Daily Archives: 19 Januari 2010

Faktor-faktor Kunci Regresi Bombana

Oleh Ilham Q. Moehiddin

 

Artikel ini hendak memotret secara kritis bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Bombana yang ikut diamini pemerintah pusat, secara sistematis mendorong regresi tatanan lingkungan, tatanan kemasyarakatan dan adat-budaya orang Moronene. Berikut.

***

Negeri padi akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk ketiga kalinya. Pemilihan umum (pemilu) daerah kali ini, sungguh, nuansanya berbeda sama sekali. Tidak seperti pada pemilihan lima tahun sebelumnya, tahun 2005, pemilu tahun 2010 ini dipastikan akan tergelar dengan penuh persaingan. Sejumlah kandidat calon, sudah mulai ambil ancang-ancang.

Beragam upaya mereka lakukan dalam tahap ini. Mulai dari berupaya menggaet simpati masyarakat Information Technology (IT) lewat jejaring sosial Facebook, sampai field campaign dengan metode yang terlalu lazim, memenuhi area publik dengan baliho pencitraan. Jargon-jargon ditebar dimana-mana. Idiom “bekerja untuk rakyat”, “demi rakyat sejahtera” membual dihampir semua medium pencitraan tersebut.

 

Emas, Kebijakan Politik, dan Sejumlah Kasus

Tapi bukan ini yang membuat nuansa pemilu daerah kali ini berbeda. Sejak ditemukannya emas di kawasan Tahi Ite, Bombana sejak 2007 silam, daerah ini langsung tampak ‘molek’ bagi para petualang politik. Siapa yang tak kepincut memerintah di wilayah yang dipuji dunia, karena memiliki emas terbaik kedua di dunia setelah Balarat, di Australia. Bahkan, pujian teramat tinggi datang dari Bursa Emas Dunia di Hongkong. Perdagangan emas dunia tiba-tiba bergelora begitu logam mulia Bombana itu memasuki pasar. Hal yang sama bahkan tidak terjadi ketika emas ditemukan dan mulai ditambang Freeport di wilayah Papua, atau Newmont di NTB. Kandungan emasnya yang mencapai tingkat kemurnian 99,08 persen-lah, yang ternyata membuat emas Bombana begitu diminati, bahkan diburu.

Puluhan investor gurem pun mencoba peruntungan mereka ketika pemda setempat mulai membuka pintu bagi pengelolaan cadangan emas di wilayah itu. Hasil uji deposit mineral yang dilakukan oleh para peneliti geology pun melansir cadangan sejumlah 250.000 ton. Itu sama dengan 250 juta kilogram emas dapat dihasilkan dari areal-areal konsesi di sana. Konon, tim peneliti itu masih menyimpan rekomendasi bahwa ukuran yang mereka laporkan belum semuanya.

Jika perdagangan emas lokal mematok harga 450 ribu/gram (harga ketika artikel ini ditulis, pen.), maka dari jumlah deposit tersebut akan dihasilkan Rp 112,5 Bilion (014). Nah, perdagangan emas dunia yang rata-rata menempatkan harga emas dikisaran US$800/troyons, dengan kurs yang ada sekarang, dan estimasi yang fluktiatif, maka akan ada triliunan dolar yang diraup negara dari sektor ini. Kendati hasil tersebut masih tergantung dengan kadar logam mulia, permintaan emas dunia, perang mata uang, termasuk sentimen pasar global, akan tetapi perolehan akhirnya pun tak berselisih jauh.

Katakanlah, pemerintah pusat hanya kebagian 25% dari nilai tersebut, sebagai kompensasi dari berbagai program subsidi silang dan pemberlakukan aturan pembagian keuangan pusat dan daerah, dalam beleid UU pasal 22 dan pasal 25, maka seharusnya, Kabupaten Bombana sudah pantas dimasukkan dalam daftar salah satu kabupaten terkaya di Indonesia. Lantas, siapa yang tak tergiur untuk mengepalai wilayah ini?

Pun, tambang emas potensial adalah soal lain. Wilayah ini pun masih menyimpan banyak persoalan yang timbul karena pola pemerintahan yang serampangan, dan korup. Inilah yang membangun suasana kontradiktif di wilayah itu. Perolehan keuntungan dari tambang emas, ternyata berbanding terbalik dengan kondisi riil kabupaten tersebut. Jangan harap melihat jalan mulus membentang dari perbatasan kabupaten Konawe Selatan sampai Kabupaten Kolaka yang melalui wilayah itu. Atau, tak perlu mimpi mendapati sejumlah infrastruktur penting, macam listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan dan telekomunikasi yang tertata dan terorganisir baik. Anda pasti kecewa.

Bandingkanlah sejumlah variabel tadi, pertanyaan Anda kemudian pastilah berkisar disini; kemana semua uang yang seharusnya digunakan untuk membangun wilayah ini?

Sejumlah proyek infrastruktur seperti kantor Bupati, pelabuhan utama, bahkan lampu jalan menuai kasus. Tidak sedikit pejabat pemerintah harus meringkuk di penjara karena terbukti korupsi. Kepala daerah yang lemah, dan penerapan aturan yang tebang pilih, mendorong intensitas korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat negara, swasta, bahkan keluarga kepala daerah. Parahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, sama sekali “kurang tertarik” menangani isu korupsi di kabupaten ini. Para pelaku, sebagian besar, masih berkeliaran dengan bebas.

 

Kabupaten Sejuta Masalah

Pemilu daerah kali ini pun punya arti yang cukup luas untuk mengukur sampai dimana peran pemerintah dan juga masyarakatnya dalam mengawal kabupaten yang masih muda itu.

Kenyataan yang ada; model pemerintahan yang silang sengkarut dan dibungkus dugaan korupsi di hampir semua sektor; fungsi legislasi yang tidak jalan; fungsi kontrol masyarakat yang mati sama sekali; serta amburadulnya sistem kependudukan, ternyata membangun friksi yang tajam dan samar di kalangan masyarakat luas.

Friksi ini tergambar jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Peluang dan kesempatan menjadi rebutan di antara masyarakat, sebagai pelaku ekonomi dan sosial setempat, dengan ribuan orang yang tiba-tiba berdatangan karena magnet emas Bombana. Pemerintah yang berkuasa terlalu bersikap profit oriented, hingga melupakan fungsi sosialnya. Investor dipuji dan disanjung bak dewa. Uang menjadi nilai tawar paling utama, dan mengesampingkan berbagai hal penting, semisal kerusakan lingkungan, kerusakan moral, degradasi mental, fundamen adat-budaya dan agama koyak-moyak, kriminalitas merajelela, trias politika ambruk sama sekali. Fakta empirik ini boleh saja disangkal sebagai upaya eufemistik, tetapi sangat sulit memalingkan muka dari penampakan akan hal-hal tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat setempat bahkan terbelah-belah dalam mensikapi masalah lingkungan hidup, misalnya. Ada yang mendukung dengan alasan, bahwa pengelolaan yang sedang berlangsung hanya bersifat sementara dan tidak berdampak sistematis terhadap kehidupan kemasyarakatan, termasuk lingkungan alam. Namun pula, tidak sedikit masyarakat yang kian pesimis dengan pengelolaan pemerintahan yang timpang itu. Kelompok masyarakat yang disebut terakhir ini, sama sekali tidak melihat niat baik dibalik semua kebijakan yang dijalankan.

Kebijakan-kebijakan yang ada pun tidak lebih hanya hiasan, dan sama sekali tidak akomodatif terhadap keinginan masyarakat, yang sesungguhnya memiliki hak lebih. Bahkan, kebobrokan dalam menterjemahkan kebijakan pro rakyat setempat di wilayah itu kini menyusup dan memasuki area birokrasi di wilayah induk, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Nur Alam terlihat resah dengan pola pengelolaan pemerintahan setempat. Sayangnya, sampai kini, orang nomor satu di Tenggara pulau Sulawesi ini belum berniat melakukan over polecy, dan tak tampak sebagai representasi pemerintah pusat.

 

Dua Sasaran Besar

Lalu, apa koneksi langsung dari silang sengkarut masalah di kabupaten itu dengan Pilkada yang akan segera dihelat tak lama lagi? Sesungguhnya, apa yang sedang terjadi dan terekam di atas, hanyalah “sasaran antara” saja. Sasaran sebenarnya dapat tercium dari sejumlah indikasi, khususnya kian getolnya sejumlah anggota parlemen pusat asal Buton mendorong usul mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, soal posisi kabupaten setelah 10 tahun berdiri.

Seperti yang telah diketahui, Jusuf Kalla memang pernah mengusulkan peninjauan kembali kebijakan pemerintah tentang pembentukan kabupaten dan provinsi baru. Usul itu didorong ke DPR melalui kementrian dalam negeri. Kebijakan baru tersebut akan menentukan nasib kabupaten/kota yang selama 10 tahun sejak disahkannya, tidak memperlihatkan pembangunan yang signifikan; jika 10 tahun sebuah kabupaten/kota tidak menampakkan kemajuan, atau malah makin mundur pembangunannya, maka kabupaten/kota tersebut akan dilebur kembali ke wilayah asalnya. Isi usulan itu kurang lebih demikian.

Dengan potret kabupaten Bombana yang terlihat sekarang, jika kemudian beleid baru ini diberlakukan, maka akan memaksa kabupaten ini kembali dilebur ke kabupaten Buton, yang tadinya adalah wilayah asalnya. Ini, seolah-olah menjemput impian sejumlah pemprakarsa provinsi Buton Raya, bahwa dengan bergabungnya Bombana akan mempercepat pembentukan provinsi baru tersebut. Tapi, harapan itu rupanya masih jauh bagi mereka. Alasannya, kita lihat nanti, di bagian lain dalam artikel ini.

Sasaran utama lainnya, adalah makin menguatnya indikasi perusakan lingkungan dengan rencana akan dibukanya selebar mungkin pintu investasi di sektor tambang di beberapa wilayah potensial Bombana.

Kabupaten Bombana yang memiliki luas wilayah daratan 2.845,36 km² atau 284.536 ha, dengan wilayah perairan laut lebih dari 11.837,31 km². Luasan total itu sudah termasuk pulau Kabaena. Bombana ternyata menyimpan potensi tambang yang luar biasa, selain emas, didapati pula deposit nikel, tembaga, perak, timah, dan beberapa mineral lainnya. Sayangnya, selain emas, deposit-deposit bahan galian itu sesungguhnya “belum masak”, atau belum siap untuk ditambang.

Tidak ada angka pasti mengenai sejumlah deposit yang disebutkan terakhir tadi. Yang jelas beberapa investor telah melakukan eksplorasi di beberapa areal, termasuk pulau Kabaena. Di pulau ini saja, tidak tanggung-tanggung, ada 25 perusahaan pertambangan yang siap, dan telah, mengerogoti jengkal demi jengkal tanah masyarakat, mengais nikel didalamnya. Anehnya, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki fasilitas pemisah biji nikel sekalipun. Ratusan ton tanah yang mereka keruk—yang katanya mengandung biji nikel—diangkut dengan kapal-kapal sewaan berbendera asing menuju Taiwan. Disanalah, tanah-tanah berbiji nikel itu diolah.

Buat apa pemerintah daerah menginjinkan investor yang menjalankan operasi pertambangan berbiaya tinggi seperti itu? Apa tujuannya mengapalkan tanah-tanah yang diambil dari Bumi Indonesia (Bumi Adat Orang Indonesia)? Tidakkah kita harus belajar dari kasus pertambahan luas Singapura dan makin menyempitnya Selata Malaka karena praktek Tambang Pasir Ilegal (penjualan pasir dari Indonesia yang digunakan untuk menimbun bibir pantai Singapura hingga luasan garis pantai negara itu bertambah). Jika hanya sekadar mengejar profitnya belaka, jalan memaksa investor untuk melakukan pengolahan di dalam negeri pun bisa dijalankan. Indonesia masih memiliki BUMN sekelas PT. Antam yang sudah mampu mengolah tambang apa saja dengan tehnologi yang mereka punyai. Walaupun, tidak ada jaminan jika dikelola Antam tidak menimbulkan dampak sama sekali, tetapi yang jelas, tambang-tambang Indonesia tidak dalam bingkai “dikuasai asing”.

Selain jelas tidak ekonomis, yang paling merana karena dampaknya adalah masyarakat setempat. Areal kebun-kebun masyarakat yang tadinya ditumbuhi tanaman pertanian, dilego sepihak kepada investor, dibongkar, lalu dikapalkan, menyisakan areal bekas galian yang besar menganga. Protes masyarakat dilawan dengan kekuatan represif. Polisi yang disewa investor menghadang, lalu menangkap. Tindak pemenjaraan terhadap masyarakat pun pernah terjadi.

Investasi asing berbiaya tinggi, yang tak ekonomis itu, ikut mengurangi luasan pulau. Malah, areal pertanian rumput laut masyarakat kini terkontaminasi lumpur kerukan, dan mengakibatkan kerugian finansial ratusan juta rupiah, dan perusahaan menolak mengganti kerugian itu.

Padahal Pulau Kabaena ini hanya memiliki luasan tersisa 867,69 km2, atau kurang lebih 86.769 ha. Kurang dari 60 persen dari luasan itu adalah wilayah hutan konservasi yang merupakan cadangan air utama bagi masyarakat setempat.

Menurut estimasi, rata-rata perusahaan yang mengelola nikel di pulau ini memiliki 2.000 ha lahan konsesi, maka akan ada 50.000 ha lahan yang akan rusak atau berubah fungsi dari areal konservasi menjadi areal pertambangan. Ini sama artinya dengan menyisakan ruang 36.769 ha bagi kurang lebih 35.000 jiwa penduduk Pulau Kabaena. Sedikitnya areal yang tersisa, dan dengan jumlah penduduk yang demikian itu, akan mengantarkan pulau dan masyarakat beserta adat-budaya yang tersimpan didalamnya kepada kehancuran permanen di semua sektor kehidupan.

Ironisnya, yang menempatkan dan membawa potensi kehancuran tersebut justru datang dari luar lingkaran struktur masyarakat adat-budaya Moronene, yakni para pendatang yang berkedok kebijakan pemerintah dan investor berkebangsaan asing.

Ternyata pula, dibalik penyelenggaraan semua ijin-ijin pertambangan itu, pemerintah daerah hanya mengejar pajak, dan pungutan liar dari pengelola tambang. Ini diperparah, dengan tidak jelas dikemanakan semua pajak dari hasil pertambangan tersebut. Tidak ada program pengembangan masyarakat (populer disebut Community Development). Selentingan mengalir, bahwa dana-dana pungli tersebut mampir di kantong Bupati, keluarga bupati, anggota DPR daerah Bombana, dan anggota DPRD Provinsi Sultra, yang kerap “sidak” sembunyi-sembunyi.

Model kelola seperti ini tentu tidak “ramah”. Tidak ramah bagi alam, dan tidak ramah bagi lingkungan hidup sosial masyarakat. Tindakan tidak ramah itu, juga makin memperuncing friksi sosial yang sudah ada. Apa pemerintah daerah (dan pemerintah pusat) harus menunggu friksi sosial ini berujung pada pergolakan untuk selanjutnya diselesaikan? Apakah tidak sebaiknya, pemerintah pusat menghentikan semua ijin kelola tambang yang tidak “sehat” di Bombana itu, memeriksa semua pihak yang terlibat (pemberi ijin dan penerima ijin), lalu kemudian jika menenuhi syarat operasi sesuai konstitusi lingkungan, bolehlah beroperasi lagi?

 

Mudahnya Mengukur Kepentingan Para Calon Bupati

Kedua sasaran utama di atas membayangi Pilkada Bombana kali ini. Tidak ada komitmen yang paripurna tentang bagaimana nasib Bombana setelah Pilkada. Sejumlah individu yang akan menjadi bakal calon bupati, setidaknya datang dari latar belakang yang tidak meyakinkan untuk dapat membangun komitmen yang dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat Bombana terhadap indikasi sasaran utama tadi.

Tengok saja mereka; ada yang dari legislatif provinsi mantan pengusaha tambang; ada yang sedang duduk sebagai legislator daerah; penyeleweng dana masjid; ketua parpol yang incumbent; bahkan pejabat bupati lama yang terindikasi korup. Pria dan wanita ini, ternyata tidak pandai, dan tidak memiliki kerangka misi yang jelas soal bagaimana bombana nantinya di bawah kepemimpinan mereka. Seolah-olah, telah tertangkap jelas, Bombana di dalam kerangka rencana mereka hanya berputar pada uang dan kekuasaan.

Parahnya, tidak ada satu pun upaya dari mereka untuk menjelaskan apa misi mereka ketika menjalankan manajemen pemerintahan kelak, walaupun sekadar untuk mematahkan sejumlah perkiraan yang sudah terlanjur beredar di masyarakat tentang siapa mereka dan apa kepentingan sesungguhnya dalam pencalonan pimpinan daerah Bombana 2010-2015.

Para calon yang sedang berebut simpati dengan sibuk membangun citra itu, terlalu mudah diukur. Apa tujuan mereka sebenarnya dibalik pencalonan itu? Bagaimana rencana pembangunan mereka? Yang biasanya hanya berputar pada isu-isu biasa dan tidak populis. Kapan mereka mematok hasil pencapaian dari rencana yang mereka jalankan? Bagaimana membangun sinergi di antara komponen utama penyelenggara pemerintah daerah? Konsep-konsep yang mereka usung telah usang, tak ada yang baru di bawah langit Bombana. Pemerintahan model begini adalah ciri khas pemerintahan yang gampang dibeli.

Di sisi lain, mereka cukup dengan berpura-pura tuli terhadap penolakan tegas masyarakat untuk tidak bergabung dengan Buton Raya; bahwa bergabung dengan Buton Raya bukan solusi mensejahterakan rakyat Bombana; bahwa bergabung dengan calon provinsi baru itu hanya akan mengulang kisah lama—penindasan struktural dalam bingkai kultur yang kaku dan egois; bahwa keinginan “mengajak” Bombana bukan didasari oleh cita-cita kesejahteraan bersama, tetapi lebih pada sekadar melengkapi prasyarat tercukupinya jumlah daerah tingkat dua dalam dokumen usulan provinsi baru.

Tidak terlampau sulit mengukur bagaimana suatu regresi yang diakibatkan proses politik daerah dan sebuah kebijakan di sektor pertambangan dengan segera membangun sejumlah indikator utama yang mengarahkan kita pada pra-kesimpulan bahwa masyarakat Bombana, khususnya masyarakat adat-budaya Tokotua di Kabaena, sedang berhadap-hadapan dengan kekuatan investasi yang sama sekali tidak pro-lingkungan lestari dan pro-adat budaya. Sedang berhadapan dengan keinginan pencaplokan geografis, geoekologis, dan geokultural, dengan dalih kesejahteraan dalam sebuah provinsi baru.

Tidakkah membangun Bombana tetap dapat dilakukan tanpa pungli, tanpa korupsi, tanpa merusak lingkungan alam, lingkungan hidup sosial, dan adat-budaya?

Tidakkah calon provinsi baru Buton Raya tetap akan terbentuk dan berjalan tanpa keikutsertaan Bombana didalamnya?

Rakyat Bombana tidak ingin kerusakan berlanjut. Rakyat Bombana tidak ingin bergabung dengan Buton Raya. Demikian. ***

 

“…Bagi mereka yang kehilangan haknya, kami ingat. Bagi mereka yang terus menceritakannya, kami mendengarkan. Bagi mereka yang masih memperjuangkannya, kami bersamanya. Bagi generasi berikutnya, jangan pernah lupa.”

Iklan

Free Trade Area: Peta Jalan Baru Imperialisme

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Peta perdagangan dunia kini sedang dalam masa transisi yang luar biasa. Krisis finansial global, yang bahkan dampaknya belum berlalu sepenuhnya, rupanya sempat memberi ruang pada keresahan tingkat tinggi di kalangan pelaku ekonomi dunia. Bagaimana sebuah upaya terencana dari broker-broker utang dunia dapat membalik keuntungan menjadi malapetaka bisnis yang luar biasa.

Perpindahan uang dalam jumlah besar dari para konglomerat Eropa, berupa pinjaman ke perusahaan-perusahaan di Amerika, yang kemudian sulit dikembalikan—sekaligus sulit dikendalikan—segera saja mengantarkan dunia pada krisis finansial yang nyaris merata. Fundamen perbankan dan pasar finansial yang lemah secara umum membuat beberapa negara langsung ambruk, namun tidak sedikit pula yang dapat bertahan karena masih sedikit membagi perhatiannya pada sektor riil.

Secara umum, Asia, yang mengambil posisi dalam perdagangan dunia sebagai produsen, mampu bertahan dari serangan krisis karena sektor riil-nya. China, India, dan—rupanya—Indonesia pun mampu bertahan dari hantaman itu, meski harus tertatih-tatih dengan menarapkan cross-line policy di sektor perbankan untuk menghindari kepanikan. Tetapi, beberapa negara maju yang selama ini menyerahkan pasar domestiknya pada kemauan liberalistik, tak urung ikut terseret arus krisis. Jepang segera mengumumkan inflasi yang membuat citra negara itu berubah dari negara donor menjadi negara pengutang.

Di tengah kekacauan finansial dunia itu, dunia kini disodori sebuah skema baru, kendati pembicaraan tentang skema ini sudah dimulai dalam beberapa putaran, dan memakan waktu hampir tiga dekade. Skema baru perdagangan dunia itu kini menjadi sorotan, lebih-lebih menjadi bahan perdebatan di negara-negara dunia ketiga. Indonesia yang termasuk negara berkembang pun tidak lepas dari debat tentang baik-tidaknya negara ini melebur dalam skema tersebut.

Free Trade Area (FTA), lalu kemudian disempitkan menjadi Asian Free Trade Area (AFTA) pun akhirnya di debat sebagai sebuah langkah prematur bagi negara-negara yang produksinya masih dikuasai industri besar. Indonesia, sama dengan umumnya negara lain di Asia Tenggara, yang tak terlampau serius mengembangkan industri riil, berada pada posisi dilematik menanggapi isu ini.

Sektor usaha besar, macam manufaktur, yang dibangun dengan modal lisensi, menyambut positif kehadiran skema AFTA/FTA. Tetapi tidak demikian dengan pelaku pasar finansial. Mereka sama utopisnya—untuk tidak menyebut mereka ketakutan—dengan isu ini, disebabkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran ekonomi yang tajam. Bagaimana mungkin komunitas finansial Indonesia tidak terjebak dalam keragu-raguan, jika diperhadapkan dengan sikap pemerintah yang seolah-olah menanggapi isu ini setengah hati.

Jika pemerintah mengamini FTA, mereka khawatir fundamen ekonomi akan terguling, karena ketidaksiapan sektor riil dan sumberdaya manusia. Tetapi, bila tidak, bagaimana mempertanggungjawabkan pasar Indonesia terhadap keinginan pemain-pemain industri besar.

Inilah soalnya; Indonesia memang tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas.

Jika demikian adanya, akankah ekonomi Indonesia akan mengalami “kemunduran” dengan tidak meleburkan diri pada skema baru ekonomi dunia ini? Dengan tingkat pertumbuhan di rata-rata 4 persen (laporan pemerintah 2007-2008), rasanya Indonesia masih sedikit berharap pada peran ekonomi kawasan. Beberapa negara di Asean akan segera menjadi kompetitor penting, macam Thailand dan Malaysia, kendati kita tidak boleh menafikkan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang juga sedang bergerak maju.

Ketiga negara ini kelihatan paling siap menyambut era perdagangan bebas Asean itu. Malayasia dan Thailand yang sudah sejak 25 tahun lampau sibuk mengembangkan sektor riil mereka, akan segera mendulang untung. Vietnam, yang posisi PDB-nya paling menonjol di kawasan Asean, bisa saja menjelma menjadi naga Asia baru dengan sektor pertanian sebagai andalannya.

Lalu bagaimana dengan China? Negara ini, belum apa-apa, sudah dicurigai pelaku pasar nasional, akan menyerbu pasar Indonesia dengan barang-barang murah mereka. Negara Tirai Bambu, bersama India dan Indonesia berhasil lolos dari gempuran krisis. Tapi fundamen ekonomi China dibanding dua negara lainnya itu, masih lebih kokoh.

Pemerintah China berhasil menjalankan berbagai kebijakan yang diawasi ketat oleh Komite Pusat Partai Komunis China. Negara ini “mengusir” sejumlah investor yang dinilai tidak bisa diandalkan untuk memajukan ekonomi mereka, lalu menasionalisasi aset perusahaan-perusahaan tersebut. Ini bukan langkah berani semata—kendati dikecam negara-negara Eropa dan Amerika Serikat—tapi China tidak bisa sama sekali menggantungkan roda industri rakyat-nya pada sistem ekonomi biaya tinggi (kapitalistik) yang dianut barat. China tahu benar, jika ini dilanjutkan, jutaan sektor industri rumahan yang dijalankan warga akan terseret arus biaya tinggi, dan membuat barang-barang produksi mereka menjadi tidak laku karena mahal. Jadi, opsi pemerintah China itu bukan tanpa alasan.

Pengetatan model China ini, diikuti India. Namun demikian, India tidak bisa sepenuhnya menolak barat. Alasannya, tentu saja, politik global. India mendapat sokongan sejumlah negara besar Eropa dalam program nuklir mereka. Jadi cukup sulit bagi India melakukan langkah ala China dengan menaturalisasi sejumlah investasi asing yang dinilai mengancam industri dalam negeri. Satu hal yang menolong India adalah pengalaman negeri ini dalam program “Cinta Produk Negeri Sendiri” yang digagas lebih dari 50 tahun silam oleh Mahatma Gandhi.

Karena warga India sudah terbiasa menggunakan produk dalam negeri, dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, maka aliran modal keluar negeri secara besar-besaran bisa ditahan. Produk asing bukan prioritas, hingga sulit mendapat tempat dihati mayoritas warga India. Karena permintaan yang melonjak, dan daya dukung produksi yang makin modern, negara ini berhasil menepis krisis 2007-2008 lalu dengan enteng.

Indonesia pun tertolong dengan gaya hidup komsumtif masyarakatnya. Gaya hidup model orang Indonesia inilah yang memancing aliran modal deras masuk ke Indonesia. Bahkan sejumlah barang mewah dicabut dari daftar pajak, sehingga intensitas aliran barang masuk sangat tinggi. Inilah yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 4 persen.

Dengan pola konsumtif masyarakat Indonesia, ditambang sektor riil yang belum berkembang baik, juga dukungan birokrasi yang masih bersalut korupsi, agaknya sulit menempatkan Indonesia dalam kategori siap menghadapi era AFTA.

Kondisi Indonesia itu diperparah dengan masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak berdaya karena sejumlah sektor penting dikuasai asing dan dikelola secara serampangan, macam sektor tambang, industri logam berat, industri manufaktur, dan sejumlah industri berbasis padat modal.

Sektor tambang misalnya, bagaimana pemerintah dapat memajukan sektor riil, semisal pertanian, perkebunan, perikanan—yang sangat nyata menguntungkan dan mampu menarik ribuan, bahkan jutaan tenaga kerja—jika lingkungan alam sudah dirusak para perusahaan tambang yang bekerja secara serampangan. Tidak ada upaya perbaikan terhadap lahan konsesi yang mereka pinjam, meracuni tanah dengan semua jenis limbah logam berat, membangun rasa permusuhan di tengah masyarakat, dan lain sebagainya, adalah sejumlah tindakan yang harus segera dilihat pemerintah.

Sudah saatnya pemerintah melakukan aksi yang sangat tegas terhadap investasi biaya tinggi model pertambangan di Indonesia. Jika perlu melakukan langkah progresif seperti China, adalah sebuah langkah tepat untuk mengurangi kehancuran bumi Indonesia. Penguasaan asing terhadap tambang nasional harus dikurangi, lalu kemudian dihapuskan, agar BUMN seperti Antam dapat lebih berdaya, dan mampu menampung tenaga kerja dan terbukanya lapangan kerja baru. Indonesia memiliki sistem ekonomi Pancasila, tidak dapat seterusnya di dikte oleh sistem ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan dunia barat.

Peta Baru Imperialisme.

Hampir separuh penduduk dunia pernah terluka ketika era imperealisme menghancurkan berbagai tatanan kemasyarakat di berbagai belahan dunia. Imperelisme lah yang kini menciptakan puluhan negara dalam jurang kemiskinan. Dan dengan semena-mena, negara-negara pelaku imperelisme, memberi cap pada negara-negara yang telah habis mereka gerogoti itu dengan label “negara dunia ketiga” atau negara miskin.

Padahal, sebelumnya, negara-negara itu adalah sebuah yuridiksi yang sehat, makmur dan kaya. Benua Afrika, dahulunya dikenal penuh dengan negara-negara kecil berdaulat, yang mengklaim kekayaan budaya dan harta benda yang tidak ternilai harganya—bahkan berlian terbesar didunia yang kini disimpan di Buckingham Palace—dirampok tentara pendudukan Inggris di Afrika Selatan untuk kemudian dipersembahkan kepada Ratu Inggris.

Tapi, lihatlah kini nasib negara-negara itu, setelah ratusan tahun diduduki imperelisme dan kolonialisme. Perampokan oleh negara-negara Eropa selama ratusan tahun di benua hitam itu, secara perlahan-lahan menenggelamkan warisan kebudayaan dan menghilangkan kekayaan dan kemegahan di seantero Afrika. Kota-kota megah teklah berganti menjadi permukiman yang lebih mirip desa. Para Raja penguasa Afrika bahkan tak dihormati lagi, mereka lebih banyak menjadi boneka kolonialisme.

Hasil dari perampokan kebudayaan dan ilmu pengetahuan selama ratusan tahun itu kini dengan bangga dipertontonkan para eufemistik Eropa di galeri-galeri mereka, sementara Somalia, Sudan, Zimbabwe, Ethiopia, Mali, Togo, Zenegal yang dahulu ditinggalkan Sulaiman dalam keadaan kaya-raya berubah menjadi negara miskin, yang diwarnai kelaparan, dan aksi genosida. Setelah dikuras, mereka ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan.

Impereslisme dan Kolonialisme-lah penyebab itu semua. Dan semua itu berawal dari perdagangan.

Nasib Asia (Timur dan Tengah), negara-negara di Timur (Tengah dan Jauh), setali tiga uang dengan Afrika. Kawasan-kawasan tersebut, silih berganti di kuasai lima kolonialis besar; Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis.

China nyaris melepas kota Shanghai sebagai koloni Inggris dan Perancis, tapi pada akhirnya harus merelakan Hongkong pada Inggris akibat dampak Perang Candu. India, kurang lebih tiga abad menjadi koloni Inggris, hingga nyaris memperbudak separuh penduduknya. Indonesia berada di bawah telapak kaki Belanda juga selama tiga abad, lalu silih berganti oleh Spanyol dan Portugis. Ketiga negara kolonial itu, pun nyaris menguras habis semua kekayaan alam Indonesia untuk membiayai perdagangan dan peperangan mereka di Timur Jauh.

Mesir hingga kini, walau absurd, masih berada di bawah kendali Inggris. Bahkan Arab Saudi masih menjadi boneka Amerika Serikat. Dan, semua itu berawal dari perdagangan.

Peta politik ekonomi Eropa ketika itu diwarnai dengan perlombaan lima kerajaan besar (Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis) dalam mencari benua baru, yang dalam abad-abad itu dikenal kini dengan The Old Road Map of Imperealism, atau Peta Jalan Lama Imperealisme. Ternyata, tujuan Peta Jalan Lama Imperealisme itu hanya semata-mata penguasaan, penaklukan, dan kolonialisme.

Dan, hampir satu milenium lebih, negara-negara barat (Eropa dan Amerika Serikat) hendak mengulang romantisme masa kejayaan lampau mereka dengan Peta Jalan Baru Imperealisme yang dibungkus sangat rapi dalam Free Trade Area.

Sebagaimana Peta Jalan Lama Imperealisme yang dimulai dengan jalan perdagangan, maka Peta Jalan Baru Imperealisme itu diupayakan melalui jalan serupa; perdagangan bebas. Jika dahulu Eropa mengupayakan penguasaan komoditas utama, yakni rempah-rempah, dengan membuka perdagangan bebas di hampir semua pelabuhan utama dunia, dan kemudian berakhir dengan kolonialisme, maka bisa dimaklumi, jika kini perdagangan bebas yang inisiasi dua kekuatan ekonomi Eropa-Amerika Serikat bertujuan menguasai pasar produk mereka.

Pasar Eropa dan Amerika Serikat sudah jenuh dan terlalu kecil untuk bisa dinikmati sejumlah korporasi raksasa industri yang berada di bawah kendali mereka, sedang niat untuk mendesakkan distribusi produk mereka seringkali terhalang kebijakan bea masuk negara-negara tujuan, yang secara langsung menambah biaya dan mengurangi nilai ekspor. Maka satu-satunya jalan adalah menciptakan sebuah peta jalan baru bagi kepentingan ekonomi mereka yang lebih besar.

Hambatan dan Efek Samping Pasar Bebas

Ekonomi dunia modern tidak lagi mengenal batas negara. Klaim tidak lagi berdasar pada batas-batas negara dan jenis-jenis komoditas, maka seketika perang ekonomi berganti haluan. Entitas negara telah berganti dengan icon-icon perusahaan raksasa, macam Microsoft, Carefour, Wall-Mart, Sony, Samsung, Smith and Wetson, Airbus, Boeing, dan banyak lagi. Satu-satunya jalan untuk menguasai pasar secara permanen hanyalah dengan melakukan preasure terhadap komoditas saingan langsung di negara mana produk tersebut di produksi.

Satu lagi hambatan perdagangan dunia selama ini adalah pasar gelap. Lalu lintas barang dan keuntungan ternyata lebih banyak beredar di pasar gelap ketimbang di pasar legal. Sifat pasar gelap yang menihilkan semua patron-patron yang biasa digunakan di pasar legal membuat pasar gelap lebih populer. Bea masuk, pajak barang mewah, lisensi, garansi, potongan pajak, perolehan keuntungan pihak ketiga, sama sekali tidak dikenal dalam kamus pasar gelap. Maka black market menjadi salah satu musuh utama peta perdagangan sejumlah raksasa industri tadi.

Hambatan lainnya juga datang dari masih berbedanya mata uang. Inilah mengapa Eropa dan Amerika Serikat getol memperkenalkan dan mendesak negara-negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang—lewat instrumen Bank Dunia—untuk menerapkan mata uang kawasan, atau mata uang tunggal. Bahkan Eropa sudah merelakan diri, untuk menjadi contoh, dengan memberlakukan mata uang tunggal Eropa, Euro.

Sampai kini tidak ada bukti empirik yang menunjukkan sistem mata uang tunggal itu terbukti berhasil diterapkan. Satu-satunya petunjuk bahwa komunitas moneter Eropa masih ambigu berkenaan dengan sistem ini ialah, Inggris masih kuat menolak melebur poundsterling dalam euro, dengan alasan yang sangat masuk akal; nilai tukar poundsterling masih lebih tinggi dibanding euro.

Jika menarik hambatan-hambatan tadi di market domain Asia, dan hubungannya dengan masuknya Indonesia dalam panel FTA/AFTA, agaknya sangat sulit. China tidak akan rela melebur mata uang Yuan dengan mata uang sejumlah negara di Asia. Sebab jika ini dilakukan, maka China harus menurunkan suku bunganya dan juga nilai tukarnya, kemudian dirata-ratakan pada nilai mata uang yang rasional untuk digunakan dalam kawasan. Bahkan, nilai tukar Yuan lebih tinggi dibanding Dolar Amerika dan Poundsterling Inggris.

Namun soalnya, akan ada sejumlah usaha yang terpaksa memotong anggaran produksi karena perubahan nilai tukar. Bahan baku yang tadinya bisa dibeli murah, kini harus terpotong setengahnya. Jelas, yang merasa beruntung adalah negara yang selama ini memiliki nilai tukar mata uang rendah, macam Indonesia.

Kemudian membubarkan pasar gelap di kawasan Asia tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa mereka mencari lahan operasi baru, atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah, sehingga menambah kerasnya persaingan.

Namun, apapun hambatannya, Free Trade Area ini adalah peta jalan baru bagi cita-cita imperealisme dan penguatan koloni-koloni ekonomi kapilistik. Penjajahan model baru ini hanya bisa dihindari dengan tidak menyetujui, menolak, atau keluar sama sekali dari panel pasar bebas yang sudah dirancang Eropa dan Amerika Serikat.

Memangnya apa salahnya dengan sistem ekonomi pasar terbatas?  Bukankah dengan tidak menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi pada pasar bebas, negara-negara berkambang, termasuk Indonesia akan memiliki kesempatan luas membangun ekonominya yang berlandaskan pembangunan sektor riil. Inilah pasar yang lebih mensejahterakan, ketimbang pasar bebas.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap menerima semua efek samping itu. Tolak Pasar Bebas. []


%d blogger menyukai ini: