Category Archives: Ekonomi

Nasib Televisi dan Radio Lokal dalam Panel Pasar Bebas

Oleh Ilham Q. Moehiddin

SETELAH era orde baru, kran media terbuka lebar. Media tumbuh dan berkembang dengan cara masing-masing, pun bangkrut dengan cara masing-masing pula. Pertumbuhan media itu dinetralisir dengan seleksi pasar yang luar biasa. Hanya media-media tertentu, yang memiliki konsep yang jelas, modal yang kuat, dan pasar pembaca (pendengar dan pemirsa) yang solid, mampu bertahan.

Di tingkat nasional begitu, demikian pula di daerah-daerah. Pertumbuhannya tak kalah buncah. Media dengan maenstream, konsep, pasar pembaca masing-masing—lahir dan mencoba meramaikan persaingan. Jurnalis tiba-tiba bertambah banyak, sebagian serius, sebagian lagi “main-main”. Tumbuhnya media dan jumlah jurnalis yang serba dadakan itu ternyata membawa efek yang cukup serius pada perkembangan media-media itu sendiri; tidak sedikit masyarakat yang tadinya menyambut, berubah resisten. Para resistensir itu membawa pandangan baru dari sisi masyarakat pembaca, bahwa media-media itu kebanyakan ternyata tidak membuat mereka cerdas, penuh kebohongan dan manipulatif. Sedikit sekali media yang masih setia dengan kebenaran, dan mencerdaskan, kendati harus mati karena kekurangan modal.

Semua cerita 10 tahun silam itu, ternyata cuma disebabkan satu kebijakan yang lahir setelah orde baru; pers bebas. Media tak perlu SIUPP, terbit saja, dan tunggulah reaksi pasar. Siapa bertahan, itulah yang terus hidup. Era tanpa sensor itu, ternyata pula membuat pemerintah gagap. Seiring bertumbuhnya media, sulit sekali bagi pemerintah menahan laju media yang diklaim “porno”. Akhirnya, pemerintah harus mengeluarkan gunting cekalnya lagi. Beberapa media terancam, bahkan akhirnya ditutup karena diduga “porno”.

Tetapi kisah ini, kini, menjadi bagian dari sejarah media. Saya tidak akan berpanjang lebar soal ini, sebab selebihnya masyarakat sudah tahu. Pelaku media pun sudah mahfum dengan kondisinya ketika itu. Jadi kisah ini kita simpan kembali. Kita kembali pada cerita televisi dan radio di Indonesia saja.

Nah, pertumbuhan televisi dan radio juga tidak bisa dihindari. Di Jakarta, beberapa televisi yang sudah ada, semisal TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar mendapat kompetitor baru. ANTV pindah dari markasnya di Sumatera ke Jakarta. Lalu, Lativi, MetroTV, dan Global TV. Menyusul TV7 dan TransTV.

Di daerah pun geliatnya sama; lahir BaliTV di Bali, BorobudurTV di Jateng, KendariTV di Kendari, ManadoTV dan GloryTV di Manado, MakassarTV di Makassar, JTV di Surabaya, LampungTV dan masih banyak lagi (kini jumlahnya 300-an televisi lokal).

Investasi bergerak. Televisi yang sebelumnya lahir, bertumbangan pula. Lativi tumbang, investasinya diselamatkan dengan jalan akuisisi penuh oleh sebuah konsorsium berisi investor media. Lativi kemudian berubah menjadi TVOne. Kelompok Kompas Gramedia, yang tadinya memiliki TV7 harus rela melepas sebagian sahamnya, menyisakan beberapa persen saham Yacob Oetama, untuk dilego pada pemilik Grup Para, Chairul Tanjung. TV7 yang sudah dibeli itu kemudian dilebur ke manajemen TransTV, yang kemudian perusahaan itu berubah menjadi Trans Corp.; TV7 diganti menjadi Trans7.

Ditengah persaingan itu, pengusaha Tommy Winata bersenyawa dengan Erick Tohir mendirikan JakTV alias Jakarta TV. Tadinya, televisi baru ini hendak mengisi kekosongan channel dan segmen menengah ke bawah di Jakarta dan sekitarnya. Belakangan televisi ini mengubah sasaran pemirsanya lebih sempit, dan mengklaim diri sebagai televisi orang Jakarta, alias televisi lokal di Jakarta. Investor Erick Tohir dalam komisariat JakTV itulah yang juga ikut membiayai berdirinya TVOne, bersama Fofo (SCTV) dan Nindya (ANTV), dalam sebuah konsorsium. Kendati investornya sama, tetapi pakem “bisnis adalah bisnis” tetap berjalan. TVOne, dimotori dedengkot dunia pertelevisian, Karni Ilyas, tetap jalan dengan konsepnya sebagai televisi berita dan sport. Kompetitor MetroTV pun hadir.

Saya menghitung, paling tidak ada tiga faktor besar yang membuat sektor pertelevisian dan radio mengalami kepayahan, yakni kebijakan pemerintah, lembaga payung media, dan hubungan antar media itu sendiri. Ketiga faktor ini saling berikat dan bersilang sengkarut, hingga membangun sebuah hambatan yang besar. Biar terarah dan jelas duduk perkaranya, mari kita kupas secara bersamaan saja.

***

DI DAERAH-DAERAH, geliatnya hampir sama, dan kini nyaris semua daerah punya televisi lokal, berkompetisi dengan televisi BUMN, TVRI daerah. Sayangnya, pertumbuhan televisi di tingkat nasional—karena saya enggan menyebutnya televisi nasional—dan pertumbuhan televisi lokal di daerah, memperlihatkan gaya kanibalisme, saling memakan dan hendak mematikan.

Lho, kok. Dari mana asumsi itu? Tidakkah Anda lihat pertumbuhan televisi lokal baik-baik saja? Belum ada gaya kanibal seperti yang Anda sebutkan,” kata seseorang.

Wah, begitu ya? “Belum ada gaya” bukan berarti gejalanya tidak nampak, bukan? Gejalanya sudah sangat nampak sejak regulasi pertevisian muncul. Salah satunya adalah tidak adanya kebijakan pasti soal iklan dan area penyebaran iklan oleh lembaga penyiaran berkapital tinggi.

Persoalan bertambah berat ketika pemerintah seperti “menyepelekan” hal ini. Tidak adanya kebijakan pemerintah yang mengatur secara seksama porsi iklan dan area penyebaran iklan. Jika soal terakhir ini tidak dikelola dengan baik, percaya saja, akan ada televisi lokal yang sakit, lalu mati. Inilah gejala paling parah dari gaya kanibalisme media yang diterapkan pemerintah.

MakassarTV contohnya. Televisi lokal itu pernah nyaris mati. Untungnya saja, gerilya pendirinya untuuk me-refresh modalnya segera berbuah dengan datangnya investor baru. Televisi itu selamat, dan dapat mengudara hingga kini.

Lalu ada soal lain yang juga menurut saya penting, yakni diberikannya ijin bagi usaha “televisi kabel” dan ijin pendirian Tower Relay. Hal-hal ini juga berpotensi mematikan televisi lokal, yang memang kebanyakan tidak padat modal.

Soal iklan tadi, pemerintah tidak pernah fair terhadap pelaku usaha “televisions relay station” atau jamak orang menyebutnya televisi kabel—istilah ini juga bergeser makna di Indonesia.

Di negara luar, televisi kabel adalah stasiun televisi mandiri yang siarannya disebarluaskan melalui kabel, selain yang sudah konvensional, melalui antena pancar. Tetapi di Indonesia, televisi kabel bergeser menjadi jenis usaha yang menyebarluaskan siaran televisi lain melalui kabel—yang menjamur di daerah-daerah. Kehadiran jenis usaha ini, sedikit banyak menguatkan dugaan bahwa bisnis ini memang sengaja disuburkan untuk melindungi kepentingan pemilik modal besar dalam bisnis pertelevisian.

Dalam konteks berbeda, hukum misalnya, jika melakukan relay (penyebarluasan) tanpa ijin dan pemanfaatan sesuatu tanpa ijin, maka usaha jenis ini seharusnya ditutup. Dalam konteks hak cipta, televisi kabel telah penyebarluaskan sebuah karya tanpa seijin pemilik karya. Padahal untuk tindakan ini, pengusaha televisi kabel seharusnya membayar penggunaan konten televisi yang digunakannya untuk kepentingan bisnisnya. Lalu, pengusaha televisi kabel juga telah memanfaatkan program milik orang lain untuk kepentingan bisnisnya. Bukankah seharusnya pelanggaran ini dikenai hukum sesuai peraturan hak cipta di Indonesia? Lalu kenapa tidak ditindak, atau malah dibiarkan?

Saya keras menduga, ini upaya persilangan kepentingan yang dibiarkan. Lihatlah sisi ketergantungan kedua pihak ini, yakni televisi yang direlay sangat membutuhkan usaha televisi kabel untuk kepentingan jangkauan siaran mereka. Sebaliknya, para pelaku usaha televisi kabel sangat membutuhkan programa televisi untuk kelanjutan bisnis mereka. Jadilah. Bukankah ini pembiaran namanya? Pelanggaran seperti ini seharusnya tidak boleh dibiarkan.

Saya kembali teringat, ketika aturan baru pertelevisian berlaku. Ketika itu, ada aturan yang mengkodefikasi penyebutan semua stasiun televisi sebagai stasiun televisi lokal. Lalu ada juga aturan yang mengarahkan bahwa televisi yang hendak menyebarluaskan siarannya ke daerah lain, sebaiknya menjalin kemitraan strategis dengan televisi lokal setempat, berupa kerjasama durasi siaran, tentunya setelah melalui pembicaraan yang setara.

Belakangan kebijakan itu disalahartikan. Beberapa pemilik televisi bermodal besar melakukan roadshow ke televisi-televisi lokal, dengan tujuan akuisisi terbatas. Harapannya, mereka nantinya akan afiliatif dengan televisi lokal, berupa penyertaan modal. Ini model klaim sepihak. Sebab penyertaan modal terbatas akan dianggap sebagai kepemilikan saham. Padahal modal dan saham dalam konteks korporasi berbeda pengertiannya. Jika Anda hanya menanamkan modal, bisa saja Anda menolak sebagai bagian dari penentu kebijakan internal. Dan maksud mereka sengaja hendak didorong ke arah penguasaan sepihak. Padahal alasannya sepele, sekadar untuk menyebarluaskan siaran, tanpa harus membangun infrastruktur mahal seperti tower relay. Niatan ini terbaca, dan banyak pemilik televisi lokal yang mengetahuinya, kemudian menolak skema itu.

Artinya, stasiun-stasiun televisi besar tidak perlu mengeluarkan modal untuk membangun tower relay, cukup meminta pemerintah menyederhanakan aturan dan membuang batasan pada bisnis televisi kabel tadi, maka klaim-klaim mereka atas coverage area dapat dijual pada pengiklan.

Ilustrasinya seperti ini; jika sebuah produk hendak beriklan melalui media televisi dengan target sasaran masyarakat di seluruh Indonesia, maka pemilik produk tak perlu repot mendatangi satu per satu televisi lokal yang ada di daerah. Cukup pasang iklannya di salah satu televisi besar di Jakarta, dan dengan segera iklannya akan disimak orang se-Indonesia, dengan bantuan televisi kabel, tentunya.

Model tower relay ini juga sangat mencemaskan, dan secara langsung menggerus pangsa penonton televisi lokal. Seolah-olah, pemerintah membiarkan sebuah pertarungan yang tidak seimbang, antara televisi berskala nasional bermodal padat, dengan televisi daerah bermodal lunak.

Sebuah televisi di Jakarta dapat memperoleh pangsa pemirsa di daerah, cukup hanya bermodalkan membangun sebuah tower relay di daerah luar Jakarta, maka televisi itu dapat menarik pengiklan dengan menjual klaim area tonton yang luas. Namun, tower relay masih lebih mahal ketimbang “memelihara pelanggaran“ dengan memanfaatkan usaha televisi kabel.

Tidakkah ini merebut perolehan pendapatan iklan televisi-televisi lokal di daerah? Bagaimana dengan bisnis televisi berbayar? Bukankah ini sebuah rencana “pembunuhan” namanya? Belanja modal dan pengeluaran operasional-perawatan lebih tinggi dari pemasukan dari iklan—maka pelan tapi pasti—sebuah bisnis televisi lokal akan mati. Lalu, apa maksud pemerintah memasukkan sektor ini sebagai industri kreatif yang akan “membela” Indonesia di pasar bebas?

Seharusnya, pemerintah membangun aturan yang jelas perihal coverage area. Jika aturan ini sudah ada, maka tinggal diimplementasikan lebih serius lagi. Bukankah lebih adil jika pemerintah menertibkan bisnis televisi kabel dan tower relay, dan memberikan coverage area di daerah kepada televisi dan radio lokal. Agar “kue iklan” bisa terbagi secara merata.

Atau pemerintah juga dapat membuat aturan soal—yang saya sebut—Relay Terbatas. Aturan Relay Terbatas ini mengharuskan televisi berskala nasional menghapus kebijakan tower relay dan televisi kabel, dengan kebijakan kerjasama siaran dengan televisi lokal. Televisi lokal akan memberikan jam siaran tertentu untuk me-relay siaran televisi nasional, tanpa sensor pada iklannya.

Nah, pendapatan televisi nasional dari iklan-iklan yang tayang pada jam-jam relay tersebut harus dibagi secara adil pada televisi lokal (sebagai ganti penggunaan jam tayang mereka untuk relay dan kompensasi dari klaim coverage area). Jika televisi nasional menolak skema itu, maka televisi lokal dapat menutup kanal mereka untuk kepentingan relay tadi.

Metode seperti ini bukankah sudah dilakukan di lingkungan radio, kendati saya tetap saja tidak jelas soal sharing profit dari iklannya. Bukankah, nilai tawar televisi lokal dan radio lokal akan lebih kuat jika aturannya seperti di atas? Cobalah.

***

PEMERINTAH masih tetap menganggap, bahwa dunia pertelevisian dan radio tidak akan ikut goyah pada saat penerapan pasar bebas. Televisi yang ada, dan televisi yang akan berdiri (dengan investasi asing) akan menyerap tenaga kerja. Soalnya kini; tenaga kerja yang mana? Sudah siapkah tenaga kerja yang dimaksud? Bagaimana peran pemerintah dalam menyiapkannya?

Ini sangat kontras dengan kenyataan yang tampak. Dikebanyakan televisi dan radio lokal, saat ini, sesungguhnya kekurangan tenaga kerja terampil yang sangat dibutuhkan di bidang pertelevisian dan radio. Sebuah televisi—dan tentunya juga radio—memerlukan banyak sekali tehnisi; mulai dari teknisi editing, tehnisi mixing, sound technician, electricity operators, floor director, computers technician, cable maintenance, light tehnician, jurnalis, anchor, mobile operators, satellite operators, transmision, dan masih banyak lagi. Karena melibatkan kerja-kerja pembuatan program dan pemancarluasan (baik berupa siaran langsung maupun siaran tunda).

Melihat kebutuhannya, membuat kita tahu mengapa modal pendirian sebuah stasiun televisi sangat besar. Bagi yang memiliki kapital modal besar, memenuhi faktor teknis tentulah tidak sulit. Dengan mudah mereka merekrut siapa saja dengan bayaran yang pas. Tetapi, bagi televisi yang modalnya “separuh dengkul”, pemenuhan tenaga teknis ini sulit sekali. Banyak diantara pemilik televisi lokal—nekat-nekatan—terus jalan dengan merekrut tenaga “mentah” dan kemudian dididik sambil jalan. Hanya ini satu-satunya jalan bagi televisi dan radio lokal untuk bisa tetap menekan biaya operasional, agar tetap hidup.

Rekruitmen tenaga yang “harus siap digaji murah” itu, sekilas tampak menolong para pemilik televisi lokal. Padahal jika dihitung-hitung, model rekrut seperti itu, justru lebih mahal ketimbang merekrut tehnisi siap pakai. Menjadi mahal, sebab tenaga “mentah” selain sudah digaji, mereka masih harus dilatih secara internal. Pelatihan internal itu melibatkan pelatih yang juga harus dibayar, waktu yang tidak sedikit (padahal seharusnya waktu untuk pelatihan itu dapat digunakan untuk bekerja), tempat, dan biaya akomodasi. Kecuali jika semua itu (dan orang yang terlibat) iklas tidak dibayar, alias gratis, bolehlah menekan biaya. Tetapi, apa akan selamanya seperti itu. Manajemen “tukang sate” seperti itu masuk manajemen biaya tinggi. Tidak efisien dan ekonomis, dan akan sampai pada titik dimana itu akan dibuang jauh-jauh.

Nah, disinilah titik, dimana kita dapat mempertemukan, antara keinginan pemerintah yang terus maju dalam panel pasar bebas (dengan memasukkan televisi dan radio sebagai indikator industri kreatif), dan realitas televisi dan radio lokal yang ada saat ini. Kesulitan-kesulitan dalam operasional dibanyak televisi dan radio lokal masih belum teratasi, dan disaat yang sama mereka akan berjibaku dengan para pemain baru dalam bisnis serupa yang datang dari luar Indonesia dengan modal besar, dan tentunya, kesiapan berusaha yang matang.

Sudah tentu, televisi baru yang dimodali asing itu tidak akan merekrut tenaga kerja yang tidak siap kerja. Artinya, jika operasionalitas mereka nantinya sulit mendapat tenaga siap pakai dan professional, maka mereka pasti akan melakukan tindakan penyelamatan investasi, berupa rekrutment tenaga dari luar Indonesia. Jika ini dilakukan, maka dibagian mana dari kebijakan pasar bebas yang akan mengurangi pengangguran?

Bisa saja, pasar bebas justru akan menciptakan pengangguran baru. Modal-modal asing dari sektor ini akan deras memasuki daerah-daerah untuk mendirikan televisi-televisi lokal dan radio-radio lokal baru. Jika tak ada tenaga siap, mereka tentu akan menempuh skema penyelamatan investasi seperti di atas. Dengan tenaga kerja yang lebih siap dan varian program yang lebih beragam, maka akan terbentuk atmosfer persaingan yang tidak berimbang. Marketing dan periklanan mereka akan lebih siap, sebab mereka mampu menggaet pengiklan dari luar Indonesia yang juga mendistribusikan produk mereka di seluruh kawasan.

Persaingan tidak imbang model begini akan dengan mudah mematikan media televisi dan radio lokal yang investasinya murni swasta dalam negeri. Pengangguran yang lahir akibat matinya perusahaan-perusahaan itu, juga akan kesulitan memasuki perusahaan yang dimiliki investor asing, karena ada barrier standar dalam pola rekrut mereka.

Tidak ada jalan satu-satunya bagi pemerintah dan dunia usaha di sektor ini, jika ingin terus maju ke panel pasar bebas; pemerintah harus membuka pendidikan dan pelatihan teknis di bidang-bidang ini; pemerintah harus membangun aturan yang lebih tegas soal investasi asing yang masuk ke daerah (misalnya dengan pemberlakuan pembatasan tenaga asing, atau pembatasan maksimum investasi); dan, tentunya para tenaga kerja yang sudah ada sekarang harus terus meningkatkan kemampuan personalnya.

***

DI SISI lain, lembaga-lembaga yang secara profesional menaungi media dan pekerja media, tumpang tindih dan saling berebut domain kebijakan. Semuanya mau ngatur. Selain ada Dewan Pers, juga ada KPI, lalu ada PRSSNI, dan lainnya. Tidak semua lembaga ini yang afiliatif dengan pemerintah, tetapi hubungan kerja mereka sangat dekat dengan pemerintah, yah..semacam pengawal kebijakan lah..

Tidakkah sebaiknya, lembaga-lembaga ini melebur ke dalam bagian yang besar saja, agar lebih efisien dalam mengkoordinasikan kebijakan dan lebih ekonomis dalam penggunaan dana. Misalnya, pemerintah (Depkominfo) membentuk Dewan Media Nasional, yang didalamnya ada Komisi Pers Nasional (yang mengawasi kerja-kerja jurnalistik), Komisi Penerbitan Indonesia (yang mengawasi media-media cetak—termasuk buku), ada pula Komisi Penyiaran Indonesia (yang mengawasi kerja-kerja lembaga penyiaran; televisi dan radio), lalu ada pula Cyber Media Commision (yang mengawasi domain media dan konten di dunia maya). Agar adil, semua komponen media (pers, cetak, siaran dan cyber) milik pemerintah dan swasta harus duduk bersama sebagai anggota untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan di domain kerja masing-masing.

Kebijakan-kebijakan yang kemudian lahir dari Dewan Media Nasional, itu harus meliputi semua aspek usaha dan kinerja, harus melindungi semua sektor yang terkait dengan kinerja media dan investasinya, merumuskan metode sanksi atas palanggaran kode etik dan mengawasi kinerja media atas program yang berimplikasi buruk buat masyarakat, serta memayungi semua kepentingan organisasi profesi; macam serikat kerja jurnalistik nasional (AJI dan PWI), organisasi internal pemilik radio swasta nasional (PRSSNI dan ORARI), organisasi televisi lokal nasional (ATVLI), organisasi pemilik dan penerbit koran (SPSI), organisasi penerbit buku (IKAPI), dan kelompok pemilik jasa layanan internet (APJII) kelompok jasa periklanan (PPPI), kelompok sineas film (APFII dan ASI), dan kelompok jasa rekayasa piranti lunak (ASPILUKI) dan video games (semacam AWALI).

Saya tidak suka menyebut skema ini sebagai “Peleburan”. Ini bukan peleburan, yang kadang dilihat sebagai upaya menderhanakan persoalan. Tetapi, mengumpulkan semua kepentingan lembaga ini dalam sebuah payung besar akan memudahkan tiap-tiap lembaga memberi masukan, sekaligus mengkritisi kebijakan, sebelum kebijakan itu diluncurkan ke masyarakat. Saya lebih senang menyebutnya sebagai, upaya berkumpul, menyatukan kekuatan (kendati masing-masing komponen organisasi itu akan berdiri independen). Tujuannya satu, untuk memerangi isu usaha yang tidak sehat, yang akan berdampak negatif, ketika pasar bebas diberlakukan nanti.

Kata kuncinya adalah “memayungi semua kepentingan”, bukan hendak mengatur atau mengarahkan. Sebab, lebih baik, semua kepentingan yang beragam itu di payungi secara hukum, dilindungi kepentingannya (termasuk investasi para anggotanya) dari upaya regresif, yang terkadang muncul dari luar lembaga-lembaga itu. Terlebih dari kemungkinan hantaman efek samping pasar bebas.

Bukankah pemerintah menginginkan pertumbuhan usaha dan keuntungan yang merata, yang dapat dinikmati dalam persaingan usaha pasar bebas? Maka, cobalah berlaku adil. Jika sulit berlaku adil, maka saya sarankan hal yang paling gampang dilakukan, yakni TOLAK PASAR BEBAS. ***


Biro Harga: Pengendalian Harga Pasar

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Pemerintah harus mengendalikan harga pasar. Maksud saya, “benar-benar mengendalikan harga”. Bukan model operasi pasar yang kerap dilakukan pemerintah saat ini. Model kerja pemerintah seperti itu, tidak menjamin kepentingan masyarakat terhadap harga. Malah terlihat jelas, bahwa operasi pasar pemerintah hanya sekadar hendak memastikan kondisi aman saat ada manuver pedagang menaikkan harga; agar tidak kacau, tidak grasa-grusu.

***

OPERASI Pasar. Dua kata itu benar-benar mengelitik. Apa maksud pemerintah dengan dua kata itu? Sebab mendengar penjelasan soal dua kata ini, dan dengan melihat aplikasinya sangat jauh berbeda. Bahkan tidak nyambung sama sekali.

Menurut terminologi pemerintah (dalam hal ini; Badan Urusan Logistik dan Departemen Perdagangan RI), operasi pasar, adalah operasi yang dilakukan pemerintah untuk melihat kondisi harga kebutuhan pokok di pasar-pasar, baik pasar tradisional dan pasar modern, untuk mengantisipasi gejolak akibat kenaikan tersebut sehubungan daya beli masyarakat. Dan, dilakukan secara dadakan.

Padahal, dahulu, ketika pertama kali mendengar dua kata itu, saya menduga pemerintah akan ke pasar-pasar, meneliti harga-harga. Jika mereka menemukan harga yang naik secara tidak normal, mereka akan menindak pedagang yang bersangkutan, lalu kembali menormalkan harga yang terlanjur naik tadi. Saya selalu senang, jika dahulu saya diminta redaktur meliput soal ini. Tetapi, lalu gairah saya menurun ketika menemukan kondisi yang sebenanrnya, diluar perkiraan saya itu.

Memang, pada implementasinya, toh harga di pasar-pasar tetap naik juga. Toh masyarakat tetap kesulitan ketika pedagang menaikkan harga kebutuhan pokok. Ketika pemerintah melakukan operasi pasar, mereka mendapati harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil, tetapi begitu mereka meninggalkan pasar, harga-harga kembali tinggi. Ini tentu sangat meresahkan.

Saya tentu, tetap akan mengaitkan ini dengan kondisi masyarakat Indonesia di level bawah, dan mencoba mencari pembenaran atas dugaan saya; jika ini tidak diantisipasi dari awal, di tengah rencana pemerintah maju ke panel pasar bebas, tentu akibatnya bisa diluar dugaan. Masyarakat bisa-bisa tambah melarat alias miskin alias terjepit. Nah, kacau kan jadinya…

PNS Naik Gaji, Harga Sembako Meroket

Kenyataan ini bahkan sudah menjadi lazim, jika ada isu pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), sepekan sebelum isu itu pungkas, harga-harga sembako di pasar-pasar langsung meroket, tak terkendali.

Biasanya, ibu saya, yang guru PNS di sebuah sekolah dasar di Kendari itu, langsung mengomel panjang lebar. Komentarnya pedas soal ini. Tentunya tidak sambil memaki. Ibu saya tidak pernah berkata kasar. Makanya, jika pulang dari pasar, tidak cuma pedagang, kebijakan pemerintah yang tidak tegas pun ikut dia komentari. Kakak perempuan saya, yang PNS juga, ikut nimbrung. Akhirnya, ramai mereka sahut menyahut.

Nah, di rumah kami saja seperti itu, bagaimana di rumah-rumah lainnya, yang pemiliknya senasib dengan ibu saya? Ini kenyataan yang sulit disembunyikan. Bahwa pemerintah kesulitan mengendalikan harga pasar, memang demikian adanya. Untuk soal ini, sepertinya, pemerintah harus melakukan manuver ekstrem, bertindak keras.

Saya teringat pada China. Negeri Tirai Bambu itu, patut dicontoh dalam mengendalikan harga-harga di pasar-pasar negara mereka. Berbeda dengan praktek ekonomi di negara-negara Barat, terlebih di Indonesia, otoritas perdagangan pemerintahan China punya kantor khusus yang disebut Biro Harga.

Biro itu bertanggung jawab menetapkan kebijakan harga pasar dan memantau pelaksanaannya. Meskipun harga produk atau jasa dapat ditentukan oleh perusahaan, masing-masing perusahaan atau usaha patungan China harus melaporkan rencana harga yang akan diberlakukan kepada Biro Harga untuk dipertimbangkan.

Pemerintah pusat China berpendapat, harga barang dan jasa harus diukur dan dikendalikan agar ketidakpuasan politis terhadap reformasi ekonomi dapat diketahui dan dihindari. Menurut pemerintah China,  “kepanikan masyarakat” terhadap harga tidak boleh tidak, harus dihindari. “Kepanikan”, kata mereka, dapat mempercepat hiperinflasi dan menurunkan nilai mata uang.

Oleh karena itu, para pejabat Biro Harga harus melaksanakan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh. Selain mengerjakan beberapa kegiatan lain, setiap tahun Biro Harga mencocokkan berbagai komoditi di pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan melaporkan hasilnya. Selain harga makanan (sembako), dan barang lainnya (rokok, minuman keras, dan lain-lain), Biro Harga secara teratur memeriksa biaya-biaya yang terkait dengan jasa seperti pariwisata dan angkutan (distribusi).

Biro Harga memiliki hak yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengenakan denda (yang terberat adalah sanksi hukuman kurungan) kepada seseorang yang menetapkan harga produk atau jasa di luar aturan harga resmi. Selain harga, macam atau ragam produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asing atau usaha patungan juga berada di bawah kekuasaan hukum administrasi Biro Harga.

Jika Anda memasok produk atau jasa ke pasar China maka hubungan dengan Biro Harga tidak dapat dihindari. Pada Mei 1998, undang-undang harga yang pertama mulai berlaku di China. Aturan itu menentukan bahwa harga komoditi harus disesuaikan dengan penawaran dan permintaan pasar, tetapi jika diperlukan pemerintah pusat masih berhak mengendalikan harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok. (Bab Enam: Pejabat Pemerintah Cina; Buku Menembus Pasar Cina; Yuan Wang, Rob Goodfellow, Xin Sheng Zhang).

Pemerintah China sangat peka dengan potensi pergolakan yang mungkin timbul dari hal-hal, yang oleh negara lain dianggap remeh. Biro Harga yang mereka bentuk, bertindak penuh atas nama rakyat dan undang-undang serta pemerintah. Rakyat tidak boleh “panik” akibat kenaikan harga. Sebab “kepanikan” akan mendorong pada instabilitas keamanan dan politis. Ini harus dihindari.

Bahkan, Biro Harga juga menentukan seberapa besar ongkos distribusi suatu barang dan jasa, lalu menentukan harga barang dan jasa yang didistribusikan itu, hingga barang dan jasa yang harus dibayar masyarakat sesuai dengan pendapatan mainimumnya. Jika ada yang tidak patuh terhadap kebijakan Biro Harga, mereka tidak segan-segan menangkap para pelanggar atas nama konstitusi dan dituduh “hendak mengacaukan kondisi rakyat” alias dianggap hendak makar.

Peraturan harga itu tidak terkecuali juga berlaku bagi perusahaan swasta dan perusahaan swasta patungan. Jika tak suka dengan aturan ini, pemerintah mempersilahkan investor yang dianggap “tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat China” itu, untuk angkat kaki dari negara itu, untuk menghindari tindak nasionalisasi perusahaan dan asetnya, oleh pemerintah China.

Inilah yang menjawab mengapa ekonomi China mampu bergerak maju secepat itu. Masyarakat China kini hidup di atas rata-rata. Penduduk kaya negara Panda itu bertambah drastis. Semua itu dikarenakan ketegasan pemerintah mengontrol harga barang kebutuhan pokok dan harga lainnya, yang tentu saja bersinggungan langsung dengan rakyat kecil.

Pemerintah China beranggapan, jika mereka bisa menjamin kehidupan masyarakat kecil, maka pemerintah tinggal melaksanakan agenda besarnya saja. Terangkatnya kehidupan masyarakat kelas bawah akan menjamin ketahanan nasional; pemerintah akan memiliki banyak energi untuk memajukan sektor lain dan sektor riil—sebab masyarakat yang memotori sektor itu tidak dipusingkan lagi dengan masalah kebutuhan hidup mereka.

Perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan pokok masyarakat, harus benar-benar memegang kendali terhadap bahan baku dan biaya produksi barang mereka, untuk menghindari pemotongan harga oleh Biro Harga (seberapa pun perusahaan menentukan harga, Biro Harga akan tetap memotong harga produk mereka, dengan berpegang pada nilai rasional—yang perhitungannya ditentukan dari pendapatan paling minimum masyarakat China—barang atau jasa tersebut).

Pemerintah Indonesia jangan terlampau percaya diri berlebihan dengan panel Pasar Bebas. Pada panel ACFTA, Indonesia akan benar-benar berhadapan pada kekuatan ekonomi yang “terlatih”. Ini fakta empirik yang akan membantu Anda mengetahui lebih dalam lagi, bagaimana kesiapan China dalam panel ACFTA.

Bahwa, sejak reformasi Pintu Terbuka pada 1978, pemerintah China sudah berusaha membentuk sistem ekonomi pasar bebas khas China. Salah satu unsur terkuat dalam model pasar bebas pada perekonomian China yang sedang tumbuh itu adalah pengawasan Partai Komunis (partai yang berkuasa) dan Pemerintah China terhadap berbagai bidang ekonomi.

Jadi penerapan pasar bebas di dalam negeri China sendiri, sudah dilakukan 32 tahun sebelum Indonesia menyetujui panel serupa yang diajukan WTO (dimotori negara-negara kapitalis). Betapa Indonesia jauh tertinggal dalam soal pasar bebas ini.

Meskipun usaha patungan yang telah terdaftar memiliki otonomi untuk mengawasi manajemen dan operasi perusahaan, masih banyak urusan yang ditentukan oleh pemerintah, dalam bentuk dukungan pemerintah. Mencari staf baru, memperoleh pinjaman dari bank, membeli bahan-bahan mentah yang langka, pengangkutan, telekomunikasi, dan bahkan persediaan air dan listrik, adalah kegiatan operasional yang melibatkan campur tangan pemerintah secara langsung.  Baik pengusaha asing maupun China pemilik usaha patungan itu harus melakukan segala daya untuk mendapatkan dukungan pemerintah sesuai dengan kebutuhan tersebut.

***

Tidak ada yang baik dalam pasar bebas nanti. Saya tidak “ketakutan” dengan panel pasar yang akan membuat semua kondisi terbolik-balik itu. Saya hanya mengkhawatirkan banyak hal yang akan berimplikasi buruk pada masyarakat dan generasi Indonesia selanjutnya sehubungan dengan panel pasar bebas yang menyesatkan itu. Makanya, panel itu saya tolak sama sekali.

Akan tetapi, jika pemerintah, memang sudah berkeras hati untuk terus maju, saya hanya berharap pemerintah mau mempersiapkan masyarakat kelas bawah dulu, dari kemungkinan terburuk dari panel pasar bebas itu. Tidak dalam kerangka pasar bebas saja, masyarakat kecil Indonesia masih ada yang hidup “terengah-engah”, kadang setiap hari harus was-was dengan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar.

Gunakanlah indikator yang realistis; semisal jika masih ada masyarakat yang mati karena busung lapar, atau jika masih ada masyarakat yang makan aking dan daun ketela untuk mengganjal perut, atau jika masih ada anak Indonesia yang tidak dapat ke sekolah karena alasan yang beragam, atau jika masih ada masyarakat yang tidak bisa berobat karena tidak ada dana, maka sebaiknya urungkan niat Anda berlaga di pasar bebas.

Jangan menjadikan alasan, bahwa kehidupan sejahtera pada masyatakat justru akan terbangun kalau Indonesia ikut dalam Pasar Bebas.

Lho kok,…kenapa justru berharap masyarakat baru akan sejahtera setelah ikut pasar bebas? Itu sama saja “berharap menang perang setelah berada di medan perang”. Bukankah lebih baik, mempersiapkan diri dengan mencukupi semua kebutuhan pokok masyarakatnya lebih dulu, kemudian baru maju ke pasar bebas. Itu artinya, “mantapkan strategi perang dulu, baru berangkat perang”.

TOLAK PASAR BEBAS! No Free Trade! Ini lebih baik. ***


Peta Jalan Baru Imperialisme Telah Dimulai

–  Ketika Presiden SBY Bilang Indonesia Siap Hadapi ACFTA

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Seperti yang sudah saya duga sebelumnya, dalam tulisan terdahulu (Free Trade Area: The New Road Map of Imperialism), bahwa AFTA, kemudian belakangan disebut ACFTA (Asean-China Free Trade Area), ternyata mendapat perhatian penuh dari pemerintah Republik Indonesia. Paling tidak ini sudah diisyaratkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pernyataan terbarunya, SBY mengatakan Indonesia siap menghadapi ACFTA.

***

Pernyataan presiden itu, seolah ingin menampik keresahan-keresahan pasar domestik nasional, yang sesungguhnya belum mau mengikuti hasrat pemerintah menyerahkan sepenuhnya ekonomi Indonesia ke pasar bebas.

Namun, kesimpulan sepihak telah diambil pemerintah, dan masyarakat ekonomi mikro Indonesia kini diperhadapkan pada realitas bahwa mereka mau—atau tidak mau—harus menghadapi sejumlah kekuatan ekonomi yang lebih dulu mapan dalam panel ACFTA yang diamini pemerintah.

Kesimpulan yang diambil sepihak pemerintah ini tidak sekadar menanggapi data statistik ekonomi yang menunjuk trend pertumbuhan, tetapi juga harus disandarkan pada angka-angka pertumbuhan lainnya, semisal, pertumbuhan angka pengangguran yang masih tinggi, lapangan kerja yang masih sedikit, dukungan perbankan kepada sektor ekonomi mikro yang belum pungkas, dan nilai produksi sektor riil yang belum menggembirakan.

Paling tidak, ketika Presiden SBY mengumumkan kesiapan ini, dibarengi pula pemaparan angka-angka dari sektor-sektor yang “masih meragukan” yang disebut terakhir. Mana mungkin menyerahkan ekonomi Indonesia sepenuhnya terhadap pasar bebas hanya bersandar pada total general pertumbuhan ekonomi pada angka kurang lebih empat persen.

Tapi, baiklah. Katakan saja, pemerintah sudah mengamini ini. Maka, peta jalan baru imperialisme makin terbuka lebar, dan akan kita lihat bagaimana manusia menjadi komoditas utama dalam perdagangan bebas ini.

Manusia sebagai komoditas utama perdagangan bebas. Inilah kata kuncinya. Hilangnya batas wilayah dalam peta perdagangan dunia, sekaligus pula menegaskan bahwa segala jenis produk akan menjadi senjata utama, dan konsumen menjelma menjadi “wilayah jajahan”. Sikap masyarakat Indonesia yang mayoritas komsumtif, menegaskan batas-batas “wilayah jajahan” itu. Pasar Indonesia akan diserbu produk-produk asing yang memang disetting menjadi kebutuhan oleh korporasi-korporasi dunia yang kalaboratif dengan distributor.

Saya menduga, kata “siap” dalam pernyataan presiden itu dapat diartikan sebagai siap dijajah? Siap dijejali produk?

Jika pasar Indonesia sebelumnya dapat dikuasai oleh produsen dalam negeri dalam arti sesungguhnya, maka setelah terbuka, nantinya pasar Indonesia tidak dapat diklaim lagi oleh produsen-produsen dalam negeri yang memang tidak setangguh produsen asing dalam soal modal dan inovasi.

Mari kita tengok satu sektor industri dulu, yakni garmen. Garmen Indonesia tidak menjadi raja di tanah air. Kebanyakan sektor ini diserahkan pada kuasa garmen asing, macam China, yang sejak lama menjadi pemasok utama garmen di pasar-pasar besar di Indonesia. Batik murah yang banyak beredar, ternyata bukan berasal dari industri rumah batik tradisional yang banyak berserak di seantero Jawa.

Jangan tanya mengapa industri batik nasional tidak berdaya. Selama ini industri Tekstile dan Produk Tekstile (TPT) nasional saja sudah berkali-kali ambruk. Diawali tahun 1997, ketika dunia diterjang krisis keuangan global, industri TPT pun berjatuhan menemani dunia perbankan nasional. Setelah itu, pemerintah sangat pasif menyegarkan industri ini. Kabarnya tidak pernah terdengar lagi, sejak tekstil China menyerbu pasar dengan garmen murah. Ternyata garmen asing itu lebih diminati, tidak saja dikarenakan harganya yang demikian rendah, tetapi juga motif dan jenis kainnya yang lebih beragam.

Harapan sedikit terbuka bagi industri TPT tradisional ketika batik ditasbihkan UNESCO sebagai warisan dunia. Artinya, China yang sebelumnya membanjiri pasar garmen nasional dengan produk batik cetak bajakan murah, akan sedikit menarik diri, karena ancaman gugatan paten. Sedikit longgar, mungkin benar. Siapa pun tahu strategi ekonomi pemerintah China yang tidak “terlalu tegas” dengan isu pembajakan pelaku ekonomi nasional mereka.

Jadi masih gampang ditebak, seperti apa langkah China ketika panel ACFTA meluncur bebas. Tak ada proteksi permanen di pasar bebas. Habitat pasar yang seperti ini yang disukai pelaku ekonomi China, Eropa dan Amerika Serikat, dan akan makin melumpuhkan kekuatan hak paten.

Lihat pula sektor pertanian. Sektor satu ini sudah diumumkan berhasil berswasembada pada lima tahun pemerintah SBY sebelumnya. Tapi komoditas yang mana? Komoditas yang berhasil di swasembada masih terbatas pada produk beras. Tapi bagaimana dengan produk yang lain, macam palawija, kapas untuk garmen dan farmasi, sayur mayur, tebu untuk gula, dan buah-buahan? Semua komoditas itu nyaris separuhnya dipenuhi dengan mekanisme impor.

Maka, setelah ACFTA bergulir nanti, tak usah heran jika menjelang lebaran atau natalan, harga terigu dan gula melambung karena pasar kedua komoditas itu dibanjiri produk kemasan luar negeri. Komsumsi gula di Indonesia masih bergantung pada impor gula dari Brasil. Pemerintah memang baru merencanakan akan meremajakan sejumlah areal perkebunan tebu untuk menunjang produksi gula nasional sampai 2014. Departemen Perdagangan saja baru mematok 5.000 hektar lahan tebu baru sampai akhir 2014. Jadinya, masyarakat konsumen masih akan menunggu lama agar bisa menikmati berdayanya gula nasional. Selama masa penungguan itu, masyarakat harus puas dulu dengan gula kemasan asing.

Pasokan terigu dari korporasi macam Bogasari masih dapat diandalkan, tetapi tetap saja bahan bakunya pun masih diimpor dari India, Thailand, dan Vietnam. Kelak, dalam ACFTA, Bogasari akan menghadapi ancaman serius dari pemasok terigu besar yang bermain di kawasan. Tentu saja, ketimbang menjual bahan bakunya ke Bogasari, pemasok India, Thailand dan Vietnam masih dapat mengeruk untung berlipat ganda dengan memproduksinya sendiri. Bogasari tentu masih akan tetap menjual, tetapi harganya tak akan bisa bersaing lagi.

Sektor elektronik juga tak jauh beda. Sekarang saja, pasar Indonesia masih merupakan lahan yang subur bagi produk elektronik asing. China dan Jepang masih menguasai pasar elektronik rumah tangga dan perkantoran. Amerika, Eropa, dan China pun berkuasa di pasar elektronik komunikasi seluler.

Masyarakat Indonesia sudah terlanjur dikenal sebagai salah satu masyarakat pengguna elektronik paling aktif di dunia. Perkembangan dunia IT menunjukkan hal tersebut. Hampir disetiap peluncuran perdana produk elektronik (rumah tangga, perkantoran dan seluler) terbaru, masyarakat menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, hingga perolehan devisa dari sektor ini terkerek naik.

Selain produk yang diimpor langsung, masih ada pula produk yang dihasilkan dari industri bermodal lisensi, macam Nexian dan Sanex yang memproduksi telepon genggam CDMA murah. Produk-produk berlisensi China, Taiwan, Korea, (Acer, Samsung, Viliv, dll.) ikut menyodok pasar produk-produk lisensi sejenis dari korporasi besar Jepang dan Amerika, yang sudah lebih dulu menancapkan kukunya, macam Panasonic, Canon, Toshiba, Sony (belakangan menjadi Sony-Ericcson), Hawlet Packard, Fujitsu, dan Asus.

Dahulu, Indonesia masih bisa bangga dengan korporasi elektronik National Gobel, tetapi begitu diakuisisi raksasa elektronik Panasonic, kebanggaan itu sirna seketika.

Sektor otomotif pun sama. Terjajah. Produk otomotif Jepang, Amerika, Eropa, dan China menguasai jalan-jalan Indonesia dengan merek-merek mereka. Indonesia hanya dijadikan area asembling, alias perakitan belaka. Industri otomotif Indonesia yang bergaya lisensi, akan makin memperburuk penjajahan gaya baru ini.

Jadi, saya makin yakin Peta Jalan Baru Imperialisme itu, benar-benar telah dimulai, dan benar-benar menempatkan konsumen sebagai “area jajahan”

Siapa yang diuntungkan dengan terbukanya pasar di Asia ini? Tentu saja Amerika Serikat, bukan China, atau India. Banyak orang mengira, jika China diprediksi akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia 2010, maka China seketika dicap sebagai ancaman dalam panel perdagangan bebas ini. Saya tidak sepakat.

China hanya konduktor percepatan ekonomi di kawasan, tetapi yang menarik manfaat sebanyak-banyaknya adalah Eropa dan Amerika Serikat—dengan ribuan jaringan bisnis Yahudi yang bertebaran di negara-negara tersebut. Apa kaitan FTA dengan jaringan bisnis Yahudi? Akan kita lihat kemudian.

Sejak keruntuhan sejumlah giant coorporation Amerika Serikat, salah satunya General Motors, pemerintahnya harus melakukan intervensi (bailout) untuk tindakan penyelamatan. Keruntuhan GM inilah yang dijadikan isyarat dan mendorong pemerintah Amerika Serikat terus giat dan sangat serius mendorong panel perdagangan bebas kawasan.

Beberapa hal yang memicu keruntuhan GM (kedua kalinya) adalah tingginya pajak bea masuk barang impor di sejumlah negara tujuan, masih adanya negara yang memasang pajak barang mewah terhadap sejumlah produk otomotif GM, dan penolakan atau ancaman naturalisasi dari sejumlah negara yang menolak paham politik Amerika Serikat. Dengan terbukanya sejumlah kawasan melalui panel perdagangan bebas, maka hambatan-hambatan dasar tadi akan ikut terhapus, dan Amerika Serikat masih berharap banyak, korporasi-korporasi mereka akan berdaya kembali dan makin mengkokohkan kepentingan Amerika Serikat di sejumlah negara.

Sektor furniture rumah tangga dan perkantoran, masih bisa sedikit memperoleh peluang. Kendati masih boleh dikatakan menguasai pasar, tapi bayang-bayang persaingan sulit dihapus dari peta distribusinya. Selain merek nasional yang ada, sejumlah merek asing buatan Jepang dan China—khususnya pada furniture perkantoran—masih meramaikan pasar. Kecenderungannya pun sama, diarahkan pada industri perakitan bermodal lisensi belaka. Bayangan persaingan itu masih ada, disebabkan pemerintah kelihatan tidak terlampau serius lagi mengelola isu “Cinta Produk Indonesia” yang masih diperjuangkan beberapa usaha nasional, macam—salah satunya yang paling giat berpromosi—Kelompok Usaha Maspion.

 

Sangitnya Aroma Kapitalisme-Imperialisme dalam Panel ACFTA

International Monetery Fund (IMF), dalam lansiran terbaru mereka mengangkat sejumlah tafsiran mengenai panel ACFTA. Lembaga ini memprediksi bahwa ekonomi Asia akan mengalami percepatan pertumbuhan pada 2010, dengan China sebagai pemimpin percepatan pertumbuhan tersebut.

Apakah pengumuman IMF itu mendorong harapan (atau, membawa harapan?) baru pada peta ekonomi kawasan setelah ACFTA bergulir? Mungkin saja benar. Terlebih pada sejumlah negara yang benar-benar siap menghadapi era baru perdagangan dunia itu.

Apakah pengumuman IMF itu adalah upaya tendensius untuk memulihkan sejumlah asumsi negatif terhadap panel pasar bebas? Mungkin juga benar. Sebab jika asumsi negatif terus bermain—menghadang WTO dalam upayanya menciptakan kawasan-kawasan pasar bebas di seluruh dunia—maka sangat sulit bagi Eropa dan Amerika Serikat memulai Peta Jalan Baru Imperialisme mereka. Terlebih beberapa negara di kawasan Amerika Selatan makin serius menanggapi isu-isu aktual negatif di balik WTO dengan sejumlah panelnya itu (ETA, AFTA, ACFTA, APFTA, dan SAFTA).

Seperti yang banyak dilansir, bahwa hampir disetiap putaran pertemuan WTO, panel-panel yang diusulkan lembaga itu ditentang habis-habisan oleh para pemrotesnya. Bahwa panel-panel perdagangan bebas kawasan hanya akan membawa pengangguran besar-besaran; bahwa panel itu hanya akan meningkatkan angka kemiskinan; bahwa perdagangan bebas akan berdampak serius pada sektor pertanian (yang ditentang keras petani Korea Selatan dengan demonstrasi pembakaran diri). Namun tidak satupun dari gambaran negatif itu yang mencium dampak paling besar dari pemberlakuan FTA, yakni terbukanya peta jalan baru bagi penjajahan gaya baru.

Bahwa sistem ekonomi kapitalistik yang bertumpu pada kemandirian pasar dan supremasi mata uang, akan makin subur dengan pola perdagangan bebas. Dimana komoditas dan produk tidak dibatasi, tidak disaring, tidak dipilah. Dimana nilai komoditas dan produk hanya diukur dengan lembaran-lembaran kertas bernilai tertentu. Dimana logam mulia dan berlian dapat disetarakan nilainya dengan lembaran kertas bertuliskan angka-angka. Terlihat jelas bahwa dunia sudah “terbalik”.

Logika terhadap arti perdagangan sesungguhnya, terbalik di dalam sistem ekonomi yang dirintis dan dibangun para saudagar Yahudi. Pemberlakuan uang kertas dalam sistem ekonomi kapitalistik, yang begitu dibanggakan dunia itu, ternyata tidak berdaya dihadapan mata uang Dinar (emas) dan Dirham (perak). Disinilah kelemahannya.

Kelemahan ini harus dipungkas. Makanya, sistem pasar bebas pun “dipaksakan”. Tidak ada jalan lain membuang kelemahan sistem kapitalistik-liberalisme yang mereka buat itu, selain mendorong kuat-kuat pasar bebas. Tidak mungkin sebuah kawasan pasar bebas akan berjalan sempurna tanpa mata uang tunggal.

Jika tulisan ini hendak dituding sebagai anti-semit, boleh-boleh saja. Lagi pula kenyataan bahwa pasar bebas yang didorong para kapitalis dunia, memang sama sekali tidak akan membawa kebaikan. Ratusan tahun lamanya, para saudagar Yahudi telah membentuk perdagangan dunia—beserta semua komponen pendukungnya—seperti sekarang ini; pasar modal, uang kertas, sistem perbankan, bursa komoditas.

Mereka mengkritik sistem barter yang berlandaskan kesepakatan murni itu, sebagai sistem purba. Padahal, sesungguhnya sistem barter lebih adil, karena pertukaran tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan yang diamini kedua pihak. Lebih terasa adil, karena pertukaran terjadi berdasarkan kuantitas dan kualitas barang. Bukankah menukar sebuah mobil Toyota New Camry dengan 80 ekor kerbau terasa lebih adil? Ketimbang menukar mobil tersebut dengan tumpukan kertas yang bertulis angka-angka?

Perbankan sering kali menjadi sasaran telunjuk tudingan ketika perekonomian sebuah negara diambang inflasi. Padahal, jika mau jujur dan adil, pasar modal-lah yang seharusnya paling bertanggungjawab. Di pasar absurd inilah nasib ratusan korporasi bergantung, yang otomatis menyeret komponen-komponen keuangan negara jika terganggu.

Di tangan-tangan para pialang di lantai bursa, nasib ratusan perusahaan dipertaruhkan. Bagaimana mungkin, kelangsungan hidup perusahaan, Anda dipertaruhkan di tangan para pedagang saham? Bagaimana mungkin, fundamen keuangan perusahaan, Anda gantungkan pada lembaran-lembaran kertas yang disebut saham? Mekanisme refreshing modal tidak harus mengundang pihak ketiga dengan menempuh cara pencatatan saham perdana, bukan?

Dana pihak ketiga bisa Anda undang dengan penawaran langsung ke pihak ketiga dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang lebih adil. Atau, bukankah lebih baik, Anda biarkan perusahaan Anda bersaing secara normal, tumbuh secara normal. Ini pun dikatakan purba oleh para kapitalis itu. Padahal ini jauh lebih adil, jauh lebih aman, dan jauh lebih nyaman.

Seperti tidak cukup, dengan mengatur aliran modal dalam bursa saham, sistem kapitalistik-liberal pun mengatur perdagangan komoditas. Melalui markas besarnya di Amsterdam sana, mereka mengatur komoditas mana saja yang pantas diperjual-belikan secara internasional; menentukan harga terhadap komoditas-komoditas tertentu—yang mana yang berharga tinggi, dan mana yang berharga rendah—sehingga mengganggu pemerintah negara tertentu yang mengandalkan pendapatan negara dari sektor pertanian/perkebunan; menentukan perusahaan mana saja yang bisa menguasai lalu-lintas komoditas tertentu, dan komoditas mana yang tidak; menggunakan akal-akalan “product specification” untuk membentengi saingan usaha memperoleh komoditas serupa dipasaran.

Padahal, tanpa standar spesifikasi produk pun, suatu coklat yang disebut coklat nomor satu, dan coklat nomor dua, jika diproses akan sama-sama menghasilkan pasta cokelat juga kan? Selama makanan tersebut layak konsumsi—bersih, bebas bakteri, halal, menyehatkan—buat apa semua standar itu.

Mereka menyitir, bahwa bursa komoditas akan menghilangkan praktek monopoli terhadap komoditas tertentu, ternyata justru makin mendorong maraknya praktek monopoli yang dimaksud. Jika tidak ada praktek monopoli, lantas mengapa sejumlah komoditas tertentu sulit ditemukan dipasaran hingga harganya melambung begitu tiba di tangan konsumen?

Tanpa bursa komoditas pun, lalu-lintas perdagangan komoditas dunia bisa berjalan lancar. Saya sama sekali menghapus kemungkinan, adanya korporasi atau negara yang dapat menguasai pembelian satu jenis komoditas, tanpa perlu diawasi sekalipun. Sebab, permintaan akan komoditas tertentu akan selalu berbanding lurus terhadap produksi komoditas tersebut. Itu logikanya.

Maka, dengan berbagai unsur-unsur kunci di atas, dapatlah kita memberi maklumat paripurna atas penolakan penuh dan keras terhadap Pasar Bebas. Memberi ruang terhadap pasar bebas, sama artinya membuka pintu terhadap penjajahan terhadap individu-individu manusia (konsumen)—termasuk diri saya, dan Anda; Kita.

Jika Peta Jalan Lama Imperialisme memberi ruang terhadap penjajahan dan kolonialisme terhadap wilayah, maka Peta Jalan Baru Imperialisme yang diformat dalam bentuk panel Pasar Bebas (FTA) akan menghilangkan/menggantikan wilayah jajahan dan kolonialisme itu ke dalam bentuk ruang yang lebih individual; merubuhkan humanitarianisme, menghancurkan hakikat kemanusiaan.

Imperialisme itu akan berpindah ke ranah yang lebih subtantif; konsumerisme. Menjadikan manusia sebagai sasaran empuk serbuan produk; perpindahan arus amoralisasi barat ke timur; membuka jalan bagi kepentingan akulturatif hingga menghilangkan kemurnian kultur yang ada; menyuburkan praktek human traficking dan drug traficking; mendongkrak pengangguran dan kemiskinan; sekaligus secara pasti membuka zona-zona demoralisasi dan kriminalisasi global dengan wajah yang lebih ekstrem.

Maka, tegaslah dengan menolak sepenuhnya pasar bebas. No to Free Trade. ***


Faktor-faktor Kunci Regresi Bombana

Oleh Ilham Q. Moehiddin

 

Artikel ini hendak memotret secara kritis bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Bombana yang ikut diamini pemerintah pusat, secara sistematis mendorong regresi tatanan lingkungan, tatanan kemasyarakatan dan adat-budaya orang Moronene. Berikut.

***

Negeri padi akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk ketiga kalinya. Pemilihan umum (pemilu) daerah kali ini, sungguh, nuansanya berbeda sama sekali. Tidak seperti pada pemilihan lima tahun sebelumnya, tahun 2005, pemilu tahun 2010 ini dipastikan akan tergelar dengan penuh persaingan. Sejumlah kandidat calon, sudah mulai ambil ancang-ancang.

Beragam upaya mereka lakukan dalam tahap ini. Mulai dari berupaya menggaet simpati masyarakat Information Technology (IT) lewat jejaring sosial Facebook, sampai field campaign dengan metode yang terlalu lazim, memenuhi area publik dengan baliho pencitraan. Jargon-jargon ditebar dimana-mana. Idiom “bekerja untuk rakyat”, “demi rakyat sejahtera” membual dihampir semua medium pencitraan tersebut.

 

Emas, Kebijakan Politik, dan Sejumlah Kasus

Tapi bukan ini yang membuat nuansa pemilu daerah kali ini berbeda. Sejak ditemukannya emas di kawasan Tahi Ite, Bombana sejak 2007 silam, daerah ini langsung tampak ‘molek’ bagi para petualang politik. Siapa yang tak kepincut memerintah di wilayah yang dipuji dunia, karena memiliki emas terbaik kedua di dunia setelah Balarat, di Australia. Bahkan, pujian teramat tinggi datang dari Bursa Emas Dunia di Hongkong. Perdagangan emas dunia tiba-tiba bergelora begitu logam mulia Bombana itu memasuki pasar. Hal yang sama bahkan tidak terjadi ketika emas ditemukan dan mulai ditambang Freeport di wilayah Papua, atau Newmont di NTB. Kandungan emasnya yang mencapai tingkat kemurnian 99,08 persen-lah, yang ternyata membuat emas Bombana begitu diminati, bahkan diburu.

Puluhan investor gurem pun mencoba peruntungan mereka ketika pemda setempat mulai membuka pintu bagi pengelolaan cadangan emas di wilayah itu. Hasil uji deposit mineral yang dilakukan oleh para peneliti geology pun melansir cadangan sejumlah 250.000 ton. Itu sama dengan 250 juta kilogram emas dapat dihasilkan dari areal-areal konsesi di sana. Konon, tim peneliti itu masih menyimpan rekomendasi bahwa ukuran yang mereka laporkan belum semuanya.

Jika perdagangan emas lokal mematok harga 450 ribu/gram (harga ketika artikel ini ditulis, pen.), maka dari jumlah deposit tersebut akan dihasilkan Rp 112,5 Bilion (014). Nah, perdagangan emas dunia yang rata-rata menempatkan harga emas dikisaran US$800/troyons, dengan kurs yang ada sekarang, dan estimasi yang fluktiatif, maka akan ada triliunan dolar yang diraup negara dari sektor ini. Kendati hasil tersebut masih tergantung dengan kadar logam mulia, permintaan emas dunia, perang mata uang, termasuk sentimen pasar global, akan tetapi perolehan akhirnya pun tak berselisih jauh.

Katakanlah, pemerintah pusat hanya kebagian 25% dari nilai tersebut, sebagai kompensasi dari berbagai program subsidi silang dan pemberlakukan aturan pembagian keuangan pusat dan daerah, dalam beleid UU pasal 22 dan pasal 25, maka seharusnya, Kabupaten Bombana sudah pantas dimasukkan dalam daftar salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Lantas, siapa yang tak tergiur untuk mengepalai wilayah ini?

Pun, tambang emas potensial adalah soal lain. Wilayah ini pun masih menyimpan banyak persoalan yang timbul karena pola pemerintahan yang serampangan, dan korup. Inilah yang membangun suasana kontradiktif di wilayah itu. Perolehan keuntungan dari tambang emas, ternyata berbanding terbalik dengan kondisi riil kabupaten tersebut. Jangan harap melihat jalan mulus membentang dari perbatasan kabupaten Konawe Selatan sampai Kabupaten Kolaka yang melalui wilayah itu. Atau, tak perlu mimpi mendapati sejumlah infrastruktur penting, macam listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan dan telekomunikasi yang tertata dan terorganisir baik. Anda pasti kecewa.

Bandingkanlah sejumlah variabel tadi, pertanyaan Anda kemudian pastilah berkisar disini; kemana semua uang yang seharusnya digunakan untuk membangun wilayah ini?

Sejumlah proyek infrastruktur seperti kantor Bupati, pelabuhan utama, bahkan lampu jalan menuai kasus. Tidak sedikit pejabat pemerintah harus meringkuk di penjara karena terbukti korupsi. Kepala daerah yang lemah, dan penerapan aturan yang tebang pilih, mendorong intensitas korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat negara, swasta, bahkan keluarga kepala daerah. Parahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, sama sekali “kurang tertarik” menangani isu korupsi di kabupaten ini. Para pelaku, sebagian besar, masih berkeliaran dengan bebas.

 

Kabupaten Sejuta Masalah

Pemilu daerah kali ini pun punya arti yang cukup luas untuk mengukur sampai dimana peran pemerintah dan juga masyarakatnya dalam mengawal kabupaten yang masih muda itu.

Kenyataan yang ada; model pemerintahan yang silang sengkarut dan dibungkus dugaan korupsi di hampir semua sektor; fungsi legislasi yang tidak jalan; fungsi kontrol masyarakat yang mati sama sekali; serta amburadulnya sistem kependudukan, ternyata membangun friksi yang tajam dan samar di kalangan masyarakat luas.

Friksi ini tergambar jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Peluang dan kesempatan menjadi rebutan di antara masyarakat, sebagai pelaku ekonomi dan sosial setempat, dengan ribuan orang yang tiba-tiba berdatangan karena magnet emas Bombana. Pemerintah yang berkuasa terlalu bersikap profit oriented, hingga melupakan fungsi sosialnya. Investor dipuji dan disanjung bak dewa. Uang menjadi nilai tawar paling utama, dan mengesampingkan berbagai hal penting, semisal kerusakan lingkungan, kerusakan moral, degradasi mental, fundamen adat-budaya dan agama koyak-moyak, kriminalitas merajelela, trias politika ambruk sama sekali. Fakta empirik ini boleh saja disangkal sebagai upaya eufemistik, tetapi sangat sulit memalingkan muka dari penampakan akan hal-hal tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat setempat bahkan terbelah-belah dalam mensikapi masalah lingkungan hidup, misalnya. Ada yang mendukung dengan alasan, bahwa pengelolaan yang sedang berlangsung hanya bersifat sementara dan tidak berdampak sistematis terhadap kehidupan kemasyarakatan, termasuk lingkungan alam. Namun pula, tidak sedikit masyarakat yang kian pesimis dengan pengelolaan pemerintahan yang timpang itu. Kelompok masyarakat yang disebut terakhir ini, sama sekali tidak melihat niat baik dibalik semua kebijakan yang dijalankan.

Kebijakan-kebijakan yang ada pun tidak lebih hanya hiasan, dan sama sekali tidak akomodatif terhadap keinginan masyarakat, yang sesungguhnya memiliki hak lebih. Bahkan, kebobrokan dalam menterjemahkan kebijakan pro rakyat setempat di wilayah itu kini menyusup dan memasuki area birokrasi di wilayah induk, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Nur Alam terlihat resah dengan pola pengelolaan pemerintahan setempat. Sayangnya, sampai kini, orang nomor satu di Tenggara pulau Sulawesi ini belum berniat melakukan over polecy, dan tak tampak sebagai representasi pemerintah pusat.

 

Dua Sasaran Besar

Lalu, apa koneksi langsung dari silang sengkarut masalah di kabupaten itu dengan Pilkada yang akan segera dihelat tak lama lagi? Sesungguhnya, apa yang sedang terjadi dan terekam di atas, hanyalah “sasaran antara” saja. Sasaran sebenarnya dapat tercium dari sejumlah indikasi, khususnya kian getolnya sejumlah anggota parlemen pusat asal Buton mendorong usul mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, soal posisi kabupaten setelah 10 tahun berdiri.

Seperti yang telah diketahui, Jusuf Kalla memang pernah mengusulkan peninjauan kembali kebijakan pemerintah tentang pembentukan kabupaten dan provinsi baru. Usul itu didorong ke DPR melalui kementrian dalam negeri. Kebijakan baru tersebut akan menentukan nasib kabupaten/kota yang selama 10 tahun sejak disahkannya, tidak memperlihatkan pembangunan yang signifikan; jika 10 tahun sebuah kabupaten/kota tidak menampakkan kemajuan, atau malah makin mundur pembangunannya, maka kabupaten/kota tersebut akan dilebur kembali ke wilayah asalnya. Isi usulan itu kurang lebih demikian.

Dengan potret kabupaten Bombana yang terlihat sekarang, jika kemudian beleid baru ini diberlakukan, maka akan memaksa kabupaten ini kembali dilebur ke kabupaten Buton, yang tadinya adalah wilayah asalnya. Ini, seolah-olah menjemput impian sejumlah pemprakarsa provinsi Buton Raya, bahwa dengan bergabungnya Bombana akan mempercepat pembentukan provinsi baru tersebut. Tapi, harapan itu rupanya masih jauh bagi mereka. Alasannya, kita lihat nanti, di bagian lain dalam artikel ini.

Sasaran utama lainnya, adalah makin menguatnya indikasi perusakan lingkungan dengan rencana akan dibukanya selebar mungkin pintu investasi di sektor tambang di beberapa wilayah potensial Bombana.

Kabupaten Bombana yang memiliki luas wilayah daratan 2.845,36 km² atau 284.536 ha, dengan wilayah perairan laut lebih dari 11.837,31 km². Luasan total itu sudah termasuk pulau Kabaena. Bombana ternyata menyimpan potensi tambang yang luar biasa, selain emas, didapati pula deposit nikel, tembaga, perak, timah, dan beberapa mineral lainnya. Sayangnya, selain emas, deposit-deposit bahan galian itu sesungguhnya “belum masak”, atau belum siap untuk ditambang.

Tidak ada angka pasti mengenai sejumlah deposit yang disebutkan terakhir tadi. Yang jelas beberapa investor telah melakukan eksplorasi di beberapa areal, termasuk pulau Kabaena. Di pulau ini saja, tidak tanggung-tanggung, ada 25 perusahaan pertambangan yang siap, dan telah, mengerogoti jengkal demi jengkal tanah masyarakat, mengais nikel didalamnya. Anehnya, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki fasilitas pemisah biji nikel sekalipun. Ratusan ton tanah yang mereka keruk—yang katanya mengandung biji nikel—diangkut dengan kapal-kapal sewaan berbendera asing menuju Taiwan. Disanalah, tanah-tanah berbiji nikel itu diolah.

Buat apa pemerintah daerah menginjinkan investor yang menjalankan operasi pertambangan berbiaya tinggi seperti itu? Apa tujuannya mengapalkan tanah-tanah yang diambil dari Bumi Indonesia (Bumi Adat Orang Indonesia)? Tidakkah kita harus belajar dari kasus pertambahan luas Singapura dan makin menyempitnya Selata Malaka karena praktek Tambang Pasir Ilegal (penjualan pasir dari Indonesia yang digunakan untuk menimbun bibir pantai Singapura hingga luasan garis pantai negara itu bertambah). Jika hanya sekadar mengejar profitnya belaka, jalan memaksa investor untuk melakukan pengolahan di dalam negeri pun bisa dijalankan. Indonesia masih memiliki BUMN sekelas PT. Antam yang sudah mampu mengolah tambang apa saja dengan tehnologi yang mereka punyai. Walaupun, tidak ada jaminan jika dikelola Antam tidak menimbulkan dampak sama sekali, tetapi yang jelas, tambang-tambang Indonesia tidak dalam bingkai “dikuasai asing”.

Selain jelas tidak ekonomis, yang paling merana karena dampaknya adalah masyarakat setempat. Areal kebun-kebun masyarakat yang tadinya ditumbuhi tanaman pertanian, dilego sepihak kepada investor, dibongkar, lalu dikapalkan, menyisakan areal bekas galian yang besar menganga. Protes masyarakat dilawan dengan kekuatan represif. Polisi yang disewa investor menghadang, lalu menangkap. Tindak pemenjaraan terhadap masyarakat pun pernah terjadi.

Investasi asing berbiaya tinggi, yang tak ekonomis itu, ikut mengurangi luasan pulau. Malah, areal pertanian rumput laut masyarakat kini terkontaminasi lumpur kerukan, dan mengakibatkan kerugian finansial ratusan juta rupiah, dan perusahaan menolak mengganti kerugian itu.

Padahal Pulau Kabaena ini hanya memiliki luasan tersisa 867,69 km2, atau kurang lebih 86.769 ha. Kurang dari 60 persen dari luasan itu adalah wilayah hutan konservasi yang merupakan cadangan air utama bagi masyarakat setempat.

Menurut estimasi, rata-rata perusahaan yang mengelola nikel di pulau ini memiliki 2.000 ha lahan konsesi, maka akan ada 50.000 ha lahan yang akan rusak atau berubah fungsi dari areal konservasi menjadi areal pertambangan. Ini sama artinya dengan menyisakan ruang 36.769 ha bagi kurang lebih 35.000 jiwa penduduk Pulau Kabaena. Sedikitnya areal yang tersisa, dan dengan jumlah penduduk yang demikian itu, akan mengantarkan pulau dan masyarakat beserta adat-budaya yang tersimpan didalamnya kepada kehancuran permanen di semua sektor kehidupan.

Ironisnya, yang menempatkan dan membawa potensi kehancuran tersebut justru datang dari luar lingkaran struktur masyarakat adat-budaya Moronene, yakni para pendatang yang berkedok kebijakan pemerintah dan investor berkebangsaan asing.

Ternyata pula, dibalik penyelenggaraan semua ijin-ijin pertambangan itu, pemerintah daerah hanya mengejar pajak, dan pungutan liar dari pengelola tambang. Ini diperparah, dengan tidak jelas dikemanakan semua pajak dari hasil pertambangan tersebut. Tidak ada program pengembangan masyarakat (populer disebut Community Development). Selentingan mengalir, bahwa dana-dana pungli tersebut mampir di kantong Bupati, keluarga bupati, anggota DPR daerah Bombana, dan anggota DPRD Provinsi Sultra, yang kerap “sidak” sembunyi-sembunyi.

Model kelola seperti ini tentu tidak “ramah”. Tidak ramah bagi alam, dan tidak ramah bagi lingkungan hidup sosial masyarakat. Tindakan tidak ramah itu, juga makin memperuncing friksi sosial yang sudah ada. Apa pemerintah daerah (dan pemerintah pusat) harus menunggu friksi sosial ini berujung pada pergolakan untuk selanjutnya diselesaikan? Apakah tidak sebaiknya, pemerintah pusat menghentikan semua ijin kelola tambang yang tidak “sehat” di Bombana itu, memeriksa semua pihak yang terlibat (pemberi ijin dan penerima ijin), lalu kemudian jika menenuhi syarat operasi sesuai konstitusi lingkungan, bolehlah beroperasi lagi?

 

Mudahnya Mengukur Kepentingan Para Calon Bupati

Kedua sasaran utama di atas membayangi Pilkada Bombana kali ini. Tidak ada komitmen yang paripurna tentang bagaimana nasib Bombana setelah Pilkada. Sejumlah individu yang akan menjadi bakal calon bupati, setidaknya datang dari latar belakang yang tidak meyakinkan untuk dapat membangun komitmen yang dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat Bombana terhadap indikasi sasaran utama tadi.

Tengok saja mereka; ada yang dari legislatif provinsi mantan pengusaha tambang; ada yang sedang duduk sebagai legislator daerah; penyeleweng dana masjid; ketua parpol yang incumbent; bahkan pejabat bupati lama yang terindikasi korup. Pria dan wanita ini, ternyata tidak pandai, dan tidak memiliki kerangka misi yang jelas soal bagaimana bombana nantinya di bawah kepemimpinan mereka. Seolah-olah, telah tertangkap jelas, Bombana di dalam kerangka rencana mereka hanya berputar pada uang dan kekuasaan.

Parahnya, tidak ada satu pun upaya dari mereka untuk menjelaskan apa misi mereka ketika menjalankan manajemen pemerintahan kelak, walaupun sekadar untuk mematahkan sejumlah perkiraan yang sudah terlanjur beredar di masyarakat tentang siapa mereka dan apa kepentingan sesungguhnya dalam pencalonan pimpinan daerah Bombana 2010-2015.

Para calon yang sedang berebut simpati dengan sibuk membangun citra itu, terlalu mudah diukur. Apa tujuan mereka sebenarnya dibalik pencalonan itu? Bagaimana rencana pembangunan mereka? Yang biasanya hanya berputar pada isu-isu biasa dan tidak populis. Kapan mereka mematok hasil pencapaian dari rencana yang mereka jalankan? Bagaimana membangun sinergi di antara komponen utama penyelenggara pemerintah daerah? Konsep-konsep yang mereka usung telah usang, tak ada yang baru di bawah langit Bombana. Pemerintahan model begini adalah ciri khas pemerintahan yang gampang dibeli.

Di sisi lain, mereka cukup dengan berpura-pura tuli terhadap penolakan tegas masyarakat untuk tidak bergabung dengan Buton Raya; bahwa bergabung dengan Buton Raya bukan solusi mensejahterakan rakyat Bombana; bahwa bergabung dengan calon provinsi baru itu hanya akan mengulang kisah lama—penindasan struktural dalam bingkai kultur yang kaku dan egois; bahwa keinginan “mengajak” Bombana bukan didasari oleh cita-cita kesejahteraan bersama, tetapi lebih pada sekadar melengkapi prasyarat tercukupinya jumlah daerah tingkat dua dalam dokumen usulan provinsi baru.

Tidak terlampau sulit mengukur bagaimana suatu regresi yang diakibatkan proses politik daerah dan sebuah kebijakan di sektor pertambangan dengan segera membangun sejumlah indikator utama yang mengarahkan kita pada pra-kesimpulan bahwa masyarakat Bombana, khususnya masyarakat adat-budaya Tokotua di Kabaena, sedang berhadap-hadapan dengan kekuatan investasi yang sama sekali tidak pro-lingkungan lestari dan pro-adat budaya. Sedang berhadapan dengan keinginan pencaplokan geografis, geoekologis, dan geokultural, dengan dalih kesejahteraan dalam sebuah provinsi baru.

Tidakkah membangun Bombana tetap dapat dilakukan tanpa pungli, tanpa korupsi, tanpa merusak lingkungan alam, lingkungan hidup sosial, dan adat-budaya?

Tidakkah calon provinsi baru Buton Raya tetap akan terbentuk dan berjalan tanpa keikutsertaan Bombana didalamnya?

Rakyat Bombana tidak ingin kerusakan berlanjut. Rakyat Bombana tidak ingin bergabung dengan Buton Raya. Demikian. ***

 

“…Bagi mereka yang kehilangan haknya, kami ingat. Bagi mereka yang terus menceritakannya, kami mendengarkan. Bagi mereka yang masih memperjuangkannya, kami bersamanya. Bagi generasi berikutnya, jangan pernah lupa.”


Free Trade Area: Peta Jalan Baru Imperialisme

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Peta perdagangan dunia kini sedang dalam masa transisi yang luar biasa. Krisis finansial global, yang bahkan dampaknya belum berlalu sepenuhnya, rupanya sempat memberi ruang pada keresahan tingkat tinggi di kalangan pelaku ekonomi dunia. Bagaimana sebuah upaya terencana dari broker-broker utang dunia dapat membalik keuntungan menjadi malapetaka bisnis yang luar biasa.

Perpindahan uang dalam jumlah besar dari para konglomerat Eropa, berupa pinjaman ke perusahaan-perusahaan di Amerika, yang kemudian sulit dikembalikan—sekaligus sulit dikendalikan—segera saja mengantarkan dunia pada krisis finansial yang nyaris merata. Fundamen perbankan dan pasar finansial yang lemah secara umum membuat beberapa negara langsung ambruk, namun tidak sedikit pula yang dapat bertahan karena masih sedikit membagi perhatiannya pada sektor riil.

Secara umum, Asia, yang mengambil posisi dalam perdagangan dunia sebagai produsen, mampu bertahan dari serangan krisis karena sektor riil-nya. China, India, dan—rupanya—Indonesia pun mampu bertahan dari hantaman itu, meski harus tertatih-tatih dengan menarapkan cross-line policy di sektor perbankan untuk menghindari kepanikan. Tetapi, beberapa negara maju yang selama ini menyerahkan pasar domestiknya pada kemauan liberalistik, tak urung ikut terseret arus krisis. Jepang segera mengumumkan inflasi yang membuat citra negara itu berubah dari negara donor menjadi negara pengutang.

Di tengah kekacauan finansial dunia itu, dunia kini disodori sebuah skema baru, kendati pembicaraan tentang skema ini sudah dimulai dalam beberapa putaran, dan memakan waktu hampir tiga dekade. Skema baru perdagangan dunia itu kini menjadi sorotan, lebih-lebih menjadi bahan perdebatan di negara-negara dunia ketiga. Indonesia yang termasuk negara berkembang pun tidak lepas dari debat tentang baik-tidaknya negara ini melebur dalam skema tersebut.

Free Trade Area (FTA), lalu kemudian disempitkan menjadi Asian Free Trade Area (AFTA) pun akhirnya di debat sebagai sebuah langkah prematur bagi negara-negara yang produksinya masih dikuasai industri besar. Indonesia, sama dengan umumnya negara lain di Asia Tenggara, yang tak terlampau serius mengembangkan industri riil, berada pada posisi dilematik menanggapi isu ini.

Sektor usaha besar, macam manufaktur, yang dibangun dengan modal lisensi, menyambut positif kehadiran skema AFTA/FTA. Tetapi tidak demikian dengan pelaku pasar finansial. Mereka sama utopisnya—untuk tidak menyebut mereka ketakutan—dengan isu ini, disebabkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran ekonomi yang tajam. Bagaimana mungkin komunitas finansial Indonesia tidak terjebak dalam keragu-raguan, jika diperhadapkan dengan sikap pemerintah yang seolah-olah menanggapi isu ini setengah hati.

Jika pemerintah mengamini FTA, mereka khawatir fundamen ekonomi akan terguling, karena ketidaksiapan sektor riil dan sumberdaya manusia. Tetapi, bila tidak, bagaimana mempertanggungjawabkan pasar Indonesia terhadap keinginan pemain-pemain industri besar.

Inilah soalnya; Indonesia memang tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas.

Jika demikian adanya, akankah ekonomi Indonesia akan mengalami “kemunduran” dengan tidak meleburkan diri pada skema baru ekonomi dunia ini? Dengan tingkat pertumbuhan di rata-rata 4 persen (laporan pemerintah 2007-2008), rasanya Indonesia masih sedikit berharap pada peran ekonomi kawasan. Beberapa negara di Asean akan segera menjadi kompetitor penting, macam Thailand dan Malaysia, kendati kita tidak boleh menafikkan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang juga sedang bergerak maju.

Ketiga negara ini kelihatan paling siap menyambut era perdagangan bebas Asean itu. Malayasia dan Thailand yang sudah sejak 25 tahun lampau sibuk mengembangkan sektor riil mereka, akan segera mendulang untung. Vietnam, yang posisi PDB-nya paling menonjol di kawasan Asean, bisa saja menjelma menjadi naga Asia baru dengan sektor pertanian sebagai andalannya.

Lalu bagaimana dengan China? Negara ini, belum apa-apa, sudah dicurigai pelaku pasar nasional, akan menyerbu pasar Indonesia dengan barang-barang murah mereka. Negara Tirai Bambu, bersama India dan Indonesia berhasil lolos dari gempuran krisis. Tapi fundamen ekonomi China dibanding dua negara lainnya itu, masih lebih kokoh.

Pemerintah China berhasil menjalankan berbagai kebijakan yang diawasi ketat oleh Komite Pusat Partai Komunis China. Negara ini “mengusir” sejumlah investor yang dinilai tidak bisa diandalkan untuk memajukan ekonomi mereka, lalu menasionalisasi aset perusahaan-perusahaan tersebut. Ini bukan langkah berani semata—kendati dikecam negara-negara Eropa dan Amerika Serikat—tapi China tidak bisa sama sekali menggantungkan roda industri rakyat-nya pada sistem ekonomi biaya tinggi (kapitalistik) yang dianut barat. China tahu benar, jika ini dilanjutkan, jutaan sektor industri rumahan yang dijalankan warga akan terseret arus biaya tinggi, dan membuat barang-barang produksi mereka menjadi tidak laku karena mahal. Jadi, opsi pemerintah China itu bukan tanpa alasan.

Pengetatan model China ini, diikuti India. Namun demikian, India tidak bisa sepenuhnya menolak barat. Alasannya, tentu saja, politik global. India mendapat sokongan sejumlah negara besar Eropa dalam program nuklir mereka. Jadi cukup sulit bagi India melakukan langkah ala China dengan menaturalisasi sejumlah investasi asing yang dinilai mengancam industri dalam negeri. Satu hal yang menolong India adalah pengalaman negeri ini dalam program “Cinta Produk Negeri Sendiri” yang digagas lebih dari 50 tahun silam oleh Mahatma Gandhi.

Karena warga India sudah terbiasa menggunakan produk dalam negeri, dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, maka aliran modal keluar negeri secara besar-besaran bisa ditahan. Produk asing bukan prioritas, hingga sulit mendapat tempat dihati mayoritas warga India. Karena permintaan yang melonjak, dan daya dukung produksi yang makin modern, negara ini berhasil menepis krisis 2007-2008 lalu dengan enteng.

Indonesia pun tertolong dengan gaya hidup komsumtif masyarakatnya. Gaya hidup model orang Indonesia inilah yang memancing aliran modal deras masuk ke Indonesia. Bahkan sejumlah barang mewah dicabut dari daftar pajak, sehingga intensitas aliran barang masuk sangat tinggi. Inilah yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 4 persen.

Dengan pola konsumtif masyarakat Indonesia, ditambang sektor riil yang belum berkembang baik, juga dukungan birokrasi yang masih bersalut korupsi, agaknya sulit menempatkan Indonesia dalam kategori siap menghadapi era AFTA.

Kondisi Indonesia itu diperparah dengan masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak berdaya karena sejumlah sektor penting dikuasai asing dan dikelola secara serampangan, macam sektor tambang, industri logam berat, industri manufaktur, dan sejumlah industri berbasis padat modal.

Sektor tambang misalnya, bagaimana pemerintah dapat memajukan sektor riil, semisal pertanian, perkebunan, perikanan—yang sangat nyata menguntungkan dan mampu menarik ribuan, bahkan jutaan tenaga kerja—jika lingkungan alam sudah dirusak para perusahaan tambang yang bekerja secara serampangan. Tidak ada upaya perbaikan terhadap lahan konsesi yang mereka pinjam, meracuni tanah dengan semua jenis limbah logam berat, membangun rasa permusuhan di tengah masyarakat, dan lain sebagainya, adalah sejumlah tindakan yang harus segera dilihat pemerintah.

Sudah saatnya pemerintah melakukan aksi yang sangat tegas terhadap investasi biaya tinggi model pertambangan di Indonesia. Jika perlu melakukan langkah progresif seperti China, adalah sebuah langkah tepat untuk mengurangi kehancuran bumi Indonesia. Penguasaan asing terhadap tambang nasional harus dikurangi, lalu kemudian dihapuskan, agar BUMN seperti Antam dapat lebih berdaya, dan mampu menampung tenaga kerja dan terbukanya lapangan kerja baru. Indonesia memiliki sistem ekonomi Pancasila, tidak dapat seterusnya di dikte oleh sistem ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan dunia barat.

Peta Baru Imperialisme.

Hampir separuh penduduk dunia pernah terluka ketika era imperealisme menghancurkan berbagai tatanan kemasyarakat di berbagai belahan dunia. Imperelisme lah yang kini menciptakan puluhan negara dalam jurang kemiskinan. Dan dengan semena-mena, negara-negara pelaku imperelisme, memberi cap pada negara-negara yang telah habis mereka gerogoti itu dengan label “negara dunia ketiga” atau negara miskin.

Padahal, sebelumnya, negara-negara itu adalah sebuah yuridiksi yang sehat, makmur dan kaya. Benua Afrika, dahulunya dikenal penuh dengan negara-negara kecil berdaulat, yang mengklaim kekayaan budaya dan harta benda yang tidak ternilai harganya—bahkan berlian terbesar didunia yang kini disimpan di Buckingham Palace—dirampok tentara pendudukan Inggris di Afrika Selatan untuk kemudian dipersembahkan kepada Ratu Inggris.

Tapi, lihatlah kini nasib negara-negara itu, setelah ratusan tahun diduduki imperelisme dan kolonialisme. Perampokan oleh negara-negara Eropa selama ratusan tahun di benua hitam itu, secara perlahan-lahan menenggelamkan warisan kebudayaan dan menghilangkan kekayaan dan kemegahan di seantero Afrika. Kota-kota megah teklah berganti menjadi permukiman yang lebih mirip desa. Para Raja penguasa Afrika bahkan tak dihormati lagi, mereka lebih banyak menjadi boneka kolonialisme.

Hasil dari perampokan kebudayaan dan ilmu pengetahuan selama ratusan tahun itu kini dengan bangga dipertontonkan para eufemistik Eropa di galeri-galeri mereka, sementara Somalia, Sudan, Zimbabwe, Ethiopia, Mali, Togo, Zenegal yang dahulu ditinggalkan Sulaiman dalam keadaan kaya-raya berubah menjadi negara miskin, yang diwarnai kelaparan, dan aksi genosida. Setelah dikuras, mereka ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan.

Impereslisme dan Kolonialisme-lah penyebab itu semua. Dan semua itu berawal dari perdagangan.

Nasib Asia (Timur dan Tengah), negara-negara di Timur (Tengah dan Jauh), setali tiga uang dengan Afrika. Kawasan-kawasan tersebut, silih berganti di kuasai lima kolonialis besar; Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis.

China nyaris melepas kota Shanghai sebagai koloni Inggris dan Perancis, tapi pada akhirnya harus merelakan Hongkong pada Inggris akibat dampak Perang Candu. India, kurang lebih tiga abad menjadi koloni Inggris, hingga nyaris memperbudak separuh penduduknya. Indonesia berada di bawah telapak kaki Belanda juga selama tiga abad, lalu silih berganti oleh Spanyol dan Portugis. Ketiga negara kolonial itu, pun nyaris menguras habis semua kekayaan alam Indonesia untuk membiayai perdagangan dan peperangan mereka di Timur Jauh.

Mesir hingga kini, walau absurd, masih berada di bawah kendali Inggris. Bahkan Arab Saudi masih menjadi boneka Amerika Serikat. Dan, semua itu berawal dari perdagangan.

Peta politik ekonomi Eropa ketika itu diwarnai dengan perlombaan lima kerajaan besar (Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis) dalam mencari benua baru, yang dalam abad-abad itu dikenal kini dengan The Old Road Map of Imperealism, atau Peta Jalan Lama Imperealisme. Ternyata, tujuan Peta Jalan Lama Imperealisme itu hanya semata-mata penguasaan, penaklukan, dan kolonialisme.

Dan, hampir satu milenium lebih, negara-negara barat (Eropa dan Amerika Serikat) hendak mengulang romantisme masa kejayaan lampau mereka dengan Peta Jalan Baru Imperealisme yang dibungkus sangat rapi dalam Free Trade Area.

Sebagaimana Peta Jalan Lama Imperealisme yang dimulai dengan jalan perdagangan, maka Peta Jalan Baru Imperealisme itu diupayakan melalui jalan serupa; perdagangan bebas. Jika dahulu Eropa mengupayakan penguasaan komoditas utama, yakni rempah-rempah, dengan membuka perdagangan bebas di hampir semua pelabuhan utama dunia, dan kemudian berakhir dengan kolonialisme, maka bisa dimaklumi, jika kini perdagangan bebas yang inisiasi dua kekuatan ekonomi Eropa-Amerika Serikat bertujuan menguasai pasar produk mereka.

Pasar Eropa dan Amerika Serikat sudah jenuh dan terlalu kecil untuk bisa dinikmati sejumlah korporasi raksasa industri yang berada di bawah kendali mereka, sedang niat untuk mendesakkan distribusi produk mereka seringkali terhalang kebijakan bea masuk negara-negara tujuan, yang secara langsung menambah biaya dan mengurangi nilai ekspor. Maka satu-satunya jalan adalah menciptakan sebuah peta jalan baru bagi kepentingan ekonomi mereka yang lebih besar.

Hambatan dan Efek Samping Pasar Bebas

Ekonomi dunia modern tidak lagi mengenal batas negara. Klaim tidak lagi berdasar pada batas-batas negara dan jenis-jenis komoditas, maka seketika perang ekonomi berganti haluan. Entitas negara telah berganti dengan icon-icon perusahaan raksasa, macam Microsoft, Carefour, Wall-Mart, Sony, Samsung, Smith and Wetson, Airbus, Boeing, dan banyak lagi. Satu-satunya jalan untuk menguasai pasar secara permanen hanyalah dengan melakukan preasure terhadap komoditas saingan langsung di negara mana produk tersebut di produksi.

Satu lagi hambatan perdagangan dunia selama ini adalah pasar gelap. Lalu lintas barang dan keuntungan ternyata lebih banyak beredar di pasar gelap ketimbang di pasar legal. Sifat pasar gelap yang menihilkan semua patron-patron yang biasa digunakan di pasar legal membuat pasar gelap lebih populer. Bea masuk, pajak barang mewah, lisensi, garansi, potongan pajak, perolehan keuntungan pihak ketiga, sama sekali tidak dikenal dalam kamus pasar gelap. Maka black market menjadi salah satu musuh utama peta perdagangan sejumlah raksasa industri tadi.

Hambatan lainnya juga datang dari masih berbedanya mata uang. Inilah mengapa Eropa dan Amerika Serikat getol memperkenalkan dan mendesak negara-negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang—lewat instrumen Bank Dunia—untuk menerapkan mata uang kawasan, atau mata uang tunggal. Bahkan Eropa sudah merelakan diri, untuk menjadi contoh, dengan memberlakukan mata uang tunggal Eropa, Euro.

Sampai kini tidak ada bukti empirik yang menunjukkan sistem mata uang tunggal itu terbukti berhasil diterapkan. Satu-satunya petunjuk bahwa komunitas moneter Eropa masih ambigu berkenaan dengan sistem ini ialah, Inggris masih kuat menolak melebur poundsterling dalam euro, dengan alasan yang sangat masuk akal; nilai tukar poundsterling masih lebih tinggi dibanding euro.

Jika menarik hambatan-hambatan tadi di market domain Asia, dan hubungannya dengan masuknya Indonesia dalam panel FTA/AFTA, agaknya sangat sulit. China tidak akan rela melebur mata uang Yuan dengan mata uang sejumlah negara di Asia. Sebab jika ini dilakukan, maka China harus menurunkan suku bunganya dan juga nilai tukarnya, kemudian dirata-ratakan pada nilai mata uang yang rasional untuk digunakan dalam kawasan. Bahkan, nilai tukar Yuan lebih tinggi dibanding Dolar Amerika dan Poundsterling Inggris.

Namun soalnya, akan ada sejumlah usaha yang terpaksa memotong anggaran produksi karena perubahan nilai tukar. Bahan baku yang tadinya bisa dibeli murah, kini harus terpotong setengahnya. Jelas, yang merasa beruntung adalah negara yang selama ini memiliki nilai tukar mata uang rendah, macam Indonesia.

Kemudian membubarkan pasar gelap di kawasan Asia tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa mereka mencari lahan operasi baru, atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah, sehingga menambah kerasnya persaingan.

Namun, apapun hambatannya, Free Trade Area ini adalah peta jalan baru bagi cita-cita imperealisme dan penguatan koloni-koloni ekonomi kapilistik. Penjajahan model baru ini hanya bisa dihindari dengan tidak menyetujui, menolak, atau keluar sama sekali dari panel pasar bebas yang sudah dirancang Eropa dan Amerika Serikat.

Memangnya apa salahnya dengan sistem ekonomi pasar terbatas?  Bukankah dengan tidak menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi pada pasar bebas, negara-negara berkambang, termasuk Indonesia akan memiliki kesempatan luas membangun ekonominya yang berlandaskan pembangunan sektor riil. Inilah pasar yang lebih mensejahterakan, ketimbang pasar bebas.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap menerima semua efek samping itu. Tolak Pasar Bebas. []


%d blogger menyukai ini: