Beberapa Fakta Empirik tentang Mafia Peradilan

Kasus suap Mahkamah Agung tahun 2005, tentang Harini Wijoso, mantan Hakim Tinggi Yogyakarta yang bertindak sebagai pengacara pengusaha Probosutedjo dalam kasus korupsi dana reboisasi di Kalsel senilai Rp100,9 milyar, tertangkap saat menyerahkan uang sebesar US$500.000 (5 milyar rupiah) ke Pono Waluyo. Dana ini sedianya digunakan untuk menyuap para Hakim Agung Mahkamah Agung. Pono kemudian diketahui bekerja sebagai juru parkir di Mahkamah Agung.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Suparman juga terlibat kasus pemerasan terhadap Tintin Surtini, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Tintin Surtini adalah saksi dalam perkara korupsi PT Industri Sandang Nusantara. Terdakwa menekan Tintin hingga saksi ketakutan, dan menyerahkan dana senilai Rp413juta, US$300, tiga Nokia 9500 Communicator, dan mobil Atoz thn 2004 miliknya senilai Rp100juta. Sebelumnya selain Suparman, beberapa penyidik KPK juga dipecat dan perkarakan karena terlibat suap.

Kondisi Indonesia ini sedikit banyak menjawab telaah Jared Diamond dalam buku Failed State; 2005, dan Foreign Policy; 2008, bahwa lembaga-lembaga hukum Indonesia belum dapat diandalkan untuk menegakkan hukum. Fenomena ini menurut Diamond merupakan indikasi negara gagal (failed state).

Senada dengan Diamond, Louis Kraar (1988) juga mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi bangsa terbelakang, dan akhirnya hanya menjadi halaman belakang (back yard) di kawasan Pacific Rims.

Gunnar Myrdal menyebut Indonesia sebagai “soft state” alias negara lembek. Istilah “cleptocrasi state” (Negara Maling), atau “vampire state” (Negara Pengisap), “envelope culture” (Budaya Sogok dan Suap) juga menghiasi berbagai referensi asing tentang Indonesia. ***

[Berbagai Sumber]

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: