area (PAD). “If the industries area in there, so money circulation and economic standar will be positive, for have if Timah Co. to recruitment local people for working,” Djafar promise.

But, Djafar not to get if a any partner possitibility in the industries area in the long time. Possibility the other coorporation in the area will be destroyed invironment happened. That fact, Djafar said, this time still to find solution by Government Regency of Buton for run a way or minimalis invironment destroyed effect.

Before, Chief of Buton Regency, Saidoe says, this time the Timah Co. an postive to give principal aspal eksploration in that region, but the government see the coorporation still to eksplorated the natural aspal in 7.000 hectar. And result the eksploration, Timah Co. will get 600 milion tonase.

Talk about all location an will be give mainning principal, Bupati says; can not yet, because the both companies is still be learning the good location, and Government Regency of Buton will  give the permisition that area good for mainning or not. “The principal gived about location of mainning not to be eassy for gived bacause both companies still reseach the top location,” Saidoe said.

The other companies an will be open mainning in there; Olah Bumi Mandiri Co. (OBE). This companies to get principal of mainning aspal in the region. The both companies, will be give max 400 hectar consession and not to possibilities be close a few workers eks Sarana Karya Co. will be gived for the both companies.

Hoppelesly, in this year, the both companies will be begin to do built activity mekanical ekstration for eskploited natural aspal there. “The Government Regency of Buton and Sulawesi Tenggara  Government not to disobey the both companies skill, because the both companies haved more financial and skill about manning eksplorations,” Saidoe said.

OBM Co. as a company have biggest invesment; Sumitomo, the Japanese big coorporate, and Sumitomo have trade mark in aspal ekstration (puring) metode too. And Timah Co. Ltd., have many eksperience in mainning sector, but this coorporate have biggest financial and top human resources in eksploration aspal sector. “If the both companies in operated, so national liguid aspal haved; 1,2 milion tonase per years will be take away. The liguid aspal in the market share have good animo from consumen,” Saidoe says.[]


[Arsip] Uang untuk Kepala Daerah Harus Jelas

Jakarta, KP.

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan penyempurnaan PP No.109 Tahun 2000 yang mengatur tentang hak-hak keuangan kepala daerah. Alasannya, ketentuan yang ada di PP 109 itu sudah kadaluarsa, tidak bisa mengakomodir dinamika yang berkembang. Aturan yang baru juga akan lebih menjamin kepastian anggaran bagi kegiatan-kegiatan kepala daerah-wakil kepala daerah.

“Dana untuk kepala daerah harus jelas, supaya fair. Saya sudah bicara dengan menteri keuangan, dana block grand yang layak bagi kepala daerah-wakil kepala daerah itu berapa. PP 109 tahun 2009 secara teknis sudah tidak memadai lagi, tidak sejalan dengan dinamika perkembangan yang terjadi saat ini dalam aspek penyelenggaraan pemerintah,” ulas Mendagri Gamawan Fauzi saat membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Tahun 2009 di Jakarta (15/12). Acara ini dihadiri para sekada dan kepala buro keuangan dari sejumlah pemda di Indonesia.

Disebutkan Gamawan, struktur dan besaran penghasilan serta tunjangan kepala daerah-wakil kepala daerah belum sesuai dengan anatomi kegiatan, beban tugas, dan nilai politis (previlage) kepala daerah selaku simbol dan kepala pemerintah daerah. Dikatakan menteri yang meniti karir sebagai PNS dari bawah itu, dalam aturan yang baru nanti akan dipertegas dana dukungan operasional kepala daerah, menyangkut kriteria besarannya serta format pertanggungjawabannya.

“Memperjelas cakupan dan pola pengelolaan belanja rumah tangga kepala daerah, serta lebih memperjelas ketentuan terkait dengan rumah dan mobil jabatan,” urai Gamawan. ***

 

Harian Kendari Pos. Rabu, 16 Desember 2009. Halaman 07. Reporters: Sam/JPNN

Kendari Pos Daily Copy Right Reserved

Ilham Q. Moehiddin Digital Clipping

 


%d blogger menyukai ini: