Monthly Archives: Maret 2010

Isu Sosial-Demokratik Gaya Lama, Terbantai

(Telaah kritis terhadap artikel “Kader: Tulang Punggung Revolusi” yang sesungguhnya menyindir kesalahpahaman kaum Sosial-Demokratik)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

GUEVARA, dalam artikel ini, sangat percaya akan model pengembangan kader yang bermula dari garis-garis perjuangan revolusioner, sekaligus mengritik habis-habisan kebijakan pemerintahan baru Cuba paska revolusi Cuba yang mengantarkan negara itu dalam pemerintahan komunisme gaya Castro.

Guevara menyebut, segala sesuatu yang terjadi dalam pemerintahan adalah kemunduran yang diakibatkan metode asal tunjuk terhadap posisi-posisi vital dalam pemerintahan baru Cuba yang berpotensi dijadikan alasan atas tudingan kelemahan sistem yang mereka anut. Padahal, menurut Guevara, keadaan itu terbentuk bukan disengaja, tetapi lebih dikarenakan umur pemerintahan yang muda, dan revolusi yang dilakukan agak tergesa-gesa. Ini menghilangkan pertimbangan secara rasional bahwa sebuah pemerintahan akan berdaya di hadapan masyarakat (revolusioner) apabila semua posisi vital itu diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja.

Lalu, Guevara, dalam artikel di atas, mengajukan opsi upaya pengkaderan yang memang sejatinya berangkat dari semangat revolusioner yang mereka perjuangkan dari awal, tidak bergeser, bahkan berpindah.

Saya teringat, sebuah kelompok perjuangan serupa di Indonesia yang bergelora kembali selepas masa Orde Baru. Front Rakyat Demokratik, kelompok yang didominasi mahasiswa dan kelas pekerja/buruh itu, menjadi begitu euforia ketika era totaliter Orde Baru berakhir, seperti memberi mereka ruang dan peluang untuk bersuara, bahwa cita-cita revolusioner mereka (menduplikasi semangat revolusioner Cuba) akan berlanjut dan subur.

Harapan yang membungkus ide dan gagasan mereka itu, sebenarnya belum matang, jika melihat dan bercermin dengan kondisi Indonesia, sekaligus diparalelkan dengan kondisi Cuba dalam artikel Guevara. Kematangan berpolitik, bahkan kepiawaian mengelola kebijakan dan program ekonomi mutlak adanya.

Bagaimana mungkin Front Rakyat Demokratik—yang kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Rakyat Demokratik diera multipartai tahun 1998—berharap merebut kekuasaan melalui pemilu yang sebagian besar pasar politiknya didominasi lusinan partai-partai besar dengan pengalaman yang telah membumi. Bagaimana mungkin kelompok ini berharap membangun sebuah negara yang luas dan kompleks macam Indonesia dengan sebuah jargon “Pemerintahan Rakyat Miskin”.

Jargon revolusioner, sangat revolusioner malah, jika melihat kemampuan dan daya dukung sumberdaya manusia serta isu sosial yang menghadang di depan mereka. Seketika Anda akan ditubruk sebuah kenyataan realistis bahwa upaya revolusioner itu adalah sia-sia.

Tidak kah sindiran Guevara, di awal-awal artikel di atas, memberi sedikit ruang bagi pemikiran rasional, bahwa upaya sempalan itu akan berakhir tragis: tidak diperhatikan bahkan diacuhkan.

Kesadaran itulah yang mungkin menghinggapi orang macam Budiman Sudjatmiko untuk tidak terlena dengan rencana besar yang bakal berjalan pincang jika diperhadapkan dengan realitas Indonesia. Sebagaimana rencana PKI, yang juga sangat revolusioner dijamannya, kandas semata-mata dikarenakan rivalitas politik yang tidak sehat, dan mematikan.

Jika PKI saja harus mengalami nasib tragis, dimatikan dan dikalahkan, oleh komponen yang seharusnya berada dalam posisi pergerakan mereka, yakni tentara, yang telah kalaboratif dengan kepentingan politis partai-partai berkuasa ketika itu, bagaimana FRD atau PRD berharap lebih di tengah resistensi besar karena perubahan pola fikir rakyat Indonesia yang terdikotomi tiga dasawarsa lebih bahwa faham yang mereka usung bukan solusi praktis mensejahterakan rakyat Indonesia, dianggap berbahaya dan laten. Mimpi indah yang harus pungkas lebih awal.

Maka, Budiman Sudjatmiko pun, harus meredam keinginannya, dan memindahkannya dalam statuta perjuangan parpol yang lebih besar.

Jika sulit melawan dominasi lusinan partai besar, mengapa tidak melebur didalamnya. Bukankah ideologi, pemahaman, dan fikir tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sederhananya, wadahnya boleh mangkok atau piring, tetapi kita tetap bisa menikmati sereal diatasnya, bukan? Yang Anda baca barusan, bukan pemikiran Budiman Sudjatmiko. Saya hanya melihat gejala itu pada Budiman Sudjatmiko. Mungkin pergerakan Budiman dilandasi dengan pemikiran dan alasan berbeda, tetapi bahwa pemikiran Budiman identik dengan gejala yang saya tangkap, bisa benar adanya.

Kelemahan mendasar yang dimiliki kelompok dengan basis gerakan massa proletar macam Urban Poor Consorsium, Jaringan Miskin Kota, Liga Mahasiswa untuk Demokrasi, dan sebagainya—yang suatu ketika berfusi dalam sebuah Partai Rakyat Demokratik (1998), kemudian POPOR (2004)—adalah tidak adanya korelasi dalam agenda aksi mereka antara visi kenegaraan menuju kesejahteraan rakyat, dengan keinginan mayoritas masyarakat Indonesia yang terbingkai dalam berbedaan agama, suku, ras, kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Buntunya korelasi ini makin nyata menjadi penghambat abadi bagi perjuangan paham sosial demokratik di Indonesia. Di sisi lain, argumentasi tentang maksud “Pemerintahan Oleh Rakyat Miskin” gagal dikomunikasikan secara gamblang dan terperinci, sehingga apa saja seputar rencana tak bisa ditangkap sebagai sesuatu yang dapat diwujudkan, dan terukur. Sementara, keikutsertaan beberapa elemen yang menyebut diri mereka sebagai rakyat miskin, tidak cukup menggambarkan keterwakilan kaum proletar dalam bingkai pergerakan tersebut. Sehingga, ketika orang menilainya, kelompok ini lebih mirip organisasi sempalan ketimbang organisasi yang memuat rencana besar terhadap cita-cita perubahan

***

Guevara memang telah menyindir siapapun pelaku sosial-demokratik di dunia. Dengan sindiran Guevara tersebut, saya dapat menarik kesimpulan, bahwa inti sebuah gerakan revolusioner tidak lagi berpijak pada opsi penumbangan kekuasaan kapitalis dengan jalan pembentukan partai politik, atau dengan yang lebih ekstrim, yakni jalan senjata.

Perubahan jaman yang demikian cepat tidak lagi membuat isu sosial-demokratik dapat diterapkan dengan cara-cara lama. Jika Cuba, Korea Utara, China dan Rusia dapat meletakkan fundamen faham ini pada tataran negara-bangsa, maka ini sulit dilakukan sekarang.

Kader, Guevara menekankan maksudnya pada kata tersebut. Dengan membangun kader sosial-demokratis yang kuat, berdaya, terampil dan intelektualis, maka gerakan dan faham sosial-demokratik akan tetap tumbuh dan subur di medium apa saja, kondisi apa saja, dan dalam tekanan manapun. Kader itu tidak dapat lagi diarahkan pada perjuangan revolusioner gaya lama yang cenderung menghabiskan tenaga, sumberdaya, dan kurang populis.

Sindiran Guevara itu sekadar hendak membungkus niatnya dan visinya ke depan, bahwa kader sosial-demokratik akan tetap dapat bertahan jika mereka memiliki kemampuan yang disyaratkannya, dan diterapkan di semua medium, baik politik atau sosial. Perjuangan kader sosial-demokratik ke depan tidak lagi harus berpusat dalam kelompok-kelompok yang berpotensi dihancurkan dengan mudah, tetapi kader harus melebur dalam partai politik mana saja, organisasi massa mana saja, dan aliran mana saja.

Demikian. Tetaplah Kritis dan Berpikir Merdeka. []

Iklan

Pidato Anak 12 Tahun yang Mmembungkam Para Pemimpin Dunia di PBB

Cerita ini berbicara mengenai seorang anak yang bernama Severn Suzuki, seorang anak yang pada usia 9 tahun telah mendirikan Enviromental Children’s Organization (ECO).

ECO sendiri adalah sebuah kelompok kecil anak yang mendedikasikan diri untuk belajar dan mengajarkan pada anak-anak lain mengenai masalah lingkungan.

Dan mereka pun diundang menghadiri Konfrensi Lingkungan Hidup PBB, dimana pada saat itu Severn yang berusia 12 Tahun memberikan sebuah pidato kuat yang memberikan pengaruh besar (dan membungkam) beberapa pemimpin dunia terkemuka.

Apa yang disampaikan oleh seorang anak kecil berusia 12 tahun hingga bisa membuat RUANG SIDANG PBB hening, lalu saat pidatonya selesai ruang sidang penuh dengan orang terkemuka yang berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada anak berusia 12 tahun.

Inilah Isi pidato tersebut: (Sumber: The Collage Foundation)

 

Halo, nama Saya Severn Suzuki, berbicara mewakili E.C.O—Enviromental Children Organization.

Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri dari anak-anak berusia 12 dan 13 tahun, yang mencoba membuat perbedaan: Vanessa Suttie, Morga, Geister, Michelle Quiq dan saya sendiri. Kami menggalang dana untuk bisa datang kesini sejauh 6000 mil untuk memberitahukan pada anda sekalian orang dewasa bahwa anda harus mengubah cara anda, hari ini di sini juga. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja.

Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada disini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang.

Saya berada disini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar.

Saya berada disini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak di dengar.

Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan OZON. Saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara.

Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Dan sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya—hilang selamanya.

Dalam hidup saya, saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang-binatang liar, hutan rimba dan hutan tropis yang penuh dengan burung dan kupu-kupu. Tetapi sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut bahkan masih ada untuk dilihat oleh anak saya nantinya.

Apakah anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang?

Semua ini terjadi di hadapan kita dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya. Tetapi saya ingin anda sekalian menyadari bahwa anda sekalian juga sama seperti saya!

Anda tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Anda tidak tahu bagaimana cara mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah.

Dan anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sediakala di tempatnya, yang sekarang hanya berupa padang pasir. Jika anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. TOLONG BERHENTI MERUSAKNYA!

Di sini anda adalah delegasi negara-negara anda. Pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan atau politisi—tetapi sebenarnya anda adalah ayah dan ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, paman dan bibi—dan anda semua adalah anak dari seseorang.

Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar, yang beranggotakan lebih dari 5 milyar, terdiri dari 30 juta rumpun dan kita semua berbagi udara, air dan tanah di planet yang sama—perbatasan dan pemerintahan tidak akan mengubah hal tersebut.

Saya hanyalah seorang anak kecil namun begitu saya tahu bahwa kita semua menghadapi permasalahan yang sama dan kita seharusnya bersatu untuk tujuan yang sama.

Walaupun marah, namun saya tidak buta, dan walaupun takut, saya tidak ragu untuk memberitahukan dunia apa yang saya rasakan.

Di negara saya, kami sangat banyak melakukan penyia-nyiaan. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuangnya, beli dan kemudian buang. Walaupun begitu tetap saja negara-negara di Utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita, kita takut untuk berbagi.

Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman, dengan sandang, pangan dan papan yang berkecukupan—kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer dan perlengkapan televisi.

Dua hari yang lalu di Brazil sini, kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Dan salah satu anak tersebut memberitahukan kepada kami: “Aku berharap aku kaya, dan jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalanan makanan, pakaian dan obat-obatan, tempat tinggal, cinta dan kasih sayang”.

Jika seorang anak yang berada dijalanan dan tidak memiliki apapun, bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah?

Saya tidak dapat berhenti memikirkan bahwa anak-anak tersebut berusia sama dengan saya, bahwa tempat kelahiran anda dapat membuat perbedaan yang begitu besar, bahwa saya bisa saja menjadi salah satu dari anak-anak yang hidup di Favellas di Rio; saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia; seorang korban perang Timur Tengah atau pengemis di India .

Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa jika semua uang yang dihabiskan untuk perang dipakai untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan alam, betapa indah jadinya dunia ini.

Di sekolah, bahkan di taman kanak-kanak, anda mengajarkan kami untuk berbuat baik. Anda mengajarkan pada kami untuk tidak berkelahi dengan orang lain, untuk mencari jalan keluar, membereskan kekacauan yang kita timbulkan; untuk tidak menyakiti makhluk hidup lain, untuk berbagi dan tidak tamak. Lalu mengapa anda kemudian melakukan hal yang anda ajarkan pada kami supaya tidak boleh dilakukan tersebut?

Jangan lupakan mengapa anda menghadiri konferensi ini, mengapa anda melakukan hal ini—kami adalah anak-anak anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan, dunia seperti apa yang akan kami tinggali. Orang tua seharusnya dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan, “Semuanya akan baik-baik saja, kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan dan ini bukanlah akhir dari segalanya.”

Tetapi saya tidak merasa bahwa anda dapat mengatakan hal tersebut kepada kami lagi. Apakah kami bahkan ada dalam daftar prioritas anda semua? Ayah saya selalu berkata, “Kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu”.

Jadi, apa yang anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menantang ANDA, cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

***

Servern Cullis-Suzuki telah membungkam satu ruang sidang Konferensi PBB, membungkam seluruh orang-orang penting dari seluruh dunia hanya dengan pidatonya. Setelah pidatonya selesai serempak seluruh orang yang hadir di ruang pidato tersebut berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada anak berusia 12 tahun itu.

Dan setelah itu, ketua PBB mengatakan dalam pidatonya: “Hari ini saya merasa sangatlah malu terhadap diri saya sendiri karena saya baru saja disadarkan betapa pentingnya lingkungan dan isinya di sekitar kita oleh anak yang hanya berusia 12 tahun, yang maju berdiri di mimbar ini tanpa selembarpun naskah untuk berpidato. Sedangkan saya maju membawa berlembar naskah yang telah dibuat oleh asisten saya kemarin. Saya…tidak…kita semua dikalahkan oleh anak yang berusia 12 tahun”.

***

Tolong sebarkan tulisan ini ke semua orang yang anda kenal, bukan untuk mendapatkan nasib baik atau kesialan kalau tidak mengirimkan, tapi mari kita bersama-sama membuka mata semua orang di dunia bahwa bumi sekarang sedang dalam keadaan sekarat dan kitalah manusia yang membuatnya seperti ini yang harus bertindak untuk mencegah kehancuran dunia. (Copyright from: Moe Joe Free) []


Kisah Ali bin Abdullah ad-Farbi tentang Wanita Tua di Afrika

by Abu Salma

‘Ali bin ‘Abdullah ad-Farbi berkata : “Diantara cerita yang paling berkesan kepadaku adalah, ada empat orang dari salah satu lembaga bantuan (kemanusiaan) di Kerajaan Arab Saudi diutus untuk menyalurkan bantuan di pelosok hutan Afrika. Setelah berjalan kali selama empat jam dan setelah lelah berjalan, mereka (4 orang utusan ini, pent.) melewati seorang wanita tua di salah satu kemah dan mengucapkan salam kepadanya lalu memberikannya bantuan.

Wanita tua itu bertanya kepada mereka : “Kalian dari negara mana?” Mereka pun menjawab : “Kami dari Kerajaan Arab Saudi.” Lalu wanita tua itu berkata : “Sampaikan salamku untuk Syaikh Ibnu Baz.” Mereka bertanya, “Semoga Alloh merahmati Anda, bagaimana Ibnu Baz bisa mengenal Anda sedangkan Anda berada di lokasi yang terpencil dan jauh ini?” Wanita renta itu menjawab : “Demi Alloh, sesungguhnya beliau (Syaikh Ibnu Baz) mengirimkan uang 1000 real kepadaku setiap bulan setelah aku mengirimkan sepucuk surat kepadanya untuk memohon bantuan dan pertolongan setelah (meminta) pertolongan Alloh Azza wa Jalla.”

(Tabloid Al-Madinah no 12182)

Dialihbahasakan secara bebas dari : Kullassalafiyin


Imam Al Bukhari

Mata al-Bukhari tidak bisa melihat sejak kecil. Suatu malam ibunya mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim ‘Alaihis Salam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, “Wahai Ibu, kini Allah telah mengembalikan penglihatan anak lelakimu dengan sebab seringnya ibu menangis dan berdoa.”

Benar, pada pagi harinya mereka mendapati mata al-Bukhari tidak buta lagi. Al-Bukhari mengisahkan dirinya sebagai berikut, “Ketika aku di usia menghafal al-Qur’an, aku sudah mulai pula menghafal hadits. Saat itu, ada yang bertanya kepadaku, ‘Ketika itu berapa umurmu?’ Aku menjawab, ’10 tahun atau kurang sedikit.’ Aku sudah menyelesaikan hafalan al-Qur’an pada usia 10 tahun.”

Suatu hari ada seorang Syaikh meriwayatkan sebuah hadits, katanya, “Dari Sufyan, dari Abu Zubair dari Ibrahim.” Maka seketika itu aku katakan, “Sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan hadits dari Ibrahim.” Maka dia mencelaku, lalu aku katakan padanya, “Coba lihat ulang catatan aslinya.”

Kemudian beliau masuk ruangan untuk mengecek ulang catatannya. Setelah keluar dari ruangan tersebut beliau bertanya kepadaku, “Bagaimana yang benar wahai anakku?” Aku jawab, “Dari az-Zubair bin Adi dari Ibrahim.” Lalu Syaikh tersebut mengambil pena dan menulis periwayatan hadits dariku serta mengoreksi tulisannya.

Syaikh tersebut berkata, “Kamu benar”. Ada yang bertanya kepada al-Bukhari, “Berapa usiamu ketika membantah Syaikh tersebut?” Aku jawab, “11 tahun. Dan menjelang usia 16 tahun aku telah hafal buku-buku karya Ibnul Mubarak dan Waki’. Aku juga menguasai pendapat Ahlu Ra’yi. Hingga suatu ketika, aku, ibuku dan adikku yang bernama Ahmad pergi ke Makkah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ibu dan adikku pulang ke negeriku sementara aku tinggal di Makkah untuk belajar hadits.”

Sumber : Tahdzibul Kamal, 1169; as-Siyar, 12/393.
Dinukil oleh : Abu Thalhah Andri Abdul Halim
Sumber: http://www.alsofwah.or.id


Me-re-Evolusi Sistem Ujian Nasional

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Mendekati sasaran utama dengan pola yang terencana, harus simetris dalam tindakan dan sifat sasaran utama tersebut. Jika berbeda sedikit saja, jangan harap “berhasil” Anda dapatkan. Tetapi, mematahkan stereotype dengan langkah revolusioner kadang diperlukan, walau maksud dari tindakan itu sekadar memastikan apakah langkah terdahulu yang kita lakukan itu, sudah benar, atau mesti dirombak sama sekali.

***

Ujian Nasional baru saja dimulai beberapa hari berselang, belum lagi usai. Beberapa hari lalu itu, benar-benar dijadikan momentum kalangan pendidikan nasional, dan seluruh masyarakat, untuk membuktikan, bahwa Ujian Nasional ini, memang perlu, atau tidak sama sekali.

Kalangan yang melihat Ujian Nasional sebagai alat ukur yang baik, memposisikan pendapatnya, bahwa mekanisme inilah yang paling tepat dijadikan sebagai alat ukur. Namun, pada kalangan yang berseberangan pendapat, Ujian Nasional dilihat sebagai upaya pembelaan diri sejumlah lembaga, dan menempatkan pembenaran itu di atas ketidakmampuan mereka menggebas sistem pendidikan nasional yang paripurna.

Sangkaan pihak pertama, sejauh ini, ada benarnya. Apakah, juga sangkaan pihak lainnya itu memuat kebenaran yang sama, atau justru tendensius sama sekali? Sebab, lembaga pemerintah untuk urusan pendidikan nasional, Departemen Pendidikan Nasional, memang tampaknya tidak pernah belajar dari banyak kejadian empirik yang berlaku di atas ranah pendidikan Indonesia, baik di Jakarta atau pun di daerah-daerah.

Ujian Nasional sebagai Alat Ukur

Akhirnya, tiba juga masanya, Ujian Nasional dilihat sebagai faktor penghambat kemajuan anak didik. Dahulu, pada jaman saya, Ujian Nasional ini begitu “tolak” sekaligus pula “dinanti-nanti”. Kata “ditolak” disini, tidak sama artinya dengan penolakan yang ada sekarang terhadap objek yang sama. Oh…jauh beda sama sekali.

Dahulu, pada awal tahun 1990-an, kami “menolak” Ujian Nasional, karena sejujurnya…anak sekolah pada masa itu masih betah berlama-lama di SMA. Masih betah berlama-lama dengan romantisme sekolah menengah yang memang sarat kisah itu. Siapa pun yang menemui masa itu, pastilah merasa nyaman, menyaksikan gerombolan gadis—adik kelas yang manis-manis itu—melintas di lapangan depan kelas Anda; sedikit menggoda mereka di kantin sekolah; atau, usil bersama kawan se-gank. Seorang kawan, malah, masih merasa perlu menceritakan keusilannya; berteriak-teriak mengepung gadis-gadis adik kelas sebelah, membuat mereka menangis, lalu terbirit-birit lari menghindari petugas BP yang galak.

Sekaligus “dinanti-nanti”, sebab kami dihampiri kejenuhan rutinitas di SMA yang saban hari, selama tiga tahun, hanya itu-itu saja. Belum lagi mendengar agitasi kakak-kakak kami yang sudah berkuliah itu; tentang kebebasan mereka mau masuk kuliah atau tidak, tentang posisi mereka terhadap dosen, dan tentunya, tentang bentuk romantisme yang berbeda.

Tetapi, selebihnya, karena Ujian Nasional di awal 1990-an itu, masih lebih asik, ketimbang pelajarannya itu sendiri. Bagaimana tidak asik; Anda hanya perlu mensarikan pelajaran Anda, lalu menjawab soal-soal sebanyak 100 nomor itu. Bukankah ini masih lebih asik, dari pada harus membaca buku paket pelajaran yang bahasanya kaku itu. Masih lebih oke, dari pada harus mendengar ocehan guru selama enam jam. Di jaman itu pun, standar nilai kelulusan, yang sekarang diributkan itu, sudah ada loh

Namanya, Nilai Ebtanas Murni (NEM). Ebtanas itu singkatan dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional. Lucu ya…? Singkatan yang lalu disingkat lagi… Cara menghitungnya pun gampang; tinggal menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa untuk semua mata uji dalam Ebtanas, lalu dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan, hingga diperoleh angka rata-rata. Peringkat kelulusan terbaik ditentukan dari seberapa tinggi setiap siswa memperoleh angka rata-rata itu.

Elannya berbeda, mekanisme juga berbeda. Tentu saja.

***

Agaknya, Depdiknas, sebagai lembaga pemerintah harus mengusulkan moderasi kebijakan Ujian Nasional ke parlemen untuk disetujui. Ujian Nasional sekarang ini, telah dilihat sebagai momok, maka secara psikologis, mekanisme ini cenderung ditolak. Tetapi, lembaga itu, untuk sementara, hanya punya sistem ini sebagai alat ukur utama dalam tanggungjawabnya membangun parameter pendidikan nasional.

Sebagai alat ukur utama, mekanisme Ujian Nasional telah dibangun sedemikian rupa, untuk—seharusnya—memenuhi tuntutan lembaga-lembaga pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Terus terang , mekanisme ini sangat menghabiskan dana dan sumber daya.

“Wah…itu proyek dong?” Hahaha…iya, tentu saja.

Di dalam sebuah program, Anda membutuhkan alat ukur yang baik dan efektif, untuk mengetahui sampai dimana progresifitas program Anda. Alat ukur itu, akan memberi informasi pada Anda, bahwa dalam struktur program Anda ada beberapa bagian yang lemah; ada beberapa bagian yang kuat; ada beberapa bagian yang perlu dibenahi secara serius; dan ada beberapa bagian yang perlu dirombak total. Termasuk; apakah Anda harus terus melanjutkan program ini atau menghapusnya sama sekali.

Saya, tidak sedang memposisikan diri menolak atau setuju-setuju saja perihal Ujian Nasional ini. Bagi saya, sejauh ini, Ujian Nasional ini baik, dalam artian sebagai alat ukur. Tetapi, jika ada yang resah dengan penerapannya, tentu saya akan berfikir, ada yang salah dalam Ujian Nasional ini.

Apa mungkin karena pengelolaannya yang sentralistik? Boleh jadi. Apa mungkin Depdiknas tidak memiliki data faktual tentang kondisi bahan ajar dan mekanisme belajar-mengajar di setiap lembaga pendidikan di Indonesia? Saya yakin ada, tetapi saya juga pesimis tentang akurasi datanya. Apa mungkin Depdiknas terlalu membebaskan beberapa elemen penting alat bantu pendidikan berada di luar domain yang seharusnya? Ini pun boleh jadi penyebabnya.

Saya bertanya ke beberapa orang—termasuk sejumlah kawan—yang aktif sebagai pendidik, apa yang mereka lihat dalam soal-soal Ujian Nasional yang dikirimkan dari Depdiknas itu? Lalu saya mencari sejumlah literatur yang paralel, untuk mencari tautan perihal bagaimana memformat pertanyaan-pertanyaan ujian, sejumlah implikasinya, dan dukungan peraturannya.

Kawan-kawan yang saya temui, rata-rata mengeluhkan tentang daftar pertanyaan dalam Ujian Nasional—mereka mengambil contoh soal Ujian Nasional tahun lalu—yang hampir 35 persen belum pernah diajarkan, bahkan tidak terakses oleh mereka dan anak didik mereka. Wah…ini serius neh. Pantas saja, para peserta ujian di beberapa daerah—khususnya di sekolah-sekolah di wilayah yang jauh dari kota provinsi atau kota kabupaten—tidak dapat menjawab soal-soal Ujian Nasional.

Ditolak, Tapi Perlu

Ada guru yang gelisah, ada pula yang tenang-tenang saja. Ada pula murid-murid yang risau, tetapi ada juga yang tetap cool.

“Bagaimana tak gelisah, kalau pemerintah sepertinya tak hirau dengan pendapat dan penilaian kami? Ujian Nasional itu, kan, sistem yang terlalu memberatkan murid-murid kami.” Kata guru-guru yang gelisah tadi.

“Repot, pak. Masa’ iya sih, setiap tahun standar nilai kelulusan naik terus…? Tahun kemaren naik menjadi lima, sekarang standarnya naik lagi jadi 5,5. Dari mana dasar penghitungannya seh? Pelajarannya kan nggak nambah-nambah, itu-itu aja.” Kata siswa-siswa yang risau itu. Risaunya itu dicampurnya dengan marah-marah pula.

Tetapi, dengar juga pendapat pihak yang tak terganggu, dan tenang-tenang saja ini. Biar adil saja.

Lho, tujuan Ujian Nasional kan untuk memantau progresifitas sistem pendidikan; sudah bagus, atau apakah masih harus dibenahi. Ujian Nasional ini alat ukur, hanya tools saja. Pemerintah juga kan gak mau program pendidikan nasional mengalami kegagalan. Kalau belum apa-apa, kita sudah mengeluhkan sistem, yang bahkan kita sendiri sudah maklum targetnya untuk apa, kita ini opportunis sekali. Menuntut perbaikan, menuntut anggaran. Begitu pemerintah memberi keleluasaan , kita sendiri malah yang membangun halangan itu.” Kata tenaga pengajar yang tak risau itu.

Output-nya sudah kelihatan. Tahun lalu saja, angka kelulusan, jauh di bawah harapan. Apa mungkin Anda tidak risau dengan kondisi itu?” Tanya saya, selidik.

Dia menarik senyum, agak kagok, tetapi dijawabnya juga, “bukan begitu, mas. Soalnya kan, ini adalah alat ukur saja. Kalau ternyata banyak siswa yang tidak lulus karena penggunaan alat ukur itu, maka masalahnya perlu dicari pada guru dan muridnya. Bisa saja kan gurunya kurang telaten mengajar, atau justru muridnya yang kurang menyimak pelajaran, hingga kurang cakap.”

Bagus. Saya senang, dia membela pendapatnya.

Tetapi, bagi saya, kita sudah bisa menemukan ujung beberapa benang merah dalam penerapan beberapa program di pendidikan Indonesia, sekaligus dua persoalan klasik para komponen pendidikan. Selanjutnya kita bisa dengan saksama menelusuri benang-benang merah itu hingga ke ujung yang lainnya.

Benang-benang merah itu adalah; standar nilai kelulusan dalam Ujian Nasional, penggunaan Ujian Nasional sebagai alat ukur, dan output yang diharapkan dalam penerapan alat ukur tersebut. Sedang dua persoalan klasik lainnya, yakni; kecakapan guru, dan kemampuan murid.

Kita lihat, apa kita bisa berdiri di tengah menanggapi polemik ini.

***

Kalangan yang tidak sependapat dengan penerapan sistem baru penilaian akhir terhadap proses belajar mengajar itu, segera memvonis sistem ini melanggar hak asasi manusia. Murid dan guru memang terkesan dipaksa untuk menggunakan sistem, sementara menurut mereka, Depdiknas belum menyiapkan infrastruktur dan ruang yang cukup bagi daya dukung sistem tersebut. Ini membuat semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan Indonesia terkaget-kaget.

Kalangan ini setengah tidak percaya, bahwa jalan yang sedang mereka tempuh dalam kebijakan pemerintah itu, tidak berbanding lurus dengan keinginan UUD terhadap tanggungjawab pemerintah mengelola pendidikan nasional. Pemenuhan anggaran pendidikan yang sudah sesuai konstitusi, sesungguhnya bertujuan memajukan pendidikan dan membuang hambatan sistemik—yang berbau kolutif dan koruptif—yang selama ini terbukti mengganggu kebangunan pendidikan di Indonesia.

Pemenuhan anggaran pendidikan itu juga dimaksudkan hendak me-rebuilding sistem pendidikan yang memenuhi harapan masyarakat akan akses dan peruntukan pendidikan yang setara dan berkelanjutan. Sayangnya, menurut kalangan resistensir ini, niat-niat baik itu keburu hendak dirobohkan dengan sembarang kebijakan yang mereka anggap tidak mendukung kehendak konstitusi, sama sekali. Semisal, kata mereka, Ujian Nasional itu tadi.

Jika anggaran sudah dipenuhi sesuai harapan konstitusi, lantas mengapa Depdiknas RI kemudian terkesan mendesakkan program-program yang justru jauh dari tuntutan pendidikan terkini? Apa benar demikian? Saya pun sepenuhnya tidak sepakat dengan tendensi ini. Belum tentu, kebijakan yang ada—perihal Ujian Nasional—seketika tidak segaris dengan tuntutan konstitusi dan pendekatan pendidikan terkini.

Pada Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebut bahwa; sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (bagian Menimbang, huruf C).

Lalu, masih pada Undang-Undang yang sama, pada Pasal 6, bagian 1, disebutkan; Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan bagian 2, disebutkan pula; Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Tetapi, dunia pendidikan Indonesia, menurut para kritikus pendidikan, belum berpijak pada hal-hal yang esensial, semisal, pemenuhan sarana pendidikan yang memadai, alat pendidikan yang berkualitas, tenaga pengajar yang bagus, biaya pendidikan yang murah, terjangkaunya pendidikan bagi semua orang Indonesia (maksud saya…semua orang Indonesia…bukan semua anak Indonesia loh ya…). Jika mau yang lebih ekstrem; dengan mengacu pada Undang-Undang di atas, maka bisa saja negara memberi sanksi pidana kepada warga negara yang tidak mau bersekolah. Itu pun, jika mau…loh!

Tetapi, saya pun dapat memahami dasar kritikan itu, bahwa Depdiknas memang belum menyentuh keseluruhan hal-hal subtantif dalam isu pendidikan nasional. Kesenjangan antara lembaga pendidikan negeri di daerah dan Jakarta—minimal yang paling dekat dengannya—sangat jelas terlihat. Masih banyak lembaga pendidikan negeri yang berada di daerah-daerah yang belum tercukupi sarana prasarananya. Tenaga pengajar berkualitas belum terbagi secara merata, bahkan masih ada tenaga pengajar—Guru Tidak Tetap—yang belum beruntung menjadi guru tetap berstatus PNS bertahun-tahun demi mengajar di daerah terpencil. Masih banyak hambatan subtantif yang belum pungkas sama sekali.

Gambaran-gambaran ini, makin memperjelas dilematisnya posisi pendidikan nasional kita. Seolah-olah, segala program yang diluncurkan departemen ini berlari sangat kencang meninggalkan lembaga-lembaga pendidikan negeri jauh tertinggal dibelakangnya. Lalu…sekarang dunia pendidikan Indonesia disodori sistem Ujian Nasional..yang ditentang sebagian orang, dan diterima sebagian orang yang lain.

Revolusi Sistem Ujian Nasional

Saya khawatir, persoalan Ujian Nasional ini, akan lebih berdarah-darah, dibanding menonton parpol “adu kuat” di Senayan. Saya khawatir, ada pihak yang gagap menterjemahkan “alat ukur”, ketimbang melihat cekatannya remaja sekarang bergaul di Facebook dan Twitter. Saya risih, mendengar ada yang bilang; “Gak usah ikut UN…percaya aja, anak kita pinter-pinter kok. Apa iya, sekolah bertahun-tahun…bisa gagal dalam sehari, hanya karena gak bisa menjawab satu-dua soal Ujian Nasional?”

Ujian Nasional seharusnya tidak menggunakan pola yang ada sekarang. Sistem ini bisa tetap ada, namun sebisa mungkin polanya diterapkan secara lebih fleksibel saja. Semisal, soal-soal untuk Ujian Nasional tidak dibuat secara sentralistik. Bukankah, pengertian “nasional” tidak harus melulu diartikan “Jakarta” atau “pusat”, hanya karena predikat “nasional” melekat di belakang objek “ujian”…?

Mari kita buat ilustrasinya, untuk memperjelas apa maksud saya.

Seorang siswa di suatu SMU di kabupaten A, jika pindah ke suatu SMU di kabupaten lainnya, pada provinsi yang sama, akan mengalami kesulitan mengikuti proses belajar mengajar. Jika bukan, karena materi yang dia terima di sekolah barunya lebih cepat dari materi yang sama yang diperolehnya di sekolah lama, maka tentulah lebih lambat.

Contoh lainnya; seorang siswa kadang mengaku kebingungan dengan perbedaan penggunaan buku panduan pelajaran (buku paket) yang dipakainya di sekolah lama, dengan buku paket yang digunakan di sekolah baru.

Amsal lainnya; ada siswa yang ternyata tidak paham terhadap penjelasaan materi pelajaran yang sama, dibandingkan oleh siswa di sekolah lainnya.

Pada case sample yang pertama; hal demikian terjadi dikarenakan perbedaan penerapan kalender pendidikan, yang penerapannya seharusnya serentak dan terpadu. Anehnya, penerapan kalender pendidikan yang berbeda, demikian ini kerap terjadi.

Pada case kedua; sekolah kadang menerapkan kebijakan internal sendiri-sendiri dalam penggunaan buku paket pendukung pelajaran, di luar kebijakan dinas pendidikan setempat—atau, bahkan Depdiknas. Padahal, seharusnya, ini tidak boleh terjadi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional bahkan telah membeli paten sejumlah buku pelajaran untuk disebar secara digital, dengan maksud memangkas kesenjangan dan keluhan yang kerap datang mengenai ketidakefisienan proses belajar mengajar karena hambatan tiadanya buku paket yang sifatnya fundamental itu. Nah, anehnya, ini juga kerap terjadi. Terbukanya keran kebijakan penggunaan buku paket yang dapat diperoleh secara digital itu tadi, tidak diikuti dengan penutupan keran terhadap kepentingan bisnis penerbit buku pelajaran yang kerap “berkeliaran” di sekolah-sekolah, menjajakan buku paket mahal—dan menjanjikan keuntungan fee pada guru—yang memuat materi yang agak berbeda dari yang dirujuk oleh Depdiknas.

Belum terdistribusinya bantuan komputer dan sarana internet ke seluruh sekolah di Indonesia adalah pula salah satu faktor penghambatnya. Buku pelajaran yang sudah dapat diakses bebas oleh guru dan murid itu, tentu saja belum dapat dinikmati oleh sekolah yang tidak memiliki perangkat komputer dan akses internet. Lubang ini segera dimanfaatkan oleh para distributor buku paket pelajaran untuk masuk. Adanya kasus, buku paket pelajaran berbau porno, sedikit banyak membuktikan kelemahan di sisi ini.

Kecuali pada case ketiga ini, yang masalahnya berputar pada kualitas guru. Pada kasus ini, baik tidaknya guru membangun pemahaman tentang suatu materi, akan sangat menentukan bagaimana siswa membangun faham yang sama. Karena soalnya adalah “faham yang baik” tentang materi pelajaran dalam kurikulum yang sama, maka seharusnya, semua guru memiliki pula kesamaan faham dan cara menjelaskannya pada siswa.

Tetapi…Preekkk…ternyata Depdiknas sangat tulalit menerapkan sistem sertifikasi guru. Masih banyak guru yang belum memiliki sertifikat sebagai bukti mereka layak mengajar.

Di tengah invaliditas semua komponen pendukung pendidikan nasional seperti di atas, Depdiknas justru makin “menggila” dengan sistem Ujian Nasional dengan standar tinggi itu—atau bolehlah saya mengistilahkannya “berstandar ganda”; di satu sisi Depdiknas, dengan sistem Ujian Nasional ini, seperti hendak membuktikan bahwa mereka bisa memenuhi harapan konstitusi, namun di sisi lain, mereka memberi kesan pada masyarakat bahwa mereka sedang menguji kehandalan sistem ini. Preekkk…lagi lah

Kembali ke soal sistem Ujian Nasional yang seharusnya fleksibel itu…maka semestinya soal untuk Ujian Nasional tidak dikelola secara sentralistik dan tertutup, tetapi dibuat terbuka dan melibatkan dinas pendidikan di daerah-daerah.

Soal-soal untuk Ujian Nasional dapat diformat sesuai kebutuhan dan pencapaian batas kurikulum yang berlaku di daerah-daerah. Ini untuk menghindari kesenjangan siswa dalam memahami dan menjawab soal. Pembuatan soal Ujian Nasional, melahirkan kesan, bahwa Depdiknas seolah-olah tidak tahu-menahu masalah pencapaian siswa dalam proses belajar mengajar, yang terjadi di daerah-daerah. Jadi, tak perlu heran, jika masa Ujian Nasional tiba, tingkat kelulusan siswa merosot, yang lebih disebabkan karena masih ada siswa yang bahkan belum pernah menerima materi yang termuat dalam soal.

Jika yang disebut-sebut selama ini, bahwa penyebab tingginya angka siswa yang tak lulus adalah standar nilai kelulusan, maka persoalan yang sebenarnya—seperti dalam ilustrasi di atas—tak akan pernah diketahui, dan gagal ditelusuri lebih lanjut oleh Depdiknas.

Logikanya, seberapa pun tingginya Depdiknas menerapkan standar nilai kelulusan, jika siswa mampu menjawab soal-soal sesuai materi pelajaran yang telah mereka dapatkan, maka mubazir mempersoalkan sistem Ujian Nasional ini lebih lanjut, bukan? Masalah ini akan pungkas dengan sendirinya.

Karena menyadari masalah yang sebenarnya, maka saya pun senang sekali mengemukakan usulan ini. Bahwa, soal Ujian Nasional tidak lagi dibuat atau diformat di kantor Depdiknas Pusat, tetapi pengelolaannya bisa diserahkan pada dinas pendidikan di daerah-daerah, yang mana mereka lebih tahu seberapa tinggi rendahnya pencapaian pendidikan di dearah setempat.

Formulanya, atau cara memformat soal-soal itu, tak perlu berubah, yang disesuaikan hanyalah, soal ujiannya dengan materinya. Demikian pula dengan format standar penilaian, format penentuan angka kelulusan, format pengawasan, format distribusinya, dan format kerahasiaan negara yang terkandung didalamnya.

Desentralisasi pembuatan soal Ujian Nasional ini akan memberi banyak keuntungan dalam pelaksanaannya; soal-soal Ujian Nasional itu akan mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa—seberapa pun sulitnya soal itu disuguhkan—karena soal ujian dibuat sesuai pencapaian materi pelajaran di daerah itu; akan memudahkan dalam mencapai standar nilai kelulusan, seberapa pun tingginya standar itu; juga akan memudahkan dalam penentuan angka kelulusan dengan memuaskan, dan tidak mengundang protes serta kritikan; pola distribusi soal-soal ujian itu lebih efisien dan ekonomis, dikarenakan wilayah cakupannya dan pendeknya rantai distribusi; dengan mudah lembaga pendidikan nasional setempat membangun pola pengawasan ujian yang melibatkan semua stakeholder (Diknas setempat, guru, lembaga swadaya masyarakat independen, kepolisian, komite sekolah, BPOG, bahkan jurnalis).

Jika desentralisasi sistem Ujian Nasional ini bisa diberlakukan seperti ini, ke depan kita tidak akan disibukkan dengan kasus-kasus klasik seperti kebocoran soal (dikarenakan rantai distribusinya yang panjang, hingga membuka pintu peluang kebocoran soal di tengah jalan, seperti yang ditemukan Komunitas Air Mata Guru di Medan); penggabungan sekolah-sekolah peserta Ujian Nasional (seperti kasus penggabungan 27 SMU di Jawa Barat karena tidak memenuhi standar jumlah siswa peserta ujian).

Tertukarnya soal Ujian Nasional (kasus tertukarnya soal ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Inggris di Bali); curiga mencurigai antara pengawas ujian (kasus penyitaan phonecell para pengawas oleh panitia pelaksana di beberapa provinsi); peredaran kunci jawaban soal ujian melalui pesan singkat elektronik (kasus peredaran Kunci Jawaban Ujian Nasional melalui SMS, mengagitasi siswa hingga tak peduli lagi kunci jawaban itu, valid atau tidak); hingga terhindar dari hal-hal yang keluar dari konteks ujian nasional (kasus sejumlah siswa yang melupakan persiapan belajar dan menggantinya dengan ritual doa dengan harapan bisa lulus ujian). Ah…ada-ada saja…

Pemerintah, lewat instansi terkait, boleh mempelajari sejumlah ketimpangan yang terjadi itu. Semua komponen masyarakat, yang merasa bertanggungjawab dengan pendidikan nasional—minimal peduli dengan pendidikan anak mereka—harus membantu dengan mengumpulkan data-data penting, dengan tujuan untuk mendorong pengembangan pendidikan nasional Indonesia agar lebih baik; sebuah pendidikan yang Indonesianis.

Bagi saya sih…pihak-pihak yang bertanggungjawab itu, mau me-revolusi sistem Ujian Nasional ini… Tapi itu sih..kalo mau saya. Mana saya tahu kalau mereka pun mau… Tetapi, omong-omong… Cobalah.

Ini usul saja… Kupingnya jangan ikut-ikutan merah loh yah….[]


%d blogger menyukai ini: