Amerika Tidak Tolak Udang Indonesia

Indonesian Media Digital Clipping | Sinar Harapan | Ilham Q. Moehiddin

Harian Sinar Harapan | Sinar Harapan Daily

14 | Fabruari | 2002

Reporters | Ilham Q. Moehiddin

Photos |

Kendari, Sinar Harapan—Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. H. Andi Asri Agung Pananrang mengatakan, penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap ekspor udang asal Indonesia, tidak terkait langsung dengan produksi udang asal Sultra seperti pernyataan pemerintah AS melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat, akhir tahun lalu. Lagi pula, menurut Pananrang, udang yang masalahkan pemerintah AS itu bukan udang tambak tetapi udang laut tangkapan.

Ketika itu pemerintah AS menolak udang laut impor asal Indonesia, yang dituding penangkapannya melanggar Undang-Undang Publik (UUP) No. 101-161 pada Bab 609 yang melarang impor udang laut yang dipanen dengan cara-cara yang membahayakan kehidupan penyu di laut. Namun UUP AS ini membuat pengecualian terhadap produk sejenis masuk ke negara tersebut jika pihak Deplu AS menetapkan negara pengimpor memiliki program perlindungan penyu yang sebanding dengan program serupa di AS atau negara pengimpor mempunyai lingkungan aman bagi kehidupan penyu.

Surat edaran pemerintah AS melalui kedutaan dan konsulat mereka disampaikan Public Affairs Section Kedutaan Besar Amerika Serikat. Terang saja, surat edaran itu segera menyulut sentimen pasar yang cukup luas, terutama bagi komoditi sejenis di dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait khawatir embargo AS itu dapat memicu penolakan serupa dari negara-negara pengimpor udang laut asal Indonesia.

Deplu Amerika Serikat, pada 9 Juli 2001, memutuskan bahwa Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab 609 Undang-Undang Publik No. 101-161 mengenai perlindungan penyu, yang berkaitan dengan penangkapan udang laut komersial. Namun demikian, menurut Deplu AS, masih dalam surat yang sama, menyatakan larangan itu tidak akan berlangsung lama.

Sejak UUP tersebut disahkan pada 1995, pemerintah kedua negera (RI-USA) sudah bekerjasama, untuk memastikan bahwa kapal-kapal tangkap milik Indonesia patuh terhadap aturan tersebut, baik terhadap UU Indonesia maupun terhadap UUP Amerika Serikat. Undang-undang kedua negera memang mewajibkan kapal-kapal penangkap udang laut memakai alat penyeleksi penyu atau turtle excluder device (TED) untuk mencegah terperangkapnya penyu dalam pukat udang secara tidak sengaja.

“Pemerintah AS hanya mempermasalahkan alat penangkap udang yang dipergunakan di laut lepas, yang kerap menjaring penyu-penyu yang dilindungi,” kata Pananrang, di Kendari, Rabu (13/2).

Untuk masalah ini, pemerintah Indonesia telah menjelaskannya pada pemerintah AS pada pertemuan importir udang dunia di Bangkok, Thailand. Klarifikasi itu ditanggapi positif pemerintah negeri adidaya itu.

Pemerintah AS memang pernah menolak enam peti kemas udang dengan alasan penangkapan udang asal Indonesia melanggar UUP Amerika dan lingkungan hidup.

Keraguan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra akan penolakan serupa oleh Amerika Serikat terus membayangi disebabkan panen udang Sultra Desember lalu gagal akibat virus white spot (penyakit kulit merah). Penyakit udang yang hingga kini belum ditemukan obatnya ini ternyata pula ikut mengancam produksi udang Januari 2002.

Upaya tangkal dini sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, melalui cara alami, dengan selalu memperhatikan kebersihan tambak dan mencampur benih udang dengan ikan jenis Gurame. “Dua sentra udang di Sultra, yakni di Wundulako dan Kolaka Utara sudah kami isolasi agar penyebaran penyakit ini tidak meluas,” papar Pananrang. []

c Sinar Harapan Daily Copy Right Reserved

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: