Kebebasan Pers adalah Kebebasan Publik

Oleh Ilham Q. Moehiddin

“Bila sutau kendali datang dari luar dirinya, ternyata lebih beracun daripada tanpa kendali. Kendali hanyalah bermanfaat dari dalam dirinya sendiri.”

Mahatma Gandhi

Kontruksi sosial Indonesia selama tiga dasawarsa lebih merupakan gambaran yang menarik, bagaimana sebuah kemerdekaan dirampas begitu saja. Orang Indonesia telah terbiasa dengan penindasan struktural yang menyebabkan kejenuhan sosial dan politik. Maka sukar dipungkiri gerakan massa pada 21 Mei 1998 merupakan gambaran yang sangat jelas untuk melihat kejenuhan itu.

Inflasi yang merajalela, hingga rupiah jatuh ke titik nadir, sampai kemelut politik yang berlarut-larut, ternyata ikut menutup kebangkitan demokrasi yang semula hendak dilakukan. Rekontruksi demokrasi yang dirancang ternyata melupakan fundamen-fundamen pentingnya. Demokrasi yang tadinya dirancang untuk rakyat, berubah menjadi senjata mematikan sekian banyak partai politik untuk saling menjatuhkan. Semangat kebebasan kehilangan maknanya sejenak. Kebebasan berbicara tidak mendapat kesempatan untuk bangkit. Sementara kebebasan berkelompok dimanfaatkan kampiun-kampiun politik yang paham akan semangat komunal rakyat Indonesia.

Rekaman perjalanan bangsa Indonesia, ikut mengikis pandangan-pandangan penting tentang demokrasi. Rezim pemerintahan (mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Soeharto) taliter merubah kebebasan rakyat untuk berbicara, berpendapat dan bekelompok dengan membungkam pers. Pers yang membebaskan kehilangan jati diri, termasuk pijakan mereka di bumi Indonesia. Pers Indonesia yang sejenak menggambarkan perjuangan itu, perlahan berubah menjadi senjata yang sangat efektif untuk menjalankan politik pembungkaman terhadap gerakan-gerakan oposisi. Keadilan dan hukum terbungkam, pers yang tidak sejalan dengan kehendak pemerintah dimatikan dengan mudahnya. Segala informasi yang penting diketahui publik, dirubah melalui badan sensor pemeritah yang disebut Departemen Penerangan dengan PWI sebagai kaki tangannya. Semua tindak pengawasan dan penekanan terhadap dunia pers di Indonesia, yang sangat efektif selama 49 tahun itu, ternyata tanpa disadari ikut membangun kesadaran kolektif rakyat Indonesia untuk merubah keadaan itu, dan mengembalikannya kepada misi sesungguhnya dari hak asasi manusia yang hakiki.

Sesungguhnya, tidak sebuah kekuatan atau rezim pun dimuka bumi ini yang dapat membungkam kebebasan berbicara. Sebagai bagian dari hak manusia yang hakiki, kebebasan berbicara, berpendapat dan berkelompok lebih penting dari segala konstitusi sosial yang dirancang dan diperankan komponen negara.

Dengan makin berkembangnya arus pengetahuan dan informasi, sebuah pasar pemikiran (kemerdekaan berpendapat) sudah tercipta. Orang ‘dipaksa’ menghormati pandangan dan pendapat pihak lain yang mungkin bertentangan atau bahkan berseberangan. Dengan kebebasan berbicara, sebagai konsekwensi pasar pemikiran, akan timbul pendapat yang disetujui dan yang tidak. Hal ini tidak dapat dihindari. Tetapi masyarakat belajar untuk tumbuh bersama dengan kontrakdiksi ini. Pemaksaan kehendak dari suatu kelompok terhadap kelompok yang lain tidak diperkenankan. Dalam hal ini kita perlu mempercayai akal sehat sehingga kebenaran akan menang dari kepalsuan.

Indonesia dahulu mengenal pers bebas yang bertanggungjawab, maka setelah rezim totaliter tumbang, pers Indonesia kemudian mengenal pers bebas yang demokratis. Artinya, tanggungjawab pers itu adalah tanggungjawab demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi pers adalah bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada pemerintah. Untuk itu penguatan basis pers perlu adanya untuk mewujud pada editorial yang independen dan demokratis dan untuk tidak memperlemah.

Pasal 19 DUHAM menyebut; setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari informasi, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui medai apa saja dengan tidak memandang batas.

Pada 1998, Presiden Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid telah melikuidasi Departement of Information (Deppen). Alasan likuidasi ketika itu, bahwa urusan informasi bukan lagi tugas dan monopoli pemerintah seperti yang selama ini dilakukan; menyataan pahit yang mengakibatkan belenggu terhadap kebebasan pers. Menurut Presiden Wahid, ketika itu, urusan informasi adalah urusan independen publik dan pers. Dengan kebijakan itu, presiden Wahid sebenarnya telah memulai proses penguatan masyarakat sipil.

Sokongan terhadap kebijakan pemerintah itu adalah bias dari semangat reformasi yang telah membebaskan informasi dari belenggu politik; informasi sebagai wilayah publik memiliki mekanisme pengatur sendiri; atau lembaga publik yang didirikan masyarakat secara independen yang seharusnya mengatur informasi.

Umumnya, kalangan pers trauma terhadap sikap repressive Deppen di masa regime orde baru berkuasa. Sensir terselubung dan “budaya telepon” berpuncak pada pembredelan tiga media: Tempo, Editor dan Detik, pada 21 Juli 1994. Disusul pemecatan 13 jurnalis dari keanggotaan PWI Jaya oleh ketuanya Tarman Azzam. Pemecatan itu, sekaligus memuat larangan pada media apapun untuk mempekerjakan 13 jurnalis tadi. Media yang mempekerjakan mereka juga diancam brangus oleh pemerintah.

Mungkin beginilah kira-kira, Mahatma, tokoh besar India itu membahasakan penekanan (kendali) pemerintah terhadap pers, hingga timbul pers yang tidak membebaskan.[]

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: