Kebebasan Pers adalah Kebebasan Publik

Oleh Ilham Q. Moehiddin

“Bila sutau kendali datang dari luar dirinya, ternyata lebih beracun daripada tanpa kendali. Kendali hanyalah bermanfaat dari dalam dirinya sendiri.” Mahatma Gandhi

Kontruksi sosial Indonesia selama tiga dasawarsa lebih terfragmentasi dengan cukup menarik, bagaimana sebuah kemerdekaan dirampas begitu saja. Orang Indonesia terbiasa dengan penindasan struktural yang menyeretnya pada kejenuhan sosial dan politik. Maka sukar dipungkiri, gerakan massa pada 21 Mei 1998 merupakan potret yang paling jelas untuk melihat kejenuhan itu.

Inflasi yang merajalela, hingga rupiah jatuh, sampai kemelut politik yang berlarut-larut, ternyata ikut menutup kebangkitan demokrasi yang semula hendak dilakukan. Rekontruksi demokrasi yang dirancang ternyata melupakan fundamen-fundamen pentingnya. Demokrasi yang tadinya dirancang untuk rakyat, berubah menjadi senjata mematikan bagi sekian banyak partai politik yang kemudian digunakan untuk saling menjatuhkan.

Semangat kebebasan kehilangan maknanya. Kebebasan berbicara tidak mendapat kesempatan untuk bangkit. Sementara kebebasan berkelompok dimanfaatkan kampiun-kampiun partai politik yang paham akan semangat komunal rakyat Indonesia.

Rekaman perjalanan bangsa Indonesia, ikut mengikis pandangan-pandangan penting tentang demokrasi. Rezim pemerintahan totaliter (mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Soeharto) menekan kebebasan rakyat untuk berbicara, berpendapat dan berkelompok dengan jalan membungkam pers.

Pers yang membebaskan kehilangan jati diri di bumi Indonesia. Pers Indonesia yang semula mengawal perjuangan itu, perlahan diformat menjadi senjata yang sangat efektif untuk menjalankan politik pembungkaman terhadap gerakan-gerakan oposisi. Keadilan dan hukum terbungkam, pers yang tidak sejalan dengan kehendak pemerintah dimatikan dengan mudahnya. Segala informasi yang penting bagi publik, dijagal melalui badan sensor pemeritah yang disebut Departemen Penerangan dengan PWI sebagai kaki tangannya.

Semua tindak pengawasan dan penekanan terhadap pers di Indonesia, yang efektif dilakukan selama 49 tahun itu, ternyata tanpa disadari ikut membangun kesadaran kolektif rakyat Indonesia bahwa pembungkaman bukan jalan satu-satunya untuk meredam berbagai tuntutan terhadap kebenaran.

Sesungguhnya, tidak ada sebuah kekuatan atau rezim pun di muka bumi ini yang dapat membungkam keinginan berpendapat. Sebagai bagian dari hak manusia yang hakiki, berpendapat dan berkelompok lebih penting dari segala konstitusi sosial politik yang dirancang dan diperankan komponen negara.

Dengan makin berkembangnya arus pengetahuan dan informasi, sebuah pasar pemikiran (kemerdekaan berpendapat) serta merta tercipta. Orang mulai dapat menghormati pandangan dan pendapat pihak lain yang mungkin bertentangan atau bahkan berseberangan. Dengan kebebasan berbicara dan berpikir—sebagai konsekwensi pasar pemikiran—masyarakat belajar untuk tumbuh bersama dengan kontrakdiksi ini. Pemaksaan kehendak dari suatu kelompok terhadap kelompok yang lain tidak diperkenankan. Dalam hal ini kita hanya perlu mempercayai akal sehat, sehingga kebenaran akan menang dari kepalsuan.

Indonesia dahulu mengenal pers bebas yang bertanggungjawab, maka setelah rezim totaliter tumbang, pers Indonesia kemudian mengenal pers bebas yang demokratis. Dengan kata lain, demokrasi pers mempersembahkan tanggungjawabnya kepada rakyat, bukan kepada pemerintah. Untuk itu penguatan basis pers, perlu adanya, untuk mewujud pada editorial yang independen dan demokratis.

Pasal 19 DUHAM menyebut; setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari informasi, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui medium apa saja dengan tidak memandang batas.

Pada 1998, Presiden Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid telah melikuidasi Departemen Penerangan (Deppen). Alasan likuidasi ketika itu, bahwa urusan informasi bukan lagi tugas dan monopoli pemerintah seperti yang selama ini dilakukan; kenyataan pahit yang mengakibatkan belenggu terhadap kebebasan pers. Menurut Presiden Wahid, ketika itu, urusan informasi adalah domain independen publik dan pers. Dengan kebijakan itu, Presiden Wahid sebenarnya telah memulai proses penguatan masyarakat sipil.

Sokongan terhadap kebijakan pemerintah itu adalah bias dari semangat reformasi yang telah membebaskan informasi dari belenggu politik; informasi sebagai wilayah publik memiliki mekanisme pengaturan sendiri; atau lembaga publik yang didirikan masyarakat secara independen seharusnya-lah memiliki beleid tegas tentang bagaimana mengatur arus informasi secara mandiri.

Umumnya, kalangan pers trauma terhadap sikap represif Deppen di masa rezim Orde Baru berkuasa. Sensor terselubung dan “budaya telepon” berpuncak pada pembredelan tiga media: Tempo, Editor dan Detik, pada 21 Juli 1994. Disusul pemecatan 13 jurnalis dari keanggotaan PWI Jaya oleh ketuanya, Tarman Azzam.

Pemecatan itu, sekaligus memuat larangan pada media apapun untuk mempekerjakan 13 jurnalis tadi. Media yang mempekerjakan mereka juga diancam brangus oleh pemerintah.

Mungkin beginilah kira-kira, Mahatma, tokoh besar India itu membahasakan penekanan (kendali) pemerintah terhadap pers, hingga timbul pers yang tidak membebaskan. []

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: