Peran Jurnalisme Investigasi dalam Mendorong Proses Good Governance )¹

Oleh : Ilham Q. Moehiddin )²

Indonesia saat ini berada dalam tahap awal implementasi kebijakan otonomi daerah secara luas dengan melakukan desentralisasi fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk dari aspek peraturan dan pengelolaan wewenang, kepada pemerintah di propinsi dan kabupaten. Namun, dasar yang digunakan untuk pembagian wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kian tidak jelas dan diperebutkan.

Ketika masa dominasi pemerintah pusat demikian suburnya berbagai praktek penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara, maka di era otonomi daerah, gerak pemerintahan bukan berarti tanpa hambatan. Rebutan wewenang dan kebijakan di berbagai sektor adalah salah satu kendala. Hanya jalur pemerintahan yang bersih dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya menempatkan jalannya pemerintahan pada tingkat good and clean governance.

Di Sulawesi Tenggara, tanggungjawab, kewenangan dan alur kebijakan masih terlihat carut-marut. Artinya, pemerintah propinsi dan kabupaten belum siap menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan baik. Ini dibuktikan dengan tumpang-tindihnya sejumlah aturan di bidang pengelolaan sumber daya alam, pembangunan fisik dan keuangan, hingga menjebak aparat pemerintah dalam bingkai besar korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hancurnya 70.000 hektar hutan jati alam di Kabupaten Muna disebabkan kekeliruan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten memahami Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang kewenangan pemerintah daerah mengatur sumber daya alamnya, yang jika diparalelkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, bisa diartikan kewenangan itu sampai pada tingkat pemerintahan yang paling kecil. Aturan ini tumpang tindih dengan UU Nomor 33 Pasal 3, hingga membangun friksi dalam memahami mana aset daerah dan mana aset negara.

Monopoli dagang pemerintah propinsi yang diatur dalam tata niaga kayu jati oleh Perusahaan Kehutanan Daerah (Perhutanda) segera saja menuai kerugian negara sebesar triliunan rupiah dalam kurun waktu dua dekade (1981 – 2001). Akibatnya, kepolisian menahan 200 orang tersangka dari kalangan pengusaha, birokrat, aparat TNI/Polri serta masyarakat.

Persoalan lainnya adalah perebutan kewenangan pengaturan dana dekonsentrasi antara pemerintah Propinsi Sultra dan pemerintah Kabupaten Kendari. Rebutan kewenangan ini berujung pada pemberlakukan embargo dana tersebut oleh Pemerintah Kabupaten. Aparat Pemerintah Propinsi tidak dijinkan melakukan penyaluran dana tersebut diwilayahnya. Kurang lebih 400 petani dan 80 Usaha Kecil Menengah jadi korban. Tuntutan para petani agar Pemerintah Kabupaten mencabut embargo itu berakhir dead lock.

Tidak kalah menarik untuk dikaji adalah perseteruan antara Gubernur Sultra dan Menteri Dalam Negeri, soal pelantikan Walikota Kendari. Persoalan yang sudah diambilalih presiden ini disebabkan tidak singkronnya kewenangan pejabat yang berhak melantik. Gubernur bersikeras tidak akan menandatangani berita acara pemilihan sekaligus melantik walikota terpilih dengan alasan cacat prosedural, di sisi lain Mendagri merasa punya wewenang untuk mengesahkan dan melantik walikota.

Banyaknya masalah makin meyakinkan fungsi pers dengan investigasi jurnalisme sebagai alat untuk mengungkap kebenaran dan memaparkan solusi-solusi penting. Hingga sebuah pemerintahan yang baik dan bersih tidak mustahil terbentuk.

Jurnalisme investigasi menjadi sangat penting sebagai indikator pencapaian cita-cita good governance yang membumi. Sebagai instrumen penting, publik akan mudah memahami dan menemukan titik-titik persoalan yang terjadi diwilayahnya. Dan, instrumen ini dapat dibangun dengan pengetahuan, pendalaman, serta pengembangan jurnalisme investigasi oleh organ-organ pers, termasuk memanfaatkan ruang publik yang luas untuk memperoleh dan mendistribusikan informasi-informasi tersebut. Point penting dalam isu kemerdekaan memperoleh informasi, salah satunya dengan membudayakan jurnalisme investigasi.

Kesulitan menciptakan suatu good governance disebabkan masih adanya satu ruang kosong dalam khasanah kejurnalistikan Indonesia. Ruang kosong itu harus diisi dengan sebuah tradisi yang disebut Jurnalisme Investigasi. []

1)   Esai ini dibuat sebagai syarat mengikuti Workshop Jurnalisme Investigasi, yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Investigative Journalism (IIIJ), World Bank (WB), World Bank Institute (WBI) di Jakarta, 19 – 21 Juni 2002.
2)  Jurnalis, ketika itu, masih bekerja di Majalah Berita Mingguan GAMMA Jakarta sebagai koresponden di Kendari.

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: