Clash of The Titans

Oleh Ilham Q Moehiddin

Sesungguhnya, berbagai praktek mafia yang terkait dengan hukum, bukan baru sekarang terjadi. Praktek nakal ini sudah terjadi lama sekali. Bukan cuma di pusat, di daerah pun praktek seperti ini marak sekali. Disebabkan momentum saja, maka mafia hukum itu, kini, tiba-tiba populer. Bagaimana dengan mafia lainnya? Setujukah Anda, jika setelah membaca artikel, bahwa Indonesia saat ini, bagai sedang dikepung mafia?

***

Orang di Indonesia rupanya tidak pernah belajar. Benar juga kata para Belanda, ketika Ir. Soekarno meminta kerelaan mereka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia; orang-orang Indonesia belum siap merdeka. Begitu pun orang Jepang, menjelang persiapan kemerdekaan Indonesia. Wakil Imperium Jepang di Indonesia sama pesimisnya dengan imperialis Belanda; sama-sama tidak yakin Indonesia mampu mandiri.

Buktinya memang seperti itu. Mungkin, luka lama, dan penderitaan yang membuat orang Indonesia lebih banyak mengutuki proses perjalanan kemerdekaan bangsanya. Atau, mungkin terlalu sering melihat dan mengalami, hingga tak segan membuat orang lain menderita. Penjajahan yang begitu lama, ternyata ikut membangun mental umumnya orang Indonesia, hingga tidak hirau dan hilang peka, dengan orang lain. Hilang sense of building nations-nya.

Umumnya orang Indonesia—tepatnya, oknum pejabat Indonesia—tak peka dengan orang yang dipimpinnya. Masih sulit membedakan mana kepentingan rakyat, dan mana kepentingan peribadi. Atau, benar…benar…sulit membedakan mana uang peribadi, mana uang negara…dan mana uang rakyat.

Penjajahan ratusan tahun oleh para “titan” dari Eropa itu, kemudian Jepang, segera melahirkan “titan-titan” baru yang berwajah Indonesia.

Titan adalah sebutan lain untuk ksatria kegelapan. Dalam banyak kebudayaan di dunia, Titan digambarkan sebagai mahkluk yang menguasai kegelapan dan gemar berbuat jahat. Banyak bentuk dari titan ini untuk setiap kebudayaan. Dan, untuk merujuk kebudayaan yang lebih populer saat ini, bolehlah saya mencitrakan para titan ini dengan para mafia struktural dan birokratif yang menggerogoti pemerintahan dan rakyat Indonesia dari dalam. Walau sebenarnya mereka ini, para mafia birokratis, ternyata lebih jahat dari titan-titan itu.

Indonesia Dikepung Mafia

Tabloid Berita Mingguan Prodemokrasi, edisi minggu IV, Mei-Juni tahun 2000, dalam laporan khususnya, mengangkat berita yang ketika itu cukup membuat geger perangkat peradilan dengan story tag: “Mafia Peradilan di Sultra”. Yah…, tabloid ini adalah media lokal yang terbit di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) paska reformasi di Indonesia. Kini, tabloid ini sudah tak terbit lagi. Mangkat karena kekurangan modal.

Ketika berita itu dilansir, surat protes yang datang dari institusi-institusi yang kena “cubit” sama banyaknya dengan surat dukungan dan pertanyaan lanjutan dari masyarakat. Orang-orang ketika itu, khususnya di Sultra, memang tidak pernah menyangka bahwa sebuah media lokal mampu mengangkat berita dengan tendensi yang berat dan sangat menggigit itu.

Setelah berita ini terbit, cukup banyak niatan untuk memperkarakan media yang memuatnya. Hanya momen reformasi ketika itu, yang membuat lembaga-lembaga yang kena singgung, mengurungkan niatnya. Bisa jadi karena takut akan dampak lanjutan dari proses pemerkaraan, yang akan berbuntut dan merembet kemana-mana. Bisa juga karena mereka cukup rikuh untuk “melawan” institusi pers yang umurnya dan soliditasnya lebih tua dari institusi mereka sendiri, di Indonesia.

Selain berita itu, media tabloid Prodemokrasi juga pernah melansir berita sejenis dengan tajuk “Kejaksaan Gombal” yang tidak saja membuahkan protes, tetapi sekaligus diperkarakan oleh institusi kejaksaan setempat. Namun, prosesnya mentok di kepolisian. Polisi mengira kasus itu tidak memiliki cukup bukti untuk diperkarakan lebih lanjut.

Saya tidak hendak bernostalgia dengan kisah-kisah lama itu. Saya pun mengira, di beberapa daerah lain, media-media lokal lain pun pernah—paling tidak sekali—mempublikasikan kasus serupa. Paling tidak media mengetahuinya, namun belum berani mempublikasikannya karena tekanan.

Sekali lagi…bukan hendak bernostalgia dengan media di mana saya dahulu pernah bekerja itu, namun saya cuma hendak menegaskan kenyataan; bahwa di tahun 2000, di sebuah wilayah yang cukup jauh dari Jakarta, di saat-saat yang dipenuhi nuansa kental reformasi, sebuah media berhasil mengendus dan mempublikasikan praktek kotor para oknum penegak keadilan, macam kejaksaan dan pengadilan, yang sekarang di tahun 2010, tiba-tiba populer dengan nama mafia hukum, alias markus.

Jika di awal milenium, mafia sejenis ini sudah terindikasi ada. Kita mungkin akan mengira bahwa praktek ini sudah terjadi sekian lama, berurat-berakar di hampir semua institusi hukum di Indonesia—pun di institusi pemerintahan—baik di Jakarta dan di provinsi lainnya. Artinya, oknum “tikus bertoga” sudah lama berkeliaran. Jika kini mereka hendak diberantas, selebihnya kerena tindakan mereka itu memang sudah cukup meresahkan dan merugikan…terlalu kelewat batas.

Tetapi kita tidak akan melangkah terlalu jauh membahas soal para oknum “tikus bertoga” ini. Para titan lembaga hukum itu sedang dikupas habis-habisan, tidak saja oleh media, tetapi juga menjadi sasaran empuk Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan, alias Satgas Mafia Kukum yang dipimpin Dr. Denny Indrayana itu. Bahkan karena tekanan pelacakan komisi—dan resistensi masyarakat Indonesia saat ini—para titan itu malah sedang saling menuding, saling menuduh, saling berselisih, dan cari selamat sendiri-sendiri.

Clash of the Titans (Perselisihan Para Titan) pun sudah dimulai.

Kita akan melihat dalam landscape yang lebih luas; bahwa Indonesia ini benar-benar…maksud saya benar-benar…sedang dikepung mafia. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mungkin, masih harus membentuk banyak Satgas, dan banyak Komisi Pemberantasan Mafia, untuk menghabisi dan menutup ruang gerak mafia sejenis mafia hukum itu. Memberangus mereka sama sekali.

Mafia Perpajakan: Para Titan Uang Rakyat

Perkara berat yang dibidangi si Gayus itu, sesungguhnya, bukan baru kali ini terjadi. Sejatinya juga, perihal ini sudah menjadi kisah klasik di Indonesia. Pajak ini hampir sama tuanya dengan umur peradaban manusia. Praktek penggunaan pajak sebagai alat pungut dalam sistem keuangan negara juga sudah dilakukan ratusan tahun lampau. Para penguasa kuno bahkan menggunakan pajak sebagai alat penekan rakyatnya, alat untuk menciptakan ruang yang cukup lebar dalam mekanisme strata sosial di masyarakat, dengan maksud untuk meminimalisir tekanan terhadap jalannya pemerintahan, dan mengalihkan perhatian masyarakat dari apa yang sedang dilakukan pemerintah.

Makanya, dalam terminologi agama-agama, para nabi menghujat praktek pemungutan pajak. Sebab pajak ini, sulit dikendalikan, dan prakteknya dilapangan kadang menyimpang jauh. Seringkali cara pemungutan pajak disalahgunakan untuk kepentingan para pejabat. Besaran pajak yang hendak dipungut pun sulit diukur. Bagaimana pola tekanan dan sejauh mana tekanan dibuat, akan sangat menentukan besaran pajak yang akan dipungut. Bahkan, besaran pungutan pajak, sering kali ditentukan dari kadar kesalahan orang yang dijadikan objek pajak. Tetapi itu model pemungutan pajak dahulu kala. Sistem itu terus dimutakhirkan, walau sebenarnya maksudnya sama saja.

Untuk menghindari praktek pemungutan pajak, pada agama-agama tersebut ada aturannya masing-masing. Saya kurang faham nama-nama yang dibolehkan untuk dua agama Nasrani dan Yahudi. Yang saya ketahui adalah Rasulullah Muhammad SAW, sangat memusuhi pajak dan mewajibkan zakat—dan menghalalkan jisyah.

Ah, mari kita kembali ke persoalan para titan itu…

Ketika Indonesia sedang “disibukkan” oleh sosok Gayus Tambunan, seorang oknum staf pada bagian Keberatan dan Banding di Direktorat Pajak, yang nakal sekali itu, para petugas pajak nakal lainnya yang ada di berbagai daerah di Indonesia sedang “tiarap”. Begitu nakal-nya Gayus ini, tidak kurang dari Rp 28 Milyar duit pajak bermasalah, berhasil dikumpulkannya. Walau untuk sementara—menurut Satgas Mafia Hukum—Gayus ini diibaratkan kasir atau bendahara belaka; dimana padanya duit-duit denda itu disimpan sementara, untuk kemudian akan dibagi-bagi kepada beberapa oknum lain yang terlibat.

Keliru, jika hanya menghitung kerugian negara melalui fakta Gayus itu. Kantor Direktorat Pajak bukan cuma di Jakarta, toh? Kantor-kantor seperti ini tersebar di seluruh Indonesia, dan tentunya untuk melayani para pembayar pajak—sekaligus para penunggak pajak.

Jadi jika para “Gayus-Gayus Kecil” yang tersebar di daerah itu ditangkapi juga, dan diperiksa kekayaannya, maka tak akan begitu mengejutkan melihat milyaran rupiah uang negara berserakan di rekening-rekening para oknum-oknum itu. Logikanya, jika praktek macam ini terjadi begitu mudahnya di kantor pusat Perpajakan di Jakarta, bagaimana Anda tidak mengira bahwa hal demikian akan terjadi pula di ratusan kantor cabang-nya di seluruh Indonesia? Lagipula, sangat sulit menepis sangkaan bahwa perbuatan mereka itu tidak sepengetahuan pimpinan mereka. Biasalah…jatah preman..istilahnya.

Sekadar ilustrasi; kawan saya yang seorang pengembang itu kerap ditawari “pemutihan” atau “pengaturan”. Semisal ketika dia membangun sebuah property bernilai total dua milyar rupiah, maka otomatis dia akan dikenai pajak pembangunan sebesar 20% dari nilai property-nya. Tentu saja membayar pajak sebesar itu akan menguras separuh keuntungan yang bakal diperolehnya, itupun jika property-nya lekas terjual.

Nah, keengganan ini adalah lubang yang dijadikan pintu masuk oknum petugas pajak untuk memulai “penawarannya”. Dokumennya akan diubah sedemikian rupa hingga nilai pajak yang harus dibayarkan tidak mencapai nilai awalnya; terkadang menjadi setengahnya. Pola pembayarannya pun bisa diatur tidak sekaligus, boleh diangsur.

Lalu dari mana oknum petugas pajak memperoleh keuntungan? Ya, dari selisih setoran. Sebab tidak semua tagihan pajak itu diserahkan ke kas pajak, melainkan hanya sebagian besarnya saja. Kelebihannya akan masuk ke kantong oknum petugas pajak. Oknum petugas pajak akan membantu memanipulasi data objek pajak, sehingga besaran pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi berkurang. Dengan kata lain; besaran pajaknya mampu dikendalikan.

Ini baru satu kasus, yang terjadi pada satu wajib pajak. Maka hitung saja, jika wajib pajak yang diperlakukan seperti itu jumlahnya puluhan, dan bahkan ratusan. Anda akan terkaget-kaget mengetahui bahwa jumlahnya melebihi uang yang ada di rekening si Gayus…

Pemerintah juga harus segera menghapuskan sistem pengadilan perpajakan, atau memperbaharui sistem ini, agar proporsional. Pemerintah harus menghapuskan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan pajak—sejak pengadilan ini dibentuk hingga sekarang—dan melakukan evaluasi terhadap semua putusan tersebut. Pengadilan perpajakan ini, sejatinya, cacat hukum; sebab, selain hakimnya yang bukan hakim karir (hakim yang memang syah mengadili menurut perundang-undangan di Indonesia), juga proses penuntutannya yang tidak dilakukan oleh kejaksaan (penuntut umum), atau jaksa penuntut perpajakan.

Ichsanudin Noorsy, pengamat ekonomi itu, dalam sebuah programa “Economic Challenges” di MetroTV, cermat sekali memetakan yang mana menurutnya pajak sebagai domain politik praktis, dan yang mana pajak sebagai domain kewajiban. Menurut Noorsy, pajak itu memiliki dua faktor; capasity to pay (kemampuan objek pajak untuk membayar), dan willingness to pay (keinginan objek pajak untuk membayar).

Jadi, menurut Noorsy, pemerintah jangan hanya mendorong masyarakat untuk “ingin” membayar pajak, tetapi juga mengambil bagian besar dalam rencana membangun kemampuan masyarakat agar bisa membayar pajak. Sebab, tanpa adanya kebijakan politis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat membayar pajak, “maka, Anda tidak bisa mengharapkan masyarakat untuk ingin membayar pajaknya,” demikian Noorsy.

Saya sepakat dengan Anda…Bung Noorsy.

Mafia Tanah: Para Titan Tanah

Mafia model ini lebih mirip sindikat. “Sindikat” tanah macam ini biasanya terdiri dari; peluncur, broker, oknum pejabat pemerintah kelurahan dan kecamatan, oknum petugas Balai Pertanahan Nasional (BPN), dan oknum pejabat pembuat akta. Dalam pembagian hasil usaha, mereka pun mempunyai hitungan-hitungan tertentu.

Seorang peluncur—bertugas mencari informasi perkara tanah—biasanya mengumpulkan berbagai informasi perihal tanah, baik yang sedang disengketakan, atau yang memang hendak diperjualbelikan. Mereka ini kerap berkeliaran di pengadilan-pengadilan yang sedang menangani kasus agraria, atau di wilayah-wilayah yang sedang dipersiapkan untuk dikembangkan oleh pemerintah, dan mencari informasi jual-beli tanah di koran-koran.

Modus operasi para peluncur ini adalah, mendekati para pemilik tanah, membujuk para pemilik tanah dengan berbagai informasi seputar potensi harga jual tanah mereka—atau justru memberi asupan informasi dan menyebar desas-desus soal merosotnya harga tanah di wilayah yang mereka sasar, serta menyebarkan informasi yang telah dimanipulasi seputar Nilai Jual Objek Pajak pertanahan.

Informasi yang dikumpulkan peluncur akan diberikan pada broker, alias makelar. Broker tanah ini adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengan petugas BPN, bahkan terkadang adalah oknum petugas BPN itu sendiri. Para broker ini, berbekal informasi dari peluncur, segera mengecek legalitas tanah, mencari celah, apakah tanah itu benar sedang berperkara, atau sedang diusahakan untuk dijual, atau tidak memiliki legalitas sertifikat sama sekali, alias bodong. Dari sinilah, para broker mulai menciptakan tekanan-tekanan, sekaligus rayuan mereka. Mereka terkadang bekerjasama dengan oknum petugas kelurahan atau kecamatan setempat, sekadar menyakinkan pemilik tanah untuk menjual tanahnya. Pada tahap inilah, kerap memunculkan masalah di kelak kemudian hari.

Misalnya, jika pemilik tanah menolak menjual tanahnya, dan mereka mengetahui bahwa tanah itu belum disertifikatkan, maka terlebih dahulu para mafia ini akan menawarkan pembuatan sertifikat kilat dengan harga yang sangat “gila”. Namun, jika pemilik tanah tetap tidak hendak menjualnya, maka mereka akan merekayasa kepemilikan ganda atas tanah tersebut melalui sebuah sertifikat atas nama pemilik yang berbeda.

Pada kasus tanah sengketa, kerap ditemukan fakta bahwa sebuah tanah memiliki sertifikat ganda. Anehnya, sertifikat-sertifikat ganda itu tidak satu atau dua saja jumlahnya, tetapi kadang lebih dari 10 sertifikat untuk satu objek tanah. Hampir mirip dengan kasus seperti ini; kadang pemilik tanah yang syah, malah tidak tahu jika tanahnya sudah terjual ke pihak lain, dan yang menjualnya adalah orang yang memiliki sertifikat ganda, yang sama dengannya.

Para broker ini kemudian bekerjasama dengan oknum petugas BPN, dan oknum pejabat pembuat akta tanah, untuk membuat pengesahan-pengesahan terhadap objek tanah yang mereka usahakan, baik objek itu ilegal atau tidak. Padahal, sebuah objek tanah yang hendak dikuasai oleh seseorang, mewajibkan pejabat pembuat akta tanah untuk mengumumkan status tanah tersebut ke masyarakat lewat media massa. Jika dalam sepekan tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka pejabat pembuat akta tersebut akan melanjutkan tugasnya melegalisasi permohonan sertifikat tersebut. Oknum pejabat pembuat akte tanah seringkali tidak mengecek legalitas objek tanah sebelum diaktekan.

Dalam setiap praktek legalisasi tunggal, atau legalisasi atas pemecahan sertfikat objek tanah, ada dua aspek yang sangat menentukan; pengesahan kepala BPN setempat dan legalisasi dari pejabat pembuat akta tanah.

Modus operasi macam ini kerap terjadi di kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik pusat maupun daerah. Modusnya; memanipulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah (keuntungan pertama); menyanggupi mengurusi semua dokumen tanah hingga selesai dengan memperoleh komisi dari pemilik tanah (keuntungan kedua); dan meminta komisi dari pembeli tanah (keuntungan ketiga). Karena sifatnya menghalalkan segala cara, maka tak usah heran jika sangat banyak sertifikat palsu atau sertifikat ganda beredar, hingga membibitkan perselisihan agraria, yang sangat sukar didamaikan itu.

Praktek mafianisme tanah ini akan menjadi sangat “keras” jika sudah melibatkan dana besar dari investor pengembang property dan perkebunan besar (farming, atau plantation), yang mengincar wilayah-wilayah strategis untuk proyek pengembangan property dan perkebunan miliknya.

Pada kasus-kasus sengketa agraria yang bergulir di pengadilan, yang kadang melibatkan masyarakat dan pemilik perkebunan besar, baik pengadilan dan media tidak pernah menyinggung peran “para titan tanah”, yang sesungguhnya mereka-lah biang kekacauan itu. Padahal, tidak mungkin, ada pihak berperkara, tanpa adanya alasan hukum yang melatarbelakanginya, yakni asas legal berupa bukti sertifikat kepemilikan tanah.

Para titan tanah ini, setelah menangguk untung, mereka meninggalkaan persoalan yang tidak remeh, dan terkadang proses penyelesaiannya bertahun-tahun. Sedang, biang masalahnya, para oknum itu, justru tak tersentuh sama sekali.

Mafia Minyak: Para Titan Geladak

Mafia minyak ini adalah kerja terorganisir yang melibatkan banyak komponen, mulai dari cukong minyak, oknum pejabat Pertamina, dan oknum aparat keamanan. Dan, nyaris semua prosesnya mengeluarkan dana yang sistematis dan dilakukan secara taktis.

Ilustrasi berikut ini akan cukup rumit, jadi Anda mesti seksama membacanya.

Jika sebuah kapal yang hendak melakukan pengisian di pelabuhan Tanjung Priok, maka maksimal sepekan, sebelum kapal itu berlabuh di perairan Jakarta, pemilik kapal akan menghubungi agennya yang berada di Jakarta. Di Indonesia, selain pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, yang digunakan kapal domestik dan asing untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak, juga masih ada beberapa pelabuhan lainnya, semisal; Ciwandan Banten, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas Semarang, Benoa Bali, dan lainnya.

Agen ini, kemudian akan menghubungi pengusaha bunker service (bunker/ tongkang/ tanker untuk layanan pengisian bahan bakar). Disinilah negosiasi awal dilakukan menyangkut harga minyak yang diperdagangkan; High Speed Diesel (HSD), Marine Diesel Fuel (MDF), dan Marine Fuel Oil (MFO). Ketiga jenis bahan bakar minyak inilah yang biasanya digunakan untuk bahan bakar kapal. Yang paling umum digunakan adalah jenis HSD (solar), kemudian MFO, dan paling jarang digunakan adalah jenis MDF.

Jika harga HSD Pertamina menyentuh angka penjualan Rp4.800,- per liter, maka pihak bunker service akan membuka penawaran dengan harga Rp5.000,- per liter, plus 1% biaya service dari harga tersebut. Agen kapal akan mempertimbangkan penawaran itu, dengan mengecek harga ke layanan bunker lainnya, atau mencarinya dari cukong pemilik minyak gelap (minyak yang diperoleh dari jalur ilegal…nanti kita akan membahas ini juga).

Jika agen tersebut mendapatkan harga yang lebih rendah dari penawaran pertama, maka dia akan beralih. Tetapi jika harga yang dia terima dari penawar pertama justru lebih rendah, atau ketika permintaan itu terjadi “tangki Pertamina” sedang kosong, maka dia akan menyetujui penawaran pihak pertama ini.

Nah, jika agen dan pihak bunker service telah sepakat, maka pihak bunker service akan segera menyusun semua dokumen yang diperlukan untuk urusan permintaan minyak (order) ke pihak Pertamina. Yang harus diperhatikan dalam skema awal ini adalah; pemilik bunker service tidak bisa mengorder minyak terlebih dulu, lalu bayar belakangan. Atau pemilik bungker service tidak bisa merapat ke terminal pengisian (bunker fuel loading) milik Pertamina, sebelum semua dokumen diserahkan atau uang pembelian disetorkan ke rekening Pertamina melalui bank yang ditunjuk.

Pada tahap ini, boleh dibilang, prosesnya sangat beresiko terhadap faktor kerugian di pihak bunker service. Sebab, kendati semua dokumen telah diserahkan atau dana telah disetorkan ke rekening Pertamina, minyak yang telah dibayar itu belum bisa diambil pemilik bunker, sampai dokumen persetujuan pengisian ditandatangani oleh Kepala Penjualan Pertamina, sepengetahuan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina. Dan, untuk mempercepat prosesnya, pemiliki bunker service, harus menyetorkan uang sebagai pelicin kepada oknum, dengan besaran bervariasi sesuai permintaan. Biasanya, besarannya mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.

Setelah ditandatangani, pemilik bunker service harus membawa dokumen ini ke terminal loading untuk proses pengisian. Kendati dokumen itu sudah berada di tangan pemilik bunker service, tidak menjamin dia akan langsung mendapatkan minyak yang dia pesan. Sebab di terminal pengisian ini, sudah mengantri puluhan tongkang lain yang juga hendak melakukan pengisian.

Maka untuk mempercepat prosesnya, biasanya pemilik bunker harus menyogok penanggungjawab terminal loading untuk didahulukan, dengan besaran pelicin, antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika tidak, maka pemilik bunker service harus rela antri berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung seberapa banyak antrian. Biasanya pemakaian pelicin macam itu untuk pesanan yang sifatnya mendesak. Tetapi, bukan berarti, jika tidak mendesak, pemilik bunker service tidak akan mengeluarkan uang juga. Anda masih tetap akan mengeluarkan dana untuk membayar jasa petugas loading. Sebab petugas ini, tidak akan mengarahkan pipa loading ke mulut kompartemen bunker Anda, jika dia tidak menerima uang pelicin yang besarannya antara Rp 250-300 ribu. Setelah pelicin diberikan, barulah pemilik bunker service bisa mendapatkan minyaknya. Tetapi masalahnya belum selesai.

Setelah minyak sudah berada dalam dalam tongkang—yang rata-rata berkapasitas 400 hingga 1000 kiloliter—pemilik bunker service masih harus mengurus izin labuh di perairan yang ditetapkan untuk keperluan pengisian. Ijin labuh ini diperoleh dari syahbandar pelabuhan setempat. Ijin labuh ini juga, berlaku untuk pengisian BBM kapal yang sandar di dermaga (DKD), tetapi juga berlaku untuk pengisian di luar pelabuhan, atau di luar kolam pelabuhan.

Jika pemilik bunker service tidak mengurus ijin ini—atau ijinnya tidak kunjung keluar—jangan berharap dapat mengantarkan minyak yang telah mereka beli itu ke pemesan. Sebab biasanya, kapal yang memesan BBM tidak dapat bersandar di pelabuhan, atau harus menunggu di luar kolam pelabuhan. Maka kapal pemesan BBM harus membuang sauh jauh—antara 5 sampai 10 mile laut—dari wilayah manuver kapal yang hendak masuk ke area kolam pelabuhan. Pemilik bunker service biasanya bekerjasama dengan oknum syahbandar, agar hanya mengeluarkan ijin labuh, tetapi tidak membolehkan kapal pemesan BBM masuk ke area kolam pelabuhan. Sebab, kapal pemesan BBM akan dikenakan biaya angkut, sebesar Rp.62 per liter (untuk jarak angkutan sampai 5 mile laut dari titik loading barge), dan Rp.69 per liter (untuk jarak angkutan lebih dari 5 mile laut dari titik loading barge). Jika pembelian BBM dilakukan dalam bentuk valas US$, maka akan dikenakan ongkos angkut sebesar US$ 0,7 cent/liter. Ketiga komponen biaya itu belum termasuk PPN 10 persen.

Setelah ijin labuh diperoleh, bukan berarti masalah bagi pemilik bunker service selesai begitu saja. Mereka masih akan menemui masalah lain, yang lazim mereka istilahkan sebagai “koordinasi”. Koordinasi ini, maksudnya, berkoordinasi dengan oknum petugas Polairud Polri, atau oknum TNI-AL, atau oknum Yonbekang TNI-AD yang bermarkas di sekitar Tanjung Priok, untuk keperluan pengawalan pada saat proses pengisian. Sebab ada aturan yang melarang petugas loading tongkang menumpahkan minyak ke laut—walau setetes sekalipun. Pelanggaran itu akan menyebabkan tongkang mereka “diikat” alias ditahan, dan untuk membebaskan tongkang dari sandera, maka mereka harus membayar ransom dengan jumlah Rp.400 juta.

Di antara para oknum petugas ini pun ada persaingan. Siapa yang dikontak lebih dulu untuk keperluan koordinasi, maka mereka-lah yang akan melakukan pengawalan. Makanya, di masing-masing institusi itu, ada istilah “memelihara” pemilik tongkang. Artinya, mereka sudah memiliki langganan pemilik bunker service tetap yang akan mengontak mereka untuk keperluan “koordinasi” ini. Seringkali ketegangan mewarnai proses pengisian BBM, dari tongkang ke kapal pemesan. Ketika kapal oknum Polairud sedang mengawal proses pengisian, kapal perang oknum TNI-AL juga segera merapat pada jarak aman untuk mengawasi. Ini menyebabkan kapal oknum Polairud menyiagakan senjata mereka, dan segera membuat kapal oknum TNI-AL pun bereaksi. Dahulu, bahkan pernah tersiar isu soal kedua kapal itu saling tukar tembakan. Sayang, isu macam itu sangat sulit dikonfirmasi.

Nah, untuk keperluan “koordinasi” itu, pemilik bunker service harus menyiapkan “uang koordinasi” yang besarannya tergantung permintaan oknum kapten/komandan kapal yang sedang bertugas. Sebab, setiap awak akan mendapatkan bagian dari uang koordinasi ini, yang bagian terbesar diberikan ke oknum kapten/komandan yang bertugas. Pengawalan ini dilakukan hingga proses pengisian BBM selesai, dan tongkang dikawal hingga meninggalkan perairan untuk merapat ke dermaga tetapnya.

Dahulu, pernah sekali, Presiden SBY melakukan sidak ke Tanjung Priok, untuk mengecek kebenaran kabar yang tersiar soal aktivitas pungli di pelabuhan. Walaupun ketika itu, presiden sendiri tidak menemukan praktek pungli—sebab informasi keburu bocor dan mereka buru-buru “tiarap”—tak urung, presiden berhasil menangkap basah dua oknum TNI-AD dari Yonbekang, berada di luar wilayah tugasnya. Jika tidak keliru, televisi dengan jelas menyorot kedua prajurit itu, yang ketakutan gemetar di hadapan Presiden SBY.

Uang yang harus dikeluarkan pemilik tongkang/bungker service pun belum berakhir. Setelah para petugas tongkang kembali ke kantor, tidak sampai dua jam, bergantian oknum petugas dari kepolisian pelabuhan, dan oknum dinas perhubungan (KP3), dan oknum petugas TNI mendatangi kantor mereka. Para oknum petugas ini akan meminta uang bagian mereka, dengan alasan mereka sengaja tidak mengusik atau membiarkan operasi bunker service. Padahal tanpa mereka usik pun, pemilik bunker service sudah melakukan semua tahapannya, dan bahkan sudah memberi uang koordinasi. Tetapi, karena kedatangan para oknum ini bersifat “tekanan”, maka sulit bagi pemilik bunker service untuk menolaknya. Nah, pemilik bungker service akan kembali mengeluarkan uang, antara Rp.100 sampai Rp.500 ribu bagi masing-masing oknum aparat itu.

Bayangkan saja, jika sebuah bunker service berhasil mendapatkan order pengisian sebesar 800 kiloliter, atau 800.000 liter HSD yang harganya 5.000/liter, maka bunker akan memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp.160 juta. Jika dikurangi dengan semua pengeluaran selama proses pengisian itu, maka kurang lebih bunker hanya akan mendapatkan Rp.100 juta. Ini pun jika pembayaran atas pemesanan itu dalam bentuk IDR (mata uang Indonesia). Keuntungannya akan berbeda, jika pembayaran BBM-nya dalam bentuk valuta asing (valas)—umumnya menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat.

Itu baru cara pertama. Cara kedua; yakni proses pembelian minyak tidak dilakukan pada Pertamina, tetapi pada pemilik minyak lain (baik swasta, maupun minyak Pertamina yang sudah ditimbun). Akan Anda lihat, bagaimana proses ini akan sangat merugikan negara.

Pada pola kedua ini, sistem penawarannya sangat ekstrem. Mereka menyebut minyak itu dalam istilah “minyak gelap” atau minyak illegal. Minyak illegal ini, di pasaran berharga rendah, sebab para penampungnya pun mendapatkannya dengan harga kelewat miring, atau dari jalur culas.

Jika ada informasi soal minyak illegal, maka pemilik bunker service akan segera melakukan kontak. Pemilik minyak illegal ini biasanya menjual minyaknya di bawah harga minyak Pertamina. Jika harga resmi minyak Pertamina Rp.4.800,-/liter, maka minyak illegal ini akan berharga Rp.2.100,-/liter. Minyak illegal ini sangat laku keras sebab keuntungannya yang sangat besar. Maksud saya…benar-benar besar.

Sebenarnya minyak illegal ini adalah minyak milik Pertamina juga, yang diselewengkan oleh oknum Pertamina sendiri. Para oknum itu—baik yang melakukannya karena inisiatif sendiri, atau karena perintah oknum petinggi Pertamina—yang kerap menjual minyak ini, memperolehnya dari memanipulasi delivery order (DO) tanker dari unit pengolahan Pertamina di Cilacap.

Atau, tanker akan buang sauh sebentar di tengah laut, lalu menyalurkan minyak muatannya ke tongkang yang sudah menunggu, atau ke kapal-kapal—yang sudah ditambahi tangki kompartemen pada lambungnya—atau ke sejumlah kapal-kapal nelayan. Untuk minyak-minyak curian ini, jika bukan dijual langsung ke tongkang milik bunker service, maka akan ditawarkan ke sejumlah pemilik SPBB yang beroperasi di sekitar Jakarta; Empat SPBB di Muara Baru, dua SPBB di Tanjung Priok, dua SPBB di Sunda Kelapa, satu SPBB di Marunda, dan satu SPBB di Pulau Seribu.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) ini adalah stasiun pengisian bahan bakar jenis HSD untuk keperluan sebagian besar kapal-kapal penangkap ikan, atau kapal nelayan. Kesepuluh SPBB ini, rata-rata, mampu menghabiskan kurang lebih 20 kiloliter HSD per bulannya. Ini adalah pasar paling potensial bagi minyak-minyak curian tadi. Sebab, SPBB memiliki tingkat penjualan minyak Pertamina yang sangat tinggi, mengingat sasaran pasarnya. Terlebih jika minyak HSD yang mereka dapatkan berharga murah.

Aksi pencurian ini, diantara pebinsis minyak dikenal dengan istilah “kencing di jalan”. Tindakan ini nyaris tidak mengeluarkan biaya sedikitpun, selain kerugian pihak Pertamina akibat manipulasi DO. Tak ketahuan, sebab minyak yang tiba di terminal pengisian Plumpang dalam manifes tidak berkurang sama sekali. Justru kuantiti pengisian di Cilacap yang dilebihkan sekitar 100 kiloliter. Jadi jika manifes muatan tanker tertera 3.000 kiloliter, maka sebenarnya tanker memuat 3.100 KL.

Bayangkan, jika lalu lintas tanker dalam sebulan mencapai 40 kali, maka mereka bisa menimbun 4.000 KL/bulan. Yang terlibat; oknum petugas loading penanggungjawab kilang Cilacap, oknum petugas loading Cilacap, oknum petugas dan awak tanker, penerima di laut. Perihal ini bukan tidak sepengetahuan aparat. Bahkan sejumlah oknum aparat melindungi praktek pencurian ini, malah seringkali mereka berperan sebagai marketing untuk minyak-minyak illegal tersebut.

Nah, pada tahap ini, minyak yang sudah tertampung itu akan ditawarkan ke bunker service untuk dijual ke kapal-kapal pemesan, atau ke nelayan. Lebih banyak prakteknya, dijual ke bunker service, sebab jumlah permintaannya yang sangat besar. Untuk menghabiskan stok, biasanya bunker service akan membelinya dua kali. Jika bunker service mendapat pesanan pengisian dari kapal pemesan, maka pihak bunker akan menghubungi pemilik minyak illegal.

Lalu, bagaimana mekanisme pembayarannya? Sindikasi ini punya cara sendiri. Jika, minyak Pertamina, bunker service harus membayar melalui bank yang ditunjuk, maka pembayaran untuk minyak gelap ini dilakukan dalam bentuk tunai keras. Pemilik bunker service boleh me-sounding lebih dulu minyak yang akan dibelinya. Hal ini harus dilakukan, sebab dibanyak kasus, bunker service yang tidak melakukan sounding, kerap tertipu; mereka membayar minyak yang tidak ada. Baru kemudian minyak gelap ini di-loading ke tongkang milik bunker service.

Cara pembayaran minyak illegal ini, umumnya dilakukan malam hari, dengan maksud agar tidak terendus petugas resmi Pertamina. Malam hari, kawasan pelabuhan Tanjung Priok biasanya sangat sepi. Tak ada pembayaran dengan menggunakan cek atau giro; untuk menghindari kecurigaan pihak bank, dan untuk menghindari intrik tak sehat dari pemilik bunker service. Di banyak kasus, beberapa pemiliki bunker service, atau bahkan pihak kapal pemesan, membayar dengan cek kosong.

Semisal, jika pemilik bunker membeli minyak illegal dengan harga Rp.2.200,-/liter, dan kemudian dijual ke pemesan untuk pengisian kapal dengan nilai Rp.5.000,-/liter maka bunker service akan mendapat keuntungan Rp.2.800,-/liter. Kalikan saja dengan 1.000 KL, maka keuntungan kotornya akan mencapai Rp.2,8 Milyar. Pihak bunker service akan membayar ke pemilik minyak illegal sebesar Rp.2,2 Milyar. Uang dalam jumlah ini harus dibayarkan dalam bentuk tunai keras langsung ke tangan pemilik minyak. Keuntungan dari pihak bunker, nyaris tidak berkurang sama sekali, melainkan sedikit untuk biaya akomodasi dan transportasi para peluncur. Sedangkan keuntungan dari pihak pemilik minyak illegal akan terbagi 20% ke semua oknum pihak yang terlibat.

Anda jangan mengira, bahwa tindakan ini diluar sepengetahuan Pertamina. Justru beberapa oknum di Pertamina-lah yang menggerakkan aksi ini. Saya menghitung, jika dalam sebulan, tanker Cilacap melakukan tranfer ke Plumpang sebanyak 40 kali, dan Pertamina kehilangan 4.000 KL, maka negara telah dirugikan minimal Rp.8 Milyar. Jika Pertamina melakukan distribusi 180 kali dalam enam bulan, dengan rata-rata 3.000 KL /distribusi, maka negara sudah kehilangan Rp.52,8 Milyar. Silahkan hitung sendiri jika praktek ini dilakukan sama tuanya dengan setengah umur keberadaan Pertamina.

Praktek mafianisme para “titan geladak” ini tidak jauh berbeda dengan distribusi BBM lain; Kerosene, Premium, dan Gas. Baik pengolahan, pengelolaan dan distribusi semua BBM dan BBG memang di bawah kendali BP-Migas, lembaga internal Pertamina. Intinya, praktek culas para titan itu, berlaku untuk semua jenis minyak dan gas—baik subsidi, non subsidi, dan untuk keperluan industri atau non-industri—dari pusat hingga daerah. Sesungguhnya negara ini telah kehilangan ribuan triliun rupiah yang hanya dinikmati para kalangan pejabat, dan bukan rakyat.

Ini berlaku juga pada supply BBM di sektor industri. Untuk sektor yang satu ini, wilayah Provinsi Banten adalah area potensial. Pada tahun 2005 saja, tidak kurang dari 155 industri besar dan kecil beroperasi di wilayah Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Jika diestimasi, kebutuhan BBM untuk (jenis HSD, MDF, MFO, Kerosene, dan Premium) semua industri tersebut, maka memerlukan 122.500 Kiloliter per bulan (setara dengan 122 juta liter). Gunakanlah perhitungan di atas yang mengacu pada polanya, saya yakin Anda pasti akan terkaget-kaget menemukan potensi kerugian negara setiap bulannya.

Tetapi, bukan berarti para pemiliki bunker service juga tidak “kotor”. Karena, para pemilik buner service, adalah ujung tombak usaha supply BBM laut dan darat, maka tingkat leculasan mereka pun terkadang menjadi momok bagi kapal-kapal asing yang singgah mengisi bahan bakar di berbagai pelabuhan (yang melayani pengisian BBM di Indonesia). Terlalu sering, para pemilik bunker service ini berbuat nakal; dengan tak mengisi pesanan pembeli sebagai mestinya. Jika kapal pemesan BBM meminta supply pada bunker service sebesar 800 KL, maka bunker service yang nakal ini kerap hanya mengisi 700 KL saja. Sialnya, untuk mengelabui pemiliki kapal dari perubahan flowmeter pada tangki BBM mereka, pemilik bunker service kadang mengisi kekuarangn 100 KL dengan air laut atau lumpur. Ya…benar-benar lumpur.

Bisa dipastikan kapal yang terkena tindakan ini akan mengalami kerusakan mesin. Caranya; ketika proses loading, bunker service akan melakukan pengisian hingga 700 KL, lalu hose pengisap pada mesin pompa BBM diarahkan ke laut, sehingga air laut dan lumpur terisap masuk ke tangki kapal pemesan, sampai flowmeter menunjuk angka 800 KL.

Cara nakal ini kadang mengakibatkan kapal mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan tertentu. Ini sangat merugikan pemiliki kapal, atau pemilik barang dalam kontainer yang dibawa kapal. Itulah sebabnya, kapal-kapal yang pernah kena “dikerjain” para pemilik bunker service “nakal” tidak mau lagi singgah mengisi bahan bakar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Mereka lebih suka mengisi BBM di pelabuhan Singapura, walau harganya mahal, namun mereka terhindar dari resiko berat akibat kerusakan mesin—termasuk kerusakan kondite kerja mereka sebagai forwarding. Inilah pula, yang menyebabkan permintaan minyak BBM kapal untuk bunker Indonesia sangat kecil di banding bunker lain di seluruh dunia.

Cara apapun akan mereka tempuh untuk bisa melipat gandakan keuntungan. Para titan di bisnis ini…benar-benar kaya raya, kan?

Mafia Proyek: Para Titan Berdasi

Praktek mafianisme model ini juga sudah berlangsung lama. Praktek seperti ini memiliki range yang cukup lebar dalam hal perugian keuangan negara. Praktek mafia proyek ini kerap dilakukan oleh para kontraktor secara langsung—dengan modus negosiasi proyek yang disasar langsung ke Bappenas—dan oleh oknum keluarga kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur).

Pada modus pertama; seorang oknum kontaktor yang hendak mengerjakan sebuah proyek bernilai di atas Rp 500 juta, langsung “terbang” ke Jakarta dan melakukan lobi-lobi ke oknum-oknum tertentu di lingkungan Bappenas (Badan Pusat Pembangunan Nasional).

Di lembaga ini, Bappenas, seluruh dana proyek, baik proyek berkategori dana pusat (APBN) atau dana hibah asing serta nasional, di kelola. Sedangkan, proyek yang diambil dari dana daerah (APBD), menggunakan modus yang mirip sama, namun lebih spesifik dalam proses lobinya, dan dilakukan di daerah bersangkutan.

Para oknum kontraktor tersebut kemudian membangun lobi-lobi intens, dengan membayar sejumlah dana sebagai pelicin kepada sejumlah pihak yang memiliki akses dan tanggungjawab langsung terhadap persetujuan dana, dan yang menentukan daerah mana yang mendapat alokasi proyek tersebut. Seringkali, karena demikian intens-nya lobi yang dilakukan, sekaligus besarnya dana pelicin, sebuah proyek yang berdana miliaran dan sudah dialokasikan di sebuah daerah tertentu, dengan gampang dialihkan ke daerah lain (daerah si kontraktor yang melobi). Dalam prakteknya, para oknum kontraktor macam ini memiliki istilahnya sendiri; yakni “Pemancing Proyek” atau “Menggalah Proyek”.

Lalu mengapa harus kontraktor yang melakukan lobi-lobi macam ini? Sebab, si kontraktor jelas mengharap, agar proyek terbesar dari anggaran APBN yang dilobi-nya itu, jatuh ke perusahaannya. Jika kesepakatan dengan oknum pihak Bappenas sudah diraih, maka si oknum kontraktor tinggal membicarakan teknis pelaksanaan dan pembagian pekerjaan proyek kepada oknum kepala daerah. Pada saat inilah, rekayasa lanjutan untuk proyek-proyek itu, dimulai.

Pada modus kedua; proyek dikuasai, kemudian diatur, oleh oknum keluarga kepala daerah—baik istri, anak, kemanakan atau teman dekat, yang telah ditunjuk oleh si oknum kepala daerah. Orang-orang ini secara berkala memeriksa sejumlah sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN atau APBD. Jika berasal dari dana APBN, maka mereka akan menahan informasi perihal proyek ini sementara waktu. Sedangkan, pada proyek yang dananya berasal dari APBD, peran mereka dalam memutuskan tidak terlalu besar, namun dalam hal pembagian proyek, peran keluarga kepala daerah ini, masih sangat menentukan.

Mengapa demikian? Sebab, proyek-proyek yang dananya bersumber dari APBD, sudah di-plot terlebih dahulu oleh para oknum anggota dewan, untuk diberikan pada kelompok usaha miliknya, atau yang berafiliasi dengannya. Yang kerap memplot proyek APBD, selain oknum anggota legislatif ini, ada pula oknum kepala dinas (SKPD), oknum pejabat eselon di lingkup kantor kepala daerah, oknum ketua partai, oknum pejabat kepolisian setempat, dan oknum pejabat militer setempat.

Informasi proyek-proyek APBN dan APBD yang bernilai di atas Rp 500 juta akan “di-keep” terlebih dulu, dan membiarkan proses lelang terhadap dana-dana proyek bernilai dibawah Rp 500 juta. Maksudnya, untuk mengelabui masyarakat, bahwa pengelolaan proyek-proyek tersebut telah sesuai prosedur standar, yakni; ada pengumuman; ada komponen pelelangan (petugas, pengawas, penyedia); ada pembelian dokumen; ada dokumen kontrak; ada Aanwijziing (penjelasan pelaksanaan proyek); ada penawaran; ada dokumen paska kualifikasi; ada pelelangan; ada penilaian hasil pelelangan; ada pengumuman pemenang; ada hak dan masa sanggah; ada pemenang; ada aktifitas proyek; dan ada fisik proyek yang terlihat.

Tetapi, untuk proyek-proyek besar yang sudah “di-keep” tadi itu, akan berlangsung proses pelelangan fiktif (pemenangnya sudah ditentukan). Pihak panitia lelang sudah menyiapkan semua laporan proses pelelangan—lengkap dengan semua tanda-tangan peserta lelang—yang juga fiktif. Laporan penyelenggaraan lelang fiktif itu nyaris tanpa cela, seolah-olah proses pelelangannya memang dilakukan.

Semua tingkah manipulatif, aksi kongkalingkong, tindakan koruptif macam itu, terjadi untuk semua jenis proyek barang dan jasa. Seringkali terjadi, sebuah proyek yang belum rampung 50% sudah menerima pencairan dana penuh. Bahkan, di beberapa daerah, dana-dana proyek ratusan milyar seperti menguap begitu saja. Dananya sudah habis digunakan oleh oknum kontraktor pemenang proyek, namun fisik proyeknya tidak ada sama sekali, alias fiktif.

Maka, tak perlu heran, jika kondisi proyek barang dan jasa yang dikerjakan para oknum kontraktor—pusat dan daerah—itu mutunya di bawah standar, kuantitasnya tak mencukupi, laporannya tak becus, proyek itu tidak menyentuh langsung masyarakat sasaran.

Banyak faktor lain—selain sifat rakus dan “kaget” para koruptor kelas teri ini—yang mempengaruhi antara lain; adanya dana pelicin yang disebut “dana entertainment” untuk para pejabat yang terkait proyek tersebut, dan besarannya tidak ditentukan; ada biaya pelicin yang disebut “membuang” yang besarannya—benar..benar..tak rasional—maksimal 45% dari anggaran proyek; ada setoran pihak ketiga; ada pajak sebesar 11,5% dari anggaran proyek; dan mark-up (penggelembungan) nilai, atau harga barang dalam pagu proyek.

Untuk satu jenis proyek saja, misalnya proyek pembangunan jalan kabupetan dan jalan provinsi, atau jalan negara, data menyebut, bahwa 44% kerusakan yang timbul pada fisik proyek setelah 1-2 tahun diakibatkan oleh air. Dan, 12% kerusakan diakibatkan karena beban. Angka prosentase ini dipastikan bisa berkurang, jika saja mutu pekerjaan telah sesuai dengan yang disyaratkan, dan tidak “dikikis” melalui aksi-aksi koruptif.

Makin parah, jika kemudian para oknum pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ikut bermain “serong”.  Kerap kali para tim pemeriksa dari kantor BPK, berkolusi dengan para kontraktor dan bendahara proyek yang mereka audit. Para oknum pemeriksa BPK yang menemukan sejumlah pelanggaran, menjadikan temuan mereka itu sebagai alat “bargaining financial”. Mereka kemudian bersikap “siap disogok”, agar temuan-temuan mereka itu tidak diekspos dan diperkarakan.

Para oknum pemeriksa BPK ini menggunakan modus yang cukup jenius; tidak datang dua kali ke daerah yang sama untuk memeriksa penggunaan keuangan daerah dan pengelolaan proyek. Sebab, jika satu pemeriksa datang sampai dua kali, maka pemeriksa ini tidak akan mendapatkan “biaya entertainment” seperti ketika dia datang pertama kalinya. Untuk mengantisipasinya, para petugas pemeriksa BPK itu akan digilir ke daerah lain secara bergantian.

Jika Anda mau menghitung kerugian negara dari praktek yang telah terjadi puluhan tahun itu, saya sendiri yakin jumlahnya sangat besar…maksud saya…benar-benar besar; Triliunan rupiah!!

Mafia Kebijakan & Anggaran: Para Titan Dokumen

Praktek mafia model ini, biasanya kerap terjadi di ranah parlemen. Lembaga yang mengurusi legislasi itu, tidak luput dari aksi mafia yang berkepentingan dengan peraturan yang terkait proyek tertentu. Atau, dari aksi mafia yang berkepentingan dengan persetujuan penetapan anggaran sebuah proyek.

Dua tahun lalu, terungkap beberapa kasus yang didasari oleh aksi-aksi seperti ini; misalnya terungkapnya oknum anggota DPR-RI, Al-Amin Nasution dalam pelolosan anggaran pengembangan kawasan Bagan Siapi-api, atau sejumlah anggota DPR-RI yang terungkap dalam kasus proyek tehnologi komunikasi terpadu Departemen Kehutanan, atau pada proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran di Jabar.

Modus operandi mafia kebijakan di legislatif pusat itu, nyaris sama persis dengan modus yang diterapkan anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Inilah yang menjawab pertanyaan, mengapa mafia kebijakan ini sulit dikikis. Sebab para oknum anggota legislatif yang kerap melakukan praktek ini, terpilih kembali, untuk parlemen ditingkat yang lebih tinggi.

Praktek “pemesanan kebijakan” ini bukan selalu berada di domain legislatif, tetapi kerap pula terjadi di area kementrian. Banyak sekali keputusan menteri yang kemudian terungkap dan menjadi kasus besar. Keputusan-keputusan itu keluar karena “pesanan” seseorang atau lembaga tertentu. Motifasinya, sangat jelas, yakni adanya pembagian keuntungan financial dari praktek proyek yang didukung kebijakan menteri tersebut.

Mafia Perijinan

Mafia jenis ini biasanya juga terjadi di pusat dan daerah. Untuk soal ijin ini, jelas akarnya dari kepala wilayah atau kepala pemerintahan. Tetapi, aksi ini pun tidak lepas dari “kalaborasi hitam” antara kepala daerah dan kepala kementerian. Sebuah kebijakan kepala daerah yang memerlukan ijin kementrian dalam pengelolaannya, akan sangat rentan dari praktek mafia seperti ini.

Kebanyakan kasus seperti ini, terjadi untuk ijin kuasa pertambangan dan pengelolaan hutan lindung. Investor yang hendak menanamkan investasinya di kedua sektor tersebut, akan meminta ijin kuasa kelola, ijin kuasa eksplorasi, dan ijin kuasa eksploitasi.

Ketiga jenis ijin ini, kendati dimintakan pada kepala daerah, tetapi tetap saja bermuara pada kementrian pertambangan dan energi, serta kementrian kehutanan. Ketiga ijin kuasa ini tidak akan diperoleh para investor jika tidak dilegalisasi oleh dua kementrian itu.

Menjadi aksi mafianisme, selain disebabkan sejumlah oknum—baik lokal dan pusat—yang juga terlibat, di sisi lain bahwa ijin-ijin kuasa itu sesungguhnya tidak layak terbit, namun tetap sampai ke tangan investor karena dipaksakan.

Pada sebuah permohonan ijin kuasa pertambangan (kelola, eksplorasi, dan eksploitasi), seorang investor akan mengajukan ijin yang dibekali dengan sejumlah dokumen mengenai analisa dampak lingkungan, analisa pemanfaatan ruang, dan analisa dampak sosial masyarakat. Dari ketiga analisa itu, kadang cukup analisa dampak lingkungan saja yang dilampirkan, maka ijin pun terbit.

Sesuatu yang aneh terjadi, apabila pada konsesi tambang emas—baik yang dikelola major coorporation, atau minor coorporation—pola pertambangan yang diketahui menggunakan berbagai bahan berbahaya logam berat, dokumen analisa dampak lingkungannya masih tetap dikeluarkan. Lagi pula, pemerintah cuma kerap “mengancam-ancam” saja, akan memberikan sanksi pada pada investor, jika mereka melakukan pelanggaran lingkungan dengan menggunakan bahan logam berat berbahaya dalam operasi pertambangannya.

Gaya “gertak sambal” pemda dan lembaga kementrian itu kerap sengaja diperdengarkan agar diketahui oleh masyarakat, dan lembaga-lembaga itu tidak kunjung bertindak. Tidak ada mekanisme yang jelas perihal penutupan sebuah konsesi pertambangan apabila terbukti menggunakan bahan berbahaya dalam operasinya. Negara tidak lagi dirugikan secara finasial dari sisi tindakan koruptif dan kolutif, tetapi juga negara harus mengeluarkan biaya—yang seharusnya menjadi tanggungan investor—apabila terjadi musibah lingkungan dan kemanusiaan; seperti kontaminasi logam berat terhadap manusia, pergeseran moral dan sosial, bencana akibat perubahan kontur bumi yang dipaksakan akibat aktifitas pertambangan, dan kekeringan akibat terbukanya areal-areal resapan air dalam hutan.

Negara harus segera menyusun strategi untuk menuntaskan masalah mafia perijinan seperti ini. Negara tidak saja kemudian mengalami kerugian dari aksi sepihak dari para pelaku, tetapi juga mengalami kerugian untuk merehabilitasi dan merestrukturisasi kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.

Mafia PNS

Praktek mafianisme macam ini, juga sama tuanya dengan proses rekruitmen pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Jika melihat proses, dan malapraktek yang terjadi berkenaan dengan penyelenggarannya, sangat jelas, bahwa pola rekruitmen PNS yang bersalut tindakan korupstif dan kolutif ini, tidak memenuhi azas keadilan buat semua rakyat Indonesia.

Komponen mafia dalam sistem rekruitment PNS ini terdiri dari; calon PNS, panitia penerima PNS, panitia penilai, kepala daerah, kepala SKPD. Dan mereka ini dikenali sebagai makelar kepegawaian.

Modusnya; ketika proses penerimaan PNS diumumkan, maka calon PNS dan makelar sudah mulai bergerilya mencari “beking” untuk menjamin kelolosannya dari proses seleksi. Malapraktek rekruitmen PNS sudah mulai terlihat sejak pengambilan berkas ujian seleksi dan pelaksanaan seleksi, yang kerap dipenuhi intrik, macam pembocoran soal seleksi, pembatasan berkas dokumen, dan manipulasi informasi pelaksanaan seleksi.

Panitia pelaksana penerimaan PNS seringkali membatasi berkas dokumen yang berupa formulir itu. Formulir isian ini hanya diberikan pada orang-orang tertentu, setelah terlebih dahulu, panitia pelaksana telah memanipulasi informasi penerimaan yang seharusnya diumumkan di media lokal dan nasional. Informasi ini baru dirilis, sepekan atau bahkan sehari sebelum proses pengembalian formulir dilakukan, sehingga banyak sekali calon pelamar “yang tidak diinginkan” gagal mendaftar karena keterlambatan infomasi ‘yang disengaja” itu.

Cara di atas yang paling kerap terjadi, walau keuntungan yang diperoleh para makelar-makelar itu tidak banyak. Para makelar ini baru akan memperoleh keuntungan besar, jika pemerintah pusat membuka proses penerimaan PNS secara nasional. Sebab, jumlah pendaftar yang begitu banyak, membuka peluang terjadinya “tawar-menawar” untuk formasi kepegawaian yang dibutuhkan.

Para calon PNS dan makelar akan saling bertemu untuk membicarakan besaran uang sogokan sebagai jaminan kelulusan. Di beberapa daerah tingkat dua (kabupaten/kota) besaran dana pelicin ini berkisar antara Rp 45 juta – Rp 50 juta. Kendati kini, caranya, makin halus; calon PNS tidak menyetorkan dananya terlebih dahulu sampai dia diberi jaminan kelulusan. Dana pelicin itu baru diberikan, setelah pengumuman kelulusan PNS dilansir media yang ditunjuk.

Dana-dana ini, sebagian, akan mengalir ke sejumlah oknum kepala SKPD—dimana nantinya sang PNS ditempatkan—dan panitia penilai ujian PNS, dan sebagian lagi mengalir ke kantong kepala daerah. Disinilah muaranya. Sebab hanya bupati yang akan membuat pengesahan terhadap hasil kelulusan yang diumumkan di media. Tanpa legalisasi panitia penilai hasil ujian PNS dan kepala daerah sebagai puncaknya, mustahil seseorang CPNS akan diterima menjadi PNS.

Ketidakadilan yang timbul dari proses macam ini disebabkan karena maraknya rekayasa status  pendidikan para calon PNS yang akhirnya diterima itu. Rekayasa ini sangat merugikan peserta yang memiliki status dan kapabilitas untuk menempati formasi kepegawaian yang ditawarkan dalam seleksi.

Jadi tak perlu heran pula, jika mutu pelayan masyarakat yang dimiliki pemerintah itu, tidak memenuhi harapan. Banyak diantara mereka yang tidak mengerti tugas dan tanggungjawabnya, bahkan tidak becus menerjemahkan perintah atasan. Banyak pula diantara mereka yang memanfaatkan posisinya untuk tujuan-tujuan tertentu, menolak melayani masyarakat, menolak melaksanan tugas pokoknya, dan melalukan praktek kolutif dan koruptif kecil-kecilan. Ketidakcakapan dan minimnya SDM yang mereka miliki, terlalu mudah dimaklumi, hanya karena mereka telah mengeluarkan sejumlah besar dana ketika melamar dahulu. Betapa negara sangat dirugikan membayar gaji pegawai-pegawai macam ini.

***

Sebenarnya, masih ada jenis mafia besar yang beroperasi di Indonesia ini; macam mafia kayu. Namun, tak perlu saya panjang lebar soal ini, cukup Anda baca media saja. Media sudah sering mengungkap mafia jenis ini, dan bagaimana pemerintah berusaha “berperang” dengan mereka. Mafianisme jenis ini menjadi sangat besar, sebab di topang sistem mafia lainnya, macam mafia perijinan, mafia kebijakan, mafia dokumen, mafia pajak, dan mafia lainnya. Perputaran uang yang sangat besar, luasnya jaringan yang terlibat, dan lusinan petinggi yang melindungi, membuatnya sulit untuk ditembus. Tetapi, bukan tidak bisa “dilibas”. Bisa sama sekali. Anda hanya perlu good will-nya saja…

Kepungan ini belum sempurna, jika tidak menyebut beberapa mafia—walau kecil—lainnya, macam; mafia jabatan, mafia ijazah, mafia asuransi, mafia jaminan sosial, mafia kesehatan, dan lainnya.

Para titan yang bergerak di tubuh sindikasi-sindikasi mafia itu saling mengawasi, saling menjaga jarak, saling menelikung jika ada kesempatan, saling seruduk, membangun pertentangan dan perselisihan di antara mereka sendiri. Anehnya, kendati demikian, eksistensi mereka terjaga. Memang, sulit mengukur dalamnya kenyamanan karena…uang.

Banyaknya kepentingan di setiap sulur di mana paraktek mafia itu terjadi, sekaligus membangun pemahaman skeptisme umumnya orang Indonesia, bahwa mafia memang benar telah mengepung Indonesia.

Praktek-praktek mafianisme ini segera saja membentuk jutaan titans kecil yang akan segera menggantikan para titans besar. Para titan ini membangun sekat-sekat permanen untuk melindungi berbagai kepentingan mereka dari agresi “reformasi hukum”.

Saya akan paham jika ada yang aparat dan pejabat pemerintah yang bersih, menjadi gerah dengan aksi para oknum aparat dan oknum pejabat pemerintah lainnya ini. Mampukah para “titan putih” memberantas aksi para “titan hitam”? Komisi apa lagi yang akan dibentuk setelah komisi pemberantasan mafia pajak?

Jujur sajalah, kalau muara dari semua itu, adalah kepentingan politis, iya kan? []

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

One response to “Clash of The Titans

  • mylongjourney

    Terima kasih pak, artikel ini menambah wawasan saya. Terutama titan geladak…karena kebetulan bekerja di wilayah itu.

    membaca artikel ini saya jadi tidak punya kata-kata lagi untuk berkomentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: