Daily Archives: 14 Februari 2010

[Arsip] Redaksional: Kunjungan Kerja dan Penggusuran

Kedatangan petinggi negara, bukan hal biasa lagi di bumi Indonesia ini. Kunjungan kalangan atas ini kadang harus dilakukan untuk melihat sejauh mana masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana masyarakat merasakan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara.

Tapi yang tak biasa, jika kedatangan para pimpinan tinggi negara, dibarengi dengan kesibukan luar biasa. Semua orang dibuat sibuk. Tidak aparat pemerintah sipil dan militer saja, masyarakat biasa pun ikut ambil bagian.

Lebih tidak biasa lagi, jika kedatangan itu, membuat kehidupan sebagian besar masyarakat terusik. Seolah-olah melegalkan bentuk penggusuran, masyarakat yang memang hidup miskin di jalan-jalan diangkut agar tak terlihat. Kondisi jadi-jadian ini memang dipaksakan. Mata penguasa tak boleh melihat itu. Sengaja memperlihatkan itu, sama artinya menerbitkan malu di hati pemerintah setempat.

Pemukiman masyarakat yang dianggap kumuh di sepanjang jalan di mana sang pejabat bakal lewat diimbau agar dicat bagus, jika tidak, maka para pejabat kota akan bertindak. Perlakuan ini ditempuh tanpa mau tahu bagaimana kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ironis sekali.

Suasana kota disulap seketika. Jalan berlubang ditambal agar bagus. Dinding kusam dicat baru biar terlihat semarak. Fasilitas kota buru-buru di perbaiki agar normal kembali.

Padahal di hari-hari lalu, jangan pernah mimpi melihat fasilitas yang rusak segera diperbaiki. Jalan dibiarkan berlubang. Dinding dibiarkan kusam dan berdebu. Gerbang kota dibuka selebar-lebarnya, dan akses masyarakat ke tempat-tempat tertentu dibatasi. Aparat dengan berbagai seragam berseliweran dengan muka kaku. Tak ada senyum
ramah di wajah mereka.

Kekentalan politik tergambar jelas disetiap kunjungan para pejabat ini. Bagde parpol yang sedang berkuasa diusung tinggi-tinggi. Tanpa disadari, sikap ini makin memperkeras primordialisme di ranah perpolitikan kita. Padahal, pejabat pemerintah adalah juga pejabat
publik, milik semua orang, tanpa dibatasi kepentingan tertentu, golongan atau partai politik.

Setelah kunjungan itu semua kembali kepada keadaan semula. Keburukan mulai menyembul satu demi satu. Aparat pemerintah kembali tak mengurusi masalah yang remeh. Fasilitas rusak akan terus ditelantarkan hingga kunjungan pejabat berikutnya. Mekanisme kritik kembali ketitiknadirnya. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Keindahan, keteraturan, dan kesigapan pemerintah daerah hanya untuk dinikmati sejam-dua jam. Persiapan berhari-hari hanya untuk disaksikan seketika.

Kebebasan mengatur daerah dalam beleid otonomi daerah belum terasa. Kenapa kita masih sering menyembunyikan realitas, dan cenderung mengeluas-elus mimpi. Dengan cara-cara seperti ini, pertanyaan bagaimana membangun sebuah pemerintahan yang mandiri
tak akan pernah terjawab. Teruslah kritis dan berpikir merdeka. Sekian. ***

Iklan

[Arsip] Redaksional: Clean and Good Governance

Kata pelayan masyarakat memang kurang enak didengar, namun begitulah seharusnya posisi berbagai institusi dalam menjalankan kinerjanya.

Tentunya bagi kita, pelayan selalu anonim dengan babu, pembantu atau lain sebagainya yang mengacu pada level nomor dua. Nah, kata ini sebaiknya diartikan sebagai penanggung jawab pajak yang kita bayarkan, institusi pemerintah, harus memperbaiki pelayanannya, birokrasinya, serta tentu merevisi berbagai aturan yang sulit diterjemahkan dalam bahasa orang awam.

Good Governance, kelak, bukan lagi sebagai cita-cita. Istilah asing ini akan sangat bermakna jika para penggunanya mengerti benar bagaimana menerapkannya. Pemerintahan yang baik tentu pula harus bersih. Pengawasannya harus juga dilakukan langsung oleh rakyat, bagaimana melakukan penarikan pajak, menghitungnya, membaginya dalam berbagai pos, merealisasikan pos dana yang telah ada, dan melihat hasilnya. Paling penting, bagaimana memformulasikan mekanisme pemantauan oleh masyarakat, sejauh mana uang yang mereka bayarkan digunakan.

Good and Clear Governance, sebenarnya buka barang baru yang tercipta dekade ini. Upaya ini sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun di berbagai negara dunia kedua dan dunia ketiga. Indonesia baru mengenalnya beberapa tahun belakangan ini saja.

Namun sebuah pemerintahan yang baik dan bersih, tak hanya menuntut pemerintah bekerja keras dengan baik. Sebagai masyarakat pun, Anda harus memiliki rasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya.

Salurkan mekanisme kontrol dan pengawasan Anda para tempatnya. Gunakan hak bicara Anda untuk mengatakan bahwa kesalahan harus diperbaiki, dan kebenaran terus dilanjutkan. Tanpa dua katalisator ini, pemerintah dan masyarakat, sebuah cita-cita Good and Clean Governance hanya menjadi bualan dan bahan lelucon anak-anak kita. ***


Press Freedom is People Freedom

By Ilham Q. Moehiddin

“When control comes out of him self, it’s more poisoned than without control. Control only benefits for it self”. (Mahatma Gandhi)

Indonesia social’s construction of three years ago was an interesting picture, how a freedom to be taken away. Indonesian people are used with structural intimidation that  caused social and political satiated. It’s hard to reject the people power on May 21, 1998, that clearly describing satiated.

Reconstructions of democracy that planned have forgotten to the most fundamental metter. Democracy that built for society turned to be a deadly weapon for many political parties to kills each other. The freedom losing its spirit for a while. Freedom for expressions has no chance to rise up while freedom for organization is used by politic expertise know the deal of communalization of Indonesian people.

The reality that there is no power or regime in the world that could shut freedom of speaking as part of human right. As part of human right freedom of speaking and, expressing idea (opinion), and organization are more important than any social constitution which have planned and rolled by government.

So that the development of knowledge and information, a knowledge market (freedom of expression) has created. People are forced to respect on any opinion and perspective of any others that is might be scenery or even confronting. Through freedom of speaking as the consecquence of knowledge market, there will comes opinion that agree or disagree. This is could not be resisted. But society learns to grow gathered with contradictions.

Long ago Indonesia once recognized freedom press that responsible, after totaliterian regime fallen, Indonesia’s press then recognizing democratic freedom press. In other world democratic press is responsible to the society, not to the government. Otherwise empowerments of press base needed for independent and democartic editorial.

In 1998, the president of Indonesia, KH Abdurrahman Wahid have liquidated Departement of Information, the reason was information matter is not handled and monopolized by government any more like it was, bitter reality that effecting shackle to freedom press. According to him, information matter is independent matter of public and press. Through that policy Wahid actually have started process of empowering civil society.

Support toward government’s policy is a bias of reform spirit that already unfolded the information from politic’ shackle. Information as public’s territory has organizing mechanism it self, or public institution that conducted by society which independent has to be rolled information.

Commonly,  press community is traumatic toward repressive attitude od the Departement of Information in old regime era. “Hidden cencor” and “Telephone culture” end up with three magazines dissolved; Tempo, Editor and Detik in July 21, 1994. And following by retirement of 13 journalists from its association (PWI) by the chief Tarman Azam. The retirement as well announced forbidden to all kind of media to recruit those 13 journalists. The media who employ them also will be dissolved by the government.

Maybe like this, Mahatma, the Indian National Congress politician and figure, get he opinion about government preasure (control) to the press, finally go out to something name a not freedom of press.[]

Published of World Bank Office Jakarta


Kebebasan Pers adalah Kebebasan Publik

Oleh Ilham Q. Moehiddin

“Bila sutau kendali datang dari luar dirinya, ternyata lebih beracun daripada tanpa kendali. Kendali hanyalah bermanfaat dari dalam dirinya sendiri.”

Mahatma Gandhi

Kontruksi sosial Indonesia selama tiga dasawarsa lebih merupakan gambaran yang menarik, bagaimana sebuah kemerdekaan dirampas begitu saja. Orang Indonesia telah terbiasa dengan penindasan struktural yang menyebabkan kejenuhan sosial dan politik. Maka sukar dipungkiri gerakan massa pada 21 Mei 1998 merupakan gambaran yang sangat jelas untuk melihat kejenuhan itu.

Inflasi yang merajalela, hingga rupiah jatuh ke titik nadir, sampai kemelut politik yang berlarut-larut, ternyata ikut menutup kebangkitan demokrasi yang semula hendak dilakukan. Rekontruksi demokrasi yang dirancang ternyata melupakan fundamen-fundamen pentingnya. Demokrasi yang tadinya dirancang untuk rakyat, berubah menjadi senjata mematikan sekian banyak partai politik untuk saling menjatuhkan. Semangat kebebasan kehilangan maknanya sejenak. Kebebasan berbicara tidak mendapat kesempatan untuk bangkit. Sementara kebebasan berkelompok dimanfaatkan kampiun-kampiun politik yang paham akan semangat komunal rakyat Indonesia.

Rekaman perjalanan bangsa Indonesia, ikut mengikis pandangan-pandangan penting tentang demokrasi. Rezim pemerintahan (mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Soeharto) taliter merubah kebebasan rakyat untuk berbicara, berpendapat dan bekelompok dengan membungkam pers. Pers yang membebaskan kehilangan jati diri, termasuk pijakan mereka di bumi Indonesia. Pers Indonesia yang sejenak menggambarkan perjuangan itu, perlahan berubah menjadi senjata yang sangat efektif untuk menjalankan politik pembungkaman terhadap gerakan-gerakan oposisi. Keadilan dan hukum terbungkam, pers yang tidak sejalan dengan kehendak pemerintah dimatikan dengan mudahnya. Segala informasi yang penting diketahui publik, dirubah melalui badan sensor pemeritah yang disebut Departemen Penerangan dengan PWI sebagai kaki tangannya. Semua tindak pengawasan dan penekanan terhadap dunia pers di Indonesia, yang sangat efektif selama 49 tahun itu, ternyata tanpa disadari ikut membangun kesadaran kolektif rakyat Indonesia untuk merubah keadaan itu, dan mengembalikannya kepada misi sesungguhnya dari hak asasi manusia yang hakiki.

Sesungguhnya, tidak sebuah kekuatan atau rezim pun dimuka bumi ini yang dapat membungkam kebebasan berbicara. Sebagai bagian dari hak manusia yang hakiki, kebebasan berbicara, berpendapat dan berkelompok lebih penting dari segala konstitusi sosial yang dirancang dan diperankan komponen negara.

Dengan makin berkembangnya arus pengetahuan dan informasi, sebuah pasar pemikiran (kemerdekaan berpendapat) sudah tercipta. Orang ‘dipaksa’ menghormati pandangan dan pendapat pihak lain yang mungkin bertentangan atau bahkan berseberangan. Dengan kebebasan berbicara, sebagai konsekwensi pasar pemikiran, akan timbul pendapat yang disetujui dan yang tidak. Hal ini tidak dapat dihindari. Tetapi masyarakat belajar untuk tumbuh bersama dengan kontrakdiksi ini. Pemaksaan kehendak dari suatu kelompok terhadap kelompok yang lain tidak diperkenankan. Dalam hal ini kita perlu mempercayai akal sehat sehingga kebenaran akan menang dari kepalsuan.

Indonesia dahulu mengenal pers bebas yang bertanggungjawab, maka setelah rezim totaliter tumbang, pers Indonesia kemudian mengenal pers bebas yang demokratis. Artinya, tanggungjawab pers itu adalah tanggungjawab demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi pers adalah bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada pemerintah. Untuk itu penguatan basis pers perlu adanya untuk mewujud pada editorial yang independen dan demokratis dan untuk tidak memperlemah.

Pasal 19 DUHAM menyebut; setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari informasi, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui medai apa saja dengan tidak memandang batas.

Pada 1998, Presiden Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid telah melikuidasi Departement of Information (Deppen). Alasan likuidasi ketika itu, bahwa urusan informasi bukan lagi tugas dan monopoli pemerintah seperti yang selama ini dilakukan; menyataan pahit yang mengakibatkan belenggu terhadap kebebasan pers. Menurut Presiden Wahid, ketika itu, urusan informasi adalah urusan independen publik dan pers. Dengan kebijakan itu, presiden Wahid sebenarnya telah memulai proses penguatan masyarakat sipil.

Sokongan terhadap kebijakan pemerintah itu adalah bias dari semangat reformasi yang telah membebaskan informasi dari belenggu politik; informasi sebagai wilayah publik memiliki mekanisme pengatur sendiri; atau lembaga publik yang didirikan masyarakat secara independen yang seharusnya mengatur informasi.

Umumnya, kalangan pers trauma terhadap sikap repressive Deppen di masa regime orde baru berkuasa. Sensir terselubung dan “budaya telepon” berpuncak pada pembredelan tiga media: Tempo, Editor dan Detik, pada 21 Juli 1994. Disusul pemecatan 13 jurnalis dari keanggotaan PWI Jaya oleh ketuanya Tarman Azzam. Pemecatan itu, sekaligus memuat larangan pada media apapun untuk mempekerjakan 13 jurnalis tadi. Media yang mempekerjakan mereka juga diancam brangus oleh pemerintah.

Mungkin beginilah kira-kira, Mahatma, tokoh besar India itu membahasakan penekanan (kendali) pemerintah terhadap pers, hingga timbul pers yang tidak membebaskan.[]


Kerja Keras Jurnalistik yang Menjatuhkan Presiden

Bab III:

Sekuel: Dari Lingkungan Media yang Diperbarui sampai Pelengseran Estrada yang Membuahkan Penghargaan Jurnalisme bagi PCIJ

Media Berubah

Untuk upaya pemecatan politisi, terobosan terjadi pada tanggal 6 Oktober, sewaktu seorang bekas teman judi dan bekas kroni Estrada, Gubernur Luis ‘Chavit’ Singson, mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan bagaimana ia dulu pernah memberi suap—dengan pembayaran dari judi ilegal—kepada sang presiden. Ketika ditanya mengapa ia memilih untuk menentang presiden sekarang, sang gubernur berkata, ”Ia mengkhianati saya. Ia memanfaatkan saya sebagai kolektornya untuk pembayaran jueteng-nya. Setelah memanfaatkan saya, dia mencampakkan saya. Ia memberikan [franchise] Bingo Two-Ball di provinsi saya kepada Eric Singson, musuh politik saya yang saya kalahkan pada pemilihan gubernur tahun 1998. Mau saya taruh di mana muka saya di provinsi saya?” katanya kepada para reporter. Tuduhan Singson mengarah ke pemeriksaan senat atas tuduhan tersebut dan membuka jalan ke sidang pemecatan.

Pada saat itu, surat kabar dan stasiun televisi berebut untuk menggunakan bahan PCIJ yang terdokumentasi dengan baik, yang memperluas ruang lingkup kisah itu. ”Lingkungan media menjadi lebih terbuka menerima laporan investigasi tentang Estrada. Khalayak pun haus akan informasi tentang apa yang terjadi di Istana Malacanang,” kenang Sheila Coronel. ”Kami telah mengumpulkan banyak informasi terperinci pada waktu itu, jadi kami cepat-cepat menerbitkan kisah kedua pada akhir Oktober,” katanya.

Kali ini, kisah—”Cronies and Attorneys Front for Properties” (”Para Kroni dan Pengacara Berada Di Depan Properti”)—terbit di sejumlah surat kabar besar dan juga di televsi, yang semakin menambah bobot pengungkapan kisah pertama yang diterbitkan. ”TV masih belum puas. Padahal sebelumnya kami harus memohon kepada mereka untuk menayangkan kisah kami,” kata Coronel.

Banyak organisasi media yang tadinya dituduh anjing piaraan presiden kini bersikap berani dan giat mencari cerita, dengan melakukan investigasi sendiri. Salah satu contoh terbaik adalah ABS-CBN, jaringan TV terbesar di Filipina. Titik balik dalam keberuntungan politis Estrada merupakan kelegaan bagi banyak jurnalis Filipina yang merasa dicekik oleh tekanan politik dan ekonomi Estrada untuk membungkam kritisisme pers. ”Kini semua orang berupaya mencari lebih banyak rumah yang dihuni oleh para gundik Estrada,” papar Coronel. ”Media belajar melihat nilai investigasi dan pelaporan jangka panjang.” Demikian pula, saluran pers yang dianggap pro-Estrada kini menjadi target cemoohan dari para penentang Estrada.

Laporan PCIJ: Bukti Utama untuk Mendakwa Estrada

Bagi parlemen, penemuan PCIJ kini menjadi informasi yang tak dapat diabaikan. Tiga dari artikel pertama pusat jurnalisme disertakan dalam pendakwaan, diarsip oleh Dewan Perwakilan Rakyat di hadapan Senat pada tanggal 13 November. Joseph Estrada yang tadinya berkuasa sekarang menghadapi empat tuduhan: sogok, suap dan korupsi, pengkhianatan terhadap Kepercayaan Publik dan pelanggaran yang tercela terhadap konstitusi. Tiga dari tuduhan itu didasarkan atas laporan PCIJ, sementara yang keempat didasarkan atas tuduhan “peniup-peluit” Singson.

Sidang pendakwaan oleh Senat dimulai pada bulan Desember dan ditayangkan secara langsung. Estrada, mantan bintang film yang dikenal sebagai Asiong Salonga, atau Robin Hood versi Filipina, kini membintangi opera sabun nyata berjudul ”Bangkit dan Jatuhnya Presiden Filipina”. Estrada, yang dipilih pada tahun 1998 dengan platform untuk memerangi kemiskinan dan korupsi, sekarang hanya berperan sebagai penyangkal keras semua tuduhan.

Siaran itu segera menjadi pertunjukan TV yang paling populer di negara itu, menenggelamkan bahkan pertandingan bola basket profesional dan opera sabun favorit, ”Rosalinda”.

Kekuatan Rakyat: Estrada Dilengserkan

Betapapun jelasnya hasil sidang itu tampaknya bagi jutaan pemirsa, keputusan bersalah-—bagi keadilan formal-—bukanlah satu-satunya kemungkinan. Pertanyaan yang krusial tetapi belum terjawab adalah soal pendanaan petualangan real estat Estrada.

”Meskipun kami telah mendokumentasikan pembelian properti dan pembentukan perusahaan, kami belum melaporkan tentang dari mana asalnya uang untuk mendanani kepemilikan ini,” kenang Coronel. Dalam sebuah artikel. ”A Transaction Marred by Fraud” (”Transaksi yang Dirusak oleh Penipuan”), para wartawan PCIJ berargumen tentang keberadaan rekening bank rahasia atas nama fiktif yang dapat digunakan Estrada untuk mengalirkan pendapatannya yang meragukan. Tetapi para wartawan itu tidak dapat membuktikannya.

Baru belakangan pendakwaan itu dapat mengungkapkan rekening bank aktual atas nama fiktif Jose Velarde, yang dibayar untuk salah satu mansion utama dengan cek senilai 142 juta PHP (US$ 2,84 juta). Tanda tangan Velarde dituduh sama dengan tanda tangan Estrada pada bon senilai 500 peso di bank nasional. Selama sidang, seorang wakil presiden sebuah bank bahkan memberi kesaksian bahwa ia melihat presiden menandatangani dokumen dengan nama palsu.

Akan tetapi, kmunduran terjadi pada tanggal 16 Januari, sewaktu Senat secara mengejutkan memutuskan untuk tidak menerima bukti yang mengaitkan presiden dengan rekening bank fiktif. Argumennya adalah prosedur formal bahwa mansion dan rekening bank tidak disebutkan secara eksplisit dalam artikel pendakwaan.

Di hadapan mata jutaan pemirsa TV di seluruh Filipina, senator memutuskan dengan satu suara mayoritas untuk tidak membuka amplop tersegel yang berisi dokumen bank yang dianggap memberatkan presiden.

Karena menyaksikan kemenangan para pembela Estrada dan para senator yang loyal setelah keputusan itu, rakyat Filipina tampaknya kehilangan kepercayaan kepada prosedur hukum keadilan. Mereka turun ke jalan untuk memprotes keputusan itu, dan pada hari-hari berkutnya, para pemrotes meningkat jumlahnya menjadi setengah juta orang yang berkumpul di Santos Avenue—jalan yang sama tempat Kekuatan Rakyat yang marah melengserkan Ferdinand Marcos 15 tahun sebelumnya. Lima puluh ribu pemrotes militan berkumpul di luar Malacanang, siap menerobos masuk ke istana kepresidenan.

Pada tanggal 20 Januari, setelah tiga hari protes—Estrada masih menolak untuk mengundurkan diri-Mahkamah Agung melengserkan dia dengan keputusan bulat dan mengizinkan wakil presiden, Gloria Macapagal-Arroyo, untuk disumpah sebagai presiden baru di kepulauan itu.

PCIJ Mengumpulkan Hadiah Tertinggi Jurnalisme

PCIJ dan Coronel meriset dan menerbitkan serangkaian kisah tentang skandal Estrada sepanjang proses pendakwaan. Pada bulan November, para wartawan itu menyingkapkan bagaimana sebuah hutan lindung ditebang untuk membuka lahan bagi ”Cronyville”, sebuah kawasan eksklusif bagi presiden dan kroni-kroninya. Kisah lain mendokumentasikan mansion-mansion yang bahkan lebih mewah dalam ”An Embarrassment of Houses” (Rumah-rumah Yang Memalukan), mencantumkan 17 properti presiden.

Pada bulan Desember, pusat jurnalisme ini menyusun artikel-artikel utamanya dalam buku Investigating Estrada: Millions, Mansions and Mistresses. Sebagian besar kisah-kisah itu dapat diakses di situs web PCIJ. Artikel-artikel yang belakangan antara lain berjudul ”The Multibillion-Peso President” (Presiden Multimilyar Peso) dan ”Firm Linked to Estrada Got Metro Manila Garbage Contract” (Perusahaan Yang Terkait dengan Estrada Mendapat Kontrak Sampah Manila).

Sebagai hasilnya, PCIJ dianugerahi hadiah utama pada Kompetisi Jurnalisme Investigatif Jaime V. Ongpin 2001. Hadiah pertama jatuh kepada ketiga laporan PCIJ yang disertakan dalam sidang pendakwaan: ”The State of the President’s Finances: Can Estrada Explain His Wealth?”, ”The Estradas’ Three Dozen Houses: First Family’s Firm Flouts the Law” dan ”Erap and Families”.

Hadiah ketiga dianugerahkan kepada artikel PCIJ ”Cronies Scramble to Get Clark Casino for Estrada” (Para Kroni Berebut Memberikan Clark Casino untuk Estrada).

Kira-kira 150 laporan disisihkan untuk penghargaan Ongpin. Para finalis PCIJ yang antara lain dipuji sebagai jurnalisme investigatif yang menonjol adalah ”Corruption and Waste Weigh Down Agriculture” (Korupsi dan Limbah Membebani Pertanian) dan ”Baguio Forest Cut Down to Build ’Cronyville’” (Hutan Baguio Ditebang Habis untuk Membangun ’Cronyville’). Ini adalah yang keempat kalinya sejak tahun 1997 PCIJ memenangkan kompetisi jurnalisme premier di negara itu. Para penulis pusat dipuji ”atas riset dan dokumentasi mereka yang unggul dan juga ketrampilan menonjol yang dapat dibandingkan dengan pekerjaan terbaik yang pernah dilakukan di kalangan jurnalisme di tempat lain; tetapi yang terutama atas dampak yang mereka hasilkan sebagai sebuah kelompok kerja … yang memainkan peranan yang sangat penting dalam … pemahaman [rakyat] akan dimensi politik akibat krisis pemerintahan, demokratisasi, dan perkembangan di Filipina”.

Pena Investigatif: Lebih Perkasa Ketimbang Pedang

Di antara semua pemimpin Asia yang dituduh korup, Joseph Estrada adalah yang pertama menghadapi sidang pendakwaan.

Sidang tersebut tidak membuahkan hasil akhir yang meyakinkan untuk memberikan legitimasi penuh atas kekuasaan presiden yang baru, tetapi meskipun demikian, dakwaan terhadap Estrada dan belakangan penghukuman terhadapnya dianggap sebagai sebuah kemenangan bagi demokrasi. Perubahan dalam iklim media dari yang tadinya ”anjing piaraan presiden” menjadi kekuatan estat keempat juga dipandang sebagai suatu kemenangan.

Namun, bagi PCIJ dan Coronel, tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan demokrasi lebih jauh, sampai taraf di mana politik dan ekonomi didasarkan pada supremasi hukum. ”Kami menginvestasikan waktu, bakat, dan sumber daya kami agar kami dapat benar-benar mendatangkan perubahan,” kata Coronel sewaktu ia dijuluki oleh Asiaweek sebagai salah satu pembongkar suap top di Asia.

Perlunya perubahan memang cukup menonjol: hanya ada segelintir dari perkiraan 15 juta keluarga Filipina yang dilaporkan mengendalikan hampir semua kekayaan bangsa itu, dan beberapa ratus konon mengendalikan kehidupan politik melalui utang na loob—suatu sistem kewajiban yang diperoleh melalui bantuan. Sementara orang kaya dapat mengeruk keuntungan dengan menghindari pajak dan melakukan suap, 40 persen dari 76 juta penduduk kepulauan itu hidup di bawah garis kemiskinan.

Asiaweek menggambarkan Coronel yang kini berusia 43 tahun sebagai wanita bertubuh langsing dengan suara seperti gadis muda. ”Tetapi siapa pun yang menyangka Sheila Coronel ada di kelas ringan membuat kesalahan perhitungan yang serius,” lanjut majalah itu, menggambarkan peranannya dalam kejatuhan Estrada. ”Kup terbesar Coronel menggarisbawahi peranan pers,” kata Asiaweek. ”Hal itu juga memperlihatkan bahwa pena lebih perkasa ketimbang pedang—khususnya bila yang menggunakannya tampaknya begitu tidak berbahaya.”


%d blogger menyukai ini: