Monthly Archives: Februari 2010

Undang-Undang RI No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :

  1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
  2. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  3. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun.
  4. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  5. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

Selengkapnya :

UUP-40 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (PDF)

Iklan

Pers Bebas di Indonesia

Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur sangat penting menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Khusus untuk Media Penerbitan/Penyiaran, ini merupakan unsur penting menciptakan komunitas yang terbuka terhadap informasi, serta mampu mengakses semua jenis informasi.

UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, diperjelas dalam pasal 4 UU tersebut:

Pasal 1: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Penjelasannya: pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Pasal 2: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Penjelasannya: penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 3: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi

Pasal 4: Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Penjelasannya: tujuan utama Hak Tolak adalah agar jurnalis dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika jurnalis dimintai keterangan oleh pejabat penyelidik dan atau diminta menjadi saksi dipengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. ***


Unsur Berita dalam Media

Hard News (berita keras)

Bisa dikatakan sebagai liputan isu atau peristiwa pada masa lampau atau yang sedang terjadi. Sebagian besar peliputan “berita keras” bersandar pada liputan dan detail-detail terpilih dalam bentuk, baik kalimat langsung maupun tak langsung. Biasanya dimulai dengan penyajian uraian-uraian terpenting dan disusul dengan uraian yang tak begitu penting. Uraian yang mendasari genre ini diperlukan untuk membuat berita ini mudah dimengerti, namun uraian isi, analisis, komentar dan penyebutan kata “saya” oleh reporter Media Penerbitan/Penyiaran dapat dihilangkan atau tetap dimasukkan dan tak ditulis terlalu banyak. Genre ini lebih memberikan informasi

Soft News (berita lunak):

Elemen berita tetap kuat dan menonjol pada bagian awal, tetapi ditulis dengan gaya yang lebih ringan. Sebagian besar isinya didasarkan pada rincian faktual dan kutipan, tetapi penulisan lebih fleksibel, selain cenderung lebih deskriptif dan banyak komentar. Irama tulisan yang ditempatkan dibagian pendahuluan, tampil segara dan mungkin juga ironis. Genre ini selalu dihubungkan dengan keakuratan, objektivitas dan netralitas yang semuanya memberikan unsur hiburan.

Feature News (berita feature):

Biasanya lebih panjang daripada straight news (berita pendek). Tulisan ini menonjolkan engle (sudut pandang) terhadap berita, meski engle itu tak harus selalu ditempatkan dalam alinea-alinea awal. Unsur kutipan juga penting. Feature merupakan gabungan uraian, komentar, analisis, latar sejarah yang detail, liputan saksi mata, dan liputan yang mendalam yang terhadap isu yang menggali lebih banyak sumber berita.

Backgrounder (latar belakang):

Tekanannya tak pada berita, tetapi lebih pada penjelasan atau membuat kerangka acuan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Penekanan terfokus pada latar belakang historis atau berusaha menjelaskan berbagai isu-isu dan orang-orang yang terlibat didalamnya.

Colour Feature (feature berwarna):

Artikel sepanjang feature yang berfokus pada uraian, liputan saksi mata, kutipan dan detail-detail yang faktual. Genre ini memuat bahan-bahan sebagai latar belakang historis sebuah peristiwa. Tulisan seperti ini memerlukan engle yang kuat.


Langkah-langkah Penting Bagi Reporter Media Penerbitan/Penyiaran dalam Melakukan Investigasi Reporting

Pertama; smelling a story / That was something wrong (mencium berita / ada sesutau yang salah).

Disini, reporter Media Penerbitan/Penyiaran mulai curiga dan mengendus/mencium adanya ketidakberesan yang layak diketahui masyarakat.

Berikutnya; menentukan subjek.

Apakah layak diselidiki, misalnya apakah menyangkut kepentingan umum, seberapa besar magnitude-nya atau daya tariknya, menarik perhatian masyarakat atau tidak, bagaimana feasibility-nya, serta mendapat dukungan/persetujuan redaktur Media Penerbitan/Penyiaran.

Tahapan selanjutnya; perencanaan.

Meliputi semua aspek yang mungkin timbul. Reporter Media Penerbitan/Penyiaran harus lebih dulu membangun diskusi dengan tim-nya atau dengan para redaktur Media Penerbitan/Penyiaran, dalam brainstorming, atau adu pendapat. Lalu disusun rencana outline, termasuk rencana kerja, perencanaan waktu, biaya, serta penentuan narasumber.

Riset.

Hal ini bisa dilakukan juga sebelum perencanaan. Tujuannya, agar tim reporter dan redaktur Media Penerbitan/Penyiaran menguasai masalah sebelum terjun ke lapangan. Dalam tahapan ini data-data statistik yang menjadi penunjang laporan bisa disiapkan.

Masuk Lapangan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, selain siap menghadapi berbagai hambatan, reporter Media Penerbitan/Penyiaran juga perlu siap melakukan penyesuaian, karena acap kali apa yang di rencakan di belakang meja ternyata berbeda dengan yang ditemukan di lapangan.

Check.

Ini harus selalu diingat oleh reporter dan redaktur Media Penerbitan/Penyiaran. Tetaplah terus menerus melakukan check, double check, dan triple check terhadap informasi dan data yang diperoleh di lapangan.

Penulisan.

Setelah semua informasi tergali, penulisan bisa dimulai. Sekali, lagi, penulisan seharusnya yang otoritatif, objektive, nonpartisan, fair dan impartial. Dan, tentu saja, manusiawi dan enak dibaca.

 


Reporter Media Penerbitan/Penyiaran Peliput Pengadilan dan Persidangan

Buatlah catatan yang lengkap mengenai jalannya persidangan khususnya yang menyangkut fakta-fakta kunci. Fakta-fakta itu bisa berupa identitas terdakwa, serta korbannya, dakwaan dan tuntutan jaksa, keterangan para saksi, otopsi dokter, keterangan polisi di BAP, pembelaan terdakwa, replik atau vonis dan jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Selama meliput persidangan usahakan konsentrasi tetap dijaga, sehingga Anda tidak lupa membuat catatan dan rincian penting.

Catatlah segala sesuatu yang bisa dijadikan kutipan yang bagus untuk berita yang akan dibuat. Kutipan itu bisa dijadikan teras berita, menghidupkan suasana, atau memperkuat bukti kejahatan.

Buatlah catatan jika dalam persidangan ada komentar-komentar jaksa, pengacara, terdakwa, saksi atau hakim yang menarik. Mungkin ini akan menjadi berita.

Cek kembali setiap fakta yang muncul di pengadilan kepada panitera, jaksa, pengacara, atau mungkin polisi jika fakta itu dirasakan kurang meyakinkan.

Hindari penggunaan jargon-jargon hukum yang berulang-ulang. Penggunaan istilah-istilah teknis seperti “terdakwa”, “jaksa penuntut umum”, “dakwaan”, “tuntutan”, “replik”, atau “ekspesi”, yang muncul berulang-ulang, akan membingungkan pembaca dan memperlambat pemahaman pembaca terhadap berita yang dibuat. Begitu juga penggunaan istilah medis dalam hasil otopsi dokter atau penggunaan istilah yang berasal dari bahasa asing semisal “in absentia”.

Susunlah kembali catatan Anda segera setelah meliput di pengadilan, atau buatlah segera transkrip rekaman (Audio / Video) sebelum Anda lupa. Seringkali catatan itu banyak “bolongnya”, atau banyak catatan yang salah dan tak jelas.

Buatlah berita secepat mungkin karena berita Anda mungkin sedang ditunggu-tunggu pembaca/pendengar/pemirsa. Namun akurasi fakta dan kesalahan penulisan tetap harus diperhatikan.

Tetaplah memonitor persidangan jika kasus yang beritanya Anda tulis belum berakhir. Ajukan pertanyaan, “apa yang akan terjadi kemudian?” di akhir setiap berita yang Anda tulis. Jangan lupa, setiap berita yang Anda buat memiliki masa depan. Seorang terdakwa yang terlanjur dicap “monster” oleh masyarakat dan media karena melakukan pemerkosan biadab mungkin saja kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Apa saja bisa terjadi, dan terus lanjutkan kisah-kisah itu dalam berita selanjutnya. Anda memang tak bisa membuka kasus itu untuk disidangkan ulang. Anda tidak boleh mencemarkan nama baik orang yang telah dibebaskan pengadilan. Tapi, Anda masih dapat menceritakan bagaimana penderitaan perempuan korban pemerkosaan ketika pemerkosanya berkeliaran bebas diluar penjara. Katakanlah pada diri Anda, dan pastikan bahwa “urusan” ini belum selesai.

Setiap reporter Media Penerbitan/Penyiaran harus menyimlan baik-baik rekaman atau catatan yang telah dibuat. Siapa tahu dibutuhkan kembali dikemudian hari. Utamanya catatan dan rekaman persidangan yang masih akan dilanjutkan dengan persidangan banding. Catatan dan rekaman ini juga diperlukan sebagai benteng Anda menghadapi tuntutan pencemaran nama baik objek pemberitaan. Sesuatu yang sering terjadi: setelah diberitakan, muncul berbagai keluhan pembaca/pendengar/pemirsa atau persoalan hukum lainnya.

Perhatikan keseimbangan berita yang dibuat. Persoalan keberimbangan ini kerap muncul jika meliput persidangan yang bertele-tele dan memakan waktu lama. Dengan demikian, kesan pembaca terhadap kejahatan terdakwa tidak kurang atau bertambah. Reporter Media Penerbitan/Penyiaran jangan terfokus pada pandangan yang selalu negatif terhadap terdakwa atau selalu berpandangan positif terhadap jaksa.

Susunan dan Kekuasan Pengadilan di Indonesia.

Susunan pengadilan :

 

–          Sipil

  1. a. Umum
    1. Pengadilan Negeri
    2. Pengadilan Tinggi
    3. Pengadilan Agung
  2. b. Khusus
    1. Pengadilan Agama
    2. Pengadilan Adat
    3. Pengadilan Tata Usaha Negara
    4. Pengadilan Niaga

–          Militer

  1. Pengadilan Militer
  2. Pengadilan Militer Tinggi
  3. Pengadilan Militer Agung

Daftar perundang-undangan yang berkaitan dengan liputan pengadilan:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHA-Pidana)
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA-Perdata)
  5. UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  6. UU RI No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum
  7. UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negera
  8. UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  9. UU RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan
  10. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  11. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  12. UU RI No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
  13. UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  14. UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
  15. UU RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI
  16. UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
  17. UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  18. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  19. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

 

Catatan:

(Mohon periksa lagi, jika ada kemungkinan UU ini telah berubah atau direvisi atau diamandemen oleh MK)


%d blogger menyukai ini: