Keluarkan Pewarta Gunjing dari Domain Jurnalistik

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Sepertinya para pekerja media gosip ini perlu membangun standar etiknya sendiri, tidak menumpang pada standar etik jurnalistik yang pada akhirnya ikut menciderai citra jurnalisme secara keseluruhan.

***

Masalah hangat pesohor Luna Maya yang “ribut” dengan sejumlah orang yang menyebut dirinya jurnalis infotainment atau kita sebut saja pekerja gosip untuk hiburan, sedang ramai. Ramainya, bukan karena si Luna adalah seorang pesohor atau para pekerja info gosip yang telah dimaki-maki, tetapi karena dasar etik yang melandasi masalah ini.

Dahulu, para pekerja info gosip, yang tergabung dalam beberapa rumah produksi infotainment, mendesak komponen pers Indonesia agar mendapat pengakuan bahwa mereka juga dapat dimasukkan dalam kategori jurnalis. Lewat Ilham Bintang, owner Bintang Advis Multimedia dan kini duduk sebagai anggota dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, desakan atas pengakuan itu didorong.

Kendati cukup alot, akhirnya para pekerja berita gosip ini, diterima juga dalam statusnya sebagai jurnalis. PWI mengamini mereka, tetapi belum oleh organisasi wartawan lainnya, macam Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang bergerak spartan membangun kelembagaan jurnalisme yang kokoh, taat etik dan profesional.

Di negara yang memiliki budaya jurnalisme yang maju, beberapa cabang jurnalisme dikenali melalui perspektif yang membangunnya. Maka kemudian dikenal istilah peace journalism/anti-conflict journalism, human right journalism, gonzo journalism, investigation journalism, gender journalism, tetapi tidak dengan entertainment journalism. Hanya di Indonesia istilah ini berkembang parsial.

Lalu ada juga istilah untuk para pewartanya; semisal wars journalist, law and legal jounalist, economic journalist, sport journalist, tetapi sulit memahami istilah entertainment journalist. Di Indonesia istilah terakhir itu berkembang menjadi gosip (informasi hiburan), dengan tetap menggabungkan unsur informasi dan unsur hiburan dalam formatnya.

Istilah ini risih dan aneh menurut saya. Secara definistik, istilah “informasi hiburan” sulit ditangkap maknanya. Dahulu, di koran-koran harian ada kolom kecil ber-raster, diberi kepala “Informasi Hiburan”. Tapi kolom ini tujuannya memuat berbagai informasi tentang tempat, jenis pementasan, waktu dan siapa yang menghibur. Kini kolom ini berubah menjadi halaman, yang menggunjingkan si anu diduga selingkuh dengan si anu; si anu diduga punya anak haram dari pengusaha anu atau menteri anu.

Kalaupun didefiniskan sebagai informasi yang menghibur, tidak juga tuh. Rasanya sulit merasa terhibur dengan informasi tentang penderitaan atau dugaan tindakan buruk orang lain. Atau, coba tanya yang digunjingkan apa dia terhibur atau tidak? Mengapa pemaknaan penghiburan bergeser? Apanya yang menghibur dalam sebuah fitnah atau gunjingan, dan siapa yang terhibur?

Di Inggris, info-info seperti ini awalnya disebut scandal news dan kerap dilansir media tabloid (berkembang menjadi kasar, sarkatis dan mengadopsi berbagai julukan jorok terhadap objeknya), lalu bergeser juga menjadi gossip news. Info model begini lalu menyebar ke India, kemudian ke Indonesia, seiring dengan terbangunnya industri hiburan di tanah air, yang dipelopori para pengusaha keturunan India.

Padahal di Eropa dan Amerika Serikat, jurnalis professional mengolok-olok dan memberi julukan bagi pekerja yang mencari dan mempublikasikan info model beginian, dengan istilah papparazi, atau biangnya tukang intip. Sudah bisa dipastikan mengapa olok-olok ini lahir; sebab metode kerjanya bersimpangan jauh dengan metode kerja jurnalisme yang dirunut secara umum.

Menariknya, pemirsa di negara-negara dalam kawasan Eropa dan Amerika Serikat, tidak menjadikan siaran gossip sebagai tontonan utama, dan media hanya menjadikannya sebagai program pengisi sisa durasi yang kosong. Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat lebih menyukai program talkshow, news, dan sisanya tontonan porno, ketimbang “garbage news” seperti ini.

Kembali ke Indonesia, sejauh pengetahuan saya, AJI belum memberi “restu” terhadap permintaan pengakuan para pekerja media gosip itu. Mengapa?

Karena kerja para pemberita gosip bertolak belakang dengan etik jurnalisme yang shahih. Seorang jurnalis professional bekerja mengumpulkan fakta, menelusuri setiap kepingan fakta, keping demi keping, merangkainya, agar menjadi bangunan fakta yang utuh. Dalam fakta-fakta itu, para jurnalis harus mengolah dua jenis informasi, yakni fakta yang kebenarannya tentang sesuatu yang benar, dan fakta yang kebenarannya tentang sesuatu yang salah. Bukan fakta yang mengambang; kebenaran yang sukar dipastikan (apakah itu benar atau salah). Ini etik utama yang dilanggar.

Etika lainnya; tentang bagaimana menghadapi narasumber, bagaimana memperlakukan narasumber dan informasi, bagaimana membangun korelasi deskriptif antara informasi, narasumber, dan data, juga ikut kena langgar oleh para pekerja berita gosip ini.

Urai saja. Para pekerja berita gosip sering kali melanggar etika berhubungan dengan narasumber; membuntuti narasumber, mengambil foto atau video secara diam-diam dan mempublikasikannya tanpa se-izin narasumber, mendesak narasumber tanpa mengindahkan permintaan narasumber.

Ini melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)* Nomor 2; wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi, serta memberikan identitas kepada sumber informasi; Dan KEWI Nomor 6: wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan Off The Record sesuai kesepakatan.

Tidak etik dalam memperlakukan informasi; mempublikasikan informasi tanpa konfirmasi lebih dulu dengan narasumber yang terkait dengan info tersebut, asal-muasal informasi yang serampangan dan tidak jelas sumbernya.

Ini melanggar KEWI Nomor 2; dan KEWI Nomor 3: wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampur fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.

Lalu, tidak dapat membangun korelasi deskriptif antara informasi, narasumber, dan data; kadang informasi “katanya” yang tidak dikonfirmasi darimana sumbernya tentang seorang pesohor yang menikah sembunyi-sembunyi tidak dibangun diatas data resmi KUA, atau keterangan keluarga narasumber. Sayangnya lagi, seringkali info yang masih berupa “kabar burung” langsung dirilis ke ruang pemirsa.

Ini juga melanggar KEWI Nomor 3; KEWI Nomor 4: wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

Maka, jadilah, kabar-kabar itu langsung memerahkan kuping orang yang dikabarkan, membangun fitnah yang berpotensi membunuh karakter orang lain, menyesatkan audience, dan membuka ruang yang luas agar kabar itu terus dikembangkan. Parahnya, jika ternyata kabar yang mereka rilis itu salah atau belum pernah terjadi, maka tidak ada media gosip yang bersedia membuat pernyataan mencabut dan meralat pemberitaannya. Bentuk ralat pemberitaan digiring dalam bentuk informasi baru yang disanggah narasumber. Padahal, ralat pemberitaan sifatnya seketika. Tetapi, jika saja informasi yang kemudian dirilis telah lebih dulu melalui konfirmasi yang matang dan bersifat pasti, tentu tak perlu repot membuat ralat, bukan?

Ini pun menyalahi KEWI Nomor 7: wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Para “penggunjing profesional” ini dapatlah dikatakan telah melanggar beberapa batasan normatif dalam peliputan. Bandingkan dengan sistim kerja jurnalisme sesungguhnya; sebuah informasi yang belum jelas dibawa ke meja rapat redaksi; hasil rapatnya dibuat dalam sebuah penugasan resmi; jurnalis yang mengerjakan penugasan akan segera menjejaki berbagai info terkait dan mengkonfirmasi beberapa narasumber yang juga terkait (tidak asal); hasil perburuan itu dibawa kembali dalam rapat redaksi final yang akan menentukan info tersebut telah layak berita atau tidak (jika layak maka dirilis, dan jika belum layak maka ditunda). Upaya-upaya etik ini hanya untuk menghindarkan seorang jurnalis (news maker) dan lembaga pemberitaan (news institution) dari crime by the press, atau justification under the news, yang biasa dilakukan para pekerja berita gosip atau para penggunjing profesional tadi.

Lalu, dimana menariknya kasus Luna vs infotainment jika ditarik ke domain etik pers? Luna—atau siapa saja—memaki infotainment lewat jejaring sosial twitter karena merasa hak pribadinya dilanggar dan tidak tahu harus mengadu kemana. Apakah ini karena melemahnya sosialisasi pers Indonesia kepada masyarakat berkenaan dengan hak dan kewajiban masyarakat dan pers, atau sikap Luna merupakan akumulasi kekecewaan dan kemarahan karena tindak tak etik media gosip yang makin parah?

Jika merunut kebelakang, bukankah model penghancuran citra seseorang lewat gosip sudah meradang dari jaman Desy Ratnasari masih “aduhai” dulu? Lalu, ada kasus pelemparan asbak ke awak media gosip oleh Sarah Azhari; dan Baim Wong yang menghardik sampai nyaris memukul ketika pintu mobilnya digedor-gedor awak media gosip; kemudian Mayang Sari dan Bambang yang “babak-belur” oleh berita miring yang dirilis awak media gosip.

Jadi, tak perlu terlampau kaget, misalnya, jika suatu saat Anda mendengar suami Mayang Sari menembak awak media gosip karena “sudah terlalu capek” mendengar rumahtangganya “diurusi” orang lain “yang tidak berkepentingan”. Ingat, baik object maupun subject pergunjingan adalah manusia biasa, jadi apapun bisa saja terjadi.  Bukankah Parto Patrio nyaris melakukannya?

Kan ada UU pers yang mengatur soal hak jawab? Kan ada aturan hukum tentang somasi? Kan ada pengadilan yang dapat menerima gugatan penghinaan dan pencemaran nama baik? Memberikan opsi seperti ini pada orang yang sudah “babak-belur” difitnah susahnya bukan main, seperti susahnya menyarankan bandar narkotika agar mau bertobat.

Tentang opsi ini, para pesohor itu juga punya jawaban:

Bagaimana bisa sebuah permintaan maaf dapat mengobati perasan dan pikiran yang terlanjur cidera karena pemberitaan yang tidak benar? Dan bagaimana majelis etik dapat memproses pengaduan tersebut, jika objek pengaduan bukan pekerja jurnalistik sesungguhnya? Kesangsian ini pernah dilontarkan Jamal Mirdad mengomentari gosip anaknya Naysila Mirdad yang hamil diluar nikah. Repot.

Melalui mediasi hukum prosesnya panjang dan menelan biaya. Lebih repot lagi, kata mereka. Maka para pesohor ini seringkali memilih jalan yang tidak ada dalam opsi; langsung labrak.

Kemudian lahir pula pernyataan dari para pewarta gunjingan ini, yang terkesan merajuk, tentang para pesohor yang kadang lupa diri bahwa ketenaran yang mereka raih juga adalah karena “kerja keras” mereka. Lucu sekali, jika menggosip, memfitnah, menggunjingkan orang lain dianggap sebagai kerja keras.

Akar masalahnya, bukan pihak mana yang telah merasa bekerja keras terhadap pihak yang lain, tetapi apa yang dilakukan untuk itu telah etik atau tidak. Apa susahnya sih, bekerja secara etik.

Ilham Bintang sendiri mengakui (dalam wawancara dengan SCTV, 21 Desember 2009), bawah sulitnya bukan main membuat para pekerja media hiburan bisa bekerja sesuai kode etik. Lha, iya kan.

Asumsinya dilematis, jika bekerja sesuai etik maka jangan harap dapat gosip. Sebab yang menjadi lumrah dan berlaku umum saat ini, cara untuk memenuhi kuota info gosip yang programnya kejar tayang…ya hanya dengan “Pokoknya harus dapat, etik tidaknya urusan belakang”.

Saya berandai-andai, seandainya metode “kerja keras” para pemburu berita gosip diterapkan di jurnalisme investigasi, bisa dibayangkan akan banyak berita korupsi, penyelewengan, ketidakadilan yang akan terungkap ke permukaan.

Dahulu, ketika masih sebagai koordinator organisasi dan program, kemudian menjadi anggota majelis kode etik di AJI Biro Kendari, saya memahami satu hal, bahwa, sepertinya para pekerja media gosip ini perlu membangun standar etiknya sendiri, tidak menumpang pada standar etik jurnalistik yang pada akhirnya ikut menciderai citra jurnalisme secara keseluruhan.

Sebagai orang beragama, saya memahami tradisi dan perintah untuk tidak menggunjingkan orang lain. Dan, dalam bekerja tidak selalu soal uang, tetapi juga moral dan etika. Demikian. ***

Catatan :

*KEWI merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik, termasuk diantaranya PWI, Aliansi Jurnalis Indonesia, dan organisasi praktisi radio dan televisi nasional. Namun, baik AJI atau PWI pun punya kode etik jurnalistik masing-masing.

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: