Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, Kompas (27/04/07)

Bagaimana perhatian bangsa Indonesia terhadap kualitas pendidikan? Pertanyaan ini bisa menimbulkan jawaban yang beragam. Jika ditujukan kepada masyarakat yang berkecukupan, sebagian besar akan menjawab bahwa pendidikan yang berkualitas sangat penting bagi anak-anak mereka.

Hal ini bisa kita lihat dari antusiasme masyarakat kelas menengah menyekolahkan anak mereka ke luar negeri. Meskipun biaya yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan di luar negeri sangat mahal, namun dorongan untuk memberikan pendidikan yang terbaik membuat mereka tidak terlalu “memusingkan” dan menyayangkan biaya yang akan dikeluarkan.

Kesadaran Baru

Antusiasme tersebut juga dapat kita rasakan dari menjamurnya lembaga bimbingan belajar. Meningkatnya lembaga-lembaga semacam ini sebetulnya merupakan respon dari adanya permintaan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih baik. Sekolah dianggap sebagai pendidikan standar yang sudah seharusnya ditempuh oleh setiap orang. Namun pendidikan hanya di sekolah saja dirasakan tidak memadai bagi anak-anak mereka.

Kekurangan tersebut didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan di luar sekolah. Atas dasar itu tidak benar jika bangsa Indonesia dinilai tidak punya perhatian serius pada bidang pendidikan.

Namun demikian, tidak bisa ditampik bahwa bagi sebagian besar bangsa Indonesia pendidikan adalah “barang mewah”. Di atas pendidikan, bangsa ini masih pusing memikirkan kesulitan hidup, terutama ekonomi. Selain karena faktor ekonomi yang belum mencapai titik aman, sekolah juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi bagaimana mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat yang tinggi, sedangkan untuk memberikan makan saja masih kesulitan.

Tampaknya kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan bangsa ini dalam memerhatikan urgensi pendidikan. Bagi masyarakat miskin, pendidikan belum menjadi prioritas. Atas dasar itu kemiskinan tidak memberikan kondisi yang mendukung bagi kemunculan lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengaitkan antara kemiskinan dan pendidikan yang tidak berkualitas? Korelasi kedua hal ini bisa dilihat dari apa yang terjadi dalam negara-negara lain.

Sejauh ini Kanada dan Amerika dinilai sebagai negara yang kualitas lembaga pendidikannya paling baik. Kita bisa lihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, kita juga bisa menyaksikan negara-negara yang tingkat kemiskinannya masih tinggi akan selaras dengan keberadaan lembaga pendidikan yang berkualitas rendah.

Pendidikan Bermutu

Mengapa kemiskinan menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan? Hal ini karena pandangan tentang pendidikan itu sendiri. Pandangan seseorang tentang sesuatu akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkup kebudayaannya. Dengan kata lain seseorang berpikir sesuai dengan tingkat berpikir masyarakatnya, sehingga ukuran tentang skala prioritas dan pentingnya pendidikan yang berkualitas akan ditentukan oleh sejauhmana “kesan baik” yang didapatkan atau dialami seseorang atas pendidikan. Contoh sederhana misalnya, berapa banyak pengaruh pendidikan terhadap tingkat keberhasilan seseorang menjadi kaya. Tampaknya kesan yang didapatkan masyarakat adalah bahwa kesuksesan atau kekayaan tidak berkorelasi dengan pendidikan.

Masyarakat desa yang ekonominya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik (menjadi kaya atau berkecukupan) tidak disebabkan oleh tingkat pendidikan, melainkan oleh kerja keras dan keuletan dalam berdagang. Jadi, meskipun pendidikan orang-orang kaya tersebut di daerahnya hanya setingkat SD atau SMP, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk bersaing dan berlomba mengumpulkan kekayaan.

Tampaknya kesan ini cukup kuat dipersepsi oleh masyarakat kita, terutama masyarakat miskin, sehingga pendidikan yang berkualitas jauh dari imajinasi mereka. Tidak mengherankan jika sejak kecil, anak-anak mereka sudah dipaksa untuk lebih memilih bekerja ketimbang sekolah.

Jika selama ini kita menyaksikan bahwa kemajuan peradaban suatu bangsa karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai produk pendidikan yang berkualitas, maka tidak ada pilihan bagi kita selain untuk terus memicu kesadaran masyarakat menyekolahkan anak-anaknya dan mendorong pemerintah untuk menyediakan lembaga pendidikan berkualitas.

Kepedulian masyarakat akan pentingnya pendidikan harus pula didukung oleh kemampuan sumber daya ekonomi masyarakat. Hal ini menuntut pemerintah agar menyediakan sistem pendidikan berkualitas berikut anggaran operasionalnya sehingga masyarakat tidak terlalu berat menanggung biaya pendidikan anak-anaknya.

Tingkat pendidikan yang memiliki hubungan erat dengan kemiskinan harus menjadi paradigma baru program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, program jangka panjang pengentasan kemiskinan harus difokuskan pada bidang pendidikan sehingga seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun non-formal.

Tahun 2009, Anggaran Pendidikan Rp 224 Triliun

Pemerintah mengusulkan agar penggunaan anggaran pendidikan 2009 yang mencapai Rp 224 triliun, dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan. Caranya, dengan meningkatkan porsi lebih, untuk belanja modal daripada belanjang barang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan hal tersebut dalam peluncuran Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

“Mudah-mudahan DPR mengerti, belanja modal harus diperbesar dan belanja barang dikurangi, tentu dengan prioritas pengentasan kemiskinan,” kata Paskah.

Menurut Paskah, strategi memperbesar belanja modal dalam anggaran pendidikan juga untuk memastikan penyaluran dan penyerapan anggaran yang tahun 2009 nanti akan ditambah Rp 46,1 triliun.

“Anggaran pendidikan ditambah Rp 46,1 triliun, tapi kemudian bingung membelanjakannya. Makanya itu harus dikaitkan dengan belanja modal,” kata Paskah.

Paskah mencontohkan, bentuk belanja modal yang bisa dilakukan dalam menggunakan anggaran pendidikan, dengan membuat infrastruktur pendukung kegiatan sekolah seperti akses jalan sekolah dan air bersih.

“Kalau beli buku dan BOS kan belanja sosial. Nah kalau belanja modalnya seperti penyediaan air bersih untuk siswa dan membangun jalan bagus ke arah sekolah supya siswa semangat berangkat sekolah,” katanya.

Rencananya, Bappenas akan mengusulkan agar peningkatan belanja modal dalam penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan 2009 yang mencapai Rp 67 triiun menjadi hal yang wajib. (CMM/Hilaly/Ian)

Artikel Terkait:

Pendidikan dan Kemiskinan

Membongkar Akar Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan 2009 Diperkirakan 13,5%

About ilhamqmoehiddin

[ORGANIZATION]: http://theindonesianwriters.wordpress.com [FACEBOOK]: https://www.facebook.com/ilhamq.moehiddin [TWITTER[: @IlhamQM [GOODREADS]: ilham_qm Lihat semua pos milik ilhamqmoehiddin

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 102 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: